Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI), Community Alliance for Pulp and Paper Advocacy (CAPPA) PERNYATAAN SIKAP Menyikapi Kebangkrutan Industri Pulp dan Kertas Indonesia Krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah menjadikan buruh menjadi korban. PHK menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan-perusahaan yang terkena imbas krisis ekonomi. Namun sebenarnya, terkait atau tidak dengan krisis, PHK terhadap buruh menjadi sebuah panduan bagi pengusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan nasib buruh yang terkena dampak PHK menjadi ajang negosiasi antara pengusaha dan pemerintah. Hal ini terbukti pada kasus PT RAPP yang mem-PHK kan ribuan buruhnya dengan alasan krisis ekonomi. Demi menjamin keberlangsungan operasional, pimpinan manajemen Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) terpaksa merumahkan dan mem-PHK ribuan buruhnya. Namun PHK tersebut disinyalir untuk menekan pemerintah agar RAPP (dan IKPP) di Riau dapat menggunakan “kayu illegal” yang telah disita oleh kepolisian setempat untuk produksi mereka. Produksi RAPP (dan IKPP) sempat terhenti selama 13 bulan karena terkendala pasokan kayu demi mempertahankan tingkat produksi yang stabil dan efisien. Terkendalanya pasokan kayu tersebut karena perambahan hutan yang dilakukan oleh RAPP dilarang oleh pemerintah karena jelas-jelas merugikan lingkungan sekitarnya. Kasus perambahan hutan secara illegal juga sarat kepentingan politik antara pemerintah dan pengusaha. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya SP3 terkait penyelidikan kasus illegal logging yang dilakukan 13 perusahaan kayu di Riau oleh aparat penegak hukum (Kejaksaaan Tinggi dan POLDA Riau). Walaupun ke 13 perusahaan kayu tersebut jelas telah melanggar Keputusan Menteri No 541/2002 dan Peraturan Pemerintah No 34/2002, yang telah meniadakan kewenangan para gubernur dan bupati untuk mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Setidaknya telah dikeluarkan 34 IUPHHK-HT di Riau dengan luas 378.299,50 hektar. Ke 34 IUPHHK-HT tersebut diberikan atas hutan alam, yang seharusnya criteria lahan yang diperbolehkan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah lahan kosong, padang alang-alang maupun semak belukar. Izin tersebut seharusnya tidak diberikan diatas hutan alam dengan potensi kayu di atas 10 meter kubik per hektar. Proses pemberian izin dan pemberian SP3 kasus illegal logging kepada ke 13 perusahaan kayu di Riau tersebut menunjukkan bukti keberpihakan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan. Pemerintah selalu kasak-kusuk ketika pengusaha mendapat masalah, walaupun masalah tersebut sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri seperti melalukan praktek illegal logging. Namun ketika rakyat miskin yang mendapat musibah bencana ekologi berkepanjangan sebagai akibat dari ekploitasi sumberdaya alam, pemerintah malah mengatakan, hal itu sebagai hal yang biasa dan merupakan fenomena alam, dan yang tak kalah pentingnya uang penanggulangan bencana malah di korupsi oleh aparatur Negara. Selain PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP), perusahaan-perusahaan lainnya yang menikmati hasil hutan alam tersebut adalah PT Indah Kiat Pulp dan Paper (IKPP), PT Arara Abadi, PT Bina Duta Laksana, PT Rimba Mandau Lestari, PT Ruas Utama Jaya, PT Madukoro, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Nusa Prima Manunggal, PT Bukit Batubuh Sel Indah, PT Citra Sumber Sejahtera, dan PT Mitra Kembang Selaras. Dengan dikeluarkannya SP3, maka hasil hutan yang telah disita akan dikembalikan ke perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan ini dapat meneruskan usaha perambahan hutan yang merugikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain pemberian izin dan mengeluarkan SP3 kasus illegal logging kepada perusahaan-perusahaan kayu tersebut, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan ini untuk terus memperluas konsesi HTI dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada Tragedi Suluk Bungkal diKabupaten Bengkalis, pada tanggal 18 Desember 2008 dimana PT Arara Abadi (salah satu perusahaan yang mendapatkan SP3) dengan menggunakan kekuatan POLDA Riau, Satpol PP, menyerang pemukiman yang dihuni 1.300 KK dan telah membakar lebih kurang 500 rumah, menewaskan 2 balita, menembak 2 orang dan puluhan petani lainnya luka-luka dan ditahan tanpa alasan yang jelas. Saat ini dusun yang secara administrative diakui oleh Negara telah berubah seketika menjadi perkebunan HTI. Dalam hal ini pemerintah bukan saja telah melakukan pelanggaan HAM berat tapi dengan sangat nyata tidak mengakui keberadaan rakyat sebagai salah satu elemen sebuah bangsa. Ketertindasan akan menjadi sesuatu yang wajar jika hal ini terus dibiarkan. Pemerintah akan terus tunduk kepada para pemilik modal dan akan terus menyengsarakan rakyat. Maka dari itu, kami menyatakan : Menolak PHK yang dilakukan oleh PT. RAPP dan industri bubur kertas dan kertas lainnya di Indonesia, karena jelas alasan PHK hanya menjadi akal-akalan dari perusahaan untuk bernegosiasi dengan pemerintah agar mereka diberikan perluasan pengelolaan hutan alam.Menolak SP3 kasus illegal logging yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum di Riau, karena jelas hal tersebut bertentangan dengan rasa keadilan bagi rakyat dan akan tetap menghancurkan linkungan di IndonesiaPenyelamatan terhadap industri pulp dan kertas oleh pemerintah harus melibatkan serikat buruh, serikat tani, masyarakat adat, organisasi lingkungan dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Hal ini akan menjadi jaminan bahwa pemerintah akan mendahulukan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan para pemilik modal. Jakarta, 31 Desember 2008 Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI), Community Alliance for Pulp and Paper Advocacy (CAPPA) Kontak Person: M. Teguh Surya – WALHI - teguhr...@walhi.or.id – 081371894452Khamid Istakhori – KASBI - khamid_m...@yahoo.com – 081316227294Etin Rodiana – FSP2KI - etin_rodi...@yahoo.com Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja JL Gading 9 No 12 Pisangan Lama, Jakarta Timur Phone/Fax: (021) 47881632 Email: prppu...@gmail.com / prppu...@yahoo.com Website: www.prp-indonesia.org Petugas Kesekretariatan: - Fandris (021-99485643) - Rizky (08999869106) ___________________________________________________________________________ Nama baru untuk Anda! Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. Cepat sebelum diambil orang lain! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/ [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Bersatu Rebut Kekuasaan: Hancurkan Kapitalisme, Imperialisme, Neo-Liberalisme, Bangun Sosialisme! Situs Web: http://www.indomarxist.co.nr/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:indo-marxist-dig...@yahoogroups.com mailto:indo-marxist-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: indo-marxist-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/