----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
and click banner our sponsor
----------------------------------------------------------
Precedence: bulk
Probolinggo, Indonesia
24 Desember 1998
MEGAPROYEK PROBOSUTEDJO DI PROBOLINGGO (1)
Hanya 10 Persen Lahan yang Terbebaskan
Oleh Ikhsan Mahmudi
Reporter Crash Program
PROBOLINGGO --- Di antara proyek milik kerabat Cendana di Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), adalah proyek pemurnian minyak yang
dikelola PT Mertju Buana (MB) milik Probosutedjo, saudara tiri bekas
Presiden Soeharto. Tapi, proyek yang berlokasi di Kecamatan Gending itu
mangkrak, terbengkalai, sejak 1995 lalu. Maklum, MB hanya bisa membebaskan
10 persen dari 1.000 hektare lahan yang dicanangkan.
Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Probolinggo, tanah yang
dibebaskan untuk proyek itu seluas 990 ribu meter persegi, atau 99 hektare.
"Sampai sekarang tanah-tanah itu masih atas nama petani karena Probo belum
mengajukan permohonan hak," ujar Kepala Kantor BPN setempat, Ir. Wiltiono
Budi Badrun.
Saat itu, 1994, PT Buana Ganda Perkasa (PT BGP), konsorsium yang dibentuk
oleh MB dengan perusahaan asing dari AS, Jepang, Arab Saudi, dan Kanada
direncanakan membangun pabrik pemurnian minyak. Investasi yang ditanam US$3
miliar atau senilai Rp7 triliun untuk kurs saat itu. Dana sebesar itu �
tidak termasuk untuk pembebasan tanah yang khusus ditangani oleh perusahaan
milik Probosutedjo � semuanya berasal dari luar negeri. "Saat itu semua
silau oleh megaproyek senilai 7 triliun itu," ujar sumber di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Probolinggo. Kesilauan itu bukan
hanya karena nilai proyek yang triliunan itu, melainkan juga karena pemilik
proyek masih dekat dengan penguasa saat itu: keluarga Cendana.
Bupati Pamoedji saat itu menerima dengan tangan terbuka. Izin prinsip pun
dengan mudah didapat. "Kami di Bappeda diminta membantu melancarkan proyek
itu karena akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di
Probolinggo," ujar mantan pegawai Bappeda.
Saat Probosutedjo memasuki Probolinggo pertengahan 1994, Pamoedji langsung
menawari lahan di Kecamatan Paiton. "Tetapi Pak Probo tidak menyukai lahan
di Paiton, beliau malah memilih lahan di Gending dan Pajarakan," ujar Bupati
saat itu.
Menurut Tabrani Ismail, staf ahli PT BGP, saat menghadap Bupati, MoU
(Memorandum of Understanding) pendirian perusahaan konsorsium itu sudah
ditandatangani di London, awal Juni 1994. Sebelum melakukan memorandum
kesepahaman, MB telah mendapat restu dari Menteri Pertambangan dan Energi
saat itu, Ginandjar Kartasasmita, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), Sanyoto Sastrowardoyo. Setelah mendapat restu, perusahaaan
Probosutedjo � melalui PT Wiser Tech, anak perusahaannya di Hong Kong �
mendaftarkan diri ke BKPM sebagai penanam modal di bidang perminyakan.
Berkat restu dari atas itu pula proses perizinan di tingkat bawah semakin
mulus. Akhir 1994, misalnya, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Jatim, Fransiskus
Xaverius Suyono S., mengatakan bahwa izin prinsip dari Badan Koordinasi
Pembangunan Daerah (BKPD) Jatim sudah keluar dan Pemda Probolinggo pun sudah
oke.
Setelah perizinan dikantongi, MB pun pada September 1994 mulai terjun ke
lapangan untuk membebaskan lahan. Wayan Demade, stafnya, mendapat tugas
untuk membebaskan lahan.
MB juga membuka kantor perwakilan dengan menyewa sebuah rumah. Padahal
Bupati Pamoedji sempat menawarkan kantor Sosial Politik (Sospol) dan Catatan
Sipil agar di-ruilslag. Rencana ruilslag itu batal karena perusahaan
telanjur menyewa rumah untuk kantornya. Akhirnya, bekas kantor Sospol dan
Catatan Sipil itu dimanfaatkan Pemda sendiri untuk unit pelayanan satu atap
dan kantor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Darat (DLLAJD) � hingga
kini.
Orang Pemda Ikut Jadi Spekulan Tanah
Ketika mendatangi Probolinggo, Probo beberapa kali ditemani staf ahli
Tabrani Ismail, mantan Direktur Pengolahan Pertamina. Untuk yang lapangan,
peran Demade banyak dibantu Pemda setempat yang membentuk tim sukses untuk
membantu melakukan pembebasan lahan.
Tim yang diketuai Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Adi Suwarno itu
beranggotakan unsur BPN, Bagian Pemerintahan Umum, Bappeda, Kansospol,
Bagian Perekonomian, camat, dan kepala desa. Belakangan diketahui, di antara
orang Pemda itu ada yang ikut menjadi spekulan. "Saya terus terang tahu ada
beberapa orang Pemda yang ikut menjadi spekulan tanah," ujar seorang anggota
tim sukses yang enggan disebut namanya.
Orang Pemda itu, lanjutnya, membeli tanah warga dengan harga sama dengan
yang ditawar oleh MB. Selanjutnya, oleh spekulan tanah itu ditawarkan dengan
harga yang lebih kepada perusahaan. Kepada warga perusahaan mematok harga
Rp12,5 juta per hektare atau Rp1.250,00 per meter persegi untuk tanah
negara. "Untuk lahan penghijauan yang ditumbuhi hutan bakau dihargai Rp750
ribu per hektare," ujar Sekretaris Desa Pesisir, Ali Saiful.
Selama pembebasan tanah, Saiful mengaku sering dimintai tolong oleh Demade
untuk melobi petani agar menjual tanahnya. "Sampai sekarang saya masih hapal
nama-nama pemilik dan tanah yang dijual lewat Pak Wayan," ujarnya.
Diperbandingkan dengan data BPN yang menyatakan bahwa ada 99 herktare lahan
yang dibebaskan, Saiful mengatakan, itu termasuk kawasan hijau. "Seluas 20
hektare digarap oleh petambak, sisanya berupa hutan mangrove," ujarnya.
Hutan mangrove memang termasuk lahan yang diincar Demade. Selain luas, harga
hutan mangrove relatif lebih murah daripada tanah yang digarap petambak.
Lahan mangrove dihargai Rp750 ribu per hektare. "Istilahnya sebagai
pengganti biaya menanam bakau," ujar Saiful.
Sejumlah petani yang dihubungi mengaku lahannya dibebaskan oleh Demade,
namun mereka hanya dibayar uang muka, 20 persen dari total harga Rp12,5 juta
per hektare. Pada 8 Februari 1995, misalnya, untuk keperluan pembayaran itu
11 warga Gending dan Pesisir dikumpulkan di kantor Camat Gending. Mereka
diminta menandatangani perjanjian di atas kertas bermeterai Rp1.000 sebanyak
10 eksemplar. "Saat itu kami hanya dibayar uang muka sebesar 20 persen,"
ujar Sya'roni, salah seorang warga.
Waktu itu mereka rela melepas tanahnya, karena mereka dijanjikan bisa
bekerja di pabrik pemurnian minyak, kelak. Katanya, perusahaan akan merekrut
sekitar 10 ribu tenaga kerja.
Sesuai perjanjian yang ditandatangani warga dengan pihak MB di kantor Camat
Gending, selama proyek belum dilaksanakan warga berhak menggarap lahan.
"Hingga kini warga masih menggarap lahan tambak di pantai utara," ujar
Saiful lagi. Bukan berarti para warga membandel, tapi memang megaproyek itu
tak kunjung jalan.
Dari rencana awal bakal membebaskan 50 persen lahan dari 1.000 herktare itu,
yang terwujud bahkan jauh dari target. Yang dibebaskan MB pun sebatas tanah
negara. Khusus untuk tanah bersertifikat, tidak sepetak pun yang bisa
dibebaskan. Para pemilik tanah meminta harga antara Rp25-30 juta per
hektare. Bahkan Parmin, pemilik tambak udang intensif, meminta Rp150 juta
per hektare. Aktivitas kantor perwakilan di Probolinggo pun tidak tampak
lagi sejak pertengahan 1995.
Bupati Pamoedji via surat maupun datang langsung ke Jakarta berkali-kali
menanyakan kelanjutan megaproyek itu. "Menurut Probo proyek itu macet bukan
karena pembebasan lahan, tetapi karena pertimbangan bisnis, yakni kesulitan
mencari pemasok minyak mentah," ujar Soepardi, mantan Ketua Bappeda.
Tiba-tiba pada Januari 1996, warga dikejutkan oleh rencana Probosutedjo
untuk mereklamasi pantai untuk dijadikan lokasi proyek. Rencana reklamasi
itu diketahui masyarakat via surat edaran, 16 Januari 1996, yang
ditandatangani Asisten II Sekwilda Jatim, Muslim Hamzen. Intinya, masyarakat
yang tidak setuju dengan megaproyek, terutama soal reklamasi, bisa
mengajukan keberatan. Setelah beberapa bulan tidak ada seorang pun yang
menyatakan keberatan, Bupati Pamoedji menegaskan, masyarakat. Probolinggo
menyetujui reklamasi. Tetapi rencana reklamasi itu hingga kini tetap tinggal
sebagai rencana. Padahal 650 kepala keluarga dari lima desa sudah telanjur
dipindahkan.
(Ikhsan Mahmudi adalah wartawan Surabaya Post dan peserta Program Beasiswa
untuk Wartawan LP3Y-LPDS-ISAI)
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 4 Feb 1999 jam 09:30:40 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
