----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
and click banner our sponsor
----------------------------------------------------------
Precedence: bulk
Denpasar, Indonesia
9 Desember 1998
SOEHARTO MUNDUR, MEGAPROYEK BAMBANG TRIHATMODJO DI BALI IKUT DIUNDUR
Oleh M. Thosim
Reporter Crash Program
DENPASAR -- - Mestinya peta Pulau Bali diralat kembali. Pasalnya, akibat
reklamasi, Pulau Serangan yang semula terpisah dari daratan Bali, kini
menyambung menjadi satu. Tragisnya, menyusul badai krisis, konsorsium PT
Bali Turtle Island Development yang sebagian sahamnya dikuasai Grup
Bimantara juga ikut terpuruk.
Gagasan awal memekarkan Serangan, menurut direktur PT Bali Turtle di Bali
Hendro Wardoyo, dilontarkan oleh Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Sintong
Panjaitan, 1985. Ketika itu Pangdam sedang meninjau lokasi di Serangan
bertepatan dengan program ABRI Masuk Desa (AMD). Panjaitan melontarkan
gagasan untuk mengembangkan Serangan.
Megaproyek yang akan dibangun berupa marina, driving rance, serta klub golf
yang didukung lapangan golf 18 lubang dan perkampungan wisata: hotel, villa,
dan prasarana lengkap wisata laut. Dalam site plan untuk memenuhi keperluan
tersebut, konsorsium membebaskan hampir semua daratan Serangan atau 103
hektare dari 112,14 hektare luas Serangan. Konsorsium juga mereklamasi
perairan sekitar 340 hektare, dan 80,14 hektare di antaranya me-ruislag
kawasan hutan bakau yang di dalam rencana umum tata ruang (RUTR) termasuk
kawasan yang dilestarikan.
Rencana megaproyek itu mengejutkan masyarakat Bali. Apalagi selain Serangan
dikenal unik, secara kosmologis menurut kepercayaan umat Hindu, mempunyai
arti penting berkaitan dengan keberadaan Pura Dalem Sakenan. Sedari awal
gagasan, yang paling menentangnya adalah Gubernur Bali (waktu itu) Ida Bagus
Mantra yang menginginkan agar alam Serangan terlihat sebagaimana adanya.
I Nyoman Gelebet, dosen Fakultas Teknik Universaitas Udayana, Denpasar �
sosok yang awal-awalnya diisukan berdiri di balik reklamasi � bahkan sering
kali wanti-wanti agar pulau berpenghuni 2.700 jiwa dilestarikan karena
keunikannya: pulaunya terbentuk dari karang atol, pasir pantainya kuning
keemasan, selain banyak penyu ditemui di sepanjang pesisir pantai untuk
bertelur. Selebihnya, Pura Dalem Sakenan juga disebut sebagai muara dari
Pura Ulundanu di Batur, Kintamani.
Aik Suwarno, pemerhati masalah lingkungan, sewaktu diminta menjadi salah
satu konsultan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) Serangan oleh
Universitas Udayanya langsung menolaknya. Toh, akhirnya reklamasi jalan
terus. Selain Pemda, yang sangat tampak berperan adalah Kodam IX Udayana dan
jajarannya. Apalagi kursi gubernur pun kemudian diduduki Ida Bagus Oka, kini
Menteri Kependudukan dan BKKBN.
Tommy Soeharto Ikut Juga
Berdasarkan RDTR Serangan dan Nusa Dua yang ditandatangani Oka dan Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali I Gusti Wayan Sudiksa, 23 Juli
1993, disebutkan ada lima proyek besar yang bakal dikembangkan. Selain
reklamasi Serangan, ada rencana pengembangan pelabuhan laut Benoa di sisi
timur dengan mereklamasi puluhan hektare hutan bakau, selain pengembangan
runway III Bandara Ngurah Rai � yang juga menggasak hutan bakau. Pelabuhan
rakyat Tanjung Benoa yang terletak di sisi timur wilayah itu, di dalam RDTR
dipindahkan ke sisi barat. Selanjutnya, RDTR tersebut juga memasukkan
rancangan Tommy Soeharto untuk membuat pulau baru yang berlokasi antara
Tanjung Benoa dan daratan Bali.
Warga yang bertahan menolak rencana megaproyek itu dipanggil satu per satu
oleh pihak Kodam Udayana. Bahkan di antaranya ada yang disel ke Makodim
Badung. Anak Agung Ngurah Gede Kusuma Wardana, salah seorang korban, mengaku
sempat ditodong pistol.
Kecuali itu, selama berlangsung kegiatan proyek, jalan masuk-keluar ke
Serangan tidak sembarang orang bebas melewatinya. Setiap hari pos gerbang di
depan gapura dijaga setidaknya oleh dua orang petugas berbaju hijau yang
melapis petugas keamanan proyek. Penghuni di luar Serangan harus mengenakan
pas tamu. Bahkan ada yang dibuntuti hingga ke rumah warga. Salah seorang
rekan wartawan sempat digertak "oknum" berbaju hijau sewaktu meliput soal
proyek Serangan. "Apa kamu tidak tahu kalau di balik proyek Serangan adalah
Kodam?" kata oknum itu.
Saat Gubernur Mantra tak meloloskan izin, ajudannya malah didatangi Frans
Bambang Siswanto dari PT Pulo Mas di Renon yang mengurus surat menyurat
sehubungan dengan megaproyek, dengan niatan untuk memperlicin izin itu.
Hendro Wardoyo, yang disebut-sebut sebagai tangan kanan Siswanto, juga turut
membantu mengingat kedekatannya dengan Tommy.
Sukses menggarap proses awal pembebasan lahan, konsorsium pun kemudian
dibentuk, pada 24 Mei 1991. Konsorsium itu diberi nama PT Bali Turtle Island
Development. Posisi pimpinan dipercayakan kepada Grup Bimantara, sementara
beberapa direksi pemegang saham dari Sheraton Lagoon, Hilton, dan Gajah
Tunggal. Setelah itu, sebulan kemudian ditandatangani Memorandum of
Understanding oleh tiga pihak, masing-masing Mayjen TNI Sintong Panjaitan
(Pangdam IX Udayana) selaku pemrakarsa megaproyek, Gubernur Oka atas nama
Pemda Bali, dan Bambang Trihatmodjo selaku wakil investor.
Komposisi saham terdiri atas PT Bimantara (22,5 persen), Summa Surya (22,5
persen), Omitraco (22,5 persen), dan Saka Mandiri (22,5 persen). Sisanya
sebanyak 10 persen diberikan kepada PT Pembangunan Kartika Udayana,
perusahaan jasa konstruksi di bawah Pusat Koperasi Angkatan Darat Kodam.
Dua tahun kemudian, 1993, terjadi restrukturisasi. Summa Surya bangkrut,
yang segera digantikan PT Gajah Tunggal atas nama PT Maning Development.
Perusahaan milik Sjamsul Nursalim itu malah mendapat porsi saham terbesar,
yakni 64 persen. Sementara Omitraco yang berubah menjadi PT Agung Ayom
Lestari sahamnya turun menjadi 13,75 persen dan saham Saka Mandiri juga
anjlok menjadi 2 persen. Saham Bimantara juga menyusut menjadi 13,5 persen
atas nama PT Bima Intan Kencana. Saham PT Kartika Udayana juga menciut
menjadi sekadar 2 persen. Muncul perusahaan lain, PT Nugra Santana yang
mengantongi saham 5 persen.
Melihat perkembangan seperti itu Gelebet mengaku tidak habis berpikir. "Saya
tidak mengerti apa alasan Gubernur Ida Bagus Oka dulu begitu gampang
mengizinkan investor untuk mereklamasi pulau tersebut," cetusnya.
Nyatanya, urusan amdal pun Kepala Subbagian Bappedal Wilayah II Bambang
Indra mengaku tak tahu menahu. Sementara, Rahmat Rani, Kepala Bappedal
Wilayah II, mengatakan bahwa urusan izin reklamasi Serangan langsung datang
dari Jakarta. "Ya, biarlah, tidak enak pada Pemda kalau ngomong mengenai
masalah itu," ujar Rani sambil menyatakan bahwa Bappedal kerap "kecolongan",
di antaranya termasuk pembangunan Duty Free di simpang enam Kuta.
R.B. Simanjuntak dari Kanwil Kehutanan Bali menyatakan bahwa 80,14 hektare
lahan hutan bakaunya ditukar guling oleh PT Bali Turtle yanag menjanjikan
akan memberikan lahan pengganti seluas 114 hektare di tempat lain � yang
hingga kini ternyata belum terwujud.
Yang menarik, Pemda Bali justru mengaku tidak tahu menahu soal megaproyek
itu. "Bukan cuci tangan, tetapi saya memang benar-benar tidak mengetahui.
Rekomendasi yang disodorkan kepada saya pun tidak mungkin saya loloskan
kalau tidak jelas. Saya baru mengetahui soal Serangan setelah pelaksanaan
proyek itu mulai mandek pada Mei 1998 yang lalu," kata Ni Wayan Sudji,
Kepala Biro Lingkungan Hidup.
Jaya Susila, Ketua Kadin Bali, juga menyatakan hal senada: sejak semula
pihaknya tidak pernah diberi tahu sama sekali mengenai megaproyek Serangan
itu. Kecenderungan seperti itulah, katanya, yang umumnya terjadi di Bali.
Apalagi menyangkut keluarga Cendana. "Saat itu Soeharto ibarat raja. Orang
datang membungkukkan badan, tanpa diminta pun berusaha memberikan kesenangan
raja," ujarnya.
(M.Thosim adalah wartawan harian Nusa Tenggara, Bali, dan peserta Program
Beasiswa untuk Wartawan LP3Y-LPDS-ISAI)
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 4 Feb 1999 jam 09:46:06 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
