----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
and click banner our sponsor
----------------------------------------------------------
Precedence: bulk
Probolinggo, Indonesia
24 Desember 1998
MEGAPROYEK PROBOSUTEDJO DI PROBOLINGGO (2)
Lahan Murah Diburu, yang Ketemu Malah Kawasan Kalpataru
Oleh Ikhsan Mahmudi
Reporter Crash Program
PROBOLINGGO --- Orang yang merasa paling terusik gara-gara proyek pemurnian
minyak di Probolinggo yang bakal dikelola PT Buana Ganda Perkasa (PT BGP) �
konsorsium PT Mertju Buana milik Probosutedjo bersama-sama perusahaan dari
AS, Jepang, Kanada, dan Arab Saudi � adalah adalah Moestakim, peraih
pernghargaan Kalpataru 1982. Pasalnya, PT Mertju Buana (PT MB) sebagai
pembebas lahan mulai mengusik lahan hutan mangrove.
Moestakim merasa, mangrove yang telah ia bina bersama kelompok tani Mina
Bakau akan hancur tergerus megaproyek senilai sekitar Rp7 triliun itu. "Saya
heran mengapa Pemda mengizinkan proyek pemurnian minyak menggusur hutan
mangrove, tambak tradisional, dan sawah?" ujar Moestakim, akhir November
1998.
Hutan mangrove yang mengantarkan Moestakim meraih Kalpataru berada di Desa
Curahsawo. Hutan mangrove seluas 120 hektare itu biasa disebut Kawasan
Kalpataru. Lahan mangrove yang diincar Probosutedjo letaknya berhimpitan
dengan Kawasan Kalpataru, yakni di Pajurangan, Gending, Pesisir, Bulang, dan
Klaseman. Padahal, kawasan pantai di lima desa itu sudah dicanangkan sebagai
perluasan Kawasan Kalpataru.
Sumber di Bagian Lingkungan Hidup mengatakan, di Gending hutan mangrove
relatif luas. Pada 1992 hutan mangrove luasnya mencapai 170 hektare (120
hektare di antaranya di Kawasan Kalpataru). Sedang sisanya yang 50 hektare
terbentang di pantura antara Pajurangan-Gending-Pesisir-Klaseman.
Demi proyek pemurnian minyak itu, PT MB tidak mempedulikan lagi keberadaan
hutan mangrove. Berdasarkan catatan, dari 99 hektare lahan yang sudah
dibebaskan oleh Wayan Demade, Kepala Perwakilan MB di Probolinggo, 79
merupakan hutan mangrove, sementara 20 hektare berupa tambak tradisional.
"Pak Wayan lebih gampang membebaskan lahan hutan mangrove karena harganya
relatif murah," ujar Ali Saiful, Sekretaris Desa Pesisir.
Harga lahan garapan petani dihargai Rp12,5 juta per hektare sementara harga
hutan mangrove Rp750 ribu per hektare. "Harga hutan mangrove sebagai ganti
petani merawat tanaman," ujar Saiful, yang kerap diminta Demade mengadakan
pendekatan terhadap para petani. Tapi bagi Moestakim, hutan mangrove justru
tidak ternilai harganya.
Sebelum MB membebaskan lahan, Moestakim dan sejumlah petambak meminta agar
bakal lokasi proyek digeser ke arah timur. Alasannya, agar megaproyek itu
tidak mengganggu mangrove. "Saya waktu itu meminta agar lokasi proyek
digeser 5 kilometer ke arah timur dari Kawasan Kalpataru," ujarnya.
Petambak saat itu khawatir limbah pemurnian minyak akan mencemari tambak
tradisional. "Namanya saja industri minyak, mana bisa bersih. Pasti limbah
minyaknya akan mengalir ke tambak," ujar Rasyid, salah seorang petambak.
Probosutedjo yang saat itu mendampingi Bupati Pamoedji dan Tim Sembilan �
nama tim pembebasan lahan � menjanjikan bahwa lokasi proyek akan digeser ke
arah timur. Belakangan, ternyata lahan di Pajurangan yang berhimpitan dengan
Kawasan Kalpataru tetap juga dicaplok.
Moestakim bersama petani tambak memang tidak bisa berbuat apa-apa.
"Gara-gara keberatan melepas hutan bakau dan tambak tradisional, saya, Pak
Rasyid, dan Pak Suwo dipanggil petugas dari Kodim," ujar Moestakim.
Menteri Negera Lingkungan Hidup (saat itu) Sarwono Kusumaatmadja, saat
mengunjungi hutan mangrove di Probolinggo pada awal 1996, mengatakan,
mangrove berperan sebagai penetral polutan. Bahkan, di Jawa Barat hutan
mangrove dijadikan buffer zone (zona penyangga) yang bisa menjernihkan air
sumur penduduk di daerah pantai. Dengan adanya hutan mangrove, air laut yang
akan merembes ke daratan bisa tertahan. "Bagi petambak tradisional di
Gending, mangrove banyak gunanya," ujar Moestakim. Salah satu tanaman hutan
mangrove, bakau, biasa dijadikan penguat tanggul tambak dari gerusan air.
Memperpanjang Fasilitas Jalan Tol
Hutan mangrove juga menjadi ekosistem yang baik bagi kehidupan binatang air,
seperti ikan, udang, dan kepiting. Binatang air itu biasa berkembang secara
alami di sela-sela akar tanaman hutan mangrove. Masyarakat di daerah pantai
utara Gending yang tidak mempunyai tambak pun bisa memperoleh manfaat hutan
mangrove. Mereka bisa dengan leluasa menangkap kepiting dan udang liar di
sela-sela pohon bakau. "Dengan menangkap kepiting, saya bisa meraih
sedikitnya Rp5 ribu per hari," ujar Hasan.
"Begitu pentingnya mangrove, semua petambak tradisional di sini diwajibkan
menanam bakau di pinggir tambaknya," ujar Moestakim. Demi kepentingan
bersama itu petambak bergabung dalam kelompok petani tambak Mina Bakau.
Luas tambak tradisional di Curahsawo mencapai 120 hektare, sementara di
Pajurangan 200 hektare. Hingga kini tambak tradisional ini tetap bertahan di
tengah-tengah kolapsnya tambak intensif di pantai utara Jawa. Bagi petambak
bermodal pas-pasan, bertambak tradisional lebih cocok. "Harga bibit udang
Rp300 ribu per rean (5.500 ekor)," ujar petambak Dirjo.
Meski pendapatan dari tambak tidak terlalu besar, petambak bisa
menggantungkan hidupnya dari tambak tradisional. Karena tambak tradisional
sudah turun-temurun dikelola, mereka pun merasa keberatan ketika
Probosutedjo melirik tambak mereka untuk lokasi megaproyek.
Di Pajurangan, petambak tradisional menawarkan harga Rp75 juta per hektare
tambak. Bahkan ada petambak intensif di Pesisir mematok harga Rp150 juta per
hektare. Sementara Demade hanya mematok penawaran Rp12,5 juta, yang
belakangan dinaikkan menjadi Rp17,5 juta. Tetapi, sejumlah petambak tetap
tak goyah oleh penawaran itu. "Lebih baik kami pegang tambak daripada pegang
uang banyak tapi kami tidak mampu mengelola uang, untuk apa," ujar petambak
Slamet.
Kehadiran megaproyek pemurnian minyak memang dipandang bakal memusnahkan
hutan mangrove di Probolinggo, terutama di Pantura Gending. Tanpa kehadiran
perusahaan milik adik tiri Soeharto ini, kenyataannya luas hutan mangrove di
Probolinggo dari tahun ke tahun terus menyusut. Menurut sumber di Bagian
Lingkungan Hidup Probolinggo, areal potensial hutan mangrove di Probolinggo
mencapai 834 hektare. Areal seluas itu terhampar di tujuh kecamatan yang
tersebar di 47 desa. Kenyataannya, areal yang ada hanya 339 hektare. Angka
itu sudah berkurang jika dibandingkan dengan 1982 yang mencapai 362 hektare.
Gejala berkurangnya hutan mangrove itu terlihat, misalnya, di Sumberasih
yang pada 1982 mencapai 35 hektare, kini tinggal 8 hektare; sementara di
Pajarakan berkurang dari 34 hektare menjadi 31 hektare.
Gejala penyempitan hutan mangrove juga terlihat di Kraksaan, dari 96 hektare
menjadi 48 hektare. Bahkan hutan mangrove di Paiton bisa dikatakan musnah
sama sekali. Padahal, pada 1982 di kawasan itu masih bercokol 6 hektare
hutan mangrove.
Memang masih ada areal hutan mangrove yang bertambah luas. Di Kecamatan
Tongas (Tambakrejo, Curahtulis, Tongas Kulon, Curahdringu, Dungun, Bayeman,
dan Tongas Kulon) bertambah dari 34 hektare menjadi 64,5 hektare.
Menyempitnya areal hutan mangrove, kata Moestakim, selain karena pembukaan
tambak intensif juga karena limbah industri. Kawasan Kalpataru pun sering
terkena limbah industri, di antaranya berwujud bagase (ampas tebu).
Diperkirakan 5 hektare hutan mangrove di Curahsawo rusak akibat tercemar
limbah.
Belajar dari pengalaman itu, wajar kalau kemudian petani tambak tradisional
yang selama ini akrab dengan lingkungan menjadi gamang oleh kehadiran
megaproyek pemurnian minyak itu.
Pemda Probolinggo sendiri terkesan tak tegas dalam menyikapi perusahaan dari
luar daerah itu. Ketika Probosutedjo menginjakkan kaki di Probolinggo,
Bupati Pamoedji langsung menawari lahan di Paiton yang memang diplot sebagai
kawasan industri � sekalian berkumpul dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Paiton. "Tetapi Pak Probo lebih menyukai lahan di Gending dan Pajarakan,"
ujar Bupati Pamoedji sambil menambahkan bahwa sebelumnya Probosutedjo sudah
sempat mencari lahan di Sumatera Selatan, Tuban, Gresik, dan Situbondo � dan
merasa lebih cocok dengan kawasan Probolinggo.
Begitu Probosutedjo memilih Gending, Badan Perencana Pembangunan Daerah
setempat belakangan malah merencanakan daerah Gending sebagai kawasan
industri baru setelah Paiton. Apalagi di Gending telah berdiri PT Sasa Inti
dan PG Gending.
Demi industrialisasi proyek pemurnian minyak itu sampai-sampai Pemda
setempat kemudian juga mengusahakan untuk memperpanjang ruas jalan tol dari
Pasuruan ke Probolinggo. Seperti dimaklumi, pada 1995 investor PT Bukaka
Teknik Utama berencana menggarap ruas tol Pasuruan-Probolinggo (45
kilometer), yang ruasnya berakhir di Leces. "Tetapi, demi memberikan
fasilitas kawasan industri yang dibangun Probo, Pemda meminta perpanjangan
jalan tol 15 kilometer hingga sampai di Gending," ujar Soepardi, Ketua
Bappeda saat itu.
(Ikhsan Mahmudi adalah wartawan Surabaya Post dan peserta Program Beasiswa
untuk Wartawan LP3Y-LPDS-ISAI)
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 4 Feb 1999 jam 10:02:50 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
