---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Rabu, 3 Februari 1999 PROMOSI DI SINI Kartu Habibie Menuju Nobel? Oleh Rohman Budiyanto* SIKAP Presiden B.J. Habibie yang rela melepas Timor Timur (Timtim), mungkinkah bisa menghasilkan Nobel? Bagaimanapun, opsi itu memang luar biasa. Sebab, RI 'rela' melangkah mundur drastis dua langkah dari posisinya, yakni dari kemungkinan pemberian otonomi luas dan pilihan referendum. Kerelaan melepas Timtim itu tidak kalah spektakuler dengan kesediaan P.M. Afrika Selatan (waktu itu) Fredrik Willem de Klerk untuk duduk semeja dengan Nelson Mandela demi meretas rantai apartheid. De Klerk pun rela mengorbankan dominasi kulit putih di lapangan politik, lalu membangun kesederajatan politik kulit hitam-kulit putih. Memang, de Klerk, yang putih, turun dari pemerintahan, lalu Mandela, yang hitam, naik ke tampuk kekuasaan, setelah menjadi 'satria kinunjara' selama 28 tahun, termasuk di Pulau Robben. De Klerk dan Mandela meraih Nobel Perdamaian pada 1993 karenanya. Tawaran Habibie itu juga tidak kalah berani dengan kesediaan P.M. Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat untuk berunding di kebekuan hawa kota Oslo, untuk menghangatkan proses perdamaian di Palestina. Setelah perundingan yang sulit, Kesepakatan Oslo untuk perdamaian di tanah yang bergolak sejak 1948 itu pun diteken. Rabin dan Arafat pun kemudian dihadiahi Nobel Perdamaian 1994 (ditambah bonus Nobel juga kepada Shimon Peres, Menlu Israel). Bumi Timtim sendiri sudah menghasilkan dua Nobel yang sangat memukul pemerintah Soeharto. Seperti diketahui, Nobel Perdamaian yang diberikan kepada Uskup Mgr Dom Carlos Filipe Ximenes Belo dan Dr Jose-Ramos Horta, itu dipandang sangat tidak simpatik oleh Indonesia (kecuali Pangdam IX/Udayana waktu itu, Mayjen TNI A. Rivai, yang memberi ucapan selamat berupa iklan di koran). Memang tiada perdamaian yang buruk, tiada peperangan yang baik. Semoga inilah yang mengilhami Habibie, ketika --kata Akbar Tandjung-- mencoret-coret sendiri konsep kebijakan untuk Timtim yang menghasilkan opsi terobosan tak terduga itu. Sekalipun, tawaran Habibie itu memungkinkan Timtim kembali ke 'titik nol', perang saudara 1975 (salah satu alasan kenapa Indonesia masuk ke Timtim), namun setidaknya kesediaan mundur dari Timtim ini merupakan konsesi mutlak (kita tidak dapat apa-apa, kecuali perdamaian). Seperti diketahui, sejak keluarnya TAP MPR 1978 yang menetapkan integrasi Timtim sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam negosiasi diplomasi internasional soal Timtim tidak pernah beranjak dari 'status final'. Negosiasi paling akhir di PBB menjelang opsi pelepasan, berupa tawaran 'status otonomi luas' pun sebagai terjemahan status final di TAP MPR itu. Referendum, seperti yang ditawarkan Partai Amanat Nasional (PAN) pun tak ditanggapi. Maka, bukankah luar biasa ketika Habibie justru dengan lincah melompat ke langkah merelakan Timtim lepas dari RI? KRITIKAN Salah satu benang merah dari pelbagai kritikan yang muncul atas sikap Habibie itu adalah pertanyaan mengapa Habibie menawarkannya saat ini. Padahal, Habibie pasti tahu, pemerintahannya tidak mantap betul dari faktor legitimasi. Mustinya, dia sadar tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan tawaran politik yang sifatnya mendasar. Melepaskan sepotong wilayah RI punya sifat yang sangat mendasar dalam kebijakan pemerintah. Habibie bukannya tidak tahu itu. Tetapi, dia bisa mendapatkan banyak keuntungan politis dengan menawarkan pelepasan Timtim itu sekarang. Yang paling kentara tentu perhatian politik di tanah air bisa disebar ke banyak isu. Tidak hanya menyorot pekerjaan Habibie yang memang berat, karena orang sekarang mudah sekali mengecam presiden yang memerintah di masa amat sulit ini. Untuk tujuan menyebar fokus isu, Habibie sudah mendapatkannya sekarang ini. Selain itu, Habibie mengemukakan tawarannya soal Timtim ini sekarang juga untuk mendapatkan momentum politik dalam penyelesaian masalah Timtim. Masa kepemimpinannya yang transisional, hanya setahun setengah, jelas tidak banyak waktu baginya untuk merebut momentum sejarah peyelesaian Timtim. MENODONG MPR Bukankah Habibie dalam tawarannya tetap menyerahkan keputusan soal penyerahan Timtim kepada MPR baru? Itu benar. Tetapi, ini yang penting, dengan tawaran pelepasan itu jelas, dalam konstelasi politik di Timtim, terjadi pergeseran-pergeseran besar. Kalau asumsi bahwa yang prokemerdekaan di Timtim merupakan arus utama, maka bisa dipastikan akan muncul persiapan-persiapan kemerdekaan oleh organisasi-organisasi politik Timtim. Apalagi organisasi-organisasi itu bisa tampil dengan bebasnya, tak lagi harus klandestein. Pergeseran-pergeseran politik ini sudah sangat kentara di Timtim. Indikasinya, sebagai misal, para pendatang mulai kemas-kemas untuk pindah, munculnya demonstrasi prokemerdekaan yang akan segera jadi massal, terdesaknya kelompok pro-Indonesia karena gelombang kemunculan kelompok prokemerdekaan ini. Bahkan, secara resmi, Dirjen Dikdasmen sudah mengirimkan edaran kepada para PNS dan guru di Depdikbud Timtim agar memilih tetap tinggal atau pindah dari Timtim. Yang terpenting, Xanana Gusmao 'dilepas' dari L.P. Cipinang untuk memberi jalan pelepasan Timtim, serta pintu diplomatik RI di Portugal sudah dibuka. Tak lama lagi, kemunculan kelompok-kelompok motor kemerdekaan ini bisa diperkirakan akan membesar. Yang agak ironis adalah anak-anak muda aktivis prokemerdekaan itu banyak yang lulus sekolah tinggi di Jawa. Sejarah berulang, ketika Bung Karno dan Bung Hatta yang menjadi pelopor kemerdekaan adalah lulusan Belanda, sebagai buah politik etis kolonial. Gampang diperkirakan, isu kemerdekaan ini akan merebut hati kebanyakan orang Timtim. Sebab, kemerdekaan itu seakan mempunyai daya tarik 'spiritual'. Kita sebagai warga negara yang relatif 'tidak merdeka' selama Orde Baru, bisa merasakan betapa besarnya daya magis kemerdekaan dan kebebasan itu. Apalagi rakyat Timtim tidak merasa berutang budi, sekalipun kita gelontor uang dengan jumlah yang sangat memanjakan sejak 1976. * Rohman Budiyanto, wartawan Jawa Pos ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Feb 1999 jam 03:45:32 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
