----------------------------------------------------------
FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL:
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang
Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews.
----------------------------------------------------------

From: Amidjaya

Saya agak bingung mengapa (dua tokoh reformasi yang benar2 saya hormati) Gus
Dur dan Megawati dengan tegas mau mempertahankan Timtim sebagai provinsi
Indonesia. "Itu (integrasi Timtim dengan Indonesia) harus dihormati
sehingga,
bagi saya, Tim-Tim harus tetap menjadi bagian negara kita," ujar Ketua Umum
PB
Nahdlatul Ulama, Abdurrahman Wahid. (Tempo No. 18 Feb 99). Juga dilaporkan
Tempo yang sama: "Tolakan serupa dilontarkan PDI Perjuangan. ''Integrasi
wilayah Tim-Tim secara politis dan konstitusional sah," tulis Ketua Umum
Megawati dalam seruan persnya. Keputusan itu telah diakomodasi oleh DPR
melalui UU No. 7/1976 dan dikukuhkan dengan Tap MPR No. VI/1978. Apalagi
pemerintahan Habibie bersifat transisi sebagai akibat keadaan darurat.
Jadi,
tak punya otoritas memutuskan ihwal keutuhan negara."

Bayangkan Gus Dur dan Mega di MPR yang baru ber-aliansi menggabungkan
wakil2nya , yang mungkin akan melebihi 50%, dan aliansi ini ngotot mau
Timtim
tetap jadi daerah Indonesia? Apakah mereka ini buta, tuli, atau meremehkan
seruan2 dan tuntutan2 dunia internasional ataukah saya yang jauh lebih buta,
tuli, dan meremehkan nasionalisme atau national pride Indonesia? Siapa yang
seperti katak dibawah tempurung? Saya harap  Gus Dur dan Megawati punya
rasional atau justifikasi yang telah matang2 dipikirkan ditinjau dari
konsekwensi2 politik, militer (harus berapa ribu orang lagi yang dibunuh,
disiksa, dsb), bantuan moneter, dan diplomasi internasional? Ditinjau dari
dasar atau keyakinan mengapa Indonesia mesti di-reformasi,  DPR  dan MPR
Orba
itu bukan badan2 demokratis yang menghayati aspirasi rakyat Indonesia
(dua2nya
tak lain adalah alat2 untuk melanggengkan kediktatoran dan oligarki Orba);
jadi semua UU-nya dan Tap2nya harus benar2 secara kritis ditinjau kembali
oleh
MPR yang baru nanti.

Mohon maaf kalau ada kata2 yang tak pada tempatnya,
Imat Amidjaya.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 5 Feb 1999 jam 03:46:19 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke