---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Amsterdam, 3 Februari 1999. Satu-satunya sikap yang tepat : Sokong perjungan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri! Oleh: Ibrahim Isa I. Seakan-akan belum cukup 'kejutan' yang dicetuskan dari Jakarta sejak lengsernya Suharto, pada tanggal 29 Januari y.l. pemerintahan Haibibie, melalui menlunya Ali Alatas, menyatakan bahwa Indonesia bersedia "melepaskan" Timor Timur bila usul opsi Indonesia yaitu suatu status otonomi yang luas di tolak oleh rakyat Timor Timur. Suatu 'kejutan lagi'. Tidak dijelaskan dalam hal usul opsi Indonesia untuk suatu status otonomi yang luas itu ditolak rakyat Timor Timur, prosedur dan cara apa yang digunakan untuk mengambil kesimpulan bahwa usul Indonesia itu diterima atau ditolak. Apakah cara referendum atau cara menanyakan kepada DPRD Timor Timur, ataukah dengan cara lain. Siapa yang dimaksud oleh pemerintah Indonesia sebagai rakyat Timor Timur itu, apakah mereka itu yang selama ini melakukan perjuangan untuk kemerdekaan, khususnya yang di pedesaan, hutan-hutan dan gunung-gunung, yang salah seorang pimpinan-nya adalah Xanana Gusmao, yang masih berstatus "narapidana"? <Meskipun sudah 'diangkat' sedikit statusnya menjadi semacam 'tahanan rumah'?> Dan semua itu kapan mau dilakukannya? Lalu, jika andaikata ditolak , maka pemerintah Indonesia bersedia "melepaskan" Timor Timur menjadi suatu negeri yang merdeka. Namun, hal ini akan diputuskan oleh MPR/DPR Indonesia hasil pemilu Juni 1999 yad. Sekilas pandangan 'kejutan' pemerintah Habibie itu seakan-akan suatu 'solusi' yang wajar. Karena Indonesia telah secara salah menginvasi/mengagresi, menduduki dan menganeksasi Timor Timur pada tahun-tahun tujupuluhan. Politik agresi, okupasi dan aneksasi Indonesia yang dilakukan dengan dalih atas 'undangan' rakyat Timor Timur dan atas persetujuan rakyat Timor Timur tsb., kecuali dilawan dengan tegas, konsekwen dan penuh pengorbanan, juga dikecam pedas oleh masyarakat internasional yang menghormati hak-hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Politik Indonesia itu bertentangan dengan salah satu azas dari "Universal Declaration of Human Rights" dan sejumlah Konvensi PBB mengenai hak-hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Makanya tindakan okupasi dan aneksasi Timor Timor oleh pemerintahan Orba dulu dan pemerintahan Habibie sekarang ini tidak pernah dibenarkan apalagi diakui oleh PBB. Sudahlah, jangan lagi menggunakan dalih bahwa aneksasi Timor Timur oleh Indonesia itu adalah keinginan rakyat Timor Timur sendiri melalui suatu referendum. Atau. 'harus minta pendapat rakyat Indonesia terlebih dahulu secara keseluruhan'. Dalih itu sudah lama terpatahkan dengan berlangsung terusnya dan semakin gigihnya perlawanan rakyat Timor Timur, yang hingga saat ini sudah berlangsung 24 tahun lamanya. Dan janganlah pula menggunakan dalih yang selalu digunakan oleh tentara pendudukan terhadap perjuangan rakyat untuk kemerdekaan, yaitu alasan bahwa yang menentang pendudukan ABRI itu adalah kaum "teroris". Bukankah kita masih ingat betul, bahwa juga tentara pendudukan Inggris dan Belanda atas Indonesia selama perjuagan kemerdekan kita, telah memasang topi "terorirs" atas pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Janganlah kita mengambil sikap "tiba dimata dipicingkan dan sampai diperut dikempiskan". Hindarilah omelan dan gerutuan seperti yang dikeluarkan oleh menlu Ali Alatas dan Jubir Kepresidenan Dewi Fortuna Anwar, yang secara naif dan gregetan mengatakan bahwa masalah Timor Timur itu bagi Indonesia merupakan "suatu investasi yang buruk" Di sisi lainnya, sikap Indonesia terakhir ini, yang merupakan suatu sikap orang yang 'ngambek', yaitu, dengan angkuh menyatakan bahwa sikap Indonesia harus dihadapi sebagai suatu usul yang "take itu or leave it", patut dipertanyakan apakah itu suatu sikap yang sungguh-sungguh hendak mencari solusi atas masalah TimTim, apakah itu suatu sikap yang jujur ? Sebab Ali Alatas mengatakan bahwa Timor Timur tidak boleh menerima otonomi yang luas jika itu digunakan sebagai teransisi sebagai persiapan untuk mencapai kemerdekaan. Sikap seperti yang ditunjukkan oleh Menlu Ali Alatas dan Jubir Kepresidenan Dewi Fortuna Anwar, membuat orang mengambil kesimpulan satu-satunya, yaitu bahwa sikap pemerintah Habibie itu tidak sungguh-sungguh dan tidak tulus. Jadi, itu berarti sikap Indonesia termasuk katagori 'manuver' politik. Ini bukan tidak mungkin. Bahkan bisa dikatakan hal itu sangat mungkin sekali. Baik kita analisis lebih lanjut. II. Korban-korban yang jatuh difihak ABRI yang disebabkan oleh perlawanan gerilya pejuang-pejuang kemerdekaan Timor Timur, tidaklah sedikit. Kebetulan penulis belum lama mendengar sendiri ceritera seorang yang penulis kenal betul, yaitu seorang 'Ibu Jendral' yang puteranya sebagai seorang letnan pasukan khusus, suatu ketika masih di bawah Jendral Prabowo yang bertugas di TimTim. Sang Ibu Jendral itu mengisahkan bawah suatu saat, ketika akan datang suatu utusan dari PBB dan sejumlah wartawan meninjau asing ke Timor Timur, maka semua tanda dan batu nisan yang terdapat di atas pekuburan prajurit-prajurit ABRI yang tewas dalam pertempuran dengan kaum gerilyawan Timor Timur, pada dicabuti. Ini dilakukan agar para peninjau asing itu tidak punya kesan tantang korban-korban yang telah jatuh di kalangan ABRI. Mengapa begitu? Karena Indonesia selalu menggembar-gemborkan bahwa di Timor Timur sudah tidak ada masalah. "There is nothing wrong in East Timor", begitu kata fihak penerangan Orba dulu. Sesudah apa yang dikatakan 'intergrasi sukarela' dengan Indonesia, dikatakan pula bahwa semua tenang dan stabil. Kalau tokh ada masalah gangguan keamanan, maka itu hanya ulahnya sementara sisa-sisa pasukan 'teroris' Fretilin yang sesekali melakukan aksi terornya terhadap rakyat. Sang Ibu Jendral bekali-kali mengutarakan kepada penulis : "Sudahlah, apa lagi sih gunanaya Timor Timur dipertahankan terus? Sudah begitu banyak menghabiskan ongkos dan jiwa. Apa hasilnya?" Ceritera dan keluhan sang Ibu Jendral yang lugu ini , pas sekali mencerminkan suasana umum di kalangan ABRI dan keluarga mereka, khususnya yang anggota keluarganya sendiri terpaksa harus menanggung akibat dari politik pemerintah itu. Mereka sudah 'jemu' dan malah 'jera' dengan 'petualangan' di Timor Timur". Suatu perjuangan kemerdekaan rakyat , yang mengambil bentuk perang gerilya tahan lama yang dipadukan dengan perjuangan politik di kota-kota di Timor Timur dan sementara kota penting di Jawa, serta dikordinasikan pula dengan perjuangan diplomatik di luar negeri khususnya di PBB, serta sokongan luar terhadap perjuangan itu dari pelbagai fihak termasuk dari kekuatan demokratis Indonesia sendiri, telah membawa perjuangan itu pada suatu tahap yang menentukan. Rakyat Timor Timur telah sampai pada ambang pintu kemenangannya. Pemerintah Orde Barunya Suharto yang selama 23 tahun tidak mampu menundukkan hasrat rakyat Timor Timur untuk kemrdekaan, telah meninggalkan 'warisan' politik dan militer yang tidak menampakkan tanda-tanda mencapai suatu solusi yang diinginkannya. Bagi pemerintah Haibibie yang menjadi 'akhli warisnya' masalahnya tetap 'setali tiga uang', alias tidak melihat suatu solusi yang diinginkannya. Sedangkan sesudah jatuhnya Suharto, situasi politik Indonesia yang sedang dilanda oleh gelombang demi gelombang gerakan reformasi dan demokrasi, jauh berbeda dengan sebelumnya. Kebebasan menyatakan pendapat, berapat, berorganisasi, melakukan pawai dan berdemontrasi sudah direbut rakyat. Suasana dunia media cetak dan elektronik juga lain sama sekali. Kebebasan pers di Indonesia saat ini tidak pernah terjadi selama 32 tahun rezim Orba. Sokongan terbuka terhadap perjuangan rakyat Timor Timur juga mewarnai arena politik Indonesia. Selain itu tekanan internasional dari hari ke sehari semakin keras yang semakin mempersempit ruang gerak politik luar negeri Indonesia . Padahal dewasa ini pemerintah Habibie sangat memerlukan 'kucuran' dolar dari luar. Dicarilah jalan keluar yang 'unik' tapi 'licik'. Berhadapan dengan pertama-tama perlawanan dari rakyat Timor-Timur, desakan dan tekanan dari rakyat Indonesia sendiri untuk menarik diri dari Timor Timur, serta kejemuan dan kejeraan yang agak umum di kalangan keluarga ABRI dan birokrasi khususnya kementerian luar negeri RI, betul-betul soal Timor Timur ini bagaikan 'duri di mata' Indonesia, yang harus segera disingkirkan. Tapi Habibie dan pimpinan ABRI tidak mau mengaku salah apalagi mengaku kalah. Maka ditemukanlah suatu formule yang oleh orang-orang tua kita sering disebut suatu sikap yang "pandai jatuh' . Muncullah sikap "take it or leave it". Bila dicermati lebih lanjut sikap Indonesia seperti memancing ikan, suatu ketika dilepas tali pengailnya, pada tempo lain sedikit di tahan, dan kali lain lagi ditarik lagi. Untuk melihat, sudah dapat untung yang diharapkan atau tidak. Sikap Indonesia itu juga merupakan suatu cara untuk 'lepas tangan', 'lari dari tanggung jawab'. Bisa juga dikatakan bahwa pemerintah Habibie menawarkan 'suatu paket' yang berisikan 'bom waktu'. Dikatakan pemerintah Habibie meninggalkan "bom waktu", karena jauh-jauh hari sebelumnya pemerintah dan ABRI telah mempersenjatai semacam 'milisia' bersenjata yang akan bertindak kapan saja apabila diperintahkan oleh ABRI. Berita-berita telah masuk belakangan ini yang mengungkap tentang teror yang dilakukan oleh 'milisia' atas rakyat dan fihak-fihak yang pro-kemerdekaan. 'Bom waktu" lainnya ialah kekuatan politik yang dibina dan disokong oleh Orba dulu dan pemerintah Habibie dewasa ini, berupa parpol, ormas dan birokrsi serta kekuatan di kalangan masyrakat Timor Timur dan di kalangan transmigran dari luar Timor Timur. Mereka itu pada umumnya menghendaki agar Timor Timur tetap bersama Indonesia. Mereka menyetujui yang dikatakan "integrasi". Kemarin terbetik berita bahwa sebuah delegasi yang terdiri dari kurang lebih 100 orang, termasuk yang mantan dan yang masih pejabat setempat, dipimpin oleh gubernur Timor Timur dewasa ini, datang ke Jakarta untuk menemui presiden Habibie. Mereka menuntut supaya Timor Timur tetap berdiri sebagai satu propinsi dari Indonesia; mereka melihat bahwa nasib Timor Timur adalah bersama Indonesia. Lebih dari itu, mereka menuntut agar mereka dipersenjatai untuk menghadapi situasi yang sewaktu-waktu bisa berubah. Jika seorang agamawan yang terkemuka serta pejuang hak-hak azasi manusia yang juga pemenang Hadiah Nobel untuk Perdamaian, seperti Uskup Belo, mengambil sikap yang tidak setuju dengan politik 'pandai jatuh' dari pemerintah Habibie, maka seyogianya bisa dilihat bahwa masalahnya tidak begitu sederhana. Uskup Belo memilih suatu otonomi yang luas untuk Timor Timur sebagai transisi menuju ke kemerdekaan Timor Timur. Tapi hal itu yang justru oleh Ali Alatas dianggap tidak mungkin. Dalam bahasa populernya di Jakarta , inilah yang dikatakan oleh Ali Alatas: "Kok enak aje, nyiapin kemerdekaan atas ongkos gue". "Enggak bisa!" Selain itu ada fihak yang mencanangkan akan timbulnya 'perang saudara' jika Timor Timur 'dilepas' untuk merdeka sendiri. Xanana Gusmao membantah versi ini sebagai usaha provokasi. III. Jadi jalan dan cara apakah yang sebaiknya ditempuh? Apakah jalan itu menuruti konsep pemerintah Habibie, yang 'take it or leave it', atau mengambil jalan "Uskup Belo", yang menerima otonomi luas sebagai transisi menuju ke kemerdekaan, ataukah 'merdeka sekarang juga dan ABRI harus menarik semua pasukannya, sambil melucuti senjata 'milisi' yang telah dipersenjatainya, seperti yang dituntut oleh Xanana Gusmao dan Ramos Horta. Dengan bertitik tolak pada dasar prinsip yang benar dan adil, yaitu prinsip bahwa adalah hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, maka jalan satu-satunya yang patut ditempuh ialah: dikembalikannya masalah nasib rakyat Timor Timur di tangan rakyat Timor sendiri. Juga harus jelas, jika bangsa kita hendak menarik garis pemisah yang tegas dengan politik represif dan anti-demokratis dari rezim Orba Suharto dan hendak menempuh jalan reformasi dan demokrasi, maka seyogianya setiap putra dan patriot Indonesia, setiap partai politik dan ormas, berlapang dada, selanjutnya mengambil satu sikap yang jujur dan terus terang, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Orba Suharto dulu, yaitu menginvasi, menduduki dan kemudian mengintegrasikan Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia adalah suatu politik yang salah. Maka dalih hukum apapun tidak bisa digunakan untuk menolak kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur. Dalam merealisasi prinsip yang juga menjadi dasar dari PBB, yaitu prinsip bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri, maka PBB sebagai suatu lembaga internasional punya 'credibility' dan sesungguhnya punya kewajiban untuk mengambil langkah-langkah kongkrit ke arah ini. Dengan sendirinya Portugal sebagai bekas penjajah lama dan Indonesia sebagai penjajah baru, logis ambil bagian dalam menempuh jalan ini. ASEAN yang amat sering menggembar-gemborkan bahwa setiap negeri punya hak penuh untuk mengurus urusannya sendiri, seyogianya menyokong cara yang adil tsb diatas. PBB, sebagai lembaga internasional dimana hampir semua negeri menjadi anggotanya, sesungguhnya sudah lama ingin menempuh cara ini. Di atas segala-galanya, sesuai pengalaman banyak negeri, bahwa dalam perjuangan dan usaha untuk mencapai kemerdekaan dari penindasan asing, adalah mutlak perlu persatuan seluas mungkin di kalangan rakyat sendiri, seyogianya berbgai fihak dari rakyat Timor Timur, khususnya para pejuang kemerdekaan nasiohal, para pejuang hak-hak azasi manusia untuk Timor Timur, para tokoh agama dan masyarakat lainnya mengambil inisiatif untuk menyusun kekuatan nasional seluas mungkin dan bersartu , suatu kekuatan yang sedemikian rupa besarnya hingga mampu menghadapi situasi baru. Yaitu situasi di mana seluruh rakyat Timor Timur, mengambil hak menentukan nasib bangsa dan rakyatnya di tangannya sendiri. Dengan demikian akan bisa mengalahkan politik "devide and rule", yaitu politik 'pecah belah, adu domba dan kuasai' dari fihak Indonesia atau dari jurusan manapun datangnya. Hanya ada satu politik yang tepat bagi bangsa Indonesia, dan semua parpol dan organisasi massanya, yaitu menyokong rakyat Timor Timur yang sudah begitu lama diperjuangkan dan sudah begitu banyak meminta korban, yaitu untuk menentukan nasibnya sendiri. * * * ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Feb 1999 jam 10:50:55 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
