----------------------------------------------------------
Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "signoff indonews"
need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "info refcard"
----------------------------------------------------------
Precedence: bulk
WAWANCARA DENGAN ANICETO SOAL PERISTIWA ALAS, OTONOMI DAN PEMILU 99
JAKARTA (MateBEAN), Beberapa waktu lalu staf Forum Solidaritas
Untuk Rakyat Timor Timur (Fortilos) datang ke Dili, Timor Timur. Ia
berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pejuang hak asasi manusia, yaitu
Direktur Yayasan HAK Aniceto Guterres Lopez. Berbagai masalah aktual Timtim
dikupas oleh Anieceto dalam wawancara yang dilakukan pada 2 Desember 1998
tersebut.
Berikut adalah cuplikan wawancara yang dikirimkan Fortilos pada
MatebEAN. Wawancara ini telah kami (MateBEAN) edit kembali:
Fortilos (F): Bisa Anda jelaskan perihal kontroversi tentang jumlah korban
dan kekerasan?
Aniceto (A): Saya melihat apa yang terjadi di Alas dan sekitarnya merupakan
suatu rekayasa untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Saya akan bicara
lebih banyak tentang hal ini. Namun, pertama-tama saya ingin mengomentari
tanggapan banyak pihak terhadap peristiwa ini, terutama dari kalangan
wartawan, yang mendesak kami menyatakan jumlah korban sebagai petunjuk
keseriusan tragedi ini.
Yayasan HAK tidak bisa memberi suatu jumlah pasti korban yang jatuh di
daerah Alas. Kami sudah menerima banyak pengaduan dan informasi dari
berbagai sumber, tetapi kami belum memulai investigasi untuk menguji
keakuratan informasi yang kami terima. Sebelum kami sendiri terjun ke
lapangan dan memverifikasi data-data yang sudah dikumpulkan, kami tidak
dapat membuat pernyataan yang konklusif tentang skala tragedi Alas.
Saya melihat bahwa ada kesimpangsiuran di media massa, tidak hanya yang
terbit di Timor Timur, tapi juga di luar negeri, terutama jika berkenaan
dengan jumlah korban. Organisasi ini menyatakan 40 orang meninggal,
organisasi lain menyebutkan 60 orang meninggal, kemudian ICRC menyatakan
tidak ada pembantaian. Bagi Yayasan HAK, sebagai organisasi HAM, angka
bukanlah persoalan utama. Walaupun jumlah korban hanya satu orang saja, itu
sudah merupakan pelanggaran HAM dan kita harus berbuat sesuatu. Yang lebih
penting bagi kami sekarang adalah bagaimana mendapatkan gambaran yang jelas
tentang apa yang terjadi dan memperoleh informasi yang bisa diandalkan
tentang jumlah korban dan keluasan pelanggaran HAM yang sudah terjadi. Kami
tidak bisa terburu-buru membuat kesimpulan, menyebutkan jumlah korban
sepuluh, dua puluh, atau seratus, sebelum kami melakukan proses investigasi
menyeluruh. Ketergesa-gesaan serupa itu hanya akan menghancurkan
kredibilitas Yayasan HAK sebagai sebuah lembaga HAM dan tidak adil bagi
korban. Seakan-akan kita hanya peduli soal angka tapi tidak mau tahu soal
hak-hak korban yang sudah dilanggar.
(F): Bagimana dengan akses terhadap tempat kejadian perkara untuk melakukan
pencarian fakta?
(A): Untuk melakukan pencarian fakta kita terlebih dahulu harus mempertim-
bangkan situasi daerah tempat kejadian dan keadaan penduduk yang berdiam di
daerah tersebut. Selama sebulan terakhir ini situasi di Kecamatan Alas, terutama
di daerah Weberek dan Dotik, sangat menegangkan. Tentara dari berbagai kesatuan
mengurung daerah tersebut dan mengintimidasi masyarakat yang tinggal di situ.
Sehubungan dengan hal tersebut, akan sulit bagi korban dan saksi
mata untuk menceritakan pada kita apa sebenarnya yang telah terjadi. Mereka
mungkin tidak berani bicara apa-apa karena takut diserang tentara. Atau, kalau
mereka tidak tahu terlalu banyak, mereka bisa mengacaukan informasi yang
mereka dengar atau lihat dengan informasi-informasi lain karena mereka
kebingungan dan tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi.
Operasi militer masih berlangsung di daerah tersebut. Saling tembak
antara tentara Indonesia dan Falintil mungkin sudah berhenti, tapi teror dan
intimidasi berlanjut. Bupati Manufahi saja sudah mengatakan bahwa insiden
Weberek dan Alas membuat masyarakat ketakutan karena sudah lama tidak ada
kejadian yang menegangkan di desa mereka. Masyarakat menghadapi dilema.
Mereka tidak tahu lagi sumber persoalannya apa: apakah tentara Indonesia
yang menyerang, atau Falintil yang menyerang. Bagaimana kita bisa memperoleh
informasi yang benar dari suatu masyarakat yang masih kebingungan dan
ketakutan? Kalah toh masyarakat setempat berani memberikan informasi, ada
persoalan lain yang cukup krusial, bagaimana jaminan perlindungan dan
keamanan mereka ? Apakah mereka tidak akan menjadi korban baru dari aparat
keamanan, tentara yang ada dalam jumlah besar di wilayah itu? Di Timor
Timur, tentara tidak dapat dipercaya, apalagi ada isyu ada satuan-satuan
gelap di wilayah itu, yang setiap saat bisa bermain di air keruh.
(F): Komentar Anda mengenai tim pencari fakta yang dikirim oleh CNRT dan DSMPTT
(Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur)?
(A): Yayasan HAK sebenarnya diajak terlibat dalam tim pencari fakta ini, tapi
kami memutuskan untuk tidak ikut karena alasan-alasan yang sudah saya sebut
di atas. Selain itu, karena tim ini dibentuk bersama dengan pemerintah dan
militer saya tidak yakin pemerintah ini bersungguh-sungguh ingin mencari
kebenaran. Pagi-pagi Pangdam Udayana sudah memberikan statement yang bernada
sinis dan mengancam, ketika menanggapi terbentuknya Tim Investigasi yang
dituntut oleh DSMPTT. Dia bilang silahkan saja asal "obyektif " bukan
memutarbalikan fakta. Lihat saja pengalaman TGPF. Orang-orang yang terlibat
dalam TGPF itu hebat dan berpengalaman, seperti Pak Hakim, Romo Sandy, dan
sebagainya.
Tapi tim itu mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan mereka
dihambat di sana-sini bahkan oleh orang-orang di dalam tim itu sendiri.
Apalagi kami yang di Timor Timur ini. Kami tidak mau nanti malah jadi juru
bicara pemerintah, ikut membenarkan apa saja hasil investigasi yang sesuai
dengan keinginan pemerintah. Kami bertanggung jawab pada masyarakat. Kalau
kami tidak yakin akan mampu melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, lebih
baik kami tidak ambil risiko diserang masyarakat.
Saya pribadi mempertanyakan kemampuan organisasi-organisasi politik seperti
CNRT dan DSMPTT untuk melakukan suatu investigasi dalam kondisi seperti ini.
Sebagai organisasi politik tentu saja mereka punya kepentingan-kepentingan
politik tersendiri. Saya mendapat kesan mereka terburu-buru mengirim tim
untuk mengimbangi polemik tentang jumlah korban yang sedang berlangsung.
Seharusnya mereka membuat pernyataan-pernyataan politik yang bisa mendukung
proses investigasi, bukannya melakukan investigasi itu sendiri. Bagi kami,
sebagai organisasi HAM, keselamatan korban, informan atau saksi jauh lebih
penting daripada muncul dengan satu dua angka, atau informasi sepotong
sepotong untuk menunjukkan bahwa kita tahu dan berbuat sesuatu. Pemerintah
harus menjamin keselamatan korban dan saksi mata karena kalau tidak mereka
akan jadi korban untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, dalam siaran pers
kami yang terakhir, kami menuntut pemerintah Indonesia untuk menarik mundur
seluruh pasukannya dari daerah Alas dan sekitarnya, sekaligus memberikan
akses kepada organisasi-organisasi independen termasuk Komisi Tinggi HAM
PBB, guna menjalankan misi investigasi secara menyeluruh. Hanya jika daerah
tersebut bebas dari teror dan intimidasi masyarakat akan lebih konfiden
dalam menyatakan apa yang mereka tahu, lihat dan dengar tentang kejadian
sebenarnya.
(F): Komentar Anda terhadap temuan ICRC?
(A): Saya tidak banyak berharap dari penemuan ICRC. Akses mereka ke
daerah-daerah tersebut sangat terbatas dan sudah sering diketahui bahwa mereka
"bekerjasama" dengan tentara dalam melaksanakan tugasnya. Orang Timor Timur
pada umumnya tidak percaya pada ICRC. Misalnya saja, ketika mereka berencana
mengunjungi tahanan, mereka akan minta ijin pada tentara dulu. Begitu mereka
sampai di penjara, tahanan yang cedera sudah diganti dengan orang lain yang
sehat. Apa yang bisa diharapkan dari organisasi seperti itu? Dalam kasus
Alas ini, pertama mereka katakan tidak ada pembantaian. Kemudian mereka
bilang ada empat orang yang terbunuh. Ini menunjukkan ketidakseriusan ICRC
dalam menangani kasus ini. Kalau mereka tidak tahu persis apa yang terjadi,
lebih baik mereka tidak usah bilang apa-apa. Karena pernyataan mereka
membingungkan masyarakat, yang di Timor Timur, dan di luar negeri. Apalagi
mereka bukan suatu lembaga pencari fakta dan mereka tidak boleh memberikan
informasi tentang korban yang mereka tangani, kan?
(F): Bagimana posisi Yayasan HAK dalam soal HAM di Timor Timur?
(A): Pelanggaran HAM terjadi hampir setiap hari dan dimana-mana di Timor Timur.
Alas adalah satu kasus diantara sekian kasus pelanggaran HAM yang terjadi
akhir-akhir ini. HAK tidak bisa ikut-ikutan saja mengurus Alas hanya karena
tragedi ini sudah menarik perhatian masyarakat internasional.
Kami tidak berniat mengikuti polemik berapa jumlah orang yang terbunuh dalam
kasus Alas dan mengabaikan aspek-aspek pelanggaran HAM lainnya yang terjadi,
seperti penyiksaan, teror dan intimidasi, penghilangan paksa, dsb. Kami
berdosa pada korban-korban yang masih hidup kalau kami hanya mengejar angka
kematian saja, atau hanya untuk memuaskan keingintahuan publik. Kami tidak
mau mengorbankan korban.
Kami sengaja menunggu situasinya sedikit lebih tenang, perhatian tidak
sepenuhnya tertumpah ke peristiwa Alas. Teror sudah mulai menyebar ke daerah
Ainaro, bahkan belakangan modus operasi yang sama seperti di Alas sedang
terjadi di wilayah lain, seperti Kecamatan Atabae, Cailaco, Balibo dan
Maliana - Kabupaten Bobobnaro, dimana aparat Keamanan melancarkan teror dan
intimidasi terhadap masyarakat, menyusul peristiwa pembunuhan oleh orang
tidak dikenal terhadap 2 orang anggota KODIM Bobonaro di wilayah Cailaco.
Akibatnya
ratusan pemuda dari wilayah-wilayah itu melarikan diri minta perlindungan ke
DSMPTT dan CNRT di Dili dan di gereja Maliana. Penyebaran teror inilah yang
harus dicegah segera. Bagi HAK, tidak ada batasan waktu dalam suatu proses
investigasi. Mungkin sebulan, dua bulan. Selama masih terjadi pelanggaran
HAM, kerja investigasi terus berlangsung.
Lalu mau diapakan hasil investigasi itu? Apa kah cukup dengan menjelaskan
saja kepada masyarakat? Orang harus berfikir untuk melakukan advokasi terus
menerus, agar terjadi perubahan situasi secara keseluruhan. Di sini lah
kompetensi dan kredibilitas sebuah lembaga HAM diuji. Kita harus bertanggung
jawab ke publik, kalau tidak mereka tidak akan percaya lagi pada apa pun
yang kita sampaikan.
Lihat saja Tragedi Santa Cruz. Apa kah tidak perlu dilakukan investigasi lagi
terhadap peristiwa pembantaian tersebut? Apa kah laporan yang beredar sudah
cukup memuaskan?
(F): Anda punya kiat atau pokok-pokok untuk melakukan investigasi lebih jauh?
(A): Kami sedang mengumpulkan potongan-potongan informasi dan analisis yang
bisa digunakan untuk menentukan target investigasi. Juga menganalisis situasi
setempat untuk menentukan metodologi investigasi yang pas. Kami memperoleh
informasi ini dari berbagai sumber, misalnya saja dari orang-orang yang
melarikan diri dari Alas dan dari orang-orang asal Alas yang tinggal di Dili
dan masih mempunyai saudara di desa.
Berapa pun jumlah korban yang jatuh, berdasarkan informasi yang diperoleh
HAK dan juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kami percaya bahwa telah
terjadi pelanggaran HAM yang berat: pembunuhan, penyiksaan, penghilangan
paksa, teror dan intimidasi, di daerah tersebut. Tentara menculik puluhan
orang. Ada yang bercerita bahwa beberapa dari mereka dibunuh dan dimakankan
ke buaya di sungai antara Alas dan Dotik. Ini harus diperiksa lagi. Buaya
biasanya tidak makan tulang. Kalau cerita itu benar, ada kemungkinan kita
bisa menemukan tulang-tulang baru di sekitar sungai itu. Kemungkinan kita
juga tidak akan temukan apa-apa karena sungai itu sangat besar dan pada saat
itu sungai sedang banjir.
Ada informasi lain yang mengatakan bahwa ditemukan kuburan-kuburan
baru di daerah Alas. Perlu dicek ulang kuburan apakah ini? Ingat, setelah
Peristiwa 12 November 1991 banyak sekali kuburan-kuburan kosong. Tampaknya
tentara membersihkan kuburan-kuburan itu untuk menghilangkan bukti. Ada data
yang hampir pasti bahwa di suatu desa berpenduduk 400 orang, setelah operasi
dicek yang masih ada hanya puluhan. Lalu sisanya kemana. Sebagai satu
organisasi HAM, kita tidak mungkin mengatakan bahwa jumlah yang tidak ada
itu dibunuh semua oleh tentara. Bisa juga melarikan diri dan sebagainya. Lalu
bagaimana kita menginvestigasi seperti itu, kalau tanpa suatu persiapan yang
matang?
Puluhan anak muda ditangkap di Alas. Mereka dibawa ke Polres Same kemudian
ke Polda Dili. Sekarang hanya ada 11 orang di Polda Dili, 2 masih ada di
Polres Same. Nah, kemana yang lainnya? Kesaksian salah seorang tahanan
menunjukkan bahwa para tentara yang berjaga-jaga di pos-pos sepanjang jalan
antara Dotik dan Alas (30 km) mencoba mengambil para tahanan. Polisi yang
bertanggung jawab atas pemindahan para tahanan ini diganggu dan diserang
hampir di setiap pos tentara. Tentara itu bahkan menyuruh polisi itu
membunuh saja para tahanan tersebut.
Dari kesebelas tahanan yang berada di Polda Dili jelas terjadi
penyiksaan oleh tentara 2 orang laki-laki telinga kirinya putus. Salah satu
digigit oleh tentara sampai putus separuh dan yang lain dipotong dengan
pisau ketika tentara berusaha menariknya dari perlindungan polisi. Sementara
itu 2 perempuan diikat dengan kawat, dipukul dengan senapan, rambutnya
dibakar dengan korek api, disundut rokok, ditelanjangi, buah dada dan
vaginanya diremas-remas dan diancam akan diperkosa dan dibunuh sepanjang
jalan dari sejak ditangkap dan
selama ditahan Kodim Manufahi sebelum diserahkan ke kantor polisi.
Banyak orang hilang dari desa. Ini juga memerlukan investigasi lebih
lanjut. Kita harus menanyai keluarga dan kawan-kawannya. Jika mereka
ditangkap atau diculik, kapan dan dimana terjadinya. Kemudian kita bisa
mencek pada polisi, atau pos-pos tentara. Hilang bisa berarti mereka mati,
lari ke desa atau
kecamatan lain, atau ke hutan ikut Falintil.
(F): Analisis Anda terhadap situai poltik terakhir?
(A): Menanggapi beberapa peristiwa pembunuhan terhadap warga sipil oleh
orang tak dikenal di sejumlah wilayah di Timor Timur termasuk peristiwa
Weberek, Wakil DANREM pernah mengatakan kepada STT bahwa "ABRI tidak akan
terpancing dengan kejadian-kejadian itu, tetapi kesabaran ABRI ada batasnya.
Kalau terus
menerus begini, bukan tidak mungkin situasi seperti tahun 1975 terjadi lagi
di Timor Timur." Dia memberikan statement itu segera setelah peristiwa
Weberek tanggal 29 Oktober, sebelum terjadinya peristiwa penyerangan ke
Markas Koramil Alas.
Saya melihat bahwa apa yang terjadi di Alas ini merupakan suatu operasi
teror terhadap gerakan-gerakan masyarakat dan perlawanan terbuka terhadap
tentara yang muncul setelah reformasi Mei. Ini operasi besar karena banyak
kesatuan-kesatuan yang terlibat di dalamnya: Batalyon 744, 745, BTT 315,
Kodim Manufahi, Brimob dan sebagainya. Bahkan bersamaan dengan operasi di
Alas, juga tersiar isu bahwa sekitar 3 ribu Kopassus didaratkan di wilayah
selatan dekat Alas.
Jelas bahwa operasi ini lebih merupakan operasi balas dendam terhadap
penduduk sipil ketimbang usaha mencari gerilyawan seperti yang dinyatakan
pejabat-pejabat ABRI. Kalau ABRI memang berniat mencari Falintil, mengapa
mereka hanya menyerang daerah Alas? Dan juga kita tidak pernah mendengar ada
kontak senjata antara ABRI dan Falintil. Kita tidak pernah mendengar tentang
jumlah prajurit ABRI yang terluka atau tewas selama kontak senjata. Begitu
juga dari pihak Falintil. Sementara korban sipil terus berjatuhan.
Gerilyawan tidak tinggal di satu tempat saja selama sebulan. Mereka juga
tidak sebodoh itu tinggal di tempat mereka melakukan penyerangan. Kalau
mereka bodoh seperti itu, Timor Timur sudah aman sejak dulu. Gerilyawan
sudah habis karena operasi pengejaran disini bukan hanya terjadi karena
peristiwa Alas. Jadi, itu pembenaran saja kalau dikatakan tentara sedang
menjaga keamanan masyarakat di daerah Alas, dan mengejar gerilyawan
Falintil. Mereka sedang mempertahankan kondisi ketakutan dan teror!
Ada isu tentang adanya pasukan gelap, dan pendaratan Kopasssus, saya
melihat bahwa insiden ini tidak dapat dipisahkan dari apa yang sedang terjadi di
Jawa dan di daerah lain di Indonesia. Ada konflik internal di tingkat elit
yang melahirkan berbagai faksi di militer dan di kalangan birokrat sipil.
Masing-masing faksi memiliki kekuatan yang berimbang dan merekalah yang
bertikai.
Ada banyak kritik terbuka terhadap ABRI dan terbukanya kejahatan-kejahatan
terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan di berbagai daerah di Indonesia
selama pemerintahan Soeharto. Di Timor Timur sendiri tuntutan untuk
menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan penyelesaian masalah Timor Timur
secara damai juga meningkat, yaitu penarikan mundur seluruh pasukan
Indonesia. Tentara lagi-lagi dipojokkan. Sehingga tidak mengherankan kalau
ini membuat mereka merekayasa suatu 'konflik horizontal' di kalangan
masyarakat Timor Timur. Ini akan dipakai untuk membuktikan bahwa masyarakat
Timor Timur memang suka saling bunuh. Pemerintah Indonesia bisa menyatakan
bahwa masyarakat Timor Timur membutuhkan kehadiran ABRI untuk mempertahankan
'keamanan dan ketertiban' daerah ini.
Sejak Juni 1998 sudah timbul perlawanan masyarakat yang tidak terkendalikan,
terutama sehubungan dengan aktivitas DSMPTT. Tentara berusaha meredam gerakan
ini dan meneror masyarakat umum supaya mereka tidak berani lagi menyatakan
aspirasi politik mereka yang sesungguhnya. Sebelumnya masyarakat secara
sembunyi-sembunyi membantu Falintil dan tidak pernah secara terbuka menentang
pemerintah atau ABRI. Tapi dalam 6 bulan terakhir ini mereka tidak ragu-ragu
lagi menyatakannya secara terbuka, misalnya saja kampanye DSMPTT di berbagai
kabupaten di Timor Timur, aksi boikot pegawai negeri, peringatan Pembantaian 12
November 1991 dan aksi perempuan anti kekerasan negara.
Tentara mungkin saja akan mencari kambing hitam untuk segala
'keributan' yang terjadi belakangan ini. Mereka mungkin akan menyalahkan
CNRT atau DSMPTT. Surat terbuka DANREM kepada DPRD Tk I Timor Timur yang juga
ditembuskan kepada Yayasan HAK, semakin memperkuat keyakinan saya. Bahwa
tentara sedang mencari legitimasi dengan mengkambinghitamkan pihak lain.
Menurut dokumentasi HAK ada bukti-bukti tindakan teror dan intimidasi
terhadap DSMPTT dan masyarakat yang menghadiri dialog publik yang mereka
selenggarakan.
Setelah melangsungkan dialog publik di kecamatan Hatolia, kabupaten
Ermera, para mahasiswa DSMPTT dihadang sekelompok orang bersenjata yang tak
berseragam. Mereka diancam untuk tidak melanjutkan kegiatan mereka
mengadakan dialog publik di berbagai daerah di Timor Timur.
Pada 8-9 November 1998 setelah DSMPTT melangsungkan dialog publik di
Atabae, kabupaten Bobonaro, tentara menembak sembarangan dan mengejar para
pemuda di daerah tersebut. Tiga puluh pemuda melarikan diri dari Atabae dan
20 orang masih menyelamatkan diri di Dili. Pelarian ratusan pemuda dari
Cailaco, Atabae, dan Balibo juga terjadi karena Aparat Keamanan di sana
mengancam untuk menangkap atau membunuh para pemuda itu karena telah ikut
serta dan mengorganisir dialog dan mimbar bebas bersama DSMPTT di Atabae.
Dan masih banyak lagi.
Seperti juga ABRI ingin mengamankan SI MPR dan pemilu tahun depan, mereka
juga ingin mengamankan pemilu di Timor Timur. Ini penting bagi mereka
terutama setelah CNRT menyatakan mereka akan memboikot pemilu tahun depan.
Jika boikot ini benar-benar dilangsungkan, ini akan mendelegitimasi
pemerintah Indonesia lebih jauh.
Berbagai cerita dan kesaksian dari para tahanan meyakinkan kami bahwa ada
sesuatu yang direkayasa dalam peristiwa Alas. Para tahanan di Polda Dili
menyatakan bahwa mereka diajak menyerang Koramil Alas oleh beberapa orang
asing yang gayanya seperti serdadu Falintil. Para pemuda yang ikut-ikutan
ini tidak bersenjata, tetapi mereka yang mengajaknya bersenjata semua. Ini
mengingatkan kami pada isyu adanya operasi kontra gerilya yang dimulai sejak
tahun 1994. Tentara Indonesia merekrut dan mengirimkan pemuda Timor Timur ke
gunung dan membuat mereka tampak seperti serdadu Falintil - rambut panjang
dan baju lusuh. Mereka datang ke desa-desa dan meminta makan dari rakyat.
Hari berikutnya penduduk desa yang memberi mereka makan ditangkap
Dari semua itu kita dapat mencatat apa agenda politik mereka. ABRI mencari
legitimasi bahwa ABRI masih dibutuhkan di Timor Timur, sekaligus mengambil
kembali kendali situasi yang tadinya sudah agak sulit dikontrol itu.
Bersamaan dengan itu gerakan agresif dan ofensif CNRT dan DSMPTT bisa
dibatasi, sementara dibawahnya, rakyat kecil dibiarkan trauma, sehingga
memuluskan jalan untuk memaksakan tawaran otonomi, termasuk pelaksanaan
Pemilu Juni 1999.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 16 Dec 1998 jam 10:01:55 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
