---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- ----------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. ----------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Tuesday 22 December 1998 16:10 UTC ** PRABOWO DIBERITAKAN MENDAPAT KEWARGANEGARAAN YORDANIA@ ** ISRAEL MEMULAI KAMPANYE PEMILU YANG DIPERCEPAT ** DEWAN KEAMANAN PBB BERSELISIH MENGENAI TIM INSPEKSI SENJATA ** CINA MENOLAK KRITIK HUKUMAN PENJARA TIGA DISIDEN TERKEMUKA ** TOPIK GEMA WARTA: PROSPEK KEMERDEKAAN TIMOR LORO SAE MAKIN KENTARA ** TOPIK GEMA WARTA: BENARKAH AKBAR TANJUNG PECAH DENGAN ADI SASONO * PRABOWO DIBERITAKAN MENDAPAT KEWARGANEGARAAN YORDANIA Pemerintah Indonesia sedang menyelidiki kebenaran berita, bahwa mantan Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad) Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto secara resmi mendapat status kewarganegaraan Yordania, melalui sebuah dekrit Raja. Departemen Luar Negeri Indonesia saat ini sedang memeriksa apakah Prabowo telah berwarganegara Yordania, dan seandainya berita tersebut benar, maka Prabowo harus memilih, karena Indonesia tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda. Kepada harian Kompas, Menteri Kehakiman Muladi mengatakan, pemerintah tetap akan memproses Prabowo secara hukum, karena siapa saja yang melakukan tindak pidana, di Indonesia, akan diadili menurut hukum Indonesia, meski dia orang asing. Selanjutnya Menteri Muladi mengakui, Prabowo memang mengajukan permintaan visa untuk pergi ke Yordania. Pada saat ini tidak ada kepastian di mana Prabowo berada, dan seandainya dia telah berada di Yordania, maka sulit untuk mendatangkannya kembali ke Indonesia, karena kedua negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi. * ISRAEL MEMULAI KAMPANYE PEMILU YANG DIPERCEPAT Israel memulai kampanye pemilihan umum yang dipercepat. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengatakan di depan Radio Israel, yakin dirinya tetap akan memimpin Partai Likud, dan terpilih kembali sebagai perdana menteri. Calon-calon perdana menteri lainnya adalah pemimpin Partai Buruh, Ehud Barak, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Amnon Lipkin-Shakak, yang tidak begitu dikenal. Calon terakhir ini ingin mendirikan partai sendiri, dan menurut jajak pendapat bisa mendapat 50 persen suara. Jumlah ini lebih banyak dari yang diterima Partai Likud pimpinan Netanyahu. Senin kemarin, parlemen Israel Knesset memutuskan menyelenggarakan pemilu yang dipercepat, dengan dukungan Partai Likud, setelah bertikai mengenai penundaan pelaksanaan persetujuan Wye- Plantation. Tanggal pemilu ditetapkan 27 April tahun depan. * DEWAN KEAMANAN PBB BERSELISIH MENGENAI TIM INSPEKSI SENJATA Para anggota Dewan Keamanan PBB berselisih mengenai terus berlanjutnya tugas tim inspeksi senjata PBB, UNSCOM, di Irak. Demikian hasil pertemuan Senin kemarin di New York, Amerika Serikat. Perancis, Rusia dan Cina mendukung perubahan UNSCOM menjadi organisasi sejenis, dan selain itu tidak lagi di bawah pimpinan tokoh Australia, Richard Butler. Perdana Menteri Inggris Tony Blair kelihatannya mendukung usulan tersebut. Amerika Serikat berpendapat, tim inspeksi senjata PBB harus kembali bekerja, tetapi menuntut jaminan keamanan yang lebih kongkrit. Sementara pemerintah di Baghdad menyatakan, tidak akan mengijinkan anggota UNSCOM masuk ke Irak, apabila sangsi PBB terhadap negara tersebut tetap diberlakukan. Selanjutnya Irak baru mau berunding dengan PBB setelah Amerika Serikat dan Inggris, mempertanggungjawabkan aksi militer mereka. * CINA MENOLAK KRITIK HUKUMAN PENJARA TIGA DISIDEN TERKEMUKA Cina menolak kritik hukuman terhadap tiga disiden terkemuka. Menurut Beijing, ketiga pria tersebut bersama musuh asing yang tidak disebutkan, berencana untuk menjatuhkan pemerintah Cina. Berbagai negara dan organisasi hak-hak asasi manusia, mengkritik keras hukuman yang dijatuhkan terhadap ketiga disiden tersebut. Menurut Amnesty International, pemerintah Cina justru melanggar undang-undangnya sendiri, karena tahun lalu Cina sudah menandatangani konvensi hak-hak asasi manusia. Senin kemarin dua anggota dan pendiri Partai Demokrasi Cina yang terlarang, dijatuhi hukuman penjara masing-masing 11 dan 13 tahun. Sementara ini satu orang lainnya mendapat hukuman penjara 12 tahun. Selasa ini diberitakan pemerintah Cina kembali menahan tiga disiden lainnya. * JEPANG AKAN MELUNCURKAN SATELIT MATA-MATA SENDIRI Dalam waktu empat tahun mendatang, Jepang akan meluncurkan satelit mata-mata pertama mereka. Pemerintah di Tokyo menyetujui rencana meluncurkan empat satelit yang dilengkapi dengan alat-alat observasi paling mutakhir. Proyek ini diperkirakan menghabiskan dana 1,7 milyar dolar, dan harus selesai awal tahun 2003. Beberapa bulan lalu, Jepang mengambil inisiatif untuk meluncurkan satelit mata-mata, setelah Korea Utara mengadakan percobaan dengan menggunakan rudal, yang melintasi wilayah udara Jepang. Insiden ini membuat malu angkatan bersenjata Jepang, karena tidak mengetahui bahwa rudal tersebut telah melanggar wilayah udara Jepang. * GERALD FORD DAN JIMMY CARTER MENDESAK SENAT UNTUK TIDAK MEMECAT CLINTON Dua mantan Presiden Amerika Serikat, Gerald Ford dan Jimmy Carter, mendesak Senat untuk hanya menegur Presiden Bill Clinton, dan tidak melanjutkan proses pemecatan. Usulan ini diterima Ketua Komisi Kehakiman Senat, Orrin Hatch dari Partai Republik. Sementara itu Gedung Putih mencoba mencapai kompromi dengan Senat untuk mencegah agar Bill Clinton tidak diadili dengan tuduhan berdusta di bawah sumpah. Selain itu Wakil Presiden Al Gore juga berseru kepada Senat untuk mencari jalan keluar yang jujur dan tidak memihak, agar dapat mengakhiri kasus ini secepat mungkin. Berbagai senator baik dari Partai Republik maupun Demokrat menyatakan, dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat disebutkan, Senat harus melanjutkan proses pemecatan dan membuka sidang pengadilan terhadap Clinton. * BALON UDARA HARUS SECEPAT MUNGKIN MENINGGALKAN CINA Jutawan Inggris, Richard Branson, sedang berusaha keras agar balon udara yang ditumpanginya melanjutkan perjalanan ke Selatan, menghindari wilayah udara Cina. Kementerian Luar Negeri Cina menuntut agar posisi balon tersebut tetap berada di luar 26 derajat Lintang Selatan. Branson dan co-pilotnya, menyimpang jauh dari rute yang sudah disepakati sebelumnya dengan pemerintah Cina, akibat serangan udara terhadap Irak. Karena itu balon tersebut tersasar ke Propinsi Tibet. Cina mengeluarkan larangan untuk terbang, tetapi tetap membiarkan balon tersebut di udara, karena tidak ada tempat untuk mendarat. Richard Branson bersama dengan bekas saingannya, tokoh Amerika Steve Fosset, sedang mencoba mengelilingi dunia dengan balon dalam waktu tiga minggu. * KEMBAR DELAPAN TETAP DALAM KEADAAN KRITIS Bayi kembar delapan yang lahir di negara bagian Texas, Amerika Serikat, masih berada dalam keadaan kritis. Diperkirakan masih dibutuhkan waktu beberapa minggu, sebelum jelas apakah kedelapan bayi dari Houston ini dapat tetap hidup. Sekarang bayi-bayi tersebut dirawat di Unit Gawat Darurat dan mendapat infus serta pernafasan buatan. Satu bayi perempuan lahir secara alami, tanggal 8 Desember lalu, sementara tujuh lainnya dilahirkan lewat operasi. Keenam bayi perempuan dan dua laki-laki pada waktu dilahirkan hanya mempunyai berat badan antara 300 dan 800 gram. Sebelumnya, sang ibu, warga Amerika asal Nigeria yang berusia 27 tahun, dirawat dengan obat-obatan yang merangsang kesuburan. Di Amerika Serikat semakin meningkat kritik terhadap penggunaan obat semacam itu. * PROSPEK KEMERDEKAAN TIMOR LORO SAE MAKIN KENTARA Utusan Khusus Sekjen PBB Jamsheed Marker Rabu ini kembali ke New York setelah berada di Jakarta dan Timor Timur selama sembilan hari. Marker membicarakan berbagai hal seputar pemilihan umum sebagai bagian usulan PBB, untuk memberi "otonomi luas" kepada Timor Timur. Indonesia dan Portugal diharapkan akan mencapai persetujuan mengenai isi otonomi luas itu Februari mendatang. Menurut pihak Indonesia, otonomi itu harus final, tetapi perkembangan di kancah akan menentukan apakah otonomi itu hanya transisi menuju referendum, atau gagal. Jadi, kalau tak ada rintangan besar, negeri Timor Loro Sae ini dapat meniti jalan menuju kemerdekaan dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang. Ulasan redaksi di Hilversum Jamsheed Marker lega, meski berhati-hati. Solusi Timor Timur belum ada, tapi ada cara-cara untuk mencapai tujuan itu, asalkan perdamaian terjaga, ujar Marker setelah mendapat komitmen Presiden B.J. Habibie untuk mendukung situasi-damai di Timor Timur. Dengan kata lain, Utusan Sekjen PBB itu merasa hanya mampu mengembangkan usulan PBB tentang otonomi di semua bidang kecuali luar negeri, pertahanan dan moneter, apabila pihak Indonesia mengurangi ketegangan di wilayah itu. Pokok usulan PBB yang dikembangkan dari gagasan Indonesia tentang otonomi luas atau "wide ranging autonomy" itu, hanya menyangkut substansi otonomi. Apakah itu menjadi solusi final seperti dikehendaki Jakarta, atau transisi seperti diinginkan Lisbon dan kalangan pro- referendum, itu soal nanti. Apapun substansinya, otonomi itu sendiri memang tidak menyentuh inti masalah Timor Timur karena tidak memberi jawab kepada hak-hak bangsa dan rakyat yang dilanggar oleh invasi militer tahun 75. Yang menarik, Jamsheed Marker mencoba menerobosnya dengan mengembangkan kesepakatan tentang pemilihan umum untuk memilih suatu pemerintahan otonom di mana Pemda dan DPRD, mungkin juga Gubernur, harus dipilih oleh rakyat setempat. Karena otonomi itu diperuntukkan bagi Timor Timur, maka partai-partai politik yang akan bertanding haruslah partai-partai Timor Timur dari berbagai warna politik, dari kubu pro integrasi sampai kubu pro-kemerdekaan. Jadi kalangan politik Timor di pengasingan harus memperoleh hak-hak suara pula. Maka untuk pertama kali sejak tahun 75, partai partai CNRT, Fretilin, UDT, dan lain lain, yang lama dan yang baru, akan adu kekuatan di Timor Timur. Untuk itulah, rupanya, Utusan PBB itu mengusulkan agar PBB dapat melakukan pemantauan di Timor Timur dan meminta jaminan keamanan bagi Timor Timur dari Presiden Habibie dan Menhankam Pangab Jendral Wiranto. Dalam hubungan itu pula Marker bertemu KaBIA Mayjen Zackie Anwar Makarim, Danrem Timor Timur Kolonel Suratman, dsb. Dengan kata lain, PBB memilih jalan yang pelik, dengan mengambil alih usulan Indonesia, tetapi mencoba menggiringnya ke arah yang memungkinkan rakyat Timor Timur sendiri dapat menyatakan suara mereka. Bisa diperkirakan, partai-partai pro kemerdekaan akan meraih kemenangan, tetapi banyak aspek penting yang belum tuntas, seperti kapan pemilu itu diadakan, dan bagaimana dengan hak-hak para imigran Indonesia di sana, dsb. Sementara itu ada tanda-tanda bahwa sikap Indonesia telah melunak, meski ABRI masih harus membuktikannya dengan mengurangi pasukan. Paling sedikit terdapat empat gejala yang menunjukkan melunaknya sikap Jakarta. Pertama diplomasi komodo Menteri Pemuda dan Olah Raga Agung Laksono yang datang ke Lisbon pertengahan tahun lalu dengan membawa dua ekor komodo. Kemudian, dicapainya persetujuan mengenai penempatan wakil-wakil Indonesia dan Portugal ke kedutaan besar Thailand di Lisbon dan kedutaan besar Belanda di Jakarta. Persetujuan "interest section" ini akan dilaksanakan Januari mendatang, dengan saling menukar diplomat masing- masing. Setelah itu Departemen Luar Negeri menerbitkan surat imbauan kepada para generasi muda Timor Timur supaya bersikap tenang, yang ditandatangani oleh tiga tokoh Timor Timur, Pemimpin Perlawanan Xanana Gusmao, Gubernur Abilio Osorio Soares dan anggota Komnas HAM Clementino dos Reis Amaral. Pelunakan sikap Jakarta, tidak hanya berhenti di sini. Danrem Dili Kolonel Tony Suratman belakangan menyatakan, gencatan senjata dengan kalangan perlawanan Timor Timur mungkin saja, asal pasukan PBB sudah tiba di Timor Timur menggantikan ABRI. Perubahan terakhir yang nampak pada sikap Jakarta adalah kedatangan Walikota Lisbon ke Jakarta. Melihat rangkaian perkembangan ini dan kalau semua berjalan baik, maka otonomi dapat diwujudkan, bersamaan dengan terpilihnya pemerintah baru di Jakarta, tahun depan. Tentu saja pemerintah baru ini harus bisa mengontrol ABRI dan harus menghormati hak-hak demokratis rakyat Timor Timur. Jadi, tanpa mengatasi soal final atau tidaknya otonomi itu, usulan PBB itu dengan sendirinya akan memberi peluang bagi rakyat Timor Timur untuk bersuara dan, mungkin juga, untuk mengadakan referendum di kemudian hari. Pemimpin perlawanan Timor Timur, Xanana Gusmao sendiri baru-baru ini menyetujui transisi itu dapat berlangsung antara lima sampai 10 tahun. Singkatnya, dengan usulan tadi, Jamsheed Marker dapat menyelamatkan wajah Indonesia dari kewajiban yang memalukan untuk menaati 11 buah resolusi PBB tahun 76, seperti dialami Saddam Hussein setelah menyerbu Kuwait tahun 90. Tetapi, kalau usulan itu sampai dijegal di tengah jalan, oleh pihak manapun, maka terobosan Jamsheed Marker tadi akan sia-sia saja. * BENARKAH AKBAR TANJUNG PECAH DENGAN ADI SASONO Meski sudah dalam suasana puasa dan mahasiswa telah menghentikan aksi- aksi massa mereka, namun manuver-manuver politik elit politik di Jakarta nampak terus meningkat. Setelah Gus Dur yang sudah sakit-sakitan itu meningkatkan diplomasi offensifnya dengan berturut-turut bertemu Wiranto, Habibie, Benny Moerdani dan Soeharto, maka menyusul kini langkah-langkah kelompok Habibie. Ulasan redaksi di Hilversum: Habibie resminya menolak mengadakan pertemuan bersama dengan Soeharto, Wiranto dan Gus Dur. Kelompok Habibie nampaknya sudah sadar bahwa Gus Dur kini nampak lebih berpengaruh ketimbang Habibie. Para diplomat Jepang dan Amerikapun buru-buru menghubungi Gus Dur. Jepang menawarkan beasiswa untuk generasi muda NU. Dubes Amerika datang untuk mengklarifikasi ucapan Gus Dur bahwa CIA mendrop dana untuk para mahasiswa. Di samping Gus Dur, posisi Soeharto pun terlihat menguat kembali. Sebagai imbalan aksi Gus Dur, menurut suatu sumber Soeharto bersedia mengembalikan sebagian kekayaannya kepada negara jika ia menerima amnesti atau dideponir perkarannya. Dalam rangka menunjang pembangunan demokrasi di Indonesia pun bersedia Soeharto menghimpun dana sebesar satu setengah trilyun rupiah untuk digunakan partai-partai baru seperti PKB. Sehubungan perkembangan itu, dapatlah dimengerti mengapa tiba-tiba pihak Kejaksaan Agung lebih bersemangat meningkatkan pemeriksaan terhadap para kroni Suharto. Di samping itu Habibie dan Wirantopun tidak mengabaikan informasi Gus Dur mengenai kokohnya kelompok PII di Angkatan Darat. Sehingga Gus Durpun menurut pers nasional harus mengklarifikasikan bahwa Syamsul Maarif anaknya orang NU meski ia pernah mengikuti PII. Menurut tabloid Tekad milik kalangan ICMI, akibat perbincangan Gus Dur dengan Wiranto maka Syamsul kini menjadi salah seorang calon kuat untuk menjadi Pangdam. Gus Dur kabarnya dalam pertemuannya dengan Habibie dan Soeharto selain menekankan soal bahaya Masyumi juga mengingatkan akan permainan PSI yang dianggapnya berada dibelakang gerakan-gerakan mahasiswa. 'Pak Harto sempat menyatakan kejengkelannya kepada orang-orang mantan anggota PSI yang dianggapnya tak bisa dipercaya. Yang dimaksud Pak Harto ini adalah besannya sendiri, Soemitro Djojohadikusumo, tulis Tekad. Sebagian pers Jakarta pun mensinyalir perpecahan Akbar Tanjung dengan Adi Sasono yang sebelum pertemuan Gus Dur dengan Soeharto sudah berusaha membuka hubungan ke Tommy Soeharto. Akbar diberitakan membuka aliansi baru dengan Gus Dur dan Megawati, sehingga aliansi PDI-NU-Golkar mungkin bisa tercipta. Dengan dukungan ABRI-Wiranto diharapkan pengaruh Masyumi dan PSI dapat dikurangi. Dengan latar belakang itu maka sejumlah pengamat politik menyimak langkah-langkah Habibie. Pertama pemanggilan Hashim Djojohadikusumo oleh Kejaksaan Agung kemarin dulu. Kedua dilansirnya berita Prabowo Subianto yang sudah mengganti kewarganegaraannya serta keterangan Menteri Kehakiamn Muladi bahwa kasus Prabowo belum selesai. Dan yang ketiga, ialah keterangan Akbar Tanjung mengenai instruksi Presiden Habibie agar para peserta pertemuan di Makostrad dipanggil supaya mereka bisa memberi penjelasan sambil disorot media elektronik. Soalnya yang hadir dalam rapat di Makostrad itu ialah orang-orang yang diduga bersimpati dengan PSI dan Masyumi seperti Maher Algadri, Buyung Nasution, Fahmi Idris, Rendra, dan Kivlan Zen. Perkembangan politik ini jelas akan memunculkan aliansi-aliansi politik baru. Sebab apa yang dinamakan sebagai front Masyumi-PSI dan ABRI non Wiranto sebenarnya tidak ada, ujar seorang pengamat. Tetapi karena dipaksakan orang-orang eks Golkar di sekitar Gus Dur yang mau cari selamat, maka front itu mungkin benar-benar bisa terbentuk. Sehingga harapan Gus Dur meredakan ketegangan politik justru hanya akan memancing suatu gelombang keresahan baru, kata pengamat itu. Maka rencana pimpinan Muhammadiyah untuk bertemu dengan Pengurus Besar NU terutama Gus Dur sendiri jelas bisa meluruskan kembali informasi sepihak yang diterima Gus Dur selama ini dari kalangan CSIS, kata pengamat tersebut. ----------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ----------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 22 Dec 1998 jam 17:45:02 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
