---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- ----------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. ----------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Tuesday 09 February 1999 14:30 UTC ** TIDAK AKAN ADA REFERENDUM DI TIMOR TIMUR ** XANANA GUSMAO AKAN DIPINDAHKAN RABU BESOK ** PERANCIS DAN INGGRIS INGIN MENDESAK PERUNDINGAN KOSOVO ** PIDATO PEMBELAAN TERAKHIR DALAM PROSES IMPEACHMENT ** TOPIK GEMA WARTA: INDONESIA DAN PORTUGAL GAGAL MENYEPAKATI PAKET OTONOMI TIMOR TIMUR SECARA BULAT * TIDAK AKAN ADA REFERENDUM DI TIMOR TIMUR Menteri Luar Negeri Ali Alatas menyatakan, di Timor Timur tidak akan dilaksanakan referendum di bawah pengawasan PBB. Demikian Menlu Alatas setelah perundingan dua hari di New York, Amerika Serikat, dengan rekannya Menlu Portugal, Jaime Gama. Alatas membantah pernyataan optimis Jaime Gama, bahwa Indonesia menyetujui referendum di bawah pengawasan PBB. Menlu Portugal juga menambahkan, apabila referendum ditolak, maka Timor Timur akan berada di bawah pengawasan PBB dan Portugal, hingga dinyatakan merdeka dan melaksanakan pemilu. Dengan pernyataan Alatas ini, maka belum ada persetujuan apakah Timor Timur akan menjadi wilayah otonomi atau merdeka penuh. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara meminta pendapat rakyat Timor Timur. Bulan depan kedua menteri luar negeri, akan kembali bertemu di New York untuk melanjutkan perundingan. * XANANA GUSMAO AKAN DIPINDAHKAN RABU BESOK Pemimpin perlawanan Timor Timur, Xanana Gusmao Rabu besok akan dipindahkan dari LP Cipinang ke sebuah rumah yang dijaga ketat di Jalan Percetakan Negara VII. Perpindahan ini bisa dipandang sebagai kompromi, atas desakan Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan. Pemerintah Indonesia tidak menamakan perpindahan tersebut sebagai tahanan rumah, tetapi sebagai perlunakan hukuman, sehingga Gusmao bisa berpartisipasi dalam penyelesaian damai masalah Timor Timur. Di tempat baru ini Xanana Gusmao diperbolehkan menerima tamu di siang hari, dan mengikuti perkembangan berita terakhir, termasuk mengenai masalah Timor Timur. Rumah tersebut dilengkapi dengan fasilitas televisi, radio dan surat kabar, serta Gusmao diperbolehkan menerima telepon yang dipasang lewat jalur khusus. * PERANCIS DAN INGGRIS INGIN MENDESAK PERUNDINGAN KOSOVO Menteri Luar Negeri Inggris dan Perancis, Robin Cook dan Hubert Vedrine, Selasa ini kembali menghadiri perundingan perdamaian Propinsi Serbia, Kosovo. Dengan kehadiran di Istana Rambouillet dekat Paris, kedua menteri luar negeri berharap dapat kembali menekan para perserta perundingan Kosovo yang dipimpin oleh tiga perantara internasional. Perundingan Kosovo kelihatannya berlangsung dengan alot. Akhir pekan ini enam negara anggota grup kontak untuk Yugoslavia akan kembali berkumpul bersama. Pertemuan tambahan ini ingin memberikan waktu hingga Sabtu mendatang, kepada pihak-pihak yang bertikai di Kosovo untuk mengusahakan perkembangan baru. * PIDATO PEMBELAAN TERAKHIR DALAM PROSES IMPEACHMENT Selasa ini akan disampaikan pidato pembelaan terakhir dalam sidang Senat Amerika Serikat mengenai impeachment atau pemecatan Presiden Bill Clinton. Proses impeachment kini berada dalam tahap terakhir dan menentukan. Presiden Bill Clinton dituduh berdusta di bawah sumpah dan menghalangi jalannya sidang pengadilan. Dengan cara ini Presiden Amerika Serikat dituduh ingin menyelubungi kebenaran skandal seks dengan mantan pegawai magang Gedung Putih, Monica Lewinsky. Dalam pidato pembelaan terakhir jaksa penuntut Partai Republik dan pengacara Clinton sekali lagi akan mengulangi argumen-argumen terpenting mereka. Selanjutnya juri yang terdiri atas 100 senator akan merundingkan kasus tersebut. Jumat mendatang harus dilangsungkan pengambilan suara terakhir, tetapi sampai sekarang tidak dicapai mayoritas dua pertiga suara para senator untuk dapat memecat Presiden Clinton. * PEMIMPIN PARTAI OPOSISI SINGAPURA DIMAJUKAN KE PENGADILAN Untuk kedua kalinya dalam beberapa minggu seorang pemimpin oposisi Singapura diajukan ke pengadilan, dengan tuduhan berpidato politik tanpa ijin resmi. Chee Soon Juan adalah Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Singapura. Tanggal 5 Januari 1999 Chee berpidato di depan umum tanpa mendapat ijin terlebih dulu. Tidak lama sebelumnya Sekjen Partai Demokrasi ini juga ditahan di penjara selama satu minggu dengan tuduhan yang sama. Chee Soon Juan menyatakan antara lain bahwa partainya jarang mendapat ijin untuk berpidato di depan umum dibandingkan organisasi lainnya. Selain itu ia juga meminta untuk diberi kesempatan melihat dokumen-dokumen pemberian ijin berpidato, tetapi hakim menolak permintaan ini. * PASUKAN TERAKHIR KHMER MERAH BERSATU DENGAN TENTARA KAMBOJA Pasukan terakhir Khmer Merah menyatukan diri dengan tentara pemerintah Kamboja. Dengan perpindahan 1700 mantan pemberontak ini, berakhirlah peranan militan gerakan tersebut. Beberapa bulan terakhir ribuan pejuang Khmer Merah membelot ke tentara pemerintah, sementara berbagai pemimpin gerakan menghentikan aksi menentang pemerintah Phnom Penh. Di tahun 70- an Khmer Merah memerintah dengan keji dan menewaskan sedikitnya dua juta rakyat Kamboja. Pemerintah ini berhasil digulingkan tahun 1979, dan setelah itu Gerakan khmer Merah didesak mundur ke hutan atas bantuan tentara Vietnam. * MENTERI KEAMANAN NASIONAL IRAN MENGUNDURKAN DIRI Menteri Keamanan Nasional Iran mengundurkan diri setelah pembunuhan terhadap 10 penulis dan pembangkang politik Iran baru-baru ini. Awal bulan Februari jelas bahwa para agen kementrian terlibat dalam pembunuhan tersebut. Sejak itu Menteri Qornabali Dorri-Nayafabadi mendapat tekanan dari berbagai pihak supaya mengundurkan diri saja. Menurut koran-koran Teheran dua wakil menteri juga akan diganti, dan agen-agen yang terlibat dalam pembunuhan itu akan diajukan ke pengadilan militer. Kementerian Keamanan Nasional dikenal sangat konservatif dan merupakan penentang utama Presiden Mohammed Khatami yang moderat. * EKSTRIM KANAN ISRAEL MEMPROTES JABAT TANGAN WEIZMAN Kalangan ekstrim kanan Israel berang, karena Presiden Ezer Weizman menjabat tangan pemimpin kelompok radikal Palestina. Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung sewaktu pemakaman Raja Yordania, Hussein. Pemimpin Palestina yang hidup dipengasingan, Nayef Chawatme, menjabat tangan Weizman, dan menamakannya "pria perdamaian". Chawatme memimpin apa yang dinamakan 'Front Pembebasan Demokrasi untuk Palestina', yang dianggap bertanggungjawab atas berbagai aksi teror di Israel. Antara lain lebih dari 24 orang pelajar Israel tewas menjadi korban. Dengan alasan ini Menteri Luar Negeri Israel, Ariel Sharon menamakan Chawatme seorang pembunuh. Nayef Chawatme, yang berusia 62 tahun menentang persetujuan Oslo dan merupakan pendukung utama negara Palestina merdeka. * KONGRES YAHUDI SEDUNIA TIDAK KEBERATAN DENGAN FUSI DEUTSCHE BANK Kongres Yahudi Sedunia, JWC kelihatannya tidak lagi berkeberatan dengan fusi dua bank swasta terbesar di Jerman, Deutsche Bank dengan American Bank Bankers Trust. Perubahan pendapat ini sejalan dengan kemajuan dalam pembicaraan dengan Deutsche Bank mengenai kompensasi para korban kekejaman Nazi Jerman. Deutsche Bank diberitakan bersedia mendirikan yayasan untuk para korban. Minggu lalu Deutsche Bank menjadi bahan pembicaraan ketika terbukti sewaktu masa pemerintahan Nazi memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan kamp konsentarsi Auschwitz di Polandia. * DIMULAI PROSES PENGADILAN TERHADAP MANTAN PERDANA MENTERI PERANCIS Selasa ini di Paris dimulai sidang pengadilan terhadap mantan Perdana Menteri Perancis, Laurent Fabius, dalam skandal darah yang tercemar, yang menghebohkan. Mantan perdana menteri serta mantan Menteri Sosial dan Kesehatan, Georgina Dufoix dan Edmond Herve dituduh tidak mengakhiri transfusi darah yang tercemar dengan virus AIDS. Dalam periode ini sekitar 4000 warga Perancis tertular penyakit AIDS setelah menerima transfusi. 600 orang di antaranya telah meninggal dunia, dan ratusan lainnya masih dalam perawatan medis. Akhirnya diketahui bahwa pemerintah Perancis ingin menghemat ongkos pengeluaran dengan menunda pelaksanaan metode baru pentesan darah untuk transfusi, agar darah bebas dari virus, dan sekaligus menghabiskan cadangan darah lama. Untuk pertama kali sejak Perang Dunia kedua, para menteri Perancis diajukan ke pengadilan. Para tertuduh bisa dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara. Hari pertama sidang berlangsung alot, karena sejumlah saksi terpenting menolak untuk datang ke pengadilan. * INDONESIA DAN PORTUGAL GAGAL MENYEPAKATI PAKET OTONOMI TIMOR TIMUR SECARA BULAT INTRO: Paling sedikit empat isu masih mengganjal tercapainya persetujuan tentang usulan PBB tentang otonomi luas. Keempatnya menyangkut soal refrendum, soal kehadiran PBB, soal keamanan dan soal pembebasan Xanana Gusmao. Sekarang bola kembali ke Jakarta dan Lisbon, dan terutama kepada wakil-wakil rakyat Timor Timur untuk menanggapi dokumen tersebut. Lebih jauh laporan rekan Aboeprijadi Santoso dari Markas PBB di New York. Pertemuan segitiga tentang Timor Timur akhirnya gagal menyepakati secara bulat paket otonomi luas yang diusulkan oleh PBB berdasarkan usulan Indonesia. Meskipun utusan sekjen PBB Jamsheed Marker menilai kedua pihak telah meningkatkan semangat yang akomodatif, bahkan dikatakannya kedua pihak telah menunjukkan sikap kenegarawanan yang unggul, namun paket otonomi tersebut masih terhambat oleh paling sedikit empat problem. Pertama Indonesia menolak kehadiran PBB secara permanen di Timor Timur, dan kedua belum dapat disepakati cara lain selain referendum untuk mengukur pendapat rakyat Timor Timur. Sebaliknya Menteri Luar Negeri Portugal Jaime Gama berpendapat referendum adalah cara yang paling moderen dan paling demokratis JAIME GAMA: We are at the end of the 20th century, and democracy is expanding. The U.N. after elaborating agenda for peace, also strated elaborating an agenda for democracy and human rights. I cannot see the UN today asking another methodology for ascertaining view of any people, except the way of democracy and the way of voting process. It's something special. And obviously the acceptance of Portugal for the result of what we are negotiating now is proportional to the legitimacy of the process the United Nation will choose. JAIME GAMA: Kita sekarang berada pada akhir abad ke 20, dan demokrasi tengah meluas. Setelah memerinci agenda bagi perdamaian, PBB juga mulai memerinci agenda bagi demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Saya tidak bisa melihat bahwa PBB hari ini mencari cara lain untuk memastikan pendapat rakyat mana saja, kecuali cara demokratis dan cara pemungutan suara. Ini memang khusus. Dan jelas penerimaan Portugal terhadap hasil perudingan ini sebanding dengan legitimasi proses yang dipilih oleh PBB. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, karena referendum bisa menyulut bahaya perang saudara, ada cara-cara lain untuk mengukut pendapat rakyat Timor Timur. Berikut penjelasan Menlu RI: Ali Alatas [AA]: Saya baru jelaskan, kita masih sedang cari-cari, belum diketemui, tapi kita akan lihat apa yang bisa kita ketemukan. Radio Nederland [RN]: Tadi bapak mengemukakan antara lain Jamsheed Marker pergi ke berbagai kalangan, ke Portugal, Indonesia. Nah ada kemungkinan metode itu diperluas. Seperti apa itu? AA: Artinya, konsultasi kan sekarang sudah terjadi, dengan bertemu hanya 10 orang barangkali. Misalnya konsultasi ini bisa diperluas. Jangan ketemuin 10 orang di Portugal, ketemuin 100 orang. Di Timtim sekarang diketemui barangkali 50 orang. Jangan 50 orang saja yang diketemui, 500 atau 5000. Begitu. Tapi tetap consultation, tidak referendum. RN: Berarti UN harus hadir ke sana untuk menemui sekian, memperluas, AA: Untuk itu boleh. Tetapi kalau datang ke situ untuk menetap sebagai kantor, kan itu berarti kita menerima tesis seolah-olah Timtim adalah non-self governing territory (wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri, Red.). Justru itu inti persoalan Timtim. Karena menurut kita kan TimTim sudah integrasi. Menurut Portugal masih merupakan non-self governing territory, dan menurut PBB juga begitu. Nah, kalau sekarang kita terima PBB mempunyai kantor di situ, perwakilan PBB, kan berarti kita sudah kalah argumentasi. Kita sudah terima argumentasi bahwa itu bukan daerah kita lagi tetapi non-self governing territory. RN: Pak, kalau otonomi yang luas itu ditolak, berarti usul permintaan kepada MPR untuk merdeka, itu berarti kembali ke status quo 76-78, berarti Portugal kembali dengan PBB. AA: Ya, ya, terserah. Jadi yang akan kita minta kepada Sidang Umum PBB bukan kemerdekaan untuk TimTim. Jangan salah. Yang kita akan minta kepada Sidang Umum PBB untuk dipertimbangkan adalah agar kita berpisah secara terhormat, secara damai, dan secara baik-baik. Tolong ini dimasukkan dalam reportmu, kalau tidak you are just twisting the fact (anda hanya memutarbalikkan fakta, Red.). Saya tidak ngomong tentang independence, ya (kemerdekaan, Red.). You janji, you buktikan bahwa for once you are going to report what I am saying not what you think (untuk kali anda akan melaporkan apa yang saya katakan, dan bukan yang anda pikirkan, Red.). RN: Kita selalu melaporkan begitu pak. AA: Enggak, sama sekali enggak, saya ngikuti terus kok. Jadi kalau itu terjadi, maka mereka kembali ke status sebelumnya. You are right (anda benar, Red.) RN: Kembali ke status quo 78? AA: Bukan status quo, tapi status 76. RN: Merugikan sebetulnya? AA: Lho, sudah tidak soal rugi untung lagi dong, wong kita sudah mau lepaskan, kok masih ngitung-ngitung untung rugi. Kita sudah bersedia untuk lepaskan. RN: Itu persoalan pemerintahan yang baru nanti AA: Lho, bukan persoalan pemerintahan yang baru. Kalau itu sudah diputuskan oleh rakyat kita, maka itu menjadi persoalan Portugal sama PBB lagi. Sidang Umum PBB, kata Menlu Alatas, namun yang dimaksudnya adalah Sidang Umum MPR, demikian Menteri Luar Negeri RI keseleo lidah. Adapun dua masalah lain yang menghambat adalah soal penarikan ABRI dan soal pembebasan dan partisipasi Xanana Gusmao dalam perundingan. Menanggapi kritik wakil pemimpin perlawanan Timor Timur Jose Ramos- Horta, yang mengatakan bahwa bahaya perang saudara bisa dielakkan kalau ABRI ditarik mundur, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan, referendum hanya mungkin diadakan kalau ABRI tidak perlu lagi di sana dan harus diganti oleh PBB. Dengan kata lain, Indonesia menolak referendum juga demi konsistensi argumen bahwa Timor Timur selama 23 tahun secara sah merupakan bagian Republik Indonesia. Kalau Indonesia pergi dan tanggung jawab beralih ke Portugal di bawah PBB, maka Portugal dan PBBlah yang harus mengadakan referendum sesuai dengan proses dekolonisasi dari suatu non-self governing territory yaitu wilayah yang tidak memerintah secara mandiri. Kalau setelah diberi otonomi luas kelas menuntut referendum, itu sama saja dengan minta disediakan kue setelah itu good bye. Itu bukan suatu cara berpisah yang baik-baik dan terhormat. Demikian ujar Menlu Alatas. Sekarang dokumen cetak biru paket otonomi itu akan dikonsultasikan ke pemerintah di Jakarta dan Lisbon dan diminta ditanggapi oleh wakil-wakil rakyat Timor Leste. Besar kemungkinan mereka yang akan dihubungi langsung oleh utusan Sekjen PBB, Jamsheed Marker, itu akan menolaknya. Dengan demikian dapat diduga kalau kedua menteri luar negeri yang bersengketa ini bertemu lagi di New York pada tanggal 10 Maret mendatang, maka soal Timor Timur secara nasional akan diselesaikan dengan cara meminta MPR baru dalam Sidang Umum hari pertama tanggal 29 Agustus nanti untuk melepaskan saja wilayah bekas jajahan Portugal itu. Sedangkan secara internasional, demikian masih menurut kacamata Indonesia, Timor Timur akan kembali ke status tahun 76, jadi harus didekolonisasi oleh Portugal dan PBB. Dengan kata lain Indonesia ingin mengakhiri soal Timor Timur dengan caranya sendiri yang mementahkan kembali keputusan-keputusannya melalui jalur-jalurnya yaitu MPR, yang mengingkari bahwa awal muawal dari masalahnya adalah invasi yang merupakan agresi internasional. Sebaliknya Portugal dan rakyat Timor Timur menginginkan jalan paling demokratis yaitu referendum. Namun tidak ada jalan pintas menuju demokrasi, ujar utusan Sekjen PBB, diplomat Pakistan, Jamsheed Marker, dengan mengakui rumitnya masalah Timtim. Di Pakistan ada pribahasa: Ular harus dikalahkan tanpa membuat tongkat untuk memukulnya itu patah. "Saya sudah ketemu ularnya, tetapi sedang mencari tongkat yang mujarab itu," demikian kata Jamsheed Marker. ----------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ----------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 9 Feb 1999 jam 15:45:15 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
