---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk ARTI RUANGAN "NYOBLOS YO!" BAGI PENDIDIKAN POLITIK Oleh: Sulangkang Suwalu Harian Merdeka kini halaman depannya menyediakan ruangan "Nyoblos Yo!" Dalam keterangan redaksi Merdeka mengenai ruangan "Nyoblos Yo!" dikatakan: "Ruangan ini disediakan untuk para pimpinan partai politik, kader, anggota, simpatisan, dan pakar politik untuk "berkampanye" tentang sebuah parpol. Silakan mengirimkan tulisan tentang kehebatan partai agar rakyat jadi tertarik dan siap mencoblosnya pada pemilu mendatang". Meski baru PPP, PDKB dan PKP yang telah menggunakan ruangan ini, kiranya sudah dapat ditarik arti ruangan "Nyoblos Yo!" ini bagi pendidikan politik. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) adalah partai yang dilahirkan Orba dan menjadi bagian dari Orba; PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bnagsa) adalah partai yang lahir setelah Soeharto lengser. Sementara PKP (Partai Keadilan dan Persatuan) banyak yang mengatakan sebagai partai sempalan dari Orba. Ruangan "Nyoblos Yo!" ini sesungguhnya merupakan ruangan pendidikan politik bagi rakyat. Terutama, tentu saja bagi yang dapat membacanya. Pembacanya akan dapat mengetahui mana partai yang sesuai kata dengan perbuatannya dan mana partai yang hanya sekadar menjual kecap atau koyok. Pembaca kemudian akan menilainya dan menentukan sikap: akan mencoblosnya atau tidak dalam pemilu mendatang. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Karena terbatasnya ruangan, tentu penulis hanya akan mengutip kehebatan atau keunggulan yang dikampanyekan partai tersebut, dibandingkan dengan partai yang lain. Marilah kita mulai dengan apa yang ditonjolkan M Hoesni Thamrin tentang kehebatan atau keunggulan PPP dari yang lain. Menurut M Hoesni Thamrin, "PPP dalam menjalankan fungsi pengawasan di DPR, maupun sidang-sidang MPR anggota PPP selalu kritis. Mengapa? Sebab, prinsip yang dianut PPP adalah amar ma'ruh nahi munkar. Artinya, jika melihat sesuatu kemunkaran atau korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), PPP tidak dapat kompromi." Benar kah dalam prakteknya, PPP menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam sidang-sidang MPR/DPR? Sebelum menjawab pertanyaan itu, baiklah dikemukakan lebih dulu pengerti "amar ma'ruf nahi munkar" tersebut. Menurut Hawari Aulia melalui tulisannya "Dakwah melalui Partai" (Sabili, No 15 th VI) bahwa substansi dakwah Islam adalah menegakkan nilai-nilai ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ma'ruf mencakup semua hal yang disukai dan diridhai Allah, baik perkataan, perbuatan lahir maupun batin. Amar ma'ruf berarti memotivasi, menyeru, memantapkan landasan tegaknya segala yang ma'ruf. Sedang munkar adalah kebalikannya, semua yang dibenci dan yang dimurkai Allah, baik perkataan, perbuatan lahir maupun batin. Dan nahyul munkar, upaya memberi peringatan, menjauhkan dan menghilangkan semua sebab yang dapat memunculkan kemunkaran. Dalam penjelasannya lebih lanjut Hawari Aulia mengatakan, bahwa kemunkaran tidak boleh dipandang secara sempit, misalnya sebatas pelacuran, penghalalan minuman keras, perjudian, pencurian dan sebagainya. Menginjak-injak hak rakyat, pelanggaran HAM, monopoli, menyerahkan urusan pada yang bukan ahlinya, sogok menyogok, jilat menjilat, loyal terhadap musuh umat dan hal-hal lain yang sangat terkait dengan kehidupan politik dan pengelolaan negara, semuanya merupakan kemunkaran. Bertolak dari pengertian amar ma'ruf nahi munkar seperti yang dikemukakan Hawari Aulia di atas, maka ternyata PPP selama Soeharto berkuasa tidak sungguh-sungguh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Malah PPP adalah salah satu pendukung kekuasaan Suharto dalam merampas kedaulatan dari rakyat sehingga menjadi kedaulatan penguasa, melakukan pelanggaran HAM sepert pembantaian di Aceh, di Tanjung Priok, di Lampung dan sebagainya, melakukan KKN untuk kepentingan pribadi, anak cucunya dan kroni-kroninya. PPP terkenal dengan sikap politiknya yang membikin sejuk kekuasaan Soeharto. Apalagi bila persoalannya diamati dari ayat-ayat Al Quran akan lebih kelihatan lagi PPP tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya. Surat Al-Humazah (ayat 1 dan 2) dengan tegas mengatakan: "Celakalah (azablah) untuk tiap-tiap orang pengumpat dan pencela. Yang menumpuk-numpuk harta benda dan menghitung-hitungnya". Yang menumpuk-numpuk harta itu kaum kapitalis. Kapan PPP mengutuk sistem kapitalis yang dikutuk Al Humazah tersebut? Juga kapan PPP memerangi kaum yang zalim, yang aniaya terhadap penduduknya, seperti aniayanya rezim Soeharto? Padahal surat Annisa ayat 75 dengan tegas mengatakan: "Mengapa kamu tiada mau berperang pada sabilillah dan untuk (membebaskan) orang-orang yang lemah diantara laki-laki, perempuan-perempuan dan anak-anak, sedang mereka itu berdoa: Ya, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang aniaya penduduknya dan adakanlah untuk kami seorang Wali dari sisiMu dan adakanlah untuk kami yang mengurus pekerjaan dari kamu". Tegasnya PPP selama ini tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam arti yang sesungguhaya. Padahal menegakkan amar ma'ruf nahi munkar telah diperintahkan Allah diantaranya melalui Surat Ali Imran, yang ayat 104-nya berbunyi: "Dan hendak lah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung." Sedang pada ayat 110 dikatakan: "Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Hal itu lebih dipertegas oleh Nabi Muhammad dengan mengatakan: "Barang siapa diantara kalian melihat suatu kemunkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lidahnya, jika tidak mampu hendaklah dengan hatinya. Namun yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman" (HR Muslim). Karena selama Soeharto berkuasa PPP tidak pernah berusaha mengubah kemunkaran yang dilakukan Orde Baru dengan tangannya, itu menunjukan tidak kuatnya iman didada PPP. Sebab, kalau imannya kuat tentu akan diubahnya kemunkaran itu. Kadang kala memang PPP menggunakan lidahnya dalam hal-hal tertentu, tetapi yang tidak akan sampai menghilangkan kemunkaran itu. Dan hal ini menunjukkan lemahnya iman didada PPP. Sebagai suatu partai yang katanya berazaskan Islam, yang katanya diwariskan para ulama, seharusnya PPP dengan teguh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasul juga dengan tegas mengecam orang yang takut menyuarakan kebenaran dihadapan orang zalim. Sabda beliau: "Jika kulihat umatku gentar berkata kepada orang zalim!" Hai orang zalim!" maka mereka tidak layak lagi untuk hidup" (HR Ahmad). Tampaknya bagi PPP simbol Islam lebih penting dari aqidah islamiah. Hal ini dibuktikan dengan ucapan Hamzah Has, Ketua Umum baru PPP bahwa lambang ka'bah yang akan dipakai menggantikan tanda bintang hanya sebagai faktor pengikat saja. Mengomentari ucapan Hamsah Has tersebut, Wahyu melalui Sabili (No. 15 th VI) mengatakan: "perlu ditegaskan lagi bahwa aqidah islamiyah sajalah yang layak dijadikan faktor pengikat antara pengikut-pengikut partainya, bukannya ka'bah yang merupakan simbol Islam, sebab Islam itu sendiri bukan sekadar simbol." Dengan mengetahui praktek sosial PPP yang demikian, maka pemilih dalam pemilu mendatang dapat menentukan sikap: akan memilih PPP yang lebih mementingkan simbol daripada aqidah islamiyah, yang imannya lemah atau akan memilih yang lain. Masing-masing punya kebebasan untuk memilih. PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA Berbeda dengan PPP, maka PDKB ini adalah partai yang muncul setelah Suharto lengser. Jadi, apa yang dikatakan pemimpinnya, tak dapat diuji dengan apa yang terjadi di masa Suharto berkuasa secara langsung. Karena PDKB memang belum lahir ketika itu. Marilah kita dengar apa yang dikemukakan PDKB melalui kampanyenya di harian Merdeka ini. Tentu saja mudah di mengerti bila yang mereka kemukakan masih bersifat umum, meski sesungguhnya ada hal-hal yang bisa mereka tentukan sikapnya. "PDKB ingin menghilangkan perbedaan, menciptakan rasa tenteram dan rasa aman di masyarakat serta menghapuskan diskriminasi di segala bidang. PDKB cinta perdamaian. Tiga program partai prioritas yang akan kita tawarkan dalam pemilu adalah menegakkan HAM, pemantapan demokrasi, dan pelestarian lingkungan hidup". Demikian diantaranya yang dikatakan Sekjen PDKB tersebut. Entah karena pertimbangan apa, mungkin supaya pembacanya jangan mengetahui bagaimana sikap PDKB yang sesungguhnya antara gerakan reformasi dengan status quo, maka PDKB sama sekali tidak mengemukakan tanggapannya tentang pemerintahan Soeharto yang anti demokrasi, yang memperlakukan berbagai tindakan diskriminatif di lapangan politik, dan juga tidak mengemukakan tanggapanya terhadap pemerintahan Habibie yang menerima operan dari Suharto yang juga melanjutkan tindakan diskriminatif Suharto dalam mengangkat 38 anggota MPR/DPR dari ABRI. Seperti diketahui dalam Pemilu 1999 telah ditetapkan sebanyak 38 orang anggota ABRI akan diangkat menjadi anggota DPR/MPR. Tanpa melalui pemilu. Sedang bagi partai-partai politik, termasuk bagi PDKB, untuk mendapat 1 kursi saja di MPR/DPR harus memobilisasi kekuatannya. Dan itu belum tentu akan diperoleh. Sedang bagi ABRI dengan goyang-goyang kaki saja, secara gratis mendapat 38 kursi. Pemberian gratis 38 kursi di MPR/DPR bagi ABRI ini jelas sekali suatu tindakan diskriminatif terhadap sementara warga dan itu bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Bukankah bila PDKB benar-benar hendak menghapuskan diskriminasi dalam segala bidang, seperti yang dikatakan Seto Harianto, harus menolak pengangkatan 38 anggota ABRI di DPR/MPR itu. Dan suara yang demikian belum terdengar dari PDKB. Sikap PDKB terhadap pengangkatan gratis 38 kursi bagi ABRI tersebut tentu akan menjadi pertimbangan pemilih: layak atau tidak layaknya PDKB dipilih dalam pemilu mendatang itu. Begitu pula PDKB tidak mengemukakan penilaiannya terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan Soeharto dan kemudian pelanggaran HAM itu masih terdapat dalam pemerintahan Habibie. Faktor itu pun akan turut mempengaruhi sikap para pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemilu mendatang. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN Meutia Hatta pertama-tama menyangkal kalau PKP dikatakan partai sempalan. Kami adalah partai yang memperjuangkan hak-hak keadilan rakyat demi terciptanya persatuan Indonesia yang kokoh. Meski di antara kami banyak yang bekas pejabat Orba, jangan dianggap pikiran kami ini tidak berubah. Tentang sistem politik di masa depan, ujar Meutia, kita akan dukung sepenuhnya proses demokratisasi di negara ini. Kita adalah partai yang benar-benar ingin keadilan ditegakkan di negara ini. Keadilan selama ini sangat sulit diperoleh rakyat, apalagi terhadap kalangan bawah. Karena itu kita ingin ikut memperjuangkan hak-hak rakyat yang selama ini dipasung, diinjak-injak atau dibabat oleh penguasa sebelumnya. Meutia juga mengatakan kita akan ikut berusaha menciptakan terwujudnya demokrasi, kebebasan bicara, kebebasan berserikat atau berkumpul serta kebebasan lainnya yang selama ini terpasung dengan dalih stabilitas. Tetapi bukan berarti kami mendukung kebebasan yang tanpa batas. Kita tetap dukung kebebasan yang bertanggungjawab. Demikian antara lain Meutia. Adalah menarik pernyataan Meutia "bukan berarti kami mendukung kebebasan yang tanpa batas. Kita tetap mendukung kebebasan yang bertanggungjawab". Kalimat itu merupakan slogan Orba dibawah kekuasaan Suharto. Rupanya masih dilanjutkan oleh PKP. Di masa Soeharto itu berarti "kebebasan bertanggungjawab pada Soeharto". Kalau Soeharto menganggap itu membangkang, penjara tantangannya. Atau di dunia pers "kebebasannya bertanggungjawab pada Harmoko". Bila Harmoko menilai "kebebasan itu tanpa batas", SIUUP pun dicabut. Apakah tafsiran "kebebasan bertanggungjawab." PKP akan seperti itu pula, praktek sosial nanti yang akan menjawabnya. Jika prakteknya nanti menunjukkan sama, maka PKP adalah melanjutkan politik Orbanya Soeharto. Apakah PKP benar-benar akan ikut berusaha menciptakan terwujudnya demokrasi, seperti yang dijamin Pasal 28 UUD 1945 dan Pancasila, akan dapat diketahui apakah PKP akan menjamin pula hak warga negara yang hendak mendirikan PKI. Hak hidup PKI dijamim oleb VUD 1945 dan Pancasila dan hal itu dibuktikan sampai munculnya kekuasanaan fasis Orde Baru Suharto di tahun 1966. Suharto dengan memanipulasi Supersemar sebagai "pelimpahan kekuasaan" telah melarang PKI. Padahal cukup tegas Presiden Sukarno mengatakan bahwa Supersemar bukan pelimpahan kekuasaan, melainkan pelimpahan tugas pengamanan. Dan pelarangan atau pembubaran PKI itu adalah tidak sah, kata Presiden Sukarno. Ucapan Meutia (PKP) yang akan ikut berusaha menciptakan terwujudnya demokrasi, masih ditunggu pembuktian di lapangan. Maklumlah kebanyakan pemimpin PKP adalah mantan pejabat Orba, yang turut memasung demokrasi dan menginjak-injak hak rakyat di masa Soeharto berkuasa. Apakah memang mereka telah benar berubah, atau belum, praktek nanti akan menjawabnya. Apakah akan sesuai kata dengan perbuatan. KESIMPULAN Ruangan "Nyoblos Yo!" Merdeka turut membantu memberi pendidikan politik pada rakyat, terutama bagi pembaca Merdeka. Pembacanya akan dapat mengetahui mana partai politik yang sungguh-sungguh memihak demokrasi rakyat, yang benar-benar hendak menegakkan keadilan dan kebenaran dan mana pula partai yang tak sesuai kata dengan perbuatannya, yang dalam kata-kata seakan-akan menunjukkan cintanya pada rakyat, tapi dalam praktek jauh panggang dari api. Adalah keliru bila masih ada yang menduga atau memperkirakan bahwa rakyat atau massa pemilih masih bisa dikibulin, masih bisa diperdayakan dengan kata-kata manis oleh seorang pembicara atau pemimpin. Pengalaman pahit, terutama selama 52 tahun dibawah kekuasaan rezim Soeharto yang zalim, telah "mendidik" rakyat menjadi kritis.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 16 Feb 1999 jam 04:23:11 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
