---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Habibie - Guterres Berpeluang Cairkan Hubungan RI-Portugal Lisabon, 11/2 (Antara) - Presiden Indonesia BJ Habibie dan Perdana Menteri (PM) Portugal Antonio Guterres berpeluang mencairkan hubungan diplomatik kedua negara dengan mengutamakan pembicaraan langsung guna memudahkan proses pengambilan keputusan bagi kepentingan rakyat. "Saya sangat senang jika kedua pemimpin negara ini saling bertemu dan mendiskusikan pemulihan hubungan baik Indonesia-Portugal. Ini jauh lebih baik dan akan membawa masa depan yang positif bagi masing-masing negara," kata tokoh Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Portugal, Jenderal (Purn) Carlos Galvano de Melo kepada Antara, di Cascais-Lisabon, Rabu. Mantan anggota Parlemen Portugal itu menilai, Presiden Habibie dan PM Guterres sama-sama pemimpin yang cerdas dan progresif dalam menyelesaikan permasalahan. "Buktinya, kini telah terbuka perwakilan kedua negara di masing-masing ibukota negara. Hal ini perlu segera ditingkatkan," ujarnya. Kedua negara sejak akhir Januari 1999 membuka Seksi Kepentingan (Interest Section) dengan menempatkan dua pejabat, Rezlan Ishar Jenie dan Arief Havas Oegrosono, dari Indonesia di Kedutaan Thailand di Lisabon, dan Ny. Ana gomes dan Alfonso Malheiro dari Portugal di Kedutaan Belanda di Jakarta. Hal itu menjadi kesepakatan kedua negara melalui wakilnya di PBB pada 27 November 1998. De Melo berpendapat, Guterres yang kini menjadi kandidat kuat menjadi PM Portugal untuk masa kedua kalinya itu memiliki wawasan positif terhadap pencairan hubungan diplomatik dengan RI, bahkan berkeinginan menuntaskan permasalahan Timor Timur. Guterres menjadi PM Portugal masa empat tahun pertama tahun 1995. Namun demikian, ia menegaskan, kedua pemimpin tersebut jangan sampai terpengaruh dengan adanya "mafia politik internasional" atau kelompok yang didukung oleh sejumlah politisi yang ingin memanfaatkan isu Timtim sebagai "komiditi dan ajang petualangan politik" mereka. "Salah seorang yang terlibat dalam kelompok ini adalah Ramos Horta. Ia senantiasa mengatasnamakan rakyat Timtim, padahal sudah puluhan tahun dia tidak mengadakan kontak langsung dengan Timtim," kata De Melo. Selain itu, Pemerintahan Habibie dan Pemerintahan Guterres berpeluang pula mencairkan hubungan kedua negara dengan tidak hanya membicarakan permasalahan Timtim sebagai hal penting, karena kerjasama bisnis dan kebudayaan jauh lebih penting lagi. "Sudah waktunya pula kita tidak dikekang oleh isu Timtim saja, karena saya melihat peluang bisnis terbuka lebar bagi Indonesia maupun Portugal. Dari kerjasama kebudayaan, Indonesia dan Portugal sudah saling mengenal selama berabad-abad. Bahkan, generasi saya sangat mengenal Soekarno sebagai pejuang kemerdekaan dari negara eks-kolonial," katanya. Faktor Xanana De Melo mengemukakan pula, Xanana Gusmao dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung penyelesaian Timtim dari sudut pandang kepentingan Portugal. "Lebih baik melibatkan Xanana Gusmao sebagai salah satu faktor penyelesaian Timtim dibandingkan Ramos Horta," katanya menegaskan. Ia menilai, Xanana dalam garis perjuangannya lebih dekat dengan rakyat Timtim, terutama Kelompok Fretilin. Sementara itu. Ramos Horta lebih banyak memanfaatkan rakyat Timtim sebagai "komiditi politik" guna mendapatkan pengaruh masyarakat internasional. "Xanana dan Horta sama-sama mengaku sebagai Pemimpin Fretilin, maka sudah seharusnya mereka ikut bertanggungjawab atas permasalahan Timtim, termasuk kesalahan menciptakan perang sipil di tahun 1975. Namun, saat ini saya melihat Xanana lebih dapat menjadi salah satu faktor dalam menyelesaikan masalah Timtim," katanya. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Merdeka (IUJ) di Lisabon Prof. DR Nuno Rocha menilai bahwa hingga saat ini banyak politisi di Portugal yang memperhitungkan faktor Xanana sebagai salah satu bahan penyelesaian isu Timtim karena status tokoh Fretilin itu sebagai narapidana. "Bagi sebagian besar pemerintahan Portugal adalah generasi yang pernah merasakan sulitnya menjadi politikus yang dipenjara sehingga mereka punya ikatan moral dengan apa yang dialami Xanana dalam statusnya sebagai tahanan. Mereka secara moral menilai Xanana adalah tahanan politik, seperti status yang juga pernah mereka alami," katanya. Oleh karena itu, politisi Portugal menanggapi positif atas dipindahkannya Xanana ke rumah secara terpisah di luar penjara. "Bahkan, akses yang diberikan kepada Xanana saat ini telah menunjukkan perubahan sikap politik pemerintah Indonesia dalam menuntaskan isu Timtim," ujarnya. Rocha mengemukakan, tatanan birokrasi di Portugal menetapkan bahwa dalam menuntaskan isu Timtim diperlukan kesepakatan politik dari Presiden, Perdana Menteri, dan Parlemen. Ketiga lembaga tersebut secara politis memiliki kekuatan untuk menetapkan undang-undang tentang status Timtim yang hingga kini diklaim menjadi bagian wilayah administrasi Portugal. Selain itu, Portugal selama lima tahun terakhir ini memiliki Komisi Permasalahan Timtim yang memiliki lobi ke Pemerintahan dan Parlemen. "Hanya saja belakangan ini kegiatan komisi ini cenderung vakum. Bahkan, mereka cenderung terlambat dalam memberikan reaksi atas perubahan kebijakan dari Indonesia terhadap Timtim," tambah Rocha. (U.RKH1/12:56 10/2/99/JT/11/02/99 08:38/tb01) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 16 Feb 1999 jam 09:18:01 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
