---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk UTAK-ATIK KKN KELUARGA SOEHARTO, DJALAL DIKANDANGKAN JAKARTA (SiaR, 17/2/99), Malang benar nasib Jaksa Agung Muda bidang Intelejen (Jamintel) Mayjen TNI Syamsu Djalal; belum lima bulan menjabat sudah "dikandangkan". Pasalnya mantan Danpuspom ABRI ini dinilai para koleganya, termasuk atasannya, Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib terlalu berani mengutak-utik pengusutan kasus-kasus korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) keluarga mantan Presiden Soeharto. Syamsu Djalal dikandangkan, karena belum lama ini mengajukan semacam disposisi kepada Jagung Ghalib agar kasus mobil nasional (mobnas) yang menyangkut diri Hutomo Mandala Putra, anak keempat Soeharto, segera ditingkatkan dari status penyelidikan menjadi penyidikan. Demikian ungkap sumber SiaR, seorang pejabat teras di lingkungan Kejagung, Selasa (16/2) kemarin. Akibat kelancangannya tersebut, maka Syamsu Djalal yang dikenal terbuka dalam menangani kasus penculikan aktivis semasa menjabat Dan Puspom ABRI itu, dikenakan ganjaran dicopot dari jabatan berdasarkan Keppres tertanggal 11 Februari 1999. Serah terima jabatan dari Syamsu Djalal kepada Letjen (Purn) Yusuf Kartanegara dilakukan Rabu (17/2) pagi ini di Kejagung. Pemberhentian Syamsu Djalal mulanya melahirkan dugaan disebabkan dengan keterlambatan dirinya melakukan pencegahan atas diri pengusaha Arifin Panigoro. Tapi sumber di Kejagung tersebut mengungkap, Syamsu Djalal sempat berbeda pendapat dengan Jagung Andi Ghalib soal status kasus-kasus KKN keluarga Soeharto. Namun sebuah sumber SiaR menyebutkan bahwa pencopotan Syamsu dikaitkan dengan bocornya rekaman pembicaraan lewat telepon antara Jaksa Agung Andi M Ghalib dengan Presiden BJ Habibie. Dalam pembicaraan telepon tersebut presiden menanyakan kelanjutan pemeriksaan mantan presiden Soeharto juga sejumlah kasus lainnya. Dari rekaman tersebut, kedua pekabat tinggi menyiratkan persetujuan mereka untuk membelokkan persoalan ke masalah KKN pengusaha Arifin Panigoro, Sofyan Wanandi dan Johanes Sukotjo. "Syamsu sendiri menolak kiat menyeret sejumlah pengusaha sebagai taktik pengalihan isu KKN Soeharto," ujar sumber tersebut. Reaksi bermunculan akibat pemberhentian terhadap Jamintel yang berlangsung mendadak itu. Para praktisi hukum seperti Adnan Buyung Nasution, RO Tambunan, dan Hendardi menilai ada sesuatu di balik pemberhentian yang mendadak itu. Tambunan menyebutkan, tindakan pencopotan tersebut justru berdampak memperlambat proses pengusutan KKN Soeharto. Menurutnya, Kertanegara sebagai pejabat baru tentu butuh orientasi lebih dahulu untuk menyesuaikan diri. "Bukan tidak mungkin ini dimaksudkan agar penyelesaiannya mundur, sehingga tugas itu dibebankan kepada pemerintahan produk Pemilu Juni 1999 mendatang," ucap Tambunan. Senada dengan Tambunan, Hendardi menduga pencopotan ini terkait dengan keengganan pemerintahan Habibie agar kasus KKN Soeharto diselesaikan di masa pemerintahannya. "Pencopotan yang mendadak ini jelas melahirkan sejumlah pertanyaan di masyarakat, karena terjadi di saat tuntutan masyarakat terhadap pengusutan KKN Soeharto begitu gencar-gencarnya," ujarnya. Sementara itu, Syamsu Djalal sendiri menolak khabar yang menyebutkan dirinya akan ditarik kembali oleh Mabes ABRI untuk posisi atau jabatan tertentu. "Ah, kalian dengar dari mana. Saya tak tahu khabar itu," tukasnya pendek kepada para wartawan yang mengerubunginya.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 17 Feb 1999 jam 18:42:05 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
