---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- HAK ISTIMEWA BIROKRAT/PEJABAT UNTUK KORUPSI DAN REVOLUSI KULTUR (0) Oleh : Ki Ageng Mangir Kalau penulis tidak salah Bung Karno almarhum pernah mengatakan bahwa komunisme adalah anak kandung dari kapitalisme. Pendapat ini saya kira berdasarkan logika bahwa apabila alat produksi dikuasai oleh para pemodal atau kaum kapitalis sedangkan sebaliknya kaum pekerja atau kaum buruh tidak punya akses maupun kemampuan untuk menguasai alat produksi, dalam kurun waktu tertentu akan terjadi suatu kesenjangan sosial antara klas pemodal dan klas pekerja/buruh yang dimana ada kecenderungan dengan makin menguatnya modal ditangan kaum kapitalis yang bisa dipergunakan untuk menekan kaum buruh dengan upah yang minim dan kondisi kerja yang buruk yang pada suatu saat tidak tertahankan lagi dimana gap yang terjadi makin menganga dan kaum pekerja cenderung melakukan revolusi sosial untuk merebut dan menguasai alat produksi dengan kekerasan dan lahirlah komunisme. Amerika telah belajar menjinakkan kapitalis sehingga tidak berbalik menjadi komunisme setelah mendapat pelajaran resesi hebat pada tahun tiga puluhan dan mengadapsi sebahagian ide komunisme dalam porsi menjaga kesejahteraan sosial kaum pekerja dan buruh sehingga gap yang ada tidak terlalu menganga lebar tapi tetap kaum pekerja bisa merasakan kehidupan dan kondisi kerja yang terjamin dengan pengetrapan sistim perpajakan yang progresif dan pengetrapan konsep negara kesejahteraan dimana negara akan menjamin pekerja yang oleh satu hal tidak mendapat pekerjaan maupun kesejahteraan sosial lainnya seperti perlindungan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, termasuk jaminan pensiun di hari tua. Dalam hal negara komunis dimana kaum pekerja atau kaum buruh berbalik memegang kuasa, kita sendiri sudah menyaksikan keruntuhannya karena beban yang terlalu berat bagi pemerintah untuk melakukan kontrol semua kegiatan produksi bahkan juga perdagangan yang semua dilaksanakan oleh birokrat / pekerja pemerintah tanpa suatu motivasi persaingan maupun tidak dipacu untuk peningkatan kwalitas produk dengan 'insentif individual' sehingga dalam pasaran international tidak mampu bersaing dengan produk yang berasal dari negara dengan konsep pasar bebas yang dimotori oleh Amerika, Jepang, maupun negara yang kita kenal dengan negara G-7. Dalam jangka periode kurang lebih dua puluh tahun terjadi ketidak seimbangan kekuatan ekonomi negara2 komunis bersaingan dengan kekuatan pasar bebas yang dimotori oleh Amerika dan negara G-7 dengan sektor swasta yang sangat kuat dengan produk yang berkwalitas tinggi dan mau tidak mau negara raksasa komunis Cina dan Rusia terbuka untuk beradaptasi dengan sistem pasar bebas yang meruntuhkan mitos konsep tertutup komunisme. Apa sebetulnya relevansinya dengan kondisi kita saat ini di Indonesia ? Di Eropa telah terjadi dua Revolusi Besar melawan kultur feodal, yang berbaur dengan perkembangan kapitalisme didalamnya yang disebabkan oleh revolusi industri, yang keduanya menghasilkan dua hasil yang berbeda : - Revolusi Perancis tahun 1789 yang melawan feodalisme Raja Louis XVI yang menghambur-hamburkan kekayaan kerajaan tanpa melihat kondisi rakyat yang kesulitan yang akhirnya dengan melalui beberapa tahapan revolusi menghasilkan penerapan sistim demokrasi dengan konsep 'trias politica'. - Revolusi Oktober Rusia 1917 melawan kultur feodalisme dari Tzar Rusia yang menghasilkan Rusia yang komunis. Revolusi itu sendiri hanyalah istilah yang berarti suatu perubahan dan perombakan dengan cara yang cepat. Dan tidak selalu Revulosi berarti menuju suatu konsep komunis. Barangkali karena kaum komunis yang lebih banyak menggunakan kata-kata revolusi sehingga apa yang diistilahkan sebagai Revolusi selalu diasosiasikan dengan gerakan komunis. Di Indonesia belum pernah terjadi suatu Revolusi terhadap kultur feodal. Revolusi yang terjadi di Indonesia adalah melawan penjajahan Jepang / Belanda. Karena kultur feodal tidak pernah terjadi perombakan / perubahan yang radikal, feodalisme masih sangat kental sampai saat ini. Yang telah terjadi, begitu kemerdekaan bisa didapat, yang muncul adalah pemerintahan para 'priyayi' - priyayi adalah bahasa Jawanya bangsawan - dan ini tidak bisa disalahkan karena para pelopor / perintis kemerdekaan kebanyakan dari kalangan 'priyayi' disebabkan konsep pendidikan pada zaman penjajahan Belanda hanya memperbolehkan kaum priyayi saja yang bisa menikmati pendidikan tinggi dan secara otomatis kaum terpelajar di Indonesia pada saat itu kebanyakan adalah kaum 'priyayi'. Setelah proklamasi kemerdekaan, dikarenakan mayoritas pemimpin saat itu dari kalangan 'priyayi' dengan sendirinya kultur feodal atau kultur priyayi berkembang dengan sendirinya tanpa mengalami perubahan yang radikal. Apa sebetulnya kelemahan kultur feodal / kultur priyayi ? Seperti konsep kebangsawanan, kalangan feodal atau priyayi merasa diri mereka suatu kelas tersendiri yang lebih istimewa dari golongan rakyat biasa hanya karena mereka dilahirkan dari kalangan priyayi. Jadi yang paling pokok dari feodalisme adalah tidak mengenal kesetaraan atau persamaan status. Kaum feodal atau kaum priyayi merasa punya status lebih tinggi, oleh karena itu punya hak-hak istimewa yang lebih dari kalangan rakyat biasa. Kultur feodal yang tadinya terbatas pada kalangan para priyayi yang punya status keturunan para raja, sebagai kultur diapdatasi begitu saja oleh para birokrat penguasa pengelola negara. Memerintah suatu negara, konotasi kepala pemerintahannya adalah raja, dengan para aparat pembantunya adalah abdi dalem dalam tata rangking kebangsawanan seperti laiknya suatu kerajaan ataupun konsep istana suatu kerajaan yang mereka merasa punya status yang lebih tinggi dan hak-hak istimewa melebihi rakyat biasa termasuk hak-hak istimewa untuk korupsi (kata lunaknya adalah 'upeti' - sudah selayaknya sebagai 'priyayi' mendapatkannya 'upeti' apakah dari pedagang, bawahannya, atau siapa saja). Bahkan rakyat biasapun akhirnya terjerumus dalam kultur feodal, salah satu gejalanya membanggakan gelar kesarjanaan sebagai pengganti gelar kebangsawanan yang tidak mungkin diperoleh pada saat zaman Belanda. Dan dengan mudahnya rakyat biasa berubah menjadi sangat feodal begitu dia menduduki kedudukan sebagai birokrat / pejabat tinggi pemerintahan. Perkembangan feodalisme dan kapitalisme di Indonesia. Pada fase pemerintahan Bung Karno dengan ide Marhaenisme, sebetulnya ada suatu keinginan untuk melakukan perombakan kultur feodal dengan yang dikatakan oleh Bung Karno sebagai sosialisme ala Indonesia yang dalam prakteknya sikap tersebut tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan oleh PKI dicoba untuk dibelokkan kearah ide komunis yang lebih radikal. (Note: Sebetulnya ide sosialis tercermin juga dalam UUD '45 yaitu pada Pasal 33). Pada kenyataannya Bung Karno tidak bisa melepas dari pengaruh mitisme Jawa yang hakekatnya adalah warisan kultur feodal. Pada fase ini kapitalisme tidak bisa berkembang di Indonesia dan sosialismepun gagal karena secara kental kulturnya masih kultur feodal. Sedangkan pada fase Soeharto serta merta kultur feodal berlanjut dan dikombinasi dengan model DWIFUNGSI ABRI yang tidak lain adalah konsep fasisme terselubung dan tumbuhnya kapitalisme tanpa kendali, karena kapitalisme yang dikembangkan bukan murni pengembangan 'enterprenuership' tapi semata-mata adalah kapitalisme perkoncoan yang para birokrat ikut asik bermain didalamnya sehingga menumbuh suburkan kultur korupsi dimana para birokrat/penjabat punya hak istimewa untuk berkorupsi dan berkolusi dengan para kapitalis. Dan dengan Nepotisme para birtokrat/pejabat bahkan mencoba merangkap menjadi kaum kapitalis. Kombinasi kultur feodalisme, fasisme, dan kapitalisme perconcoan atau kapitalisme birokrat yang korup tanpa kendali dalam periode tertentu akan mengakibatkan kesenjangan klas. Dan kalau kita menengok kembali teori Bung Karno bahwa komunisme adalah anak kandung kapitalisme, maka jangan salahkan bahwa pada saat ini timbul suatu generasi yang radikal yang ingin keluar dari belenggu ketimpangan sosial. Kalau hal ini terjadi pada saat Rusia dan Cina masih kuat sebagai idola negara komunis yang terjadi adalah revolusi sosial kaum komunis (dan ini yang dituduhkan oleh kalangan ABRI kepada para mahasiwa demonstran saat ini).Yang sebetulnya terjadi, menurut pendapat penulis pribadi, fase yang sedang berjalan pada saat ini oleh bangsa Indonesia adalah satu fase dimana kultur feodal, maupun fasisme yang sudah 'outdated' - sebagai suatu konsep. feodalisme dan fasisme adalah konsep yang kedaluwarsa yang seharusnya tidak ada lagi dimuka bumi ini - sedang di reformasi / di revolusi menjadi kultur kesetaraan yang melindungi hak-hak kesetaraan rakyat kecil dan bagaimana agar kapitalisme yang berkembang menjadi kapitalisme yang jinak yang memasukkan unsur proteksi kesejahteraan sosial bagi rakyat kecil ataupun klas pekerja / buruh yang kemungkinan besar tidak akan mampu bersaing dalam penguasaan modal maupun penguasaan alat produksi. Apakah kultur feodal para birokrat/pejabat bisa dirubah ? Kalau mau meniru Eropa yaitu dengan Revolusi Perancis tahun 1789 yang akhirnya dengan melalui tahapan yang alot menjadi negara yang demokratis dengan konsep2 perlindungan HAM dan pelaksanaan trias politika secara lebih konsekwen. Atau memakai model Revolusi October Rusia tahun 1917 yang walaupun berhasil melakukan transformasi kultur feodal yang akhirnya pada saat ini konsep komunisme ternyata hancur berantakan. Bagaimana dengan prospek cara Indonesia ? Kebiasaan-kebiasaan kultur feodalisme para birokrat / pejabat pada saat ini yang selalu mendapat hak-hak yang istimewa : - Birokrat harus selalu didahulukan dari rakyat biasa. - Birokrat harus mendapat tempat duduk didepan dan lebih besar dari rakyat biasa dalam setiap kesempatan 'public event'. - Birokrat harus punya rumah yang 'megreng-megreng' (besar). - Birokrat harus selalu dihormati (kalau bisa bahkan maunya disembah). - Birokrat harus mendapat 'first class' di pesawat terbang kalau toh tidak ada 'first class' paling tidak duduk dibangku paling depan. - Birokrat berhak mengcancel ticket pesawat terbang rakyat yang sudah confirm (penulis pernah mengalami sendiri ticket pesawat terbang GARUDA yang sudah confirm dicancel gara-gara ada rombongan menteri yang mendadak akan terbang) - Birokrat harus punya mobil yang hebat - untuk pejabat tertentu bisa lebih dari sepuluh (bahkan ada yang punya lebih dari lima belas mobil). - Birokrat tidak boleh didebat. - Birokrat harus diberikan prioritas dijalan dengan pengawalan. - Birokrat tidak perlu mentaati lampu merah. - Birokrat punya hak untuk korupsi tanpa konsequensi hukum. - Biroktrat berhak minta sumbangan kepada pengusaha. - Birokrat harus diberikan pelayanan VIP dimanapun dia berada. Dengan segudang hak-hak istimewa, siapa yang tidak mau menjadi pejabat tinggi pemerintahan dan membayar satu miljar rupiahpun bersedia untuk suatu jabatan tertentu yang nantinya akan kembali lebih banyak lagi. Apakah konsep feodalisme seperti ini bisa dirubah dengan begitu saja? Mungkin akan terjadi apa yang dinamakan 'Future Shock' - salah satu judul buku dari Alvin Toffler. Bagaimana secara tiba-tiba semua birokrat bisa menjadi setara dengan rakyat biasa dimuka hukum? Secara tiba-tiba para birokrat harus merasakan kemacetan lalu lintas Jakarta karena tidak dikawal. Dan sebagainya ....dan sebagainya. Bagaimana Habibie dan Wiranto tidak akan mengangkat senjata untuk mempertahankan segala macam status istimewa dirinya sendiri maupun para kroninya, termasuk status istimewa untuk bisa berkorupsi dengan aman. Dan hak-hak istimewa (privilege) adalah penyakit yang menyebabkan orang bersikap feodal dan merasa lebih istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa (Padahal, secara konsep demokrasi, yang mengangkat mereka adalah rakyat) Jawabannya adalah 'REVOLUSI KULTUR'. Nonsense kalau kita berkata tentang demokrasi tanpa ada suatu konsep KULTUR KESETARAAN bagi seluruh manusia bangsa Indonesia tanpa kecuali. Selama ada pihak yang dibenarkan punya hak istimewa dibandingkan oleh orang lain hanya karena dia pejabat pemerintah, kita tidak siap untuk demokrasi. KULTUR FEODAL harus di-revolusi menjadi KULTUR KESETARAAN (EQUALITY) - yang dimaksud dengan kesetaraan disini adalah bukannya konsep sama rata sama rasa komunis : - setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan ras, golongan, agama, maupun jabatan - setiap warga negara punya kesetaraan mengemukakan pendapat - setiap warga negara punya keseteraan dimuka hukum. - setiap warga negara punya kesetaraan untuk dihargai dan dilindungi. - setiap warga negara punya kesetaraan dalam berserikat dan berkumpul. - setiap warga negara punya kesetaraan mendapatkan pendidikan yang memadai. - setiap warga negara punya kesetaraan dalam memperoleh pekejaan dan kesejahteraan sosial yang memadai. Revolusi kultur harus dimulai dengan menghilangkan semua peraturan ataupun perundang-undangan yang memberikan hak-hak istimewa kepada para pejabat. Pejabat adalah professional manager yang mengelola suatu fungsi atau department yang harus dijalankan dengan konsep management modern, sehingga terjalin suatu hubungan kerja dengan bawahan dalam rangka mencapai suatu sasaran atau objective fungsi atau department dengan peningkatan kwalitas secara terus menerus dan menjalankan hubungan dengan bawahan dengan penilaian prestasi hasil kerja secara objective dengan pengukuran produktivitas kerja. Bahwa kultur feodal menjadi tetap subur dengan kombinasi konsep fasisme dan kapitalisme tanpa kendali yang dipraktekkan selama 32 tahun oleh rezim Soeharto. Sudah sewajarnya DWIFUNGSI ABRI yang menjadi biang dari fasisme terselubung dihapuskan samasekali dalam rangka reformasi kultur ataupun revolusi kultur. Bisakah kita melakukan Revolusi Kultur tanpa kekerasan? Revolusi kultur feodal selalu terjadi dengan kekerasan seperti yang terjadi baik di Perancis ataupun di Rusia, juga di Cina. Terus terang penulis ingin mengatakan bahwa perubahan dari KULTUR FEODAL (feodalisme) menjadi KULTUR KESETARAAN bisa dilaksanakan secara damai. Tapi dalam kenyataannya setiap orang yang telah menikmati hak-hak istimewa selama dalam kurun waktu yang relatif lama secara alamiah akan bereaksi sangat keras dan tidak begitu saja menyerah untuk tidak punya hak apa2 atau mempunyai hak yang setara dengan rakyat lainnya. Ini berarti 'suatu sikap yang memaksa atau reinforcement' harus diterapkan agar hak-hak istimewa para pejabat dikurangi atau bahkan dihapuskan samasekali dan ini bisa menjadi suatu 'revolusi' yang bersifat perjuangan secara keras yang seperti telah terjadi dalam sejarah baik di Perancis, di Rusia, maupun di Cina (dan ini adalah inti perjuangan gerakan mahasiswa Indonesia saat ini). Sudah waktunya kita merubah KULTUR FEODAL yang membelenggu & tertutup dengan KULTUR KESETARAAN yang lebih terbuka dalam menghargai harkat kemanusian setiap warga negara dan hal ini sedapat mungkin diperjuangkan tanpa kekerasan dan harus dilaksanakan secara cepat karena itu dinamakan REVOLUSI. Kalau diadakan secara 'alon-alon asal kelakon' rakyat kecil akan terus menderita dan kemungkinan kultur feodal untuk dirubah sangat tipis kemungkinannya karena kita akan membiarkan para birokrat dan pejabat mendominasi banyak hal yang cenderung menghilangkan hak-hak rakyat kecil dan menyimpan hak-hak istimewa untuk dirinya sendiri, keluarganya dan kroni2-nya. Mudah-mudah-an REFORMASI yang sedang digulirkan adalah bagian dari REVOLUSI KULTUR dari KULTUR FEODAL menjadi KULTUR KESETARAAN dan Indonesia akan maju satu fase dalam ketertinggalannya dengan negara Barat dalam transformasi sosial dari KULTUR FEODAL menjadi KULTUR KESETARAAN dalam menghargai harkat kemanusiaan. November '98. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Feb 1999 jam 02:41:01 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
