---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- LEBIH LANJUT DENGAN REVOLUSI KULTUR MENUJU KULTUR KESETARAAN (1) Oleh : Ki Ageng Mangir Generasi Muda dalam menjalankan peranan sejarah mempunyai peranan yang lebih radikal (penulis lebih cenderung mengartikan radikal sebagai suatu keinginan menyelesaikan masalah sampai ke akarnya atau intinya) atau lebih revolusioner dibandingkan dengan generasi yang lebih tua yang terlalu banyak perhitungan. Dalam sejarah Indonesia Generasi Muda selalu mempunyai peran penting sebagai pendobrak. Sejarah proklamasi 17 Agustus 1945 adalah salah satu contoh. Jalannya sejarah mungkin akan lain bila Sukarni Cs. sebagai golongan generasi muda waktu itu tidak menculik Sukarno ke Rengasdengklok untuk memaksa memproklamirkan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Adalah tugas generasi yang lebih mature (dewasa) untuk bisa menangkap aspirasi generasi muda dan menjalankan dalam bentuk nyata 'move politik' menuju ke perubahan yang diinginkan. Pada tahun 1966, sekali lagi peranan pendobrak generasi muda / mahasiswa saat itu untuk melakukan perubahan telah ditangkap dengan baik oleh ABRI pada saat itu untuk melaksanakan perubahan dengan membentuk 'orde baru' walaupun akhirnya telah memyimpang menjadi 'orde' yang melestarikan kultur feodal, dikombinasikan fasisme dengan selubung dwi-fungsi, dan kapitalisme perkonconan yang menumbuh suburkan KKN yang menyengsarakan rakyat dan memberikan hak-hak istimewa para birokrat dan pejabat untuk hidup lebih enak dengan menyalahgunakan wewenang ataupun kekuasaan untuk memperkaya dirinya sendiri, kroni2-nya, maupun keluarganya. Reformasi tahun 1998 tidak lepas dari gerakan dobrakan dari generasi muda / mahasiswa yang dalam satu sisi telah berhasil menjatuhkan Soeharto, cuma yang sayangnya dobrakan yang ada tidak mampu ditangkap oleh para oposan praktisi politik yang menghendaki reformasi total terhadap 'order baru', justru yang lebih jeli adalah Soeharto untuk melakukan manuver agar 'order baru' masih bisa bertahan untuk sementara waktu dengan secara cepat mendelegasikan wewenang kepada wakil presiden B.J.Habibie sehingga 'order baru' punya kesempatan untuk menyulap dirinya sendiri menjadi 'orde reformasi' padahal pada masa rezim Soeharto mereka adalah para pendukung yang militan dari Golkar, dan Dwi Fungsi ABRI yang merupakan komponen penting 'order baru', dan menghindarkan diri dari tangungjawab tuntutan KKN (bahkan banyak indikasi approach / sistim KKN ini berlanjut dengan aman-aman saja saat ini) yang telah menyengsarakan rakyat. Pada saat ini yang hidup sulit bukanlah kaum menengah keatas - tapi betul2 rakyat kebanyakan yang berpenghasilan rendah yang rentan terkena PHK, karena itu sangat diragukan kaum menengah keatas yang terwakili oleh para birokrat pemerintah, para pengusaha, dan profesional secara serius ikut dalam rangka perubahan/reformasi/revolusi yang kemungkinan akan menggulung mereka sendiri). Dimana salahnya ? Moment politik tidak mungkin berulang, kesempatan kadang2 hanya datang sekali dan bila tidak dimanfaatkan akan lewat begitu saja dan jalannya sejarah menjadi lain samasekali. Tetap saja sampai saat ini kemenangan masih ada dipihak penjaga status quo - BJ Habibie plus Wiranto dan 'order baru' bahkan Soeharto pun tidak tergoyahkan. Gagalkah tujuan reformasi ? Paling tidak sementara ini bisa dikatakan demikian. Dan ini berarti status feodalisme dan fasisme masih bercokol dengan megahnya dan belum tergoyahkan dan yang lebih menyedihkan tokoh empat Ciganjur memberikan pernyataan yang kompromistis melalui pernyataan Ciganjur yang memberikan masa enam tahun untuk masa transisi. Ini justru suatu kelemahan dari pihak yang lebih 'mature' untuk bisa menangkap moment politik dan tidak mampu menangkap bola perubahan yang telah dicoba didobrak oleh mahasiswa (dan 'moment' ini telah menyebabkan perubahan akan lambat dan korban akibat anarki akan makin banyak tumpah disebabkan kredibilitas alat keamanan / ABRI yang sangat rendah dimata rakyat apalagi kalau ABRI jadi membentuk Ratih yang pasti akan 'overacting' dan cuma satu musuhnya yaitu rakyatnya sendiri / mahasiswa yang sedang berjuang untuk membangun kultur kesetaraan dan tawuranpun tidak akan mungkin bisa dihindarkan - mohon diingat rakyat bisa mempersenjatai dirinya dengan apa saja seadanya. Kelompok empat Ciganjur yang diharapkan menjadi tokoh panutan reformasi telah menunjukkan sikap feodal yang tidak mampu menangkap dobrakan mahasiswa yang apabila memberi dukungan nyata kepada para mahasiswa mestinya mampu menggulung keberadaan 'orde baru'. Sudah waktunya kita mencari pemimpin oposisi 'layer 2' karena pemimpin oposisi 'layer 1' ternyata melempem. Siapa pemimpin oposisi Indonesia 'layer 2', mungkin Bintang Pamungkas, Cak Nur, Budiman Sujatmiko (sayangnya masih dipenjara, walaupun kita tahu sepak terjang PRD yang agak ke-kiri2-an - paling tidak sikapnya konsisten dan berani ambil risiko). Ini sebetulnya yang sangat memprihatinkan, karena kultur feodal tidak saja berada dikalangan elite yang berkuasa tapi juga berada dikalangan elite yang ingin melaksanakan reformasi, jadi reformasi tidak lebih hanyalah suatu estafet kekuasaan dari satu golongan 'elite' kepada golongan 'elite' yang lain. Kenapa dinamakan 'elite' ? Karena kaum intelektual Indonesia cenderung mengelompokkan dirinya sebagai suatu elite yang ekslusif yang merasa dirinya 'linuwih', yang merasa dirinya lebih istimewa lebih dari rakyat biasa, yang bisa mengatas-namakan dirinya mewakili rakyat seperti halnya 'ksatria pembela kebenaran' dan ini adalah nyata-nyata sikap feodal dari akibat kultur feodal ang sulit diubah. Karena itu apabila Bung Karno adalah raja pertama dari kerajaan Republik Indonesia, Soeharto adalah raja kedua, Habibie adalah raja ketiga, dan kita sedang menantikan raja ke empat (kalau mampu mengalahkan raja ketiga), jadi kapan Negara Kesatuan Republik Indonesia punya seorang presiden ? Jawabannya: sampai kiamat-pun apabila KULTUR FEODAL bangsa Indonesia tidak ditransformasi menjadi KULTUR KESETARAAN, kita tidak akan punya presiden yang dipilih secara demokratis (yang terjadi hanyalah se-olah-olah demokratis padahal hanyalah melalui pemilu yang sangat rentan dimanipulir). Jelas saat ini ada suatu gap antara 'common people' (orang kebanyakan) dengan elite intelektual yang cenderung feodal. Bahasa 'common people' atau orang kebanyakan adalah sangat sederhana oleh karena itu apabila tidak ada pemimpin yang betul-betul dipercayai yang timbul adalah bahasa yang paling sederhana / paling primitif yaitu 'kekerasan'. Elite intelektual asik dengan analisanya sendiri dengan kebanggaannya sendiri bahwa dirinya lebih pandai sehingga tidak mampu mempertejemahkan kemauan 'common people' sehingga 'common people' mencari jalannya sendiri yang sangat sederhana. 'Common people' punya kekuatan 'irrational' yang sangat besar, dan apabila kekuatan 'rational' para pimpinan tidak mampu mengendalikan yang muncul adalah gerakan yang cenderung 'irrational' dan mungkin ini yang mendasari kekhawatiran dari Gus Dur - Revolusi Sosial. Dari mana gerakan menuju kultur kesetaraan bisa dimulai ? (Bersambung) Desember 1998. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Feb 1999 jam 02:51:00 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
