---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 06/II/18-24 Februari 99 ------------------------------ KONSPIRASI PECAT SJAMSU DJALAL (PERISTIWA): Jaksa Agung Muda Intelijen, Mayjen (Purn) Sjamsu Djalal dipecat digantikan Letjen (Purn) Jusuf Kertanegara. Ia dipecat karena terlalu lurus sehingga membahayakan keluarga Cendana, Presiden Habibie dan Kajagung AM Ghalib. Orang jujur itu ternyata tidak selamanya enak. Buktinya, Mayjen TNI Sjamsu Djalal yang belum lima bulan menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Iintel), kini harus meninggalkan kursinya digantikan Irjen Dephankam Letjen (Purn) Yusuf Kartanegara. Alasan resminya, memang mantan Danpuspom ABRI ini akan ditarik ke Mabes ABRI lantaran diperlukan tenaganya di lembaga induknya itu. Tapi, alasan tersebut menjadi tidak berarti, setelah diketahui bahwa ia dipecat lantaran ada konflik antara dirinya dengan atasannya, terutama mengenai pengusutan KKN Soeharto dan kroninya. "Tidak benar kalau ada yang mengatakan saya dibutuhkan Mabes ABRI. Buktinya sekarang kan tidak dibutuhkan, tapi jangan berprasangka yang tidak-tidak," katanya kepada wartawan. Semula orang menduga dipecatnya Sjamsu dikarenakan lolosnya Arifin Panigoro dan Sofyan Wanandi ke luar negeri. Namun isu ini kembali pupus lantaran lolosnya Arifin dan Sofyan ke luar negeri bukan lah kesalahan Sjamsu. Sebab selain tidak dicekal, Arifin juga sudah memberitahukan kepergiannya ke Kejagung. Beberapa sumber Xpos menyebutkan, "pelanggaran" Sjamsu di mata penguasa selama lima bulan di Kejaksaan Agung, dinilai sudah terlalu banyak. Salah satu kasus yang membuat marah, Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib adalah ulahnya yang belum lama ini berani mengajukan usulan agar meningkatkan status Hutomo Mandala Putra dalam kasus mobil nasional (mobnas). Karena sudah terdapat sejumlah bukti, ia berharap anak bungsu Soeharto itu segera dijadikan tersangka. "Itu hanya salah satu saja. Spekulasi lain juga menyebutkan bahwa Syamsu merupakan salah seorang yang diangap tahu atas beredarnya rekaman pembicaraan antara Jaksa Agung Andi M Ghalib dengan Presiden BJ Habibie dan tidak melakukan tindakan apapun. Sehingga harus diberi sanksi," kata sumber Xpos. Dalam rekaman pembicaraan telepon tersebut, menurut sumber yang sempat membaca transkripnya berisi tentang dialog Habibie-Ghalib ketika pemeriksaan terhadap Soeharto beberapa waktu lalu. Dalam transkrip dialog itu terlihat jelas adanya permainan dibalik pemanggilan Soeharto. Sumber ini menyebutkan, Ghalib dalam dialog itu sempat mengatakan kepada Habibie bahwa perlu waktu 3 jam untuk memeriksa Soeharto. "Sebab kalau cuma sebentar, nanti masyarakat semakin curiga," kata sumber menirukan jawaban Ghalib. "Dosa" lain yang tak bisa diampuni lagi oleh Ghalib adalah penolakan Sjamsu terhadap perintah Ghalib dan Habibie untuk "menggarap" sejumlah konglomerat. Konon, ketika istri Ghalib berobat di Singapura beberapa waktu silam, semua biaya rumah sakitnya ditanggung oleh Robby Tjahyadi. Tapi dasar pengusaha, ternyata bantuannya tidaklah sumbangan gratis. Setelah berhasil mendekati Ghalib, Robby minta supaya Kejagung "menggarap" Johanes Kotjo yang selama ini menjadi seteru bisnis Robby. Target operasi ini adalah untuk memasukkan Kotjo ke penjara dengan tuduhan korupsi. Sehingga dengan begitu bisnis Kotjo bangkrut. Tetapi, ketika perintah itu oleh Ghalib diteruskan ke Sjamsu, JAM Intel ini ogah-ogahan menjalankannya, karena merasa ada interes atasannya yang juga bekas pembela Soeharto itu. Perintah kedua Ghalib yang tidak dilakukan Sjamsu konon adalah perintah untuk mengusut bos Artha Graha, Tommy Winata. Untuk yang ini, ceritanya menyangkut keluarga Habibie. Kasusnya sendiri bermula dari penyerobotan lahan HPH milik keluarga Habibie di Kalimantan oleh Grup Artha Graha itu. Entah bagaimana ceritanya Habibie sempat minta Ghalib untuk mengerjain Tommy Winata. Tetapi ketika perintah itu dilimpahkan ke Sjamsu, lagi-lagi Sjamsu tidak menjalankan perintah itu dengan baik. Tapi sayangnya, untuk yang terakhir ini, ada interes pribadi Sjamsu ketika enggan "mengerjain" Tommy. Konon, hal itu karena anaknya yang sekolah di Amerika dibiayai oleh bos Grup Artha Graha itu. Ruwet memang. Tetapi lepas dari keruwetan itu, dalam catatan aktivis HAM di Indonesia, Sjamsu Djalal merupakan salah satu perwira ABRI yang sedikit bagus prestasinya dibanding yang lain. Ketika menjabat Kepala Puspom ABRI, gebrakan jenderal berbintang dua ini sempat membuat khawatir kalangan pimpinan militer, terutam kegetolannya dalam mengungkap kasus penculikan sejumlah aktivis. Sebagian masyarakat waktu itu sempat berharap pengusutan kasus penculikan akan sampai gembongnya, yaitu Komandan Jenderal Kopassus Letjen Prabowo atau jajaran yang lebih tinggi. Namun, belum selesai menyidik pelaku penculikan, ia dipindahkan ke Kejaksaan Agung. Dan lagi-lagi, di lembaga barunya ini orang banyak berharap akan membawa perubahan besar, terutama menambah nyali kejaksaan dalam melakukan pengusutan terhadap Soeharto. Tetapi harapan itu pun pudar juga. Karena ketika ia belum bisa berbuat banyak, jabatannya sudah dicopot lebih dulu dengan alasan diperlukan oleh Mabes. Sementara itu, di jajaran ABRI, Syamsu juga dikenal sering aneh-aneh, tidak seperti perwira lainnya. Ia tak jarang turun langsung ke lapangan ketika operasi-operasi untuk menjaring keterlibatan anggota ABRI dalam perdagangan obat bius. Sjamsu barangkali juga orang POM ABRI yang paling dekat dengan wartawan. Sambutannya kepada wartawan kadang tanpa harus melalui protokoler kantor militer. Wartawan dengan mudah ke luar-masuk ruangannya, walau sekadar ngobrol untuk tukar menukar informasi. Pendek kata, dihadapan wartawan, Sjamsu adalah sumber berita yang baik. Tetapi memang begitulah politik. Baik di mata masyarakat belum tentu baik di pihak penguasa. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Feb 1999 jam 08:38:25 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
