---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 06/II/18-24 Februari 99 ------------------------------ PENGANGGUR DIPERSENJATAI (POLITIK): Polri butuh sejuta personil Keamanan Rakyat (Kamra). Ada motif ekonomi politik dibalik alasan praktis kekurangan tenaga keamanan? Kapolri Noegroho Djajoesman, saat silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Suryalaya, Selasa (16/2) mengeluarkan pernyataan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan acara silaturahmi, "Polri berencana menambah jumlah personil kamra." Meski dicibir para santrinya KH Zainal Mustofa karena pidato yang mirip pengumuman lapangan kerja, Kapolri cuek saja meneruskan omongannya, "Bayangkan saja! Perbandingan polisi dengan masyarakat di Indonesia, satu personil banding 1.500 warganegara. Kalau ditanya berapa anggota kamra yang dibutuhkan, maka saya jawab sejuta orang." Pada dasarnya, menurut Kapolri, untuk pengamanan menghadapi pemilu multi-partai bulan Juni 1999 Polri mengaku masih kekurangan tenaga meski sudah ditambah 40.000 anggota kamra. Kebutuhan satu juta kamra itu dihitung dari perkiraan banyaknya partai yang ikut maupun tidak ikut pemilu dikalikan dengan tempat pemungutan suara (TPS). "Sebanyak 40.000 personil itu kurang, tetapi kita menyadari dananya memang terbatas. Bayangkan berapa jumlah TPS nanti. Padahal pada pemilu sebelumnya saja dengan perbandingan satu TPS dijaga dua polisi ditambah tiga kamra masih kurang. Apalagi sekarang," ujar Kapolri meyakinkan. Polri sendiri sudah berupaya menutupi kekurangan itu. Salah satu caranya adalah merekrut atau mengaktifkan anggota-anggota masyarakat sebagai anggota kamra yang khusus membantu keamanan pemilu. "Sifatnya tidak resmi seperti yang 40.000 orang itu. Barangkali juga tidak dilengkapi seragam khusus, melainkan hanya mengikat kepala atau lengan. Dan sifatnya informal," kata Kapolri. Pernyataan Kapolri bahwa dana untuk kamra terbatas sebetulnya sudah mengundang tanya. Sebab, anggaran besar untuk subsektor Rakyat Terlatih (Ratih) dan perlindungan masyarakat sudah ditentukan dalam APBN 1998/1999. Menurut Menteri Keuangan Bambang Subianto besarnya Rp10,6 milyar. Sedangkan menurut Menhankam/Pangab Wiranto, tahun ini pemerintah sudah menyediakan dana Rp135 milyar. Itu belum termasuk rencana anggaran untuk penyelenggaraan Ratih yang besarnya Rp300 milyar. Dasar hukum untuk memintakan anggaran itu ada saja. Menurut Wiranto, "Kami berusaha mengaitkan pembentukan Rakyat Terlatih dengan fungsi kamra melalui UU Nomor 2/1982 tentang pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Negara." Di saat krisis ekonomi menghasilkan banyak penganggur sekarang ini, alasan praktis yang dikemukakan Kapolri dan Menhankam/Pangab di atas menjadi klop dengan situasi dan bisa seolah diterima begitu saja bila tidak dikritisi. Bukankah banyak penganggur yang saat ini membutuhkan pekerjaan? Apalagi, syarat untuk menjadi personil kamra boleh dibilang cukup mudah. Pendidikan minimal berijasah SLTP, laki-laki, berumur 18-45 tahun, tinggi badan minimal 155 sentimeter dengan berat badan yang seimbang. Tapi entah kurang publikasi atau keengganan para pemuda untuk menjadi kamra, dari pengamatan Xpos di Mapolda Metro Jaya dalam dua hari pertama pendaftaran, yang coba mengadu nasib baru dua belas orang. Padahal, penghasilan yang didapat terhitung lumayan bila dibanding jerih tenaga yang dikeluarkan. Yang bersangkutan akan digojlok dengan pendidikan kemiliteran selama tiga bulan. Dan bila lulus, mereka dikembalikan ke masyarakat sambil tetap siap menunggu panggilan sewaktu-waktu dari ABRI. Ongkos menunggu itu besarnya Rp 200.000,-/bulan. Lumayan kan? Di daerah Jawa Tengah, uang sebesar itu bisa cukup berarti di tengah krisis yang melilit perut itu. Kodam IV/Diponegoro yang menguasai area Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah mencetak satu kompi (120 orang) yang bahkan diberi pangkat prajurit dua. Mereka direkrut dari lulusan SLTA, berbadan sehat dan masih menganggur. Dari 120 orang itulah nantinya berbiak di berbagai kampung, kader-kader pelatih kamra. Sementara itu, Kodam V/Brawijaya yang membawahi area Jawa Timur, sudah mencetak satu kompi wanra (perlawanan rakyat) yang nantinya melatih kamra. Mulai tanggal 11 Januari hingga 12 Maret tahun ini, Kodam V/Brawijaya mentargetkan akan merekrut 6.000 personil kamra. "Itu didasarkan pada kebutuhan menjaga keamanan saat pemilu dan mengantisipasi kerusuhan lain," ujar Kadispen Polda Jatim Letkol. Sutrisno T.S. Singkat kata, kini ABRI sudah bersiap membentuk Angkatan Kelima. Padahal dulu menjelang G30S, ABRI begitu ngotot menentang PKI yang punya ide mempersenjatai buruh dan petani. Sekarang ABRI tidak hanya sekedar punya ide untuk mempersenjatai penganggur, malah sudah melaksanakannya. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Feb 1999 jam 10:31:34 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
