---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 06/II/18-24 Februari 99 ------------------------------ UJIAN AKHIR INDONESIA (PEMILU): Kekerasan dan praktek politik uang mengancam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Gejala ini secara khusus disoroti oleh Time. Pemilu 7 Juni mendatang, tak pelak lagi, merupakan momen paling krusial bagi masa depan Indonesia. Pendapat ini tidak saja muncul dari para pengamat di dalam negeri. Suara ini juga secara obyektif disuarakan oleh pengamat asing. Seperti yang dikemukakan oleh James Van Zorge dalam edisi Time edisi Asia baru-baru ini. Dalam pemilu itulah, kelak, kesempatan untuk "mendongkel" Golkar dari kursi kekuasaan. Dan pada saat MPR bersidang untuk memilih presiden, itulah peluang untuk mendapatkan pemimpin yang dapat dipercaya dan memiliki legitimasi rakyat. Seandainya semua ini berlangsung mulus, kepercayaan diri baru akan kembali muncul. Bukan saja untuk menegakkan hukum, tapi juga untuk menjadikan kembali Indonesia sebagai tempat yang cerah bagi dunia bisnis. Lalu, bagaimana jika pemilu gagal? Sebetulnya, ada ancaman nyata dalam masa kampanye partai politik. Selain itu, pada saat pengumuman hasil-hasil pemilu antara akhir Juni dan awal Juli, pertikaian bisa saja muncul antara partai yang kalah dengan yang menang. Bila ini terjadi, keadaan akan makin memburuk menjelang pemilihan presiden. Saat itu, praktek politik uang seperti jual-beli suara sangat mungkin terjadi. Ini berarti ketidakpastian berlanjut dan pertanda bagi investor asing untuk mematikan lampu bagi Indonesia. Masyarakat bisnis internasional sebenarnya sudah bersiap menghadapi yang terburuk. Banyak ekspatriat yang merencanakan evakuasi keluarganya sebelum pemilu. Ini cukup beralasan. Sebab, dalam sejarahnya, setiap kali kampanye sering berarti kerusuhan. Bayangkan apa yang akan terjadi dalam pemilu multipartai? Kendati pemerintah telah mengumumkan larangan bagi kampanye jalanan, aparat keamanan tampaknya tak cukup mampu melarang. Dan akan sangat naif untuk berpikir bahwa parpol akan menerima begitu saja larangan itu. Cara paling efektif berkampanye di Indonesia -di mana simbol lebih berarti daripada substansi- adalah dengan membawa massa turun ke jalan. Ketika pemerintah sudah menjanjikan pemilu yang bebas, jujur dan terbuka, siapa yang berani menjamin massa parpol akan berdiam di rumah? Lebih buruk lagi, ABRI telah menyatakan niatnya melatih ribuan orang sipil untuk mengamankan pemilu. Ini merupakan malapetaka. Mungkinkah mereka yang tak disiplin dan tak terdidik ini menjaga perdamaian? Seandainya, kekerasan benar-benar terjadi -dan itu sangat mungkin- pastilah akan muncul tuduhan yang sudah tidak asing bagi aktifis pro-demokrasi di Indonesia, yaitu "ada yang mendalangi." Pada tahun lalu, kekerasan, penculikan dan peristiwa penembakan mahasiswa hanya beberapa contoh saja tentang bagaimana kesalahan begitu saja dapat ditimpakan pada orang lain. Tak pernah ada orang di jajaran tinggi militer yang pernah dinyatakan bersalah. Bahkan, dalam kasus Jenderal Prabowo yang sudah cukup memadai bukti-buktinya, belum ada tindak lanjut secara hukum. Tugas paling berat, tentu saja untuk memastikan pemilu berlangsung dengan jujur. Berbeda dengan cara penanganan tegas untuk mencegah kekerasan dalam kampanye, pemerintah dapat melakukan persiapan yang konstruktif dan efektif. Ada cukup alasan agar bisa menjaga optimisme. Pemerintah misalnya, telah membolehkan kehadiran pemantau pemilu dari dalam dan luar negeri. Para rektor dari berbagai kampus di Indonesia telah menawarkan penggunaan 450.000 tenaga relawan mahasiswa di berbagai TPS (tempat pemungutan suara). Jumlah ini diharapkan bisa mencapai 600.000 relawan untuk mendampingi 100 juta pemilih pada tanggal 7 Juni nanti. Namun begitu, perencanaan yang baik tidak akan cukup. Sekalipun pemerintah mungkin saja bisa meminimalisir kecurangan di berbagai TPS, masih ada kemungkinan besar bahwa parpol-parpol yang lain bisa saling menuduh curang satu sama lain. Berbagai partai oposisi -khususnya yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid dan Amien Rais- sungguh berharap bisa memenangkan hati rakyat. Dan banyak memang, orang Indonesia yang berharap Golkar yang selama ini berkuasa akan kalah. Tapi, bagaimana jika mereka salah? Melihat mesin-mesin politiknya yang canggih serta dana besar yang dimilikinya, Golkar bisa saja kembali meraih suara dalam jumlah besar. Bukan rahasia lagi, bupati-bupati yang sekarang berkuasa di berbagai kabupaten di Indonesia adalah orang-orang Golkar. Dan apabila terjadi pertikaian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menghadapi tugas berat untuk menyelesaikannya. Para anggotanya mesti berlaku imparsial dan dapat dipercaya. Bila terdapat kesan sikap yang berat sebelah atau terlihat tak berwibawa dalam menyelesaikan persoalan, legitimasinya akan mudah hilang. Dan hal itu justru akan mempersulit usaha selanjutnya untuk memilih presiden yang dikehendaki rakyat dan memiliki legitimasi. Seandainya para anggota parlemen yang dipilih untuk bertugas, diyakini -tak soal benar atau salah anggapan tersebut- berada di sana karena permainan politik kotor, lalu bagaimana presiden pilihan mereka dapat dipercaya? Untuk menjalankan stabilitas di negeri ini, mau tak mau para elit harus bekerja bersama untuk memastikan bahwa, siapapun yang meraih kemenangan, masyarakat akan menganggap hasil tersebut adalah sesuatu yang nyata. Ini yang sangat sulit. Sebab, kepercayaan rakyat akan kemampuan pemerintah membenahi negara ini, sudah sangat tipis. Jangan coba-coba lagi membiarkan pemilu berlangsung dengan kotor. Cuma ini satu-satunya peluang menyelamatkan negara besar ini. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Feb 1999 jam 10:23:55 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
