----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
and click banner our sponsor
----------------------------------------------------------

Precedence: bulk


PRD TERGANJAL GARA-GARA DEPKEH GUNAKAN PARADIGMA ORBA

        JAKARTA (SiaR, 24/2/99), Memang benar sulit membedakan Orde Baru-nya
Soeharto dengan Orde "Reformasi"-nya Habibie. Hai ini tercermin ketika
Panitia Pendaftaran Partai Politik Departemen Kehakiman (P-4 Depkeh) menunda
pensahan Partai Rakyat Demokratik (PRD), Selasa (23/2) hanya karena
penggunaan istilah-istilah yang dipakai -- menurut P-4 Depkeh -- di jaman
Orde Lama (Orla).

        Beberapa istilah yang dipersoalkan antara lain "Demokrasi Sosial
Kerakyatan", dan "Progresif Revolusioner" yang dinilai P-4 Depkeh sebagai
"kekiri-kirian". Oleh sebab itu, Rabu (24/2) siang ini pukul 11.00 WIB tim
P-4 Depkeh akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Direktorat
Jenderal Politik Depdagri dan Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin).

        Menurut seorang anggota P-4 Depkeh H Mohammad Zein, sebenarnya PRD telah
memenuhi persyaratan administratif, namun karena berbagai istilah itu,
pensahan di Berita Negara RI menjadi tertunda, karena P-4 Depkeh butuh
"berkonsultasi" dengan beberapa instansi berkompeten. "Kan lebih baik,
misalnya kalau pakai istilah asas musyawarah sesuai Pancasila," ujarnya.

        Tindakan P4 Depkeh ini mengecewakan para aktivis PRD. Menurut aktivis PRD,
Faisol Reza, argumentasi yang digunakan P-4 Depkeh untuk menolak pensahan
PRD sebagai menggunakan paradigma dan pola pikir Orde Soeharto yang
menyangkut istilah-istilah "Orba" dan "Orla".

        "Ini membuktikan paradigma rezim Habibie dalam mengelola negara
masih seperti rezim Soeharto," ucapnya. Selain PRD, kasus serupa dialami
Partai Indonesia (Partindo) yang memakai istilah "New Emerging Forces"
(Nefo) dalam AD/ART-nya.

        Sementara itu, pakar sosiologi linguistik, Dr Dede Oetomo menyatakan secara
prinsipil P-4 Depkeh tidak dapat menjadi semacam badan sensor yang
mempermasalahkan istilah-istilah yang dipakai parpol-parpol yang mendaftar.
Jika mempermasalahkan istilah-istilah, lanjutnya, artinya Depkeh secara
sepihak telah melakukan interpretasi pemaknaan bahasa.

        "Ini khas pemerintah Orde Baru dalam memberangus aktivitas politik
dan pemikiran kritis para aktivis pro-demokrasi. Apa anggota tim tersebut
masih merasa hidup di era Soeharto?" tandasnya.***

----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 24 Feb 1999 jam 19:24:43 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke