---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- From: George Aditjondro >DAFTAR PERTANYAAN WARTAWAN FORMASI SONNY SKIEL KEPADA BAPAK DR GEORGE JUNUS ADITJONDRO > >1. BAGAIMANA TANGGAPAN ANDA TENTANG PRAKTEK MONEY POLITICS DI INDONESIA MENJELANG PELAKSANAAN PEMILU 1999? Praktek "menyogok calon pemilih dengan uang dalam jumlah besar", begitu sesungguhnya makna istilah asing "money politics" itu, sudah berjalan sejak awal Orde Baru, yakni sejak 1971. Juga dalam semacam pemilu yang punya implikasi internasional, yakni "pepera" (penentuan pendapat rakyat) di Papua Barat, bulan Agustus 1969. Pepera itu, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah "act of free choice", kemudian dipelesetkan oleh pers asing menjadi "act of no choice", karena para tokoh adat itu atau diancam, atau dibujuk dengan hadiah materi, untuk memilih bergabung dengan Indonesia. Jadi praktek menyogok calon pemilih itu bukanlah barang baru. Yang baru adalah kesadaran untuk menolak praktek itu, dan ini adalah hal yang menggembirakan. >2. PRAKTEK MONEY POLITICS SAAT INI CENDERUNG DILAKUKAN OLEH GOLKAR. APA >KOMENTAR ANDA TENTANG GOLKAR YANG MELAKUKAN HAL ITU? Setiap partai yang berkuasa, cenderung untuk mempertahankan kekuasaannya. Golkar, yang didukung oleh militer dan para kapitalis raksasa, selalu menggunakan kedua "tangan" nya itu. Militer, untuk memaksa rakyat memilih Golkar dengan kekuatan senjatanya. Sedangkan para kapitalis, "menyumbang" Golkar, lewat Yayasan Dakab dan yayasan-yayasan lain yang dipimpin oleh Soeharto dan keluarganya, menyediakan kekuatan modal bagi Golkar untuk dapat bersaing secara sangat tidak seimbang dengan kedua partai lain waktu itu, yakni PPP dan PDI. Di sxamping itu, kita jangan lupa "tangan" ketiga milik Golkar, yakni kekuatan birokrasi dengan jutaan pegawai negeri dan serdadu, yang diwajibkan memilih Golkar, dan diharuskan ikut berkampanye untuk Golkar dengan memanfaatkan seluruh sarana publik yang dibayar dengan uang rakyat. >3. PRAKTEK MONEY POLITIS DI LUAR NEGERI JUGA DILAKUKAN, APA BEDANYA DENGAN >INDONESIA? Di negeri kapitalis lanjut seperti AS, praktek "money politics" dilakukan oleh kedua partai terbesar yang selalu bersaing dalam pemilu, yakni Partai Republik dan Partai Demokrat. Praktek ini merupakan andalan utama untuk memenangkan pemilu, di samping kekuatan media dan teknik kampanye, sebab memaksa orang untuk memilih, dengan mengandalkan kekuatan angkatan bersenjata, tidak dimungkinkan di AS. Maklumlah, mereka tidak punya dwifungsi ABRI. Untuk membuat praktek ini lebih etis, juga untuk mencegah masuknya pengaruh kekuatan asing dalam proses pemilu, dibuatlah aturan yang membatasi berapa seseorang warganegara AS, atau badan hukum AS, dapat menyumbang pada para kontestan pemilu. Nah, batasan itu yang dilanggar oleh kelompok Lippo, yang melalui sejumlah pegawainya -- warganegara AS maupun warganegara Indonesia -- menyumbang ribuan dollar untuk memenangkan Bill Clinton dalam pemilu presiden AS yang lalu. Skandal itu kemudian dikenal dengan istilah, "Lippogate". Tapi itu bukan skandal pertama dan satu-satunya, bagaimana politisi dan konglomerat Indonesia berusaha mempengaruhi hasil pemilu negara lain dengan mengandalkan kekuatan uang. Benny Murdani, ketika masih menjadi Menhankam merangkap Pangab, pernah menyumbang sejumlah uang pada kawannya yang eks Menhankam / Pangab PNG, Jenderal Ted Diro, untuk memenangkan pemilu di sana. Maksudnya agar Ted Diro, kalau berhasil menjadi Perdana Menteri PNG, akan membantu penumpasan basis-basis gerilyawan OPM di negerinya, lebih serius ketimbang para pendahulunya. Malangnya bagi Ted Diro, sogokan dari seberang itu justru terbongkar di pers dan parlemen PNG, sehingga dia terpaksa meletakkan jabatan sebagai anggota parlemen, kalau tidak mau diajukan ke depan meja hijau. Berarti, dalam soal pemberantasan korupsi dari luar negeri, Papua Niugini lebih maju ketimbang Indonesia maupun PNG. Tidak cukup hanya di AS dan PNG, lewat kelompok First Pacific yang berbasis di Hong Kong, yang merupakan satu kapal induk lain bagi kelompok Salim, di mana saudara sepupu Suharto, Sudwikatmono, punya saham, kapitalis-birokrat Indonesia ini ikut "bermain" dalam pemilihan presiden di Filipina. Dua presiden Filipina yang terakhir, Fidel Ramos dan Joseph Estrada, menurut kabar yang baru saya dengar di Manila, bulan Desember lalu, juga menerima "sumbangan" dalam jumlah yang tidak sedikit dari boss First Pacific, Manuel Pangilinan. Pada mulanya, karena Pangilinan adalah seorang Filipina, tidak ada yang mempersoalkan hal itu. Baru belakangan ini, setelah orang Filipina tahu bahwa di belakang First Pacific ada juga kekuatan modal keluarga Suharto, pers di Manila mulai menyoroti hal itu, sebagai salah satu bentuk "intervensi luar negeri". Intervensi, yang sangat berguna bagi bisnis keluarga Suharto di negeri jiran kita itu, sebab kini, mulai dari bisnis supermi sampai dengan satelit komunikasi Filipina, Mabuhay I, dikuasai oleh berbagai perusahaan keluarga Suharto. >4. SEJAUH INI BANYAK PIHAK YANG MENUDING GOLKAR MELAKUKAN PRAKTEK MONEY >POLITICS, PADA HAL PARTAI LAIN JUGA MELAKUKAN SECARA DIAM-DIAM DENGAN >MELIBATKAN ORANG-ORANG CENDANA. BAGAIMANA TANGGAPAN ANDA? Saya rasa, keluarga Cendana boleh-boleh saja mencoba membiayai partai-partai politik yang dapat melindungi kepentingan mereka. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah, dari mana kekayaan keluarga Suharto itu diperoleh? Sejauh ini, dari pemeriksaan awal oleh Departemen Agraria dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, keluarga ini menguasai tanah-tanah yang jauh melewati ketentuan-ketentuan UU Pokok Agraria, UU Land Reform, dan UU Bagi Hasil tahun 1960. Itu baru satu bukti indikatif dari korupsi Suharto. Bukti indikatif lain adalah banyaknya Keppres dan Keputusan Menteri di bawah Suharto, yang berbau KKN. Bahkan oleh bekas fraksinya sendiri, Fraksi Karya Pembangunan di DPR sekarang, diakui bahwa FKP telah menemukan 171 Keppres dan Kepmen yang berbau KKN. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah banyaknya anggota keluarga serta kroni Soeharto yang saat ini tengah diperiksa oleh aparat hukum di Pusat dan di berbagai propinsi, serta banyaknya kontrak dengan perusahaan keluarga Suharto yang sudah dibatalkan atau sedang ditinjau kembali semenjak Habibie menjadi pejabat Presiden. Jadi masalahnya, ada ketidakseimbangan dalam sistem politik kita. Keluarga Suharto tampaknya mendapatkan kebebasan penuh untuk memobilisasi dukungan politik untuk melindungi kepentingan mereka, dengan kekayaan mereka yang diperoleh secara ilegal dan amoral. Sementara itu, sumber kekayaan itu tampaknya tidak dapat diutak-atik oleh siapapun, selama Habibie dan Wiranto -- yang keduanya ikut diorbitkan oleh Suharto -- masih berkuasa. Contoh yang cukup gamblang adalah peranan Mayor Jenderal (Purn.) Ibnu Hartomo, adik kandung Nyonya Tien Soeharto (alm.), yang kini dikabarkan membiayai 70 parpol baru di rumahnya di kawasan Condet, Jakarta Timur. Menurut saya, ini amat sangat ironis, sebab belum genap setahun yang lalu, adik ipar Soeharto itu masih sedang diperiksa oleh Polri, sehubungan dengan penggelapan promissory notes senilai 4,5 milyar dollar AS, ketika ia menjabat sebagai Deputi Sekjen Wanhamkamnas. Ia bahkan sudah pernah digugat di AS oleh dua orang korban, sehingga Polri mengirim dua orang perwiranya ke AS untuk mencari bukti penipuan itu. Tapi tampaknya, lagi-lagi bukti tidak diperoleh, atau memang aparat hukum kita tidak serius ingin memeriksa kasus-kasus korupsi yang menyangkut diri Soeharto dan keluarganya, sehingga Ibnu Hartomo kini bebas "buka warung" di Condet. Masalah kedua adalah: berbeda dengan di AS, di mana sudah ada aturan main tentang berapa besarnya sumbangan yang dapat diberikan seseorang atau suatu badan kepada partai kontestan pemilu, di sini peraturan itu tidak ada. Makanya, siapa yang kaya, tidak peduli kekayaannya itu hasil pekerjaan yang halal atau tidak halal, legal atau ilegal, dapat menguasai sejumlah partai yang bakal bertanding dalam pemilu yang akan datang. Akhirnya, ada masalah ketiga, yang tidak kalah pentingnya. Juga berbeda dengan dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, seperti AS, masih ada dwifungsi ABRI di Indonesia, dan walaupun tentara sudah dijamin sejumlah kursi di DPR dan MPR, tidak ada jaminan bahwa dalam pemilu yang akan datang, tentara tidak akan bermain seperti yang sudah-sudah: memaksa rakyat memilih partai, atau calon, yang dapat menjamin kelangsungan dwifungsi ABRI berikut segala kemudahan yang melekat padanya. Jadi kesimpulan saya, pemilu di negara kita hanya dapat dikatakan jujur dan adil, apabila dwifungsi ABRI dihapus dan ketentuan tentang batas maksimal yang boleh disumbangkan seseorang kepada partai kontestan pemilu, ditetapkan dengan undang-undang. Tanpa dua prasyarat itu, pemilu di Indonesia hanya merupakan trik agar pelanggengan kekuasaan klik yang sudah menguasai politik dan ekonomi Indonesia, tampak demokratis. Suatu trik agar Indonesia tidak dicap sebagai suatu kediktatoran, atau suatu oligarki sejumlah keluarga jenderal dan kapitalis-birokrat, dan bisa terus mendapatkan pinjaman luar negeri. Padahal hasilnya, hanya terus menambah kepiluan rakyat. Itulah makna "pemilu" di Indonesia. >5. PRAKTEK MONEY POLITICS JUGA DILAKUKAN OLEH KELUARGA CENDANA DENGAN >'MEMBELI' BEBERAPA PARTAI BESAR DI INDONESIA. ADA APA DI BALIK RENCANA >TERSEBUT? Kalau tidak salah, Amien Rais ditawarkan "bantuan" sebesar Rp 11 milyar untuk Partai Amanat Nasionalnya, yang untung saja, ditolaknya. Namun saya khawatir, bahwa Partai Kedaulatan Bangsa, lewat pribadi patronnya, Gus Dur, juga kecipratan duit keluarga Cendana. Mungkin tidak banyak orang memperhatikan berita di rubrik bisnis koran-koran Jakarta, bahwa Gus Dur, sebagai presiden komisaris PT Harawi Sekawan yang baru didirikan tahun 1994, telah membeli 25 juta saham PT Bank Papan Sejahtera. Dengan demikian PT Harawi kini memiliki 19.98% saham bank itu, sedikit lebih banyak ketimbang pemegang saham kedua terbesar, PT Tunamas Paduarta, yang memiliki 19.19% saham bank itu. PT Tunamas Paduarta ini adalah anggota konglomerat Tirtamas Group milik Hashim Djojohadikusumo dan kakak iparnya, Titiek Prabowo. Seiring dengan masuknya Gus Dur menjadi pemegang saham PT Bank Papan Sejahtera, diangkatlah seorang komisaris utama yang baru, yakni Syarifuddin Harahap. Bekas tokoh aktivis 1966 ini adalah Ketua Umum Partai Republik, yang condong mendukung kembalinya Soeharto ke pentas politik Indonesia. Langkah Gus Dur masuk ke kerajaan bisnis gabungan keluarga Soeharto dan keluarga Djojohadikusumo itu tidak berhenti di situ. PT Harawi Sekawan baru-baru ini juga membeli saham mayoritas Bank Ficorinvest. Seperti halnya Bank Papan Sejahtera, Titiek Prabowo juga punya saham dalam bank ini. Terus terang saya khawatir, bahwa melalui aliansi bisnis dengan Gus Dur ini keluarga Soeharto berusaha melunakkan hati gerakan pro-demokrasi di Indonesia, untuk memaafkan kesalahan Soeharto di bidang politik dan ekonomi. Kesalahan politik, yang di tahun-tahun terakhir kepresidenannya telah dijalankannya lewat tangan besi Kopassus yang dikomandani oleh menantunya, mantan Letjen Prabowo Subianto. Dan kesalahan ekonomi, yang pada kurun waktu yang sama dijalankannya lewat konglomerat-konglomerat yang ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 27 Feb 1999 jam 03:43:47 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
