---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- INFO-PEMBEBASAN ================ "TIM SEBELAS" ADALAH PENGKHIANAT REFORMASI TOTAL (MITOS "PARTAI BESAR" HANYALAH OMONG KOSONG) Oleh : Lani Cahyani, anggota PRD Usaha membangun demokrasi yang benar-benar bebas bukan hanya terhambat oleh militer, Habibie dan Soeharto, namun juga terhambat oleh tokoh-tokoh yang pernah menjadi aktivis pro-demokrasi atau oleh media massa disebut-sebut sebagai tokoh reformis. Mereka antara lain adalah Nurcholis Madjid, Mulyana W. Kusuma, Adi Andoyo Sucipto, Andi Rizal Malarangeng, Anas Urbaningrum, Rama Pratama, dan para petualang politik lainnya. Mereka yang karena dukungan media massa banyak diekspose sebagai pro-demokrasi atau "reformis", kini dimanfaatkan Menteri dalam negeri dan musuh besar Demokrasi di Indonesia, Majen. TNI Syarwan Hamid. Mereka rela membudak pada Syarwan Hamid untuk menyelewengkan Pemilu 1999 yang seolah-olah multipartai ini. Tim ini bertugas memverifikasi partai-partai calon peserta pemilu, lalu memberikan rekomendasi kepada menteri dalam negeri Syarwan Hamid untuk selanjutnya diputuskan apakah partai-partai tersebut layak ikut pemilu atau tidak. Ini jelas praktek politik yang sangat bertentangan dengan demokrasi. Semua orang tahu bahwa tidak ada yang berhak menseleksi suatu partai apakah ia berhak ikut pemilu atau tidak. Satu-satunya seleksi tersebut adalah pemilu itu sendiri. Apapun alasannya tidak boleh ada seleksi, lebih-lebih adalah alasan tehnis, seperti terlalu banyak partai, partai tersebut dianggap kecil, tidak punya skretariat, dan lain-lain. Jelas, ini adalah bukti praktek politik orde baru yang otoriter. Adanya seleksi ini adalah politik Orde Baru untuk menjegal partai-partai yang radikal. Biasanya partai-partai radikal memang tidak punya skreatriat megah karena ia tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah, pengusaha dan imperialis. Praktek politik ini juga membuktikan, bahwa kata "multipartai" dalam pemilu 1999 ini hanyalah semu belaka. Bagaimanapun, tetap ada usaha menjegal beberapa partai secara administratif maupun dengan alasan lain seperti asas dan ideologi. Mitos Partai "Besar" Memang benar banyak partai yang masih kecil, karena pendirian baru beberapa bulan yang lalu. Ini berbeda dengan partai yang sudah mapan, seperti Golkar dan PDI Perjuangan, atau juga dengan partai "jelmaan" organisasi lama seperti PKB yang merupakan jelmaan NU dan PAN yang merupakan jelmaan Muhammadiyah, atau PKP yang merupakan jelmaan elemen Golkar, atau PBB yang merupakan jelmaan Masyumi atau juga partai Keadilan yang merupakan jelmaan beberapa organisasi dakwah di kampus-kampus. Mereka mapan, karena sepanjang Soeharto berkuasa hanya menjilat Soeharto dan mereka mendapat dana dari pemerintahan Seoharto. Golkar, PKP dan PBB jelas mereka adalah elemen Orde Baru yang turun menindas rakyat. PKP bahkan kumpulan mantan para jenderal yang berlumuran darah, seperti Kemal Idris (PKP) yang bersama-sama Seoharto turut membantai jutaan Rakyat pada tahun 1965. Edi Sudrajat (PKP) juga banyak menindas demokrasi selama ia menduduki jabatan tinggi selam Seoharto berkuasa. Haryono Isman (PKP) juga telah dikenal khalayak luas sebagai orang yang terus-menerus menjilat Soeharto. Yusril Mahendra (PBB) adalah orang kepercayaan Soeharto bahkan ia adalah penulis naskah pidato-pidato Seoharto, ia masih setia dengan Soeharto sampai detik-detik menjelang Seoharto lengser. PKB, adalah parti jelmaan NU, organisasi konservatif yang dalam sejarahnya tidak berani melawan Soeharto. Bahkan NU adalah organisasi yang juga mendapat bantuan dana dari pemerintahan Seoharto. Sampai sekarang pun, Gus Dur, tokoh yang dicalonkan PKB sebagai presiden dan sesepuh PKB, justru melakukan manuver politik yang menguatkan posisi Habibie, militer dan Seoharto. Ia bersama-sama Amien Rais, Megawati, Hemengku Buwono X dan tokoh-tokoh yang disebut "Ciganjur Plus" mengendorkan tuntutan pencabutan Dwi Fungsi ABRI, mengakui pemerintahan Habibie dan mengendorkan tuntutan pengadilan terhadap Seoharto. Padahal tuntutan itu sedang memuncak sementara Habibie, Militer dan Seoharto sudah terdesak karena jutaan massa mahasiswa dan rakyat di Jakarta, serta mahasiswa di berbagai kota di seluruh Indonesia serentak mendesakkan tuntutan yang seragam pada saat SI MPR November tahun lalu. Karena melihat para elit politik sudah berkhianat terhadap tuntutan mahasiswa dan rakyat, maka militer berani menembaki para mahasiswa, akibatnya belasan mahasiswa gugur dan ratusan mahasiswa dan rakyat luka parah hingga rumah-rumah sakit di Jakarta kewalahan. Gus Dur justru tidak setuju kalau Soeharto diadili dan mengusulkan rekonsiliasi dengan Soeharto, Habibie dan Wiranto. Bahkan Gus Dur memfitnah, dengan mengatakan bahwa aksi-aksi mahasiswa tersebut didalangi oleh CIA, agen intelenjen imperialis Amerika. Semua orang tahu bahwa PKB adalah partai yang meneruskan tradisi budaya politik feodal dan patronase, yang tentu jauh dari budaya politik demokratis. Begitu juga dengan PAN. PAN adalah jelmaan Muhammadiyah, organisasi yang dalam sejarahnya tak pernah berani menentang Soeharto dan juga mendapat dana dari pemerintahan Soeharto. Ketuanya, Amien Rais, telah dikenal sebagai politikus yang tidak konsisten dan oportunis. Amien Rais baru berani kritis terhadap pemerintah sekitar satu setengah tahun terakhir ini (sejak Kasus Busang), sebelumnya ia adalah dosen perguruan tinggi pemerintah (UGM) yang tidak pernah kritis dan berusaha cari selamat. Pada saat Soeahrto terpilih lagi menjadi presiden pada SU MPR Maret lalu, ia megatakan bahwa perlu memberi kesempatan Seoharto selama 6 bulan untuk menangani krisis ekonomi. Tapi ketika dua bulan berikutnya (Mei) massa mahasiswa dan rakyat turun ke jalan-jalan menuntut Soeharto mundur, dan Soeharto/militer sudak tak berdaya, akhirnya Amien Rais menjilat ludahnya sendiri dan ikut-ikutan menuntut agar Soeharto turun. Dan iapun diekspose media massa sebagai tokoh yang memimpin massa. Padahal, ia bersama ketua PBB (Yusril) pernah diusir oleh mahasiswa ketika hendak tampil pada sebuah demonstrasi besar di salah satu kampus besar di Jakarta. Ketika menjelang Soeharto jatuh, mahasiswa di Jakarta menduduki gedung DPR/MPR dan mahasiswa di berbagai kota terus-menerus melakukan demonstrasi, dan mereka menyiapkan aksi besar menuju Monas dan aksi serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 20 Mei, maka pada tanggal 19 Mei Amien Rais datang ke DPR dan mengklaim bahwa ia akan menggerakkan aksi 1 juta massa pada tanggal 20 Mei. Lalu militer siap-siap untuk melakukan represi, serta Amien Rais diundang oleh Pangdam Jaya untuk bernegosiasi. Dan Akhirnya, tanggal 20 Mei pagi Amien Rais berkhianat, dengan diberi fasilitas siaran televisi, ia menyerukan untuk membatalkan aksi tersebut dan meminta rakyat yang sudah turun ke jalan tersebut pulang ke rumah. Namun, ratusan ribu mahasiswa turun ke jalan. Karena gagal menuju Monas (Istana), maka keesokan harianya, tanggal 21 Mei Soeharto dengan sukses mewariskan kursinya kepada Habibie ? (Coba bayangkan, jika pada tanggal 20 Mei Amien Rais tidak berkhianat : tentu massa sukses menduduki istana dan Soeharto tidak sempat mewariskan kursinya kepada Habibie!) Apa sikap Amien Rais ? Ia mengakui Habibie sebagai presiden yang sah, dan ia mengatakan memberi waktu Habibie selama 6 bulan. Tapi, sekarang Habibie hampir satu tahun berkuasa, dan Amien Rais diam saja. Media massa memuji-muji Amien Rais sebagai "Bapak Reformasi" dan mencitrakan dirinya seolah-olah sebagai pimpinan massa dan gerakan reformasi. Padahal itu tidak teruji dalam kenyataan. Aksi-aksi mahasiswa bulan November lalu, misalnya telah membuktikan bahwa Amien Rais dan tokoh-tokoh Ciganjur lain tak pernah dihiraukan massa, ketika itu tokoh-tokoh Ciganjur menerima Sidang Istimewa, setuju pengurangan peran Sospol ABRI dengan waktu 6 bulan; sementara para mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota seluruh Indonesia dengan dukungan massa rakyat yang jumlahnya mencapai jutaan melakukan demonstrasi-demonstrasi menolak Sidang Istimewa, menunut pencabutan Dwi Fungsi ABRI (termasuk kursi di DPR), menuntut pengadilan Soeharto dan menyerukan pembentukan pemerintahan transisi. Ini adalah bukti nyata, bahwa mereka yang dimitoskan sebagai "pimpinan massa" sama sekali tidak punya pengaruh di massa. Hal ini sesungguhnya bukan terjadi pada Bulan November lalu, tapi sejak jauh-jauh sebelumnya. Baik Amien Rais, Megawati maupun Gus Dur sama sekali tidak punya peran dalam aksi-aksi menentang Soeharto, baik ketika aksi-aksi tersebut baru berupa aksi-aksi kecil sampai aksi-aksi besar menjelang Seoharto jatuh. Aksi-aksi tersebut diorganisir para aktivis mahasiswa, yang selama bertahun-tahun secara tertatih-tatih menggerakkan massa; yang mulanya jumlahnya cuma belasan, lalu perlahan-lahan meningkat menjadi ratusan, lalu ribuan, lalu puluhan ribu lalu ratusan ribu dan seterusnya. Mereka mengorganisir aksi tersebut secara tertatih-tatih, bahkan banyak diantara mereka yang mengorbankan kualiah mereka untuk menjadi aktivis full-time atau setidak-tidaknya kuliah mereka menjadi tersendat-sendat, karena komitmen mereka pada perjuangan menegakkan demokrasi. Bagaimana dengan partai lain, partai Keadilan misalnya ? Partai Keadilan, beriku aktivis dan pimpinannya seola-olah datang dari langit. Mereka sama sekali tidak ada perannya dalam menumbangkan Soeharto bahkan mengkritik Soeharto sekalipun tidak pernah. Bahkan ketuanya adalah seorang pejabat di BPPT, lembaga elit pimpinan Habibie. Nampaknya, orang-orang di partai ini hanyalah mereka yang 'nanggok', yang diuntungkan, dengan terdesakkan rejim sehingga mengijinkan paratai-partai berdiri. Benarkan Mereka Punya Basis Massa Besar ? Selama ini media massa dan para intelektual memitoskan beberapa partai tertentu sebagai partai "besar" yang punya "massa riil". Partai-partai tersebut antara lain adalah PDI Perjuangan, PAN, PKB, PBB, Partai Keadilan dan Partai Bulan Bintang. Pemitosan ini memang seolah-olah realistis, pada hal jauh dari kenyataan. Tidak aneh jika media massa memitoskan beberapa partai tertentu, sebab bagaimanapun tidak ada media massa yang netral. Semua orang sudah tahu, bahwa para pimpinan redaksi dan pemilik media massa tersebut juga punya kepentingan. Bahkan beberapa pimpinan media massa menjadi anggota partai politik itu sendiri. Pemeimpin Redaksi Kompas dan Pemimpin Redaksi Suara pembaharuan misalnya, mereka menjadi anggota PAN. Harian Merdeka misalnya, sudah diketahui umum sebagai pendukung PDI Perjuangan. Jawa Pos, misalnya, dikeathui sebagai fasilitator penernitan Amanat (Terbitan PAN) dan sebuah tabloid terbitan PKB. Dan lain-lain, semua orang tahu media massa tidak pernah bersikap netral. Memang banyak wartawan yang independen dan punya komitmen profesional yang tinggi dan dikenal punya integritas terhadap kejujuran, namun bagaimanapun para pemimpin redaksi dan pemilik modal yang menentukan isisnya. Pemitosan tersebut menjadi seolah-olah benar dan masuk akal karena dilapangan didukung oleh banyaknya benderadan spanduk beberapa partai "besar" tersebut, masih lagi ditambah beberapa praktek mobilisasi massa dengan jumlah besar pada acara-acara tertentu. Tentunya siapapun tahu, bahwa bagi mereka yang punya dana besar dapat memenuhi jalan-jalan dengan bendera partainya dan mengadakan acara dengan mobilisasi massa besar. Sebab, untuk membuat sat bendera saja membutuhkan dana setidak-tidaknya Rp.5.000,00. Dengan memasang bendera di tepi-tepi jalan dengan jarak setiap 50 meter dengan panjang 10 km meter saja, berarti membutuhkan biaya sebersar Rp. 1 juta. Coba hitung, berapa biaya untuk memenuhi satu kota kecil saja ? Sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyaknya bendera belum menverminkan bahwa penduduk di wilayah merupakan basis pendukung partai tersebut. Sebab juga sudah menjadi rahasia umum bahwa bendera yang jumlahnya begitu banyak dipasang oleh tidak lebih dari 10 orang. Juga posko-posko PDI perjuangan, sudah diketahui umum bahwa posko tersebut hanya kosong alias papan nama belaka. Bagaimana dengan acara mobilisasi massa yang mereka lakukan. Siapapun juga bisa memobilisasi massa besar jika punya dana. Acara mobilisasi massa yang berkali-kali dilakukan oleh PDI, PAN, Partai Keadilan, dan PKB adalah acara mobilisasi yang dilakakukan dari berbagai kota, tentu ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Ini jelas sama sekali tidak mencerminkan seberapa besar basis pendukungnya. Sementara, partai yang tidak punya dana besar --PRD misalnya-- walau punya banyak pendukung tidak mampu memasang banyak bendera dan memobilisasi massa besar, sebab semua itu membutuhkan dana yang besar. PRD tidak punya dana besar, karean komitmen PRD yang 100% berpihak kepada buruh dan sering mengorganisir pemogokan buruh, tentu akibatnya tidak ada kapitalis yang mau menyumbang dana kepada PRD, bahkan para kapitalis terancam oleh PRD. Bagi PRD, memang lebih baik miskin daripada berpihak kepada penindas. Walau miskin, PRD punya dukungan sangat kuat dari buruh dan mahasiswa. Jejak pendapat yang dilakukan oleh beberapa lembaga pada waktu yang berbeda dan metode yang berbeda, semakin meyakinkan kita bahwa beberapap partai yang dimitoskan sebagai "partai besar' adalah jauh dari kenyataan. Contohnya adalah Survey yang dilakukan oleh Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI dan Soegeng Sarjadi Syndicated pada tanggal 5-11 Agustus 1998. Jumlah Sampel : 4.925 responden di 9 kota besar (DKI Jakarta, Surabaya, DI Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Ujung Pandang, Pontianak, Denpasar, Kupang). Menado, sebelumnya termasuk kota yang di survei, namun karena keterlambatan transportasi menyebabkan kuesioner 75 responden tidak dimasukkan dalam analisis. Metodologi : (1) Waktu : Dari tanggal 5 - 11 Agustus 1998, (2) Teknik Sampling : Pengambilan sampel dilakukan dengan metode probabilita acak sistemis berdasarkan buku petunjuk telepon. Responden berusia 17 tahun keatas diwawancarai melalui telepon. Apa hasil jejak pendapat tersebut ? Hanya 15,6 % yang memilih PDI Megawati, 5,0 % memilih Golkar, hanya 4,2% yang memilih PAN, hanya 4,2% yang memilih PPP, hanya 1,5% yang memilih PKB, hanya 0,6% yang memilih PBB. Sementara itu sebanyak 4,3 % menyatakan GOLPUT ! 2,5 % mengatakan melihat dulu programnya. Yang lebih spketakuler lagi adalah 43,7 % menyatakan tidak tahu akan memilih apa dan 15, 8% tidak menjawab ! Artinya : Jumlah pemilih yang belum tahu akan memilih partai mana sebanyak 43,7%, jelas ini adalah mayoritas mutlak ! Julah yang Golput adalah lebih besar dari yang memilih PPP atau PKB atau PBB. Jumlah yang tidak menjawab masih lebih besar dari jumlah yang memilih PDI Perjuangan, GOKKAR atau PAN, atau partai manapun ! Sedangkan hasil jelak pendapat oleh Kompas pada tanggal 15 Februari 1999 mendapatkan hasil yang mirip. Jejal pendapat ini diikuti dilakukan dua kali pada bulan November 1998 (diikuti oleh 815 responden) dan pada bulan Januari 1999 (diikuti oleh 893 responden) . Hasilny adalah : Pemilih PDI Megawati hanay 17,1% (Nov'98) dan hanya 7,1% (Jan'99); pemilih PPP hanya 3,3 % (Nov'98) dan hanya 3,1% (Jan'99); Pemilih PAN hanya 6,3% (Nov'98) dan hanya 2,8 (Jan'99); Pemilih Golkar hanya 1,7% (Nov'98) dan hanya 1,0% (Jan'99); pemilih Partai Keadilan hanya 0,6% (Nov'98) dan turin menjadi 0,1% (Jan'99); pemilih PBB hanya 0,3% (Nov'98) dan turun menjadi 0,1% (Jan'99). Sementara itu yang tidak memilih sebesar 2,1% pada bulan November 98 dan meningkat menjadi 3,1% pada Januari 1999. Yang tidak tahu harus memilih partai apa sebesar 43 % pada November 1998 dan meingkat menjadi 47% pada bulan Januari 1999. Ini berarti mayoritas mutlak ! Sementara itu yang menjawab rahasia sebesar 24,5 % pada November 1998 dan meningkat menjadi 35,6% pada Januari 1999. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Detikcom, suatu media massa yang terbit di internet, juga menunjukkan hasil yang mirip. Jejak pendapat ini dilakukan melalui internet, para responden dipersilakan memilih partai-partai yang ada. Namun tidak ada piliha untuk Golput, tidak tahu dan rahasia. Sampai pada tanggal 27 Februari 1998, jejak pendapat tersebut diikuti oleh 2.489 responden. Hasilnya adalah 10 besar partai, yakni : PAN sebesar 884 pemilih (35,5%); Partai Keadilan sebanyak 827 pemilih (33,2%); PDI Perjuangan sebanyak 242 pemilih (9,7%); Golkar sebanyak 141 pemilih (5,7 %); PRTWI sebanyak 135 pemilih (5,4%); PRD sebanyak 79 pemilih (3,2%); PBB sebanyak 60 pemilih (2,4%); Aliansi Partai Reformasi sebanyak 23 pemilih (0,9%); PKB sebanyak 22 pemilih (0,88%); PPP sebanyak 13 pemilih (0,5%). Jadi, sangat jelas bahwa istilah partai besar adalah suatu mitos belaka, namun setelah diadakan survey secara ilmiah mereka yang disebut-sebut sebagai partai "besar" ternyata tidak diminati oleh responden. Memang jejak pendapat ini tidak mencerminkan hasil pemilu nanti. Masih banyak faktor lain, dari faktor yang sifatnya politis, tehnis dan sogokan. Apalagi pemilu dilaksanakan oleh rejim Habibie, boneka Soeharto; dilakukan dengan UU yang tidak demokratis; dan militer masih mencampuri urusan politik. Bahkan, hasil suara Pemilu nanti biasa direkayasa atau bahkan tidak tertutup kemungkinan merupakan hasil kesepakatan tertutup beberapa pimpinan partai dengan militer. Semua hal bisa terjadi. Namun, bagaimanapun tidak ada yang berhak menentukan siapa itu partai besar atau partai kecil. Juga tidak ada suatu kelompok yang berhak melakukan verifikasi sekalipun untuk menjadi acuan apakah suatu partai bisa ikut pemilu atau tidak. Penilian oleh suatu Tim Kecil --Tim "Sebelas -- tiaak bisa dipertanggungjawabkan kejujuran, keadilan dan ke-ilmiahannya ! Hasil Polling KOMPAS No. Parpol Nov'98 Jan'99 n=815 n=893 1. PDI Mega 17,1 7,1 2. PPP 3,3 3,1 3. PAN 6,3 2,8 4. Golkar 1,7 1,0 5. P. Keadilan 0,6 0,1 6. PBB 0,3 0,1 7. Tidak pilih 2,1 3,1 8. Tidak tahu 43 47 5. Rahasia 24,5 35,6 Hasil Polling "Detikcom", hingga tanggal 27 Februari 1999 Syndicated. 2. Partai Keadilan (827) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (242) 4. Golongan Karya (141) 5. Partai Rukun Tetangga dan Warga Indonesia (135) 6. Partai Rakyat Demokratik (PRD) (79) 7. Partai Bulan Bintang (PBB) (60) 8. Aliansi Partai Reformasi (23) 9. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (22) 10.Partai Persatuan Pembanguan (13) Jumlah seluruh Pemilih (2489) Hasil Polling Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI dan Soegeng Sarjadi Syndicated Kategori Frekuensi % 1. Partai yang dipimpin Megawati 780 15,6 2. Partai Golkar (Akbar Tanjung) 252 5,0 3. Tidak memilih pada pemilu 1999 214 4,3 4. Partai yang dipimpin Amien Rais 211 4,2 5. Partai Persatuan Pembangunan 165 3,3 6. Lihat dulu programnya 127 2,5 7. Partai yang dibentuk warga NU (PKB) 74 1,5 8. Rahasia 45 0,9 9. Partai Bulan Bintang (Yusril Mahendra) 29 0,6 10. PDI pimpinan Soerjadi 16 0,3 11. PUDI (Sri Bintang Pamungkas) 15 0,3 12. Partai yang sama dengan agama saya 13 0,3 13. Tergantung siapa pemimpinnya 4 0,1 14. Partai Tionghoa 2 0,0 15. Akan bikin partai sendiri 2 0,0 16. Partai SUNI (Abu Hasan) 1 0,0 17. Tidak tahu 2.186 43,7 18. Tidak menjawab 789 15,8 "Tim Sebelas" adalah Musuh Bersama ! Penilaian oleh " Tim Sebalas", boneka Syarwan Hamid, jelas tidak ilmiah. Kualitas suatu partai tidak bisa diukur oleh hal-hal yang sifatnya admistratif dan yang remeh-remeh, seperti kemegahan kantornya. Tapi, kualitas suatu partai adalah ditentukan oleh komitmen mereka untuk membela rakyat, program-program mereka, kepemimpinan mereka pada rakyat dan yang lebih penting keberanian mereka melawan musuh-musuh rakyat. Partai yang kaya sudah pasti punya kantor yang megah dan peralatan yang canggih, tapi belum tentu partai itu benar-benar membela rakyat. Kebanyakan partai yang kaya mendapat dana dari kapitalis, yang justru menindas rakyat atau pasti berpihak pada penindas. Partai yang kaya juga lebih gampang merekrut orang, tapi biasanya mereka adalah orang-orang oportunis dan mereka adalah orang-orang upahan, jadi mereka berpolitik untuk mencari uang. Sedang partai yang benar-benar berpihak rakyat, tentu tidak punya uang untuk menggaji orang, sehingga hanya mereka yang benar-benar punya komitmen pada perjuangan lah yang mau menjadi pengurus partai tersebut. Adanya seleksi partai-partai oleh "Tim Sebelas" ini nyata-nyata merupakan uapay menghambat partao-partai yang benar-benar berjuang untuk rakyat agar tidak bisa ikut pemilu. Hanya partai-partai pro-kapitalis lah yang akan diijinkan ikut pemilu. Inilah bentuk nyata dari "kapitalisme-politik" !! Sehingga jelaslah, "Tim Sebelas" dalah musuh utama kita. Partai-partai radikal harus membuat aliansi untuk menentang hambatan untuk ikut pemilu. Semua partai yang benar-benar menginginkan pemilu bebas, demokratis dan jurdil harus mendesak agar "Tim Sebelas" membubarkan diri atau dibubarkan oleh massa. Kita harus sadar, bahwa "Tim Sebelas" adalah ancaman bagi demokrasi dan reformasi total, sebab mereka telah membudakkan diri kepada Syarwan Hamid dan menghambat adanya pemilu yang benar-benar bebas, demokratis dan jurdil. Oleh karena itu, "Tim Sebelas" harus menjadi sasaran utama dan sasaran bersama kita. Yang lebih membahayakan lagi, tim ini terdiri dari orang-orang yang pernah atau oleh media massa disebut-sebut sebagai pejuang demokrasi. Ini memang strategi konsesi Syarwan Hamid, agar terkesan bahwa tim ini berpihak pada perjuangan reformasi. Banyak isyu tentang tim sebelas ini, antara lain sebagian dari mereka dijanjikan menjadi menteri dan diberi jabatan penting, ada pula isyu bahwa mereka disogok ratusan juta rupiah. Entah benar atau salah istu ini, namun tim ini nyata-nyata menghambat proses demokratisasi, oleh karenanya harus kita jadikan musuh bersama. Memang sebagain dari mereka sudah dikenal sebagai portunis politik. Rama Pratama misalnya, walaupun ia ketua senat UI dia dibenci oleh mahasiswa UI dan para alumninya. Ini karena ia telah ditahui bekerjasam dengan Akbar Tanjung dan Habibie, konon pernah mendapat danba satu Milyar oleh Habibie untuk menyelewengkan gerakan mahasiswa. Sedangkan Anas Urbaningrum, ketua PB HMI ini pernah dituntut mundur oleh HMI cabang Depok, karena menjadikan agama sebagai alat politik dia. Sedangkan Andoyo, mantan Hakim Agung ini, tidak lain juga seorang oportunis. Ia selama puluhan tahun setia kepada Soeharto, dia baru kritis setelah digeser dari jabatannya sebagai Hakim Agung. Jadi, dia kritis terhadap Soeharto karena kepentingan pribadi dia terancam. Dari jejak pendapat ilmiah di atas terbukti bahwa mayoritas rakyat belum menentukan pilihannya, artinya mereka tidak percaya terhadap partai-partai yang dimitoskan sebagai "partai besar'. Artinya lagi, rakyat membutuhkan banyak alternatif. Jika alternatif tersebut dijegal oleh Syarwan Hamid dengan menggunakan "Tim Sebelas"-nya, pemilu 1999 tidak akan legitimate dan semakin tajam pertentangan politik di tanah air. Artinya, "Tim Sebelas" tersebut juga harus bertanggungjawab, jika terjadi huru-hara karena massa-rakyat dan banyak partai politik yang tidak puas terhadap pemilu. Memang, mustahil Pemilu nanti akan bebas, demokratis, dan Jurdil. Apalagi ada yang namanya "Tim Sebelas". !*** ------------------------------------------------------------ SYARAT-SYARAT UNTUK PEMILU BEBAS, DEMOKRATIS DAN JURDIL : 1. Diselenggarakan di bawah pemerintahan sementara, Pemerintahan Koalisi Demokratik ! 2. Tidak ada Dwi Fungsi ABRI ; Tidak ada jatah kursi bagi ABRI di MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II ! 3. Tidak ada UU Politik dan Peraturan lain yang tidak demokratis ! 4. Semua tapol/napol dibebaskan tanpa syarat ! 5. Tidak ada penjajahan di Timor Leste; Tidak ada operasi militer di Aceh dan Papua Barat ! 6. Tidak ada pembatasan partai, baik dari segi asas, ideologi, garis politik, apalagi pembatasan yang bersifat administratif seperti jumlah pendiri dan jumlah cabang yang dimiliki ! 7. Tidak ada seleksi terhadap parpol oleh lembaga yang tidak demokratis seperti "Tim Sebelas"; hanya Rakyat melalui Pemilu itu sendiri yang berhak menyeleksi parpol peserta Pemilu ! 8. Tidak ada litsus/screening dan diskriminasi untuk calon anggota legislatif, terutama untuk bekas tapol/napol beserta keluarga kasus PKI, DI/TII, Aceh, dll. ! 9. Panitia pelaksana Pemilu adalah badan independen yang dibentuk oleh partai peserta pemilu, tanpa ada intervensi oleh pemerintah/ABRI; dilakukan pengawasan massal oleh badan independen maupun kelompok partisan ! 10. Tidak ada "money-politics" dan "kapitalisme-politik", yang mendistorsi " Satu Orang Satu Suara" menjadi "Satu Rupiah Satu Suara" ! 11. Tidak ada pembatasan isi maupun metode kampanye, selama tidak merugikan rakyat dan bersifat Demokratis ! 12. Adanya kesempatan yang sama dan merata bagi semua partai peserta Pemilu untuk memanfaatkan asset negara, seperti dana, alat komunikasi, media massa negara, dll. ! 13. Tidak ada pembatasan terhadap ekspresi dan ide politik : adalah tidak senonoh jika seseorang/kelompok diteror/diculik/dipenjara dan dibantai karena mempunyai ide/cita-cita politik, seperti: mendirikan Negara Islam, mendirikan Papua Barat Merdeka, mendirikan Aceh Merdeka maupun mendirikan Negara Sosialis ! APAKAH SYARAT-SYARAT INI SUDAH TERPENUHI ? JIKA BELUM, JANGAN MIMPI BAHWA PEMILU 1999 AKAN BEBAS, DEMOKRATIS DAN JURDIL ! ------------------------------------------------------------- PEMBEBASAN Diterbitkan oleh : Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jl. Utan Kayu No.17 A, Jakarta Timur E-mail : [EMAIL PROTECTED] Web-page : http://www.pegasus.com.au/~prdint1 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 1 Mar 1999 jam 09:06:57 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
