---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 08/II/4-10 Maret 99 ------------------------------ BUPATI PURNOMO SIDIK BELUM MUNDUR (POLITIK): Bupati Banyuwangi, Kolonel HT. Purnomo Sidik, tampaknya tak bisa menghindar dari tuntutan mundur masyarakatnya sendiri. Akankah ABRI merelakan anak buahnya dicopot? Gugatan masyarakat kepada Bupati Banyuwangi Purnomo Sidik sebenarnya telah muncul setelah munculnya sejumlah peristiwa pembantaian ulama di Banyuwangi bulan Oktober 1998. KH. Thoha Munthoha, seorang ulama muda Banyuwangi saat itu dengan lantang meminta Bupati Banyuwangi mundur dengan alasan sudah tidak bisa lagi mengayomi warganya. "Terbunuhnya puluhan warga Banyuwangi dalam waktu singkat merupakan bukti yang otentik ketidakmampuan Bupati menjamin keselamatan warganya," kata pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Thulab, Kalibaru, Banyuwangi. Tapi saat itu tuntutannya dianggap sepi oleh ulama lain yang sedang sibuk memproteksi kalangan ulama dari ancaman pembunuhan. Namun menjelang lebaran lalu, para tokoh NU Banyuwangi sudah kehilangan kesabarannya. Apalagi tuntutan agar pihak militer memberikan pertanggung jawabannya tidak menemukan hasil. Tetapi kegundahan ulama NU terobati dengan digantinya Pangdam V/Brawijaya dari Mayjen Joko Subroto kepada Mayjend Ryamizard Ryacudu. Sejak saat itu, mulai marak upaya untuk menuntut pertanggung jawaban pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan kasus Banyuwangi. Langkah pertama adalah tuntutan agar Purnomo Sidik mundur dari jabatannya. Dengan berbekal 101 dukungan ulama Banyuwangi, para tokoh NU Banyuwangi menghadap Mendagri, Syarwan Hamid. Berhasil? Belum. Langkah keduapun dirancang. Mereka mendatangi Pangdam yang baru untuk menyampaikan tuntutannya. Gayung bersambut, Mayjen Ryamizard memberikan respon. "Salah satu pekerjaan yang ingin saya selesaikan pertama kali di Jawa Timur adalah menuntaskan masalah Banyuwangi," kata Pangdam ketika berdialog dengan pengurus NU Banyuwangi. Pas, memang. Tetapi menjadi tidak pas ketika muncul suara lain yang justru menghendaki Bupati Purnomo Sidik dipertahankan dengan alasan belum adanya bukti keterlibatannya dalam kasus pembantaian itu. "Buktikan dulu melalui pengadilan, kalau memang sudah terbukti, dia harus mundur. Upaya yang dlakukan ulama-ulama itu bisa memancing anarkhi," kata KH. Thoha Munthoha yang mengatas namakan beberapa LSM di Banyuwangi. "Yang menutut mudur saya dari jabatan tidak tahu konstitusi. Tuntutan mereka itu jelas tidak konstitusional," tambah Bupati Purnomo Sidik setelah menghadap gubernur. Pernyataan Kiai Thoha, tidak sendirian. Tidak lama kemudian, muncul pernyataan dari kelompok yang mengatas namakan Masyarakat Pro Reformasi dan Konstitusi. Dalam pernyataannya kelompok yang cenderung pro Bupati ini menghendaki agar pengungkapan kasus pembantaian itu yang menjadi prioritas utama. "Kami khawatir kalau tuntutan pencopotan Bupati ini akan menjadi titik tolak pengaburan pengungkapan para pelaku dan konseptor kasus pembantaian Banyuwangi," kata Supono juru bicara kelompok ini. Mendengar pernyataan seperti ini semakin membulatkan niat ulama NU Banyuwangi mencopot Purnomo Sidik. "Kami mengakui, dulu kami inilah yang menjadi pendukung utama naiknya Purnomo Sidik. Termasuk untuk masa jabatan yang kedua. Tetapi saat ini kami menilai dia sudah cacat. Haram bagi kami mendukung pemimpin yang telah terbukti cacat," kata KH. Hasyim Cholil dengan tegas. Pangdam V/Brawijaya tampaknya tanggap atas perkembangan pro-kontra sekitar tuntutan ulama ini. Oleh karena itu menantu Try Sutrisno ini mengagendakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat Banyuwangi. Ironisnya, DPRD Banyuwangi justru terkesan sangat lamban menanggapi dinamika masyarakat ini. Lebih ironis lagi adalah komentar dari ketua FPP DPRD Banyuwangi yang mengatakan DPRD Banyuwangi tidak punya kewenangan untuk membahas tuntutan masyarakat yang menghindari pencopotan bupati. "Hanya Mendagri yang punya kewenangan," katanya. Di tengah maraknya tuntutan ulama, muncul isu adanya tawaran uang kepada beberapa ulama yang dianggap sebagai motor 101 ulama. Tidak tangung-tanggung, satu orang akan diberi 5-10 juta rupiah kalau mau menarik tuntutannya. Siapa perantaranya? "Ah, Anda tahu sendirilah, tokoh NU juga. Mereka berani menawarkan suap ini kepada Kiai Zarkasyi," kata H. Abdurahman, Ketua Tim Pencari Fakta NU Banyuwangi. Memang sejak awal ada indikasi munculnya gerakan penggembosan atas upaya 101 ulama ini. Dari satu sumber diperoleh informasi bahwa tokoh penggembosan ini tidak lain adalah Ketua MUI Banyuwangi, yang juga kakak kandung KH. Nur Muhammad Iskandar, Ketua Inkopontren Pusat. Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada KH. Zarkasyi Jaunaedi, Rois Syuriah PC NU Banyuwangi, tidak mendapat jawaban yang tegas. Kiai Zarkasyi hanya tersenyum. Tapi tampaknya 101 ulama telah bulat tekadnya. Bahkan tuntutan mereka semakin garang. "Purnomo Sidik harus turun paling lambat akhir bulan Pebruari ini," kata KH. Zarkasyi ketika berdialog dengan Pangdam V/Brawijaya di Genteng, Banyuwangi. KH. Hasyim Cholil menambahkan kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan, Bupati Purnomo Sidik belum turun, ulama NU tidak bertanggung jawab lagi atas keamanan Banyuwangi. "Tuntutan kami sudah jelas. Pilih mempertahankan bupati dengan resiko stabilitas keamanan Banyuwangi tidak terjamin, atau sebaliknya," kata aktivis PKB ini pada kesempatan yang sama. Tampaknya peryantaan 101 ulama NU bukan gertak sambal. Pasca pertemuan dengan pangdam, Banyuwangi semakin marak dengan unjuk rasa menuntut pengunduran diri bupati. Sasarannya pun tidak hanya Kantor Pemda Banyuwangi, tetapi juga gedung DPRD Banyuwangi semakin sering didatangi pengunjuk rasa. Unjung rasa yang terakhir adalah aksi masyarakat Kec. Glagah yang mengadakan istighosah di depan kantor Pemda sambil menaburkan beras kuning di setiap pojok kantor tersebut. "Ini simbol upaya pamungkas kami, kalau bupati masih ngotot, saya nggak tahu lagi apa yang akan tejadi," kata Utomo Darwis, koordinator aksi, yang juga aktivis GP Ansor Banyuwangi. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Mar 1999 jam 04:31:20 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
