---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 08/II/4-10 Maret 99 ------------------------------ GINANDJAR DIGERTAK PARA BANKIR (EKONOMI): Sejumlah bank akan membeberkan kekayaan pejabat tinggi jika bank mereka ditutup. Ginandjar gentar dan memberi kesempatan agar sejumlah bank itu tak dilikuidasi. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Ginandjar Kartasasmita memang lagi pusing kepalanya. Ia dikecam banyak orang karena mencampuri keputusan otoritas moneter: menunda likuidasi sejumlah bank. Ginandjar memang main sendiri. Sehari menjelang pengumuman likuidasi yang seharusnya dilakukan Sabtu, 27 Februari, ia memberi pernyataan, bukan dalam konperensi pers yang dihadiri otoritas moneter, bahwa likuidasi ditunda dua minggu lagi. Lazimnya, pengumuman penting seperti itu dilakukan dalam konverensi pers yang minimal dihadiri Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan Bambang Subianto dan Gubernur Bank Indonesia bahkan tak tahu likuidasi akan ditunda. Bank Indonesia sendiri sudah menyusun daftar bank-bank yang akan ditutup akhir Februari lalu. Ginandjar berdalih, proses evaluasi bank-bank swasta yang sudah diperiksa tuntas (due diligence) belum selesai hingga membutuhkan waktu selama dua minggu lagi untuk menuntaskan. Namun, Direktur Bank Indonesia, Subarjo Joyomarto yang memberi keterangan pers beberapa jam setelah pernyataan Ginandjar memberi alasan lain, yakni: masih ada delapan bank yang diberi kesempatan memperbaiki rencana kerja yang belum memenuhi syarat. Salah satu dari delapan bank itu adalah Bank Nusa Nasional (BNN), bank milik Aburizal Bakrie, Sekretaris Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK). Kalau likuidasi diumumkan akhir Februari lalu, BNN jelas masuk dalam daftar likuidasi, karena rencana kerjanya tak memenuhi syarat. Aburizal sendiri adalah kawan lama Ginandjar dan dekat dengan Habibie. Aburizal juga sedikit dari pemilik bank yang pribumi. Jadi, sudah selayaknya ia dibantu, apalagi Habibie tengah melakukan politik pribumiisasi pengusaha. Kesempatan ini memang dimanfaatkan dengan baik oleh Aburizal. Ia mengatakan akan memasok dana sebesar Rp 570 miliar ke Bank Nusa Nasional (BNN) sehingga total injeksi modal akan mencapai Rp 770 miliar. Menurut Ical, dana itu diperoleh dari hasil penjualan aset keluarga, bukan dana dari investor baru yang masuk ke dalam BNN. Aset yang dijual Bakrie adalah Nirwana Resost di Bali dan saham keluarganya di perusahaan minyak di Yaman, Timur Tengah. Memang, alasan menolong Bakrie bukan satu-satunya. Ada banyak lobi yang dilakukan para pemilik bank yang banknya terancam ditutup. Bahkan, menurut sumber Xpos, para bankir mengancam akan membeberkan daftar para pejabat tinggi negara yang mentransfer uangnya ke luar negeri belakangan ini. Sumber itu mengatakan, menghadapi ancaman itu, Ginandjar keder. "Mungkin Ginadjar juga mentransfer uang ke luar negeri," ujar sumber itu. Transfer kekayaan para pejabat tinggi sebenarnya bukan hal yang aneh. Itu telah terjadi sejak lama. Biasanya para pejabat Indonesia menstransfer uangnya di Asian Currency Units (ACU) Bank Sentral Singapura. Dua tahun lalu, menurut catatan Pusat Data Bisnis Indonesia, uang orang-orang Indonesia, termasuk simpanan para pejabat Indonesia di ACU mencapai US$45 miliar, atau setara dengan bantuan IMF untuk Indonesia untuk mengatasi krisi ekonomi. Belakangan, simpanan uang orang-orang Indonesia meningkat lagi seiring dengan kekacauan yang terus berlangsung di negeri ini. Ancaman itu memang bukan ancaman kosong. Sejumlah bank pernah mengaku membantu mengeluarkan uang milik sejumlah pejabat, termasuk sejumlah jendral, ke sejumlah bank di luar negeri. Kalau ini dibongkar, tentu saja pemerintah Habibie tercoreng. Dan data transfer itu bisa saja tersebar ke mana-mana, sama seperti tersebarnya rekaman percakapan telepon Habibie-Gahlib yang menghebohkan itu. Kembali ke soal likuidasi bank. Pemerintah kini nampaknya akan bekerja keras untuk menekan sekecil mungkin jumlah bank yang akan dilikuidasi. Sumber Xpos di Bank Indonesia menuturkan, sebenarnya ada 40 bank yang akan ditutup akhir Februari lalu. Namun, setelah mundur dua minggu, menurut sumber itu, mungkin akan berkurang. Para pejabat Bank Dunia dan IMF pun kabarnya tak setuju dengan penundaan likuidasi itu. Ini bertentangan dengan pernyataan Ginanjar yang mengatakan IMF dan Bank Dunia telah setuju penundaan itu. Jelas, Ginandjar bohong dan menganggap penundaan itu hal yang remeh. Padahal apa yang dilakukannya menimbulkan keragu-raguan di kalangan investor asing dan mengoncangkan bursa saham. Apalagi, dengan penundaan itu, berarti pemerintah harus menanggung sekitar Rp10 triliun, yakni biaya yang harus ditanggung karena negative spread atau kerugian bank karena bungan pinjaman bank-bank yang hendak dilikuidasi. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Mar 1999 jam 06:07:23 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
