---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk PERNYATAAN SIKAP Kedaulatan rakyat tidak akan pernah terwujud selama ABRI masih ada di DPR dan ikut dalam mengambil keputusan. ABRI yang semestinya mempunyai peran sebagai kekuatan pertahanan negara ternyata telah menyelewengkan perannya kepada sebuah kepentingan sosial-politik-ekonomi yang itu semua jauh dari prinsip demokrasi. Bila sebuah partai harus berjuang mendapatkan 600.000 suara untuk bisa merebut satu suara,ABRI dengan seenaknya bisa memetik 38 kursi !ABRI memang nggak usah repot-repot bikin partai, kampanye dan tetek bengek lainnya. ABRI bisa begitu saja duduk dalam lembaga tersebut. Hal seperti demikian ini jelas-jelas tidak sejalan dengan semangat reformasi total yang terus akan kita perjuangkan. Masih duduknya ABRI di jabatan-jabatan politik seperti di MPR/DPR itu mengartikan bahwa ABRI masih ingin mengulang kesalahannya ! Keinginan ABRI untuk duduk di MPR/DPR yang merupakan jabatan politik harus secepatnya dihentikan ! ABRI dengan hak istimewa harus mudur dari gelanggang politik Indonesia ! Hak istimewa ABRI harus dihapuskan dalam waktu singkat, tidak ada golongan yang boleh dianak emaskan. Dalam sistem Demokrasi yang menganut kedaulatan rakyat, ruang aspirasi politik rakyat sipil harus dominan dan menjadi penentu, maka sangatlah tepat apabila ABRI melepaskan jatah kursinya. Kita harus menuntut dijalankannya pemilu yang LUBER dan JURDIL untuk dapat dipilihnya wakil rakyat yang representatif dan diakui oleh rakyat ,karena pemilu hanya sebagai Formalitas semata bagi penguasa untuk dapat memperpanjang kekuasaannya. Selain itu UU POLITIK yang baru hanyalah sebuah hasil rekayasa dari rezim Orde Baru yang masih tersisa,UU Politik tersebut sama sekali jauh dari dari prinsip-prinsip Demokrasi.UU Politik yang baru jelas-jelas sangat menguntungkan kelompok Status Quo,dimana masih memungkinkan munculnya diskriminasi politik.Proses pelaksanaan Pemilu itu sendiri masih didominasi oleh kelompok status quo. Maka dari itu, kami dari Aliansi Aksi Rakyat Menggugat (ALARM) menuntut: BUBARKAN ABRI DI MPR/DPR! ADILI SOEHARTO DAN KRONI-KRONINYA! LAKSANAKAN PEMILU DENGAN JURDIL DAN DEMOKRATIS! BERSATU SEHATI MENUNTUT REFORMASI Jakarta 1 Maret 1999 ALARM Jl. Batu I Gg Arab Blok E. 9 Ph. (021) 794 8541 ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 8 Mar 1999 jam 09:19:54 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
