---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- ----------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. ----------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Friday 12 March 1999 15:30 UTC ** REAKSI RENCANA PEMUNGUTAN SUARA DI TIMOR TIMUR ** TOMMY SOEHARTO DILARANG MENINGGALKAN JAKARTA ** TIGA NEGARA ANGGOTA BARU NATO ** HANS EICHEL CALON MENTERI KEUANGAN JERMAN YANG BARU ** TOPIK FOKUS AKHIR PEKAN: BENARKAH PEMILU MERUPAKAN DALIH TEPAT UNTUK MENGHENTIKAN PENYELIDIKAN TERHADAP SOEHARTO? ** TOPIK FOKUS AKHIR PEKAN: SETELAH TIMOR TIMUR MENDAPAT PELUANG PEMUNGUTAN SUARA LANGSUNG, LALU APA? * REAKSI RENCANA PEMUNGUTAN SUARA DI TIMOR TIMUR Rakyat Timor Timur bereaksi hati-hati sehubungan berita rencana pemungutan suara yang akan diadakan PBB. Sementara pemimpin perlawanan Timor Timur Xanana Gusmao menamakan keputusan tersebut sebagai satu langkah penting. Kamis kemarin diumumkan, Indonesia dan Portugal mencapai kesepakatan tentang pemungutan suara langsung mengenai status Timor Timur. Sekjen PBB Kofi Annan menegaskan di New York, seusai mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Portugal Jaime Gama. Dalam pemungutan suara itu rakyat Timor Timur dapat mengemukakan pendapatnya tentang otonomi luas yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Tentang bentuk pemungutan suara langsung itu akan diputuskan sebulan lagi. Indonesia selalu menolak referendum di Timor Timur. Naskah usulan otonomi juga belum tuntas. Pemerintah Indonesia masih sibuk menyiapkan naskah tersebut. * TOMMY SOEHARTO DILARANG MENINGGALKAN JAKARTA Hutomo Mandala Putra, atau Tommy Soeharto mulai Jumat ini dikenai larangan untuk bepergian keluar ibu kota Jakarta. Demikian dinyatakan kantor Kejaksaan Agung. Larangan ini merupakan bagian penyelidikan kasus korupsi sewaktu ayahnya, masih menjabat sebagai presiden. Juru bicara Kejaksaan Agung, Handoyo mengatakan, sejak Jumat ini dikeluarkan perintah larangan yang berlaku selama 20 hari mendatang. * TIGA NEGARA ANGGOTA BARU NATO Sejak Jumat ini Polandia, Ceko dan Hongaria resmi menjadi anggota baru NATO. Sewaktu upacara resmi, para menteri luar negeri dari tiga negara Eropa Timur ini menyerahkan dokumen penerimaan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madeleine Albright. Upacara ini diadakan di kota Independence, di negara bagian Missouri, Amerika Serikat. Rusia sangat menentang masuknya negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa menjadi anggota NATO. Dengan alasan ini maka NATO menolak permintaan masuk negara-negara Balkan, Rumania dan Slovenia. Bulan depan, NATO akan merayakan hari jadi yang ke-50 di Washington. * HANS EICHEL CALON MENTERI KEUANGAN JERMAN YANG BARU Jumat ini Kanselir Jerman, Gerhard Schroder, secara resmi mencalonkan Hans Eichel yang berusia 57 tahun, sebagai menteri keuangan Jerman yang baru. Saat ini Eichel masih menjabat perdana menteri negara bagian Hessen. Hans Eichel menggantikan Oskar Lafontaine, yang secara tiba-tiba mengundurkan diri sebagai menteri keuangan, dan juga dari kursi ketua partai sosial-demokrat SPD. Oskar Lafontaine tidak memberikan alasan keputusannya. Seperti diketahui politikus kiri ini terlibat perebutan kekuasaan dengan kanselir Jerman yang moderat dan berbagai organisasi majikan di Jerman. Pimpinan SPD kemungkinan akan menunjuk Gerhard Schroder sebagai ketua partai yang baru, yang sementara sudah resmi mencalonkan diri. Menurut perkiraan Lafontaine mengundurkan diri karena kanselir Jerman ingin mencabut dan mempertimbangkan kembali rencana reformasi pajak yang diputuskan Lafontaine, walaupun rencana ini telah disetujui parlemen tingkat rendah Jerman atau Bundestag. * YASSER ARAFAT BERKUNJUNG KE BELANDA Pemimpin Palestina Yasser Arafat Jumat ini mengadakan kunjungan singkat ke Belanda. Arafat telah berbicara dengan Perdana Menteri Belanda Wim Kok dan Menteri Luar Negeri Jozias van Aartsen di Den Haag, antara lain tentang rencana kemerdekaan negara Palestina tanggal 4 Mei mendatang. Amerika Serikat dan Uni Eropa ingin agar pemimpin Palestina ini menunda pernyataan kemerdekaan, karena dapat menambah ketegangan di Timur Tengah. Selain itu baik Arafat maupun Wim Kok menyatakan kekecewaan mereka, karena Israel menunda pelaksanaan persetujuan perdamaian Wye- Plantation. Kamis kemarin Arafat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Yasser Arafat sedang mengadakan kunjungan keliling di Eropa dan akan melanjutkan perjalanan ke Austria, Norwegia dan Perancis. * OPEC MASIH MEMBICARAKAN RENCANA PENGURANGAN PRODUKSI MINYAK Lima negara penghasil minyak memperpanjang waktu pembicaraan kilat mengenai rencana pengurangan produksi minyak bersama, selama satu hari. Pembicaraan yang dilangsungkan di rumah kediaman duta besar Aljazair di Belanda diikuti negara-negara anggota OPEC: Arab Saudi, Venezuela, Iran dan Aljazair serta Meksiko, yang bukan anggota OPEC. Terutama negara- negara di sekitar laut Persia ingin secepat mungkin dilaksanakan pembatasan produksi, agar harga minyak bisa kembali meningkat. Karena itu ingin mengambil keputusan sebelum rapat para menteri OPEC, tanggal 23 maret mendatang di Wina, Austria. Venezuela memegang peranan kunci dalam pembicaraan, karena sebelumnya menyatakan tidak ingin mengurangi produksi minyak, walaupun negara OPEC lain melakukan hal tersebut. * RENCANA PENYELAMATAN BANK-BANK JEPANG Pemerintah Tokyo menyepakati rencana penyelamatan sebesar 62 milyar dolar bagi bank-bank Jepang. Suntikan modal ini harus menyelamatkan 15 bank terbesar di Jepang, agar dapat mengurangi utang mereka. Sebagai ganti dukungan pemerintah, ke-15 bank tersebut bersedia memecat sekitar 20 ribu pekerjanya. Pinjaman modal ini harus dibayar kembali dalam waktu 12 tahun. Sektor keuangan Jepang menderita krisis berat akibat sejumlah pinjaman besar di tahun 80-an, yang tidak dapat dilunaskan. Selain itu bank-bank Jepang juga menderita akibat krisis ekonomi di Asia dan karena hampir tidak ada konsumen yang mengajukan pinjaman uang. Akibatnya pertumbuhan ekonomi di Jepang tahun lalu turun sebanyak 3%. * BILL CLINTON MENGAKHIRI KUNJUNGAN KELILING DI AMERIKA TENGAH Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengakhiri kunjungan keliling empat hari di negara-negara Amerika Tengah yang ditimpa bencana topan Mitch bulan Oktober tahun lalu. Sewaktu konperensi tingkat tinggi di Guatemala, para pemimpin negara Amerika Tengah dan Clinton menandatangani pernyataan pembangunan kembali negara-negara tersebut. Washington menjanjikan bantuan sebesar satu milyar dolar. Tetapi para presiden Amerika Tengah tidak begitu gembira akan janji dibukanya pasar Amerika Serikat dan pelunakan kebijakan imigrasi. Juga dibicarakan keterlibatan Amerika Serikat dalam apa yang dinamakan perang kotor di Guatemala. Presiden Bill Clinton mengakui di hadapan umum Rabu kemarin, dukungan Amerika kepada tentara dan dinas-dinas intelijen, tidak pada tempatnya. Berbagai organisasi hak asasi manusia di Guatemala menuntut dibentuknya komisi penyelidikan mengenai dukungan Amerika. * KRISIS EKONOMI DI EKUADOR Presiden Ekuador Jamil Mahuad mengumumkan sejumlah kebijakan ekonomi baru untuk mengakhiri krisis keuangan di negara tersebut. Antara lain diumumkan kenaikan harga bensin dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai dari 10% menjadi 15%. Selain itu pemerintah juga membatasi jumlah uang yang boleh diambil dari bank. Akibat devaluasi mata uang nasional, sucre, banyak nasabah yang ingin mengambil semua tabungan mereka di bank. Rabu dan Kamis lalu diadakan aksi mogok kerja besar-besaran menentang rencana penghematan pemerintah. Polisi menahan lebih dari 300 orang demonstran. * BENARKAH PEMILU MERUPAKAN DALIH TEPAT UNTUK MENGHENTIKAN PENYELIDIKAN TERHADAP SOEHARTO? INTRO: Dihentikannya pemeriksaan terhadap Soeharto, oleh pihak oposisi dianggap sebagai usaha akal-akalan Habibie yang sejak semula memang tidak bermaksud untuk mengadili mantan presiden tersebut. Dikabarkan, sebelumnya kedua belah pihak sudah sepakat sebelumnya untuk menjadikan Tommy Soeharto sebagai tumbal. Jum'at kemarin Tommy sendiri sudah menyatakan siap ke pengadilan dan dihukum dalam kasus Goro. Lebih lanjut laporan rekan Syahrir dari Jakarta: Tommy Soeharto kemarin datang ke Kejaksaan Agung sebagai tersangka yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tetapi sebagai imbalan tampaknya bapak Tommy diperkenankan lolos dari bangku tersangka. Ini jelas dari keterangan juru bicara presiden Dewi Fortuna Anwar. Kepada Buana ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap mantan Presiden Soeharto dihentikan untuk sementara oleh Kejaksaan Agung. Alasannya untuk menghindari kerawanan menjelang pemilu 1999. Usai pemilu pemeriksaan terhadap Soeharto akan dilanjutkan kembali, katanya. Ia mengakui, presiden memang pernah meminta Kejaksaan Agung menuntaskan kasus ini sebelum pemilu. Namun pemerintah takut dan tidak mau pemilu yang sangat menentukan nasib bangsa itu diguncang apa pun, ujar Dewi. Habibie tetap pada komitmennya di depan MPR, saat menerima TAP MPR no. 11. Tetapi komitmen presiden menuntaskan masalah ini sebatas kemampuannya, tidak ada maksud menggelapkan masalah ini, tegas Dewi Fortuna Anwar. Sebelumnya Jaksa Agung Ghalib di depan DPR sudah mengakui, pihaknya mengalami kesulitan menemukan bukti-bukti kuat untuk membawa Soeharto ke pengadilan. Karena itu ia mengharapkan masukan baru dari masyarakat. Soeharto diselidiki karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dugaan korupsi dilakukannya dalam kedudukannya sebagai ketua yayasan- yayasan, dan dalam kedudukannya sebagai presiden. Soeharto dituding telah menyalahgunakan kekuasaan dengan memberi berbagai fasilitas kepada PT Timor Putra Nusantara. Bukti awal sebenarnya sudah ada, tetapi untuk bisa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan masih harus dipertajam lagi. Dan dalam kasus Mobnas, menurut suatu sumber, perlu segera dipanggil bank-bank konsorsium. Yakni antara lain, BRI, Bank Exim, BNI 1946, BCA, Bank Duta, BII, Bank Niaga dan BDNI, yang memberi pinjaman kepada PT Timor, sebesar 690 juta dolar AS pada tahun 1997. Menanggapi pernyataan Dewi Fortuna, pengacara Soeharto, Juan Felix Tampubolon langsung mengecamnya. Tampubolon mengatakan tindakan penundaan pemeriksaan tanpa status yang jelas sama dengan pelanggaran hukum. Menurutnya Kejaksaan Agung harus menghargai hak asasi manusia Soeharto selaku warga negara negeri ini. Dalam pada itu Rektor Universitas Paramadina, Nurcholis Madjid, menyatakan tak setuju pemeriksaan itu ditunda. Menurutnya, jika Habibie ingin mendapat citra positif kasus itu harus selesai menjelang pemilu. "Demi kebanggaan bangsa yang bertekad menegakkan keadilan ini saya setuju dengan Amien Rais, bahwa pemeriksaan Soeharto harus sampai ke pengadilan. Kalaupun nanti kemudian diberi grasi, itu soal lain. Contohnya Bill Clinton yang menghadapi meja hijau dalam kasus Monica Lewinsky," tandas Cak Nur. Pendapat berbeda dilemparkan pengamat politik LIPI, Syamsudin Haris. Menurutnya penundaan itu justru menguntungkan, sebab hanya pemerintahan baru pasca pemilu yang bisa dengan tegas mengadili Soeharto. "Habibie sampai kapan pun pasti tak akan mau membawa Soeharto ke pengadilan. Karena itu lebih baik kita bersabar sehingga usai pemilu." Demikian Syamsuddin Haris. * TOPIK FOKUS AKHIR PEKAN: SETELAH TIMOR TIMUR MENDAPAT PELUANG VOTING- LANGSUNG, LALU APA? Masyarakat internasional, khususnya Australia, segera menyambut positif terobosan yang dicapai di New York Kamis lalu. Pihak Indonesia akhirnya menyetujui diadakan pemungutan suara langsung untuk mengukur pendapat rakyat Timor Timur tentang paket otonomi. Dalam perkembangan terpisah, di Jakarta, pemimpin perlawanan Xanana Gusmao bersepakat dengan Joao Tavarez, salah satu pemimpin milisi pro- integrasi, untuk merintis suasana damai di Timor Timur. Tetapi, kedua terobosan tsb, baru merupakan titik awal yang umum. "The devil is in the details!" Problimnya terletak pada rincian dan pelaksanaannya, kata orang. Jadi, apa yang akan dihadapi Timor Timur dalam waktu dekat mendatang? Ulasan redaksi di Hilversum Konsesi Indonesia yang akhirnya menyetujui voting itu, layak dipuji, namun sebenarnya hal itu tidaklah terlampau mengagetkan. Belum dua minggu lalu, kepada Ketua KOMNAS HAM Jerman Gerd Poppe, Presiden B.J. Habibie menyatakan dirinya tidak berkeberatan terhadap referendum, tetapi, "itu bukan bukan tugas kami," demikian tambahnya, seperti diceritakan Poppe kepada pemancar televisi Jerman ARD. Sebelumnya, akhir Februari lalu, penasehat presiden Dr. Dewi Fortuna Anwar, kepada Radio Nederland mengatakan, masalahnya adalah penyelenggaraan referendum itu rumit dan mahal, maka Indonesia yang dilanda krisis dewasa ini, tidak akan mampu menyelenggarakan dua kali pemungutan suara, yaitu di TimTim dan di Indonesia 7 Juni nanti, dalam waktu dekat. Jadi, asalkan dunia luar mau menanggung beayanya, referendum sih boleh boleh saja. Tetapi, itu pendapat pribadi saya, tambah Dewi. Bahkan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, dalam pertemuan 7 Februari yang lalu, juga sudah mengisyaratkan setuju dengan semacam voting, atau pemungutan suara. Cuma, sayangnya, pihak Portugal, terburu-buru optimis dan gembira sehingga bocor ke pers internasional, dan esoknya Alatas buru-buru menampik voting. Jadi, apa yang dicapai Kamis lalu sebenarnya sudah dipersiapkan Jakarta, dan bukan benar-benar kejutan seperti yang kemudian ditulis oleh pers. Masalahnya, bagi Jakarta, semua aspek penyelesaian soal Timor Timur menjadi masalah menyelamatkan wajah dan pamor negara. Indonesia ingin keluar dari TimTim dengan cara terhormat, dan seperti diisyaratkan Presiden Habibie, Indonesia ingin secepatnya bebas dari isu serta beban-beban ekonomi Timor Timur sebelum tahun 2000. Sebaliknya, bagi masyarakat internasional, tapi juga bagi Timor Timur, masalah utamanya bukan gengsi Jakarta, melainkan menjamin cara-cara yang demokratis, transparan dan terutama aman, untuk mewujudkan hak-hak Timor Timur dalam menentukan nasibnya. Soal transparan dan demokratis, pada prinsipnya, sudah terselesaikan dengan tercapainya sepakat pemungutan suara langsung Kamis lalu, meskipun rinciannya masih harus dirumuskan dalam pertemuan segitiga tingkat pejabat tinggi atau SOM, di New York, pada tanggal 13 dan 14 April, dan disahkan oleh kedua menlu pada 22 April nanti. Tetapi, bagaimana caranya menetapkan bahwa penduduk TimTim yang ditindas selama dua dasawarsa lebih itu dapat mewujudkan hak-hak mereka dengan jaminan keamanan internasional, lalu dapat menikmati masa peralihan aman menuju kehidupan yang mandiri, bahkan menuju kemerdekaan? Rincian seputar peralihan inilah yang dapat menjadi ranjau di tengah jalan. Oleh karena itu sangatlah relevan semangat rekonsiliasi dalam pertemuan Xanana Gusmao dan Joao Tavarez itu. Xanana, selaku pemimpin gerilya Falintil, pasti mampu dan sudah berseru agar gerilya Falintil di hutan menyerahkan senjata mereka. Tetapi bagaimana dengan milisi milisi pro- integrasi yang bersenjata, namun tidak terorganisasi dalam satu badan politik, dan belum tentu berada di bawah satu komando militer, dan mungkin terus mendapat suplai senjata dari pihak-pihak resmi dan tidak resmi? Kelompok yang dipimpin Joao Tavarez, berasal dari FDPK (Forum Demokrasi, Persatuan dan Keadilan) yang bermarkas di Jakarta dan diduga memiliki sumber-sumber dana dan lobby-lobby politik di ibukota. Tetapi benarkah kelompok Tavarez yang baru didirikan di Atabai tiga minggu lalu, benar- benar membawahi semua milisi bersenjata di berbagai kabupaten di TimTim? Dengan kata lain, upaya rekonsiliasi Xanana Gusmao dan kelompok pro integrasi masih harus dikembangkan lebih kokoh lagi dengan jaminan internasional. Semua itu berarti, perundingan di New York April mendatang perlu merincikan pelaksanaan voting yang disponsori PBB, dengan modalitas komitmen-komitmen keamanan. Artinya harus ada tim internasional yang mengatur gencatan dan perlucutan senjata serta penarikan ABRI dan kerjasama polisi dengan tim internasional untuk mengawasi voting yang jujur dan adil. Bagi Jakarta, yang kini yakin TimTim akan lepas dari RI, bola sekarang beralih ke dalam negeri. Konsep "wide ranging autonomy" atau otonomi luas, tampaknya akan disesuaikan atau disempitkan, supaya tidak membuat propinsi lain cemburu dan memboikot pemilu nasional 7 Juni. Yang penting, Jakarta harus memenuhi janji, bahwa, kalau TimTim menolak otonomi, Indonesia "tidak akan segera angkat kopor dan matiin lampu", seperti dikatakan Dewi Fortuna Anwar, melainkan membantu peralihan menuju Timor Timur merdeka. Timor Loro Sae berhak untuk hengkang dari RI dengan aman dan adil - baik demi kepentingan Timor Timur sendiri, maupun demi kepentingan kredibilitas Indonesia di mata dunia . ----------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ----------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 12 Mar 1999 jam 16:36:21 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
