---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk KEDAULATAN RIAU DEKLARASIKAN PEKANBARU (SiaR, 16/3/99), Acara pendeklarasian kemerdekaan Riau urung dilakukan oleh tokoh Prof Dr Tabrani Rab, Senin (15/3) lalu. Acara di kediamannya Jalan Pattimura Pekanbaru itu akhirnya hanya pembacaan kedaulatan Riau. "Riau berdaulat itu artinya, Riau mencari alternatif-alternatif lain, selain pusat," ungkap Tabrani yang ketika pembacaan kedaulatan didampingi sekitar 30 pendukungnya. Ia menganggap pendeklarasian kedaulatan ini lebih penting sebelum dilakukan deklarasi kemerdekaan. "Kita menghadap presiden beramai-ramai, sebab beda dengan Irian, kita sudah bacakan kita punya kedaulatan, Daulat Riau," katanya. Karena hanya pernyataan berdaulat, maka ia menolak ketika ditanya mengenai bagaimana struktur negara yang dijanjikan. Ia berjanji setelah konggres yang akan dilakukan dalam waktu dekat struktur itu akan diumumkan. "Sebab kita kongres dulu. Dan ke mana kita akan bersatu kita akan tentukan lewat referendum. Kita nak melekat kepada tujuh option yang mungkin dicapai. Yaitu sebagai negara kesatuan, negara otonomi, negara otonomi luas atau negara federal. Yang ke lima konfederasi, ke enam sangat mungkin bergabung dengan yang lainlah. Ke tujuh risiko yang paling minim kita bikin kita tidak ingin kemerdekaan," tuturnya. Namun dalam perbincangannya kemarin Tabrani lebih condong untuk bergabung dengan negara lain. Terutama dalam urusan politik, luar negeri, Hankam dan sebagainya itu kasihkan ke negara lain. Amerika Serikat terutama. "Dan kita lebih mau mengurus kesejahteraan," katanya. Ia beralasan kenapa AS dipilih sebagai negara yang menaungi Riau, sebab AS telah mempunyai perusahaan besar di Riau yaitu Caltex. Selain itu dari segi pengalaman, kata Tabrani, AS telah mampu menyelesaikan persoalan secara politis dan juga secara kekuatan. Tabrani menyatakan bahwa kedaulatan yang ia deklarasikan itu bukan berarti kemerdekaan bagi Riau. Karena menurutnya, kemerdekaan bagi Riau tidak penting karena yang palingh dipentingkan adalah kesejahteraan. "Saya tidak mengatakan ini proklamasi kemerdekaan. Sebab kemerdekaan itu sebenarnya separatis. Kita tidak mencari separatis, kita hanya mencari alternatif, bergabung dengan negara lain. Ini bukan deklarasi kemerdekaan, tapi deklarasi kedaulatan," tuturnya berfalsafah. Menurut Tabrani, rakyat Riau sudah cukup lama menderita. Sudah 50 tahun lebih wilayah yang meruah dengan minyak ini kenyataannya justru minyak tak menetes. "10 persen tidak pula dapat. Kita tahu pusat punya masalah yang kompleks. You tahu APBN kita 60 triliun untuk bayar utang luar negeri. Lebih 40 persen itu. Cuma 13 triliun pada APBN tahun lalu untuk 27 provinsi," kata Tabrani. Dengan kenyataan itu, menurut Tabrani negosiasi untuk kesejahteraan rakyat Riau dengan pusat, tidak mungkin lagi dilakukan lantaran Jakarta terkendala oleh utang-utang luar negeri yang besar itu. Hal senada juga diungkapkan Al Azhar SH MA. Menurut tokoh yang disebut-sebut pelontar awal ide Riau merdeka ini, sudah saatnya Riau menyatakan merdeka dan melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Keinginan ini terutama didasarkan pada pengalaman selama bergabung dengan Republik Indonesia dan perkembangan terakhir negeri ini yang seakan semakin tidak menentu. "Berdasarkan pengalaman selama puluhan tahun bergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita bisa merasakan bahwa sebenarnya pemerintah Pusat (Indonesia, red.) tidak mampu mengurus negeri ini. Kita tidak juga mengalami kemakmuran. Malah kita dihimpit oleh utang luar negeri yang bertumpuk. Tidak usah jauh-jauh, kita bandingkan saja dengan negara-negara tetangga yang serumpun, kita sangat jauh tertinggal. Ini menunjukkan pemerintah memang tidak mampu mengurus negeri ini. Jika demikian, lebih baik kita memisahkan diri agar tidak ikut terperosok lebih dalam," katanya pada wartawan di Riau, Senin (15/3). Menurut Azhar, perkembangan-perkembangan terakhir, lebih mempertegas lagi ketidakmampuan pemerintah Indonesia. Misalnya, berbagai insiden yang terjadi di berbagai pelosok tanah air tidak satu pun dapat diselesaikan dengan tuntas. "Termasuk janji Presiden BJ Habibie yang akan memberi jawaban terhadap tuntutan masyarakat Riau yang minta 10% hasil minyak bumi, hingga kini belum ada kejelasan. Padahal ia berjanji akan memberikan jawaban dalam waktu dua bulan. Sekarang sudah masuk bulan keempat. Jika seorang presiden tidak dapat membuat kepastian, jika kata-kata presiden sudah tidak dapat dipegang, kita mau percaya pada siapa lagi di negeri ini?" paparnya.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 16 Mar 1999 jam 20:11:53 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
