---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- From: iwans Pengantar Netters Yth. Apakah anda sudah membaca Penpol Seri I tentang gagasan koalisi tiga partai berbasis massa besar yaitu PAN, PDI Perjuangan dan PKB untuk mencegat upaya Golkar memegang tampuk kekuasaan lagi ? Tulisan Pendidikan Politik seri I itu sebetulnya untuk menanggapi posting Bung Ronny tentang anti Pemilu, tetapi kemudian disiarkan bebas. Nah, berikut ini Penpol seri II untuk anda para calon pemilih agar tidak bingung ikut pemilu nanti dan agar memilih partai tidak seperti memilih kucing dalam karung. Bagi yang belum sempat membaca Pendidikan Politik Seri I-nya, saya persilahkan japri saya ke : [EMAIL PROTECTED] dan pada subyek tuliskan : Penpol I. Nanti akan saya kirimkan untuk anda. Serial Penpol ini disarikan dari hasil kajian Institut of Public Affairs pimpinan Heri Akhmadi. ------------------------ Memenangkan Pemilu, Hitung-hitungan Kekuatan Salah satu kebijakan politik yang membuat Orde Soeharto bertahan begitu lama di panggung politik nasional adalah kebijakan politik massa mengambang (floating mass). Upaya depolitisasi masyarakat ini sedemikian berhasilnya sehingga masyarakat di berbagai kota kecil dan pedesaan di Jawa menjadi sedemikian apatis dalam soal politik. Iklim tersebut diperparah lagi dengan proses pembatasan parpol yang dipaksakan serta proses de-ideologisasi dengan mengarahkan masyarakat pada satu ideologi tunggal, Pancasila. Ini jelas pemerkosaan makna karena Pancasila tersebut tak akan berarti tanpa pelaksanaan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan situasi seperti itu tak heran bila iklim politik Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa beku bagai dikungkung salju dan telah mengakibatkan sistem kepartaian dan perwakilan yang ada tidak lagi mampu menampung aspirasi rakyat. Perkembangan kemudian berjalan ke dua arah. Di satu sisi, pemerintah bersikeras menyelenggarakan Pemilu dan memenangkannya dengan berbagai cara untuk memperoleh keabsahan prosedural. Dalam enam Pemilu Orde Baru yang diadakan sejak 1971, dengan dukungan absolut dari ABRI dan birokrasi maka Golkar dapat meraih suara mayoritas tunggal. Tetapi keabsahan yang diperoleh melalui sistem koersi itu sebetulnya palsu, karena dukungan diberikan karena takut atau ingin menyenangkan penguasa saja. Di sisi lain, masyarakat yang selama ini merasa aspirasinya diabaikan, tidak lagi memandang serius partai dan lembaga perwakilan. Ketidakseriusan masyarakat itu menjadi sebuah gejala kebudayaan yang sinis terhadap kegiatan politik. Jumlah pemilih (turn-out) selama ini diakui memang sangat tinggi. Pada Pemilu terakhir (1997) bisa mencapai 94,6 %, tetapi itu lebih karena ketakutan kepada aparat dan manipulasi perhitungan terutama pada suara-suara yang Golput dan rusak. Suara Golput biasanya dimanipulir menjadi suaranya Golkar. Dua perkembangan tersebut yang berlawasan arah mengakibatkan pemerintah dan masyarakat teralienasi dalam lingkungan masing-masing, serta kemudian melahirkan dualisme otoritas. Pemerintah yang semakin lama semakin teralienasi secara de jure masih menguasai seluruh perangkat negara. Tetapi pemakaian kekuatan birokrasi dan militer secara eksesif selama ini telah mengakibatkan secara politik pemerintah tidak efektif dan kehilangan legitimasi. Di dalam masyarakat muncul organisasi dan pemimpin, yang sekalipun tidak diakui oleh pemerintah, tetapi de facto merupakan kekuatan yang menjadi rujukan masyarakat. Mayoritas reformis menaruh harapan bahwa Pemilu 1999 bulan Juni mendatang dapat mengakhiri dualisme otoritas diatas. Pemilu yang jujur dan adil akan menyatukan atau menjadikan kekuatan de facto menjadi de jure. Karena itu, sejak bulan Juni 1998 yang lalu, orang ramai mendirikan partai politik. Ada 178 partai politik yang dideklarasikan. Selanjutnya, 148 diantaranya didaftarkan ke Depdagri, dan 141 akhirnya ditetapkan sebagai badan hukum setelah memasukkan AD/ART dan susunan pengurusnya ke Departemen Kehakiman termasuk Partai Seni dan Dagelan (Parsendi). Dari 141 partai yang resmi sebagai badan hukum ternyata hanya 89 diantaranya yang sanggup dan siap mendaftarkan diri untuk ikut Pemilu Juni 1999. Dan setelah diverifikasi loloslah 48 partai yang lambangnya dan profil singkat partai tersebut sudah dipublikasikan kemana-mana. Sayangnya, euforia menyambut keterbukaan politik menjadikan orang sering lupa pada realitas politik. Sibuk mengurusi partai baru dan bertikai satu dengan yang lainnya. Para pemimpin partai baru kurang memperhitungkan bahwa kekuatan status-quo masih sangat kuat. Dan kekuatan yang sampai kini masih mendominasi pemerintahan dan parlemen itu mempunyai potensi besar untuk bertahan. Selama 32 tahun, mesin politik Golkar telah berhasil menggalang 12 juta kader dengan 30 juta pemegang kartu tanda anggota Golkar (weleh, weleh, weleh). Untuk Pemilu 1999 mendatang maka anggota MPR dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, wakil partai yang dipilih melalui Pemilu, jumlahnya 462 orang atau 66 %. Dan kedua, anggota yang diangkat dengan jumlahnya sebesar 238 orang atau 34 % yaitu terdiri dari 38 orang (5,4 %) ABRI yang juga sekaligus anggota DPR, 135 orang (19,3 %) utusan daerah dan 65 orang (9,3 %) utusan golongan. Padahal untuk memenangkan kursi Presiden, suatu kekuatan politik harus mengumpulkan mayoritas sederhana 51 %, atau paling kurang 351 suara di MPR. Di masa lalu Golkar dapat memperoleh suara tersebut dengan mudah. Tetapi tidak demikian dalam MPR hasil Pemilu 1999 mendatang. Suara mayoritas di MPR hanya bisa diraih dengan melalui koalisi. Dan itu sebuah keharusan. Tidak bisa tidak. Mengacu pada hasil Pemilu 1955, Pemilu yang dianggap paling bersih, adil dan jujur karena hampir semua perwakilan ideologis diperbolehkan ikut serta serta perkembangan afiliasi politik pemilih pada enam pemilu Orde Baru diperkirakan hanya akan tampil 4-6 partai besar saja dengan perolehan masing-masing kurang dari 125 kursi. Agar dapat membentuk pemerintahan yang kuat (dengan mayoritas besar) diperlukan koalisi antara 3-4 partai besar. Padahal pada saat suara partai terpecah kecil-kecil, maka kelompok anggota yang diangkat memiliki suara yang lebih bulat. Bersama-sama ABRI, utusan daerah dan utusan golongan maka anggota yang diangkat ini akan menguasai 34 % suara dan hanya membutuhkan 18 % suara atau 126 kursi MPR dari partai untuk memenangkan Pemilu. Nah, masuk akal tidak kalau dikatakan bahwa Pemilu mendatang masih tetap memberikan kans buat Golkar untuk menang. Suara di MPR besar kemungkinan masih akan disuarakan oleh fraksi. Hal tersebut tersirat dalam Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Tetapi aturan yang lebih terinci masih akan dituangkan dalam peraturan tata tertib MPR. Bila benar suara disampaikan melalui fraksi, maka kelompok fraksi diangkat (FABRI, FUD dan FUG) akan merupakan kelompok paling kuat dan menentukan. Ketergantungan pada ABRI dan kawan-kawan baru bisa dilepaskan bila koalisi partai mampu menghimpun paling kurang 45 % atau 315 kursi dan suara lewat fraksi ditiadakan. Dan sekali lagi sebagaimana Pendidikan Politik seri I, koalisi paling ideal dan menjanjikan adalah koalisi antara PAN, PDI Perjuangan dan PKB. Kenapa menjanjikan ? Karena massa pendukung koalisi ini tidak saling berhimpitan dan bersaingan satu sama lain. Orang Muhammadiyah (santri-perkotaan) tidak mungkin akan memilih partai-nya orang NU yaitu PKB atau memilih partai orang abangan PDI Perjuangan. Orang NU juga begitu. Mereka pasti akan taat pada sang kiai yang taat pada Gus Dur dan PBNU untuk memilih PKB. Dan orang abangan nggak akan bersedia memilih partai kaum santri. Orang abangan ini juga setia dan pengagum Bung Karno sehingga mereka pasti ramai-ramai mencoblos partai puterinya, PDI Perjuangan. bersambung Seri III ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 17 Mar 1999 jam 06:57:01 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
