----------------------------------------------------------
Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "signoff indonews"
need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "info refcard"
----------------------------------------------------------
KOLOM SUPANGKAT:
KEMISKINAN PENGALAMAN PEMILU MULTIPARTAI: TIADA ARSIP?
Pemilu multipartai kita yang pertama dan terakhir baru lewat 44 tahun, tapi
pengu-
asa setinggi Kaster ABRI Letjen Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluh kepada
Suara Pembaruan bahwa "sesungguhnya kita miskin pengalaman bagi sebuah
Pemilu multi partai dan pemilihan presiden yang calonnya lebih dari satu".
Alangkah tragisnya, seorang pemimpin atau para pemimpin kita tidak mampu me-
ngungkap arsip yang seharusnya segampang membalikkan telapak tangan. Me-
mang harus diakui sudah tidak banyak lagi pemimpin partai dari era pemilu
1955,
tapi masih ada yang bisa ditanyai pengalamannya seperti Abdul Madjid (PNI),
dll. Walhasil miskin pengalaman bukan masalah dalam jaman modern ini di mana
buku buku sejarah cukup banyak untuk dijadikan referensi.
Departemen Dalam negeri pasti masih mempunyai arsip yang bisa dixerox dan
dibagi bagikan untuk dipelajari.
Pemilu 1955 berbeda jauh dengan pemilu 1999 ini karena demokrasi 1950-58,
sistem pemerintahan, dll tidak bisa dibandingkan samasekali. Tapi sistem yang
baik masih bisa dicontoh.
Dulu kita memilih Parlemen dan Konstituante belum sampai pada pemilihan Presi-
den karena Konstituante yang harus menciptakan UUD dibubarkan sebelum ber-
hasil mencapai diskusi tingkat pemilihan Presiden.
Tapi saya tidak melihat kendala pelaksanaan yang baik bagi pemilu 1999 ini ka-
rena kalau kita mengaku sebagai "student of life" berendah hati mau belajar,
ba-
nyak sekali hikmah berekah dari sejarah Indonesia untuk dimanfa'atkan dengan
itikad baik.
UU Pemilu 1999 masih kuang fair karena dari 200 parpol hanya 148 yang diberi
kesempatan melalui segala jaringan politik yang menguntungkan Golkar ditambah
dengan penunjukkan 200 orang wakil daerah, dll dan 38 oang wakil ABRI oleh
Pemerintah.
Istilah "Wakil ABRI" dalam DPR adalah suatu "contradictio in termini" karena
ABRI yang merupakan pasukan bersenjata untuk membela pemerintah, dus me-
rupakan bagian dari Eksekutif, harus diwakili dalam Legislatif. Di sini tampak
secara menyolok mata disatukannya Eksekutif dengan Legislatif berdasarkan
konsep terkutuk Ismail Sunny "Pembagian Kekuasaan" yang telah mengganti-
kan Trias Politika yang dijunjung tinggi oleh semua rejim demokratis di
seluruh
dunia itu.
Dalih Yudhoyono bahwa kita miskin pengalaman terlalu tendensius defensif
akan kemungkinan penyelewengan dan kecurangan kecurangan, ketidak
becusan pelaksanaan pemilu 1999.
H.S. Hidayat Supangkat
New York.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 18 Mar 1999 jam 18:16:08 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
