---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- REFORMASI MORAL ATAU REVOLUSI KULTUR Oleh : Ki Ageng Mangir Jawaban untuk komentar Bung Hadiwinoto. Sebelumnya terimakasih atas komentarnya tentang Revolusi Kultur, yang Bung agak kurang sependapat dengan pilihan Revolusi Kultur untuk mengatasi masalah bangsa pada saat ini dan memberikan alternatif Reformasi Moral. Menurut pendapat penulis sebetulnya dua hal, Reformasi Moral dan Revolusi Kultur bukanlah dua hal yang saling bertentangan, justru dua hal yang berdampingan yang hanya masalah skala prioritas dan melihat dari sudut pandang kondisi kesiapan masyarakat saat ini untuk melaksanakan salah satu lebih dahulu atau keduanya secara bersamaan. Sebetulnya apabila saya mengkaji komentar Bung, secara tidak langsung adanya pengakuan bahwa pengaruh kultur feodal masih sangat tebal pada masyarakat bangsa Indonesia saat ini, bahkan era Soeharto lebih parah dibandingkan dengan era Bung Karno. Yang berbeda dalam hal ini adalah pandangan bahwa kultur feodal telah direvolusi oleh pemimpin pendahulu kita dengan contoh sikap Bung Karno yang kerakyatan dan bentuk kenegaraan Indonesia yang oleh para pemimpin saat itu yang kebanyakan 'priyayi' dipilih sebagai Republik dan bukan Kerajaan. Menurut penulis, memang dari zaman perintis dan pejuang kemerdekaan telah dirintis kultur kesetaraan (dengan propklamasi '45 sebetulnya suatu deklarasi bahwa bangsa Indonesia memproklamirkan diri setara dengan bangsa-bangsa lain didunia) dan memerangi kultur feodal, cuma apa yang telah dilakukan oleh pemimpin pendahulu kita baru tahap sangat awal yang belum berhasil melakukan transformasi sosial dari kultur feodal - barangkali kalau kita melihat sikap individual dari para pemimpin, banyak contoh pimpinan yang bersikap sangat demokrat ataupun kerakyatan, tapi bukan berarti bahwa masyarakat secara luas telah berubah dari kultur feodal.Justru kultur feodal yang masih tebal telah merubah sikap para pemimpin yang tadinya bersikap demokrat, karena dikelilingi oleh para pembantu yang bermental budak dan penjilat dengan sikap memuji dan memanjakan pemimpin yang berlebih-lebihan yang mengakibatkan para pemimpin beranggapan punya kekuatan dan kekuasaan yang mutlak dan tak terbatas seperti laiknya seorang raja. Ini terjadi apakah itu Bung Karno, Soeharto, bahkan Habibie pada saat ini (dengan bekal pendidikan Jerman, tentunya Habibie tahu betul bagaimana bersikap sebagai seorang demokrat,tapi yang mencuat keluar tetap sikap totaliter dan ini dimungkinkan karena kultur feodal orang disekelilingnya yang masih sangat besar pengaruhnya, dan sebagai manusia biasa, siapa yang tidak mau dianggap dan dilayani sebagai halnya seorang raja ?). Segi perbedaan pandang disini sebetulnya adalah : 1. Kalau menurut penulis Kultur Feodal ini yang perlu ditransformasi menjadi Kultur Kesetaraan sehingga rakyat kebanyakan mempunyai keberanian untuk menjalankan hak-haknya untuk berbeda pendapat sehingga apabila ada ketidak beresan berani bersuara untuk melakukan koreksi walaupun yang dikoreksi adalah pemimpin yang dihormati. Sebagai manusia walaupun namanya pemimpin bisa saja berbuat kesalahan dan harus mau menerima koreksi - dan kenyataannya kultur ini tidak ada atau belum ada di Indonesia sehingga kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat/pemimpin berlarut dan menjadi sangat sukar dikoreksi. Dan para pejabat / pemimpin cenderung menggunakan kekuasaannya untuk menjustifikasi ataupun menutupi kesalahan2-nya. 2. Sedangkan pendapat Bung Toto, pemimpinnya yang harus punya kesadaran moral yang tinggi sehingga tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya, kroni2-nya, maupun keluarganya, dan hanya akan menggunakan kekuasaan untuk kesejahteraan rakyatnya (adalah pendapat dari Plato berabad yang lalu bahwa model ideal sistim kenegaraan adalah kerajaan asal rajanya bermoral baik - walaupun tidak sempurna Plato menganjurkan sistim demokrasi). Pilihan penulis adalah alternatif yang pertama yaitu merubah KULTUR FEODAL dengan REVOLUSI KULTUR yang memungkinkan KULTUR KESETARAAN berkembang diantara rakyat jelata sehingga kedaulatan nyata2 ditangan rakyat, dari pada kita menggantungkan diri pada moral dari para pemimpin yang tidak bisa diprediksi, apalagi setelah sang pemimpin merasakan kekuasaan yang ada ditangannya bila telah menjabat sebagai orang pertama di Republik Indonesia yang kondisi kultur feodal mengarahkan pemimpin puncak menjadi diktator ataupun raja. Dan pimpinan masa depan Indonesia adalah pimpinan2 yang bisa menerima koreksi dengan lapang dada, walaupun yang mengoreksi adalah rakyat jelata (selama ada suatu fakta yang nyata dan tidak mengada-ada). Sebagai contoh aktual bahwa kultur feodal masih sangat tebal adalah langkah yang dilakukan oleh Gus Dur saat ini (dengan segala rasa hormat penulis kepada beliau) yang mencoba menyelesaikan masalah bangsa hanya diantara para pemimipin yang 'linuwih' dan dengan kompromi yang dicapai oleh para pemimpin mudah2-an rakyat hanya akan nurut saja (sumangga dawuh) apapun hasilnya - tanpa melibatkan rakyat sebagai subjek (betapa para pemimpin menganggap rakyat itu adalah bodoh dan tidak patut dilibatkan dalam menentukan masa depan yang akan menyangkut nasib mereka dimasa depan - dan untuk tetap menjaga dominasi / supermasi para pemimpin secara sengaja rakyat dibiarkan tetap bodoh). Menurut pendapat penulis Revolusi Kultur menuju Kultur Kesetaraan adalah mutlak untuk dilaksanakan, yang belum tuntas dilaksanakan oleh para pemimpin pendahulu kita, dengan begitu moralitas (Reformasi Moral) bisa kita lakukan dan jaga bersama-sama melalui kultur kesetaraan rakyat dalam menjalankan kedaulatan rakyatnya. Hanya dengan prasarat kultur kesetaraan nyata2 sudah membudaya dalam masyarakat bangsa Indonesia RULE OF LAW bisa ditegakkan, karena kultur feodal yang kemudiaan diperparah dengan sikap fasis para militer dengan model DWIFUNGSI-nya penyebab utama ke-tidak kesetaraan rakyat dimata hukum sehingga 'LAW' semata-mata adalah alat kekuasan yang digunakan secara berbeda tergantung siapa yang dihadapi - rakyat kebanyakan atau para pejabat / pemimpin yang merasa dirinya 'linuwih'. Mudah2-an dialog ini bermanfaat sambil mencoba untuk mempraktekkan kultur kesetaraan dimana dialog bisa terjadi dengan bebas dan tetap saling menghargai sikap dan pendapat ataupun pandangan yang berbeda. Desember 1998. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 25 Dec 1998 jam 16:41:29 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
