---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- SATU REFLEKSI DI TENGAH PERJUANGAN oleh Very Kamil, Desember 1998 Salam Reformasi! Beberapa minggu terakhir situasi di negeri kita terlihat semakin runyam. Puluhan orang sudah menjadi korban, baik gugur ataupun cedera dalam proses menegakkan demokrasi di negara kita. Baik yang mati atau cedera di kalangan mahasiswa dan masyarakat awam yang berdemonstrasi atau pada saat kerusuhan terjadi, pihak keamanan yang gugur atau cedera dalam menjalankan tugas, maupun para penyusup bayaran yang dipukuli atau dibantai, yang telah mengotori arus reformasi yang bergejolak. Dalam situasi menyedihkan ini masih terlihat pula adanya usaha-usaha secara langsung atau tidak langsung untuk menghambat gerakan pro-demokrasi dalam mencapai tujuannya mewujudkan sistem demokrasi penuh yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kawan-kawan pro-demokrasi sekalian, dalam tulisan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksi kembali strategi perjuangan kita. Saya sendiri secara pribadi juga ingin belajar kembali agar dapat menyumbangkan sebagian waktu, pikiran dan tenaga saya agar lebih efektif dalam mendukung gerakan reformasi yang sedang dijalankan. Di satu sisi, sebagian aktivis pro-demokrasi bertahan dengan tuntutan agar Presiden Habibie mundur dari jabatannya dan menuntut dihapuskannya dwifungsi ABRI dalam sistem perpolitikan sebagai langkah awal untuk memulai kehidupan demokrasi yang benar-benar menjunjung kedaulatan rakyat. Mereka yang memilih cara ini sudah tidak percaya dengan sistem yang sekarang masih ada, karena ternyata sampai saat ini para kroni Suharto masih tetap terlibat dalam pemerintahan dan duduk di dalam badan-badan perwakilan rakyat. Bagaimana mungkin mengharapkan perbaikan sistem, kalau pemerintah masih tetap menutup mata terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat. Komitmen pemerintahan / rejim Habibie dipertanyakan karena tidak begitu terlihat adanya usaha untuk mengembalikan ABRI ke fungsi dasarnya sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara. Dwifungsi ABRI sebagai salah satu penyebab hilangnya kedaulatan rakyat, ternyata masih tetap dipertahankan. Penanganan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat awam, penanganan kerusuhan di daerah-daerah, pembantaian ulama dan kasus ninja serta berbagai kejadian dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bagaimana sistem yang ada sekarang masih jauh dari sebuah sistem demokrasi yang telah diidamkan masyarakat sedemikian lama. Akumulasi dari situasi ini semua membuat sebagaian aktivis berkeras untuk tidak mengakui pemerintahan Habibie. Diam-diam, sebagian orang mulai bertanya-tanya, bagaimana kalau pemerintah sekarang dengan segala pertimbangannya berkeras tidak memenuhi atau menanggapi tuntutan-tuntutan tersebut? Apakah kita akan bertahan terus di jalanan? Apakah kita harus menangis setiap hari, minggu, atau bulan karena ada lagi dan ada lagi yang menjadi korban? Di sisi lain, sebagian aktivis lagi mulai memikirkan alternatif untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu dengan menaruh harapan pada pemilihan umum yang akan datang. Pemilu yang akan datang diharapkan dapat terlaksana secara bebas dan jujur. Dengan demikian bangsa Indonesia dapat benar-benar memilih wakil- wakil rakyat yang memang dipercaya untuk memperbaiki infrastruktur kehidupan politik kita yang sudah berantakan di bawah rejim Suharto dalam 30 tahun lebih terakhir. Dengan memilih wakil-wakil yang memang mampu menyuarakan suara hati nurani rakyat, maka kesempatan untuk membentuk negara Indonesia yang menjunjung kedaulatan rakyat akan lebih besar. Terpilihnya wakil rakyat yang tidak menyakiti dan tidak tuli terhadap kepentingan masyarakat hanya akan tercapai jika ada proses pemilihan yang benar-benar bersih, jujur dan adil. Tanpa manipulasi penguasa atau pihak-pihak yang mendukung kekuasaan yang menguntungkan sebagian kelompok kecil masayrakat. Tanpa kecurangan-kecurangan yang sudah hampir dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat kita dalam dua dekade ini. Melalui wakil-wakil rakyat inilah nantinya bangsa kita akan mampu menyapu bersih berbagai kebusukan dan kebohongan yang telah menutupi dan mengelabui kebenaran. Jika kita berhasil memilih wakil yang sesungguhnya, tidak ada alasan sedikitpun lagi bagi pemerintah untuk menolak berbagai tuntutan yang sudah disuarakan rakyat selama ini. Mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil, tentu saja bukanlah tugas yang mudah. Dalam sistem Orba yang lalu, hampir dalam setiap pemilu memang disediakan semacam badan pelaksana dan pengawas pelaksanaan pemilu agar mencapai hasil seperti slogan-slogan yang dilontarkan (jujur dan adil, dsb- nya). Tapi kenyataanya, pemilu-pemilu tersebut selalu diliputi oleh kecurangan- kecurangan yang akhirnya hanya memenangkan Golkar sebagai partai penguasa. Pemilu dalam 3 dekade ini hanya menjadi alat legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan rejim Orde Baru di bawah Suharto. Hakekat pemilu diinjak-injak dengan tidak dipedulikannya aturan-aturan lazim pemilu yang demokratis. Karena itu, sebagian aktivis pro demokrasi mulai menyuarakan tentang perlunya membentuk sebuah komite independen untuk memantau pelaksanaan pemilihan umum. Jika pemilihan umum yang diselenggarakan memang layak untuk disebut bersih ,jujurdan adil, maka seluruh rakyat Indonesiapun akan tunduk dengan hasil suara rakyat tersebut. Mudah-mudahan tidak kita dengan lagi wakil rakyat yang menjadi perpanjangan tangan penguasa. Sebaliknya, jika hasil pemantauan pemilu menunjukkan kualitas pemilihan umum yang rendah, yang tidak mencerminkan proses sistem demokrasi, maka akan jelaslah apakah pemerintah yang sekarang memang hanya penerus sistem Suhartoisme yang sebelumnya saja. Pada tahun 1996, sebagaian aktivis membentuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Pada tahap awalnya, usaha ini mendapatkan sambutan cukup hangat dari masyarakat luas. Bermunculan-lah KIPP dimana-mana dengan tujuan untuk memantau penyelenggaraan pemilu. Supaya kita dapat menunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia internasional bagaimana kualitas pemilu kita sesungguhnya dan merekam kecurangan dan penyelewengan yang (seperti biasanya) mungkin terjadi dalam pemilihan umum dalam rejim Orde Baru. Tetapi, setelah peristiwa 27 Juli 1996 (kudeta Suryadi terhadap PDI di bawah kepemimpinan Megawati) ketakutan dan teror mulai menghantui gerakan pro- demokrasi. Akhirnya KIPP yang tadinya cukup mendapat sambutan mulai semakin tidak terdengar suaranya. Kurang jelas, apakah hal ini dipengaruhi oleh peristiwa 27 Juli atau juga memang diperlemah oleh infrastruktur KIPP yang memang masih sangat baru saat itu. Sebagian besar aktivis juga menjadi tidak begitu peduli dengan pemilu tahun 1997. Seruan boikot digaungkan dimana-mana. Pemilu 1997 menjadi pemilu yang lucu. Anehnya, hasil pemilu 1997 masih menunjukkan jumlah pemilih tetap tinggi bagaimana Golkar (seperti biasa) memenangkan pemilu dengan jumlah suara sesuai dengan 'target'. Yang lebih ajaib lagi, jumlah target tersebut hampir sama persis dengan capaian yang telah ditargetkan oleh Harmoko sebagai salah satu petinggi Golkar beberapa waktu menjelang pemilu. Dengan sisa-sisa KIPP yang ada pada saat ini, pemantauan secara sporadis tetap dilakukan. Tetapi pemantauan yang dilakukan KIPP saat ini tidak begitu mendapat perhatian baik dalam skala nasional maupun internasional. Pemilu kita yang berikutnya akan dilaksanakan sekitar 6 bulan lagi. Sebagian partai-partai politik sudah mulai bersiap-siap. Pemerintah juga sudah memulai langkah-langkah awal untuk persiapan menyelenggarakan salah satu bentuk nyata kegiatan yang mendasar sebuah sistem demokrasi. Pemilihan Umum. Satu warga , satu suara. Wujud kesetaraan hak dasar sebagai warga negara untuk menentukan siapa yang akan dipercaya dalam menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia. Kawan-kawan, ternyata kita masih punya PR yang sangat besar untuk mewujudkan mimpi besar kita, terwujudnya sistem demokrasi sesungguhnya di negeri ini. Salah satu yang terbesar adalah: Bagaimana caranya agar pemilu ini memang bisa dijadikan kesempatan untuk memulai langkah pertama dalam mencapai tujuan mulia tersebut? Pembentukan tim independen sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilu adalah salah satu lagkah yang terpenting. Hasil dari pemantauan yang dilakukan tim independen ini akan menjadi salah satu cara yang penting untuk menunjukkan bagaimana kualitas pelaksanaan pemilu di negeri kita. Tinggi atau rendahnya kualitas yang ditampilkan dari hasil pemantauan akan menjadi tolok ukur apakah hasil pemilu yang dilaksanakan layak untuk diakui atau tidak oleh masyarakat. Agar sebuah pemilihan umum dapat dikatakan bersih, jujur, adil (dan berbagai slogan indah lainnya), ada banyak hal yang harus dipenuhi. Berbagai infrastruktur penyelenggaraan juga harus menunjukkan sifat 'bersih, jujur dan adil'. Mulai dari proses pembuatan undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, proses pendaftaran calon pemilih dan calon dari partai-partai politik yang diajukan untuk dipilih, penentuan batas-batas daerah, sistem dan proses kampanye, pendidikan terhadap pemilih dan penyelenggara dan pengawas pemilu, pelaksaan pemilihan, penghitungan suara, sampai ke penentuan partai yang 'memangkan' pemilihan umum. Melihat begitu luasnya proses yang harus dijalankan, tentu saja harus ada sistem pengawasan yang cukup kuat agar kualitas pemilu sendiri dapat mencerminkan pilihan rakyat sesungguhnya. Jika salah satu proses tersebut sudah mengalami kecurangan, maka hasil pemilihan umum itu sendiri tentu saja patut dipertanyakan kembali. Pada tahun 1986, NAMFREL (sebuah komite independen pengawas pemilu) di Filipina, mengerahkan sekitar 500 ribu relawan untuk terlibat mengawasi pemilihan umum yang mencakup 85 ribu TPS dan melibatkan lebih kurang 26 juta pemilih. Bagaimana dengan pengawasan pemilu untuk negeri kita yang pada tahun 1997memiliki hampir 300 ribu tempat pemilihan suara (TPS) dan sekitar 120 juta lebih pemilih? Sampai saat ini kita belum tahu pasti berapa yang berhak memilih dan berapa TPS yang akan disediakan dalam pemilu yang akan datang. Untuk dapat mengawasi pelaksanaan pemilu bagi negara kepulauan terbesar dengan penduduk yang demikian banyak, akan diperlukan sumberdaya yang sangat besar untuk dapat mengawasi proses pelaksanaan pemilu agar tetap terjaga kualitasnya. Karena membentuk komite independen pengawasan pemilu masih merupakan sebuah ide, kita juga belum tahu berapa orang relawan yang akan dibutuhkan untuk terlibat dalam proses ini. Entah berapa milyar rupiah pula yang harus dialokasikan untuk mendanai kegiatan tersebut. Mungkin tidak setiap tempat bisa kita sediakan tim pemantau. Seandainya sember daya manusia dan dana memang terbatas, mungkin hanya sebagian tempat saja yang dapat diawasi. Kita juga belum tahu bagaimana peraturan-peraturan atau undang-undang yang akan mengatur tata cara pelaksanaan pemilu mendatang. Bahkan kita tidak tahu, jangan-jangan upaya pembentukan komite independen pemantauan pemilu justru akan mendapatkan hambatan pula dari awal seperti yang dialami KIPP pada pemilu yang lalu. Tetapi bagaimanapun, kita harus tetap belajar dan berusaha bagaimana dengan sumber daya yang terbatas kita tetap dapat memantau pemilu secara benar dan meyakinkan. Waktu kita tinggal sedikit, strategi apapun yang akan kita gunakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, tergantung dari pilihan kita masing-masing. Kita semua percaya bahwa sistem yang tepat untuk bangsa kita adalah sistem demokrasi. Bukan 'demokrasi seolah-olah' yang sudah ditampilkan lebih dari satu generasi terakhir. Mudah-mudahan dalam sisa waktu yang sedikit ini kita tetap dapat bekerja sama dan tidak saling berpecah belah seperti yang diinginkan oleh sisa-sisa Suhartoisme yang mungkin masih ada. *** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Jan 1999 jam 09:08:41 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
