---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- LEBIH LANJUT DENGAN REVOLUSI KULTUR MENUJU KULTUR KESETARAAN (7) Oleh : Ki Ageng Mangir Revolusi Kultur sebagai gerakan moral. Bahwa suatu kenyataan demontrasi mahasiswa yang telah berhasil menumbangkan rezim Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Tuntutan sebenarnya dari para mahasiswa sebagai wakil dari generasi muda maupun intelektuil muda adalah sangat 'relevan' untuk dicermati karena mahasiswa dari lembaran sejarah Indonesia telah memainkam peranan pendobrak yang murni dikarenakan mahasiswa dalam tata masyarakat Indonesia menempati suatu posisi yang unik : - mempunyai kedekatan dengan rakyat jelata - mempunyai tingkat pendidikan / intelektuil yang cukup memadai dibandingkan lingkungan sekitarnya (rakyat awam) - kemudaannya menyebabkan tidak tercemar 'vested interest' dalam pengertian biasanya gerakannya murni sebagai refleksi keinginan rakyat jelata yang tidak mampu bersuara. - berciri 'radikal' untuk mengangkat issue yang sangat sensitif dalam masyarakat dan mempunyai keberanian mengambil risiko karena kemudaannya. Tujuan utama mahasiswa saat ini adalah melakukan REFORMASI TOTAL terhadap 'orde baru' yang masih belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan baru berhasil menurunkan Soeharto tapi 'orde baru' dengan back-up 'ABRI'-nya masih bercokol sebagai 'structural vested interest' yang menjaga 'status quo' karena diuntungkan dengan kultur bangsa saat ini dengan kekuasaan tanpa batas, banyak hak - hak istimewa yang dipunyai dibandingkan dengan rakyat jelata, pengetarapan hukum yang membedakan terhadap ABRI, penguasa, atau rakyat biasa, dan yang paling utama tetap aman melanjutkan praktek ber-KKN. Dalam tulisan-tulisan terdahulu, penulis menekankan bahwa kelemahan utama bangsa kita ada didalam diri bangsa kita sendiri yang adalah kultur negatif (kultur feodal, kultur budak, dan kultur hidup santai) yang sangat mengakar plus 'structural vested interest' yang menjaganya agar tetap terjadi 'status quo' karena sangat diuntungkan dengan kultur yang ada saat ini. Perubahan kultural yang sangat 'radikal' yang pernah terjadi pada bangsa Indonesia adalah akibat langsung dari Revolusi Kemerdekaan yaitu dari kultur alam penjajahan menjadi kultur kemerdekaan. Dalam dua dekade pemerintahan setelah kemerdekaan - Bung Karno, dan Soeharto - bangsa Indonesia belum mampu mengisi kemerdekaan ini dengan kultur kesetaraan bagi rakyat secara luas sebagai manifestasi nyata dari makna kemerdekaan itu sendiri. Gerakan - gerakan yang ada - terkecuali gerakan mahasiswa yang mungkin masih murni - yang dilakukan oleh organisasi sosial politik umumnya bertujuan jangka pendek yaitu dalam rangka ikut berpartisipasi didalam lingkaran kekuasaan pemerintahan baik di eksekutif, legislatif dan judikatif (tentunya untuk kultur saat ini target paling utama adalah apabila bisa menguasai eksekutif yang punya kedudukan lebih tinggi baik dari lembaga legislatif maupun judikatif) . Tidak ada suatu gerakanpun yang mencoba melakukan suatu program transformasi kultural dari kultur yang negatif menjadi kultur yang menunjang kearah tercapainya cita - cita bangsa, padahal pada hakekatnya pokok persoalan bangsa adalah disitu. Karena itu gerakan politik selalu mempunyai pola seragam dengan pamer pengerahan massa dengan pemimpinnya sebagai sentral kekuatannya - karena kultur partenalistic yang feodal masih sangat kental mempengaruhi masyarakat bangsa Indonesia, padahal organisasi sosial politik adalah sangat potential dan lebih effektif untuk dijadikan sarana perubahan kultur dengan melaksanakan perubahan kultur mulai dari dalam diri organisasi tersebut dengan semangat pembaharuan dan mencanangkan program perubahan kultur yang lebih luas dalam masyarakat (dimasa lalu justru hanya partai komunis yang mendasari perjuangannya dengan target utama perubahan kultur - yang kebetulan sama yaitu kultur kesetaraan yang membedakan adalah cara pelaksanaannya dengan cara sentralisasi kekuasaan dalam satu partai secara paksa). Barangkali memang sudah waktunya kita mencanangkan suatu REVOLUSI KULTUR sebagai gerakan moral untuk merubah secara kultural semua kelemahan kultural yang ada terutama kultur feodal, kultur budak, dan kultur hidup santai menjadi KULTUR KESETARAAN bagi masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Boleh dikatakan bahwa REFORMASI TOTAL yang berkonotasi reformasi terhadap struktur kekuasaan bisa diperluas jangkauannya menjadi REVOLUSI KULTUR menuju KULTUR KESETARAAN yang menyentuh perubahan kearah akar budaya masyarakat Indonesia secara keseluruhan. REVOLUSI KULTUR sebagai gerakan moral menuju KULTUR KESETARAAN haruslah mampu melakukan perubahan yang lebih mendasar yang akan mengakar dalam masyarakat sebagai kultur yang baru, cara-cara yang ditempuh adalah bisa dengan berbagai hal yang secara umum sebagai berikut : - mengerti makna kultur kesetaraan manusia dengan lebih baik (penulis jelaskan dalam seri ke 5). - mengevaluasi ulang kultur ataupun kebiasaan2 lama yang bertentangan dengan kultur kesetaraan manusia. - memberikan contoh bagaimana bersikap setara terhadap siapapun juga. - merubah kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan kultur kesetaraan. - berjuang menghapuskan hambatan 'struktur' yang tidak sesuai dengan kultur kesetaraan yang mungkin berupa peraturan ataupun per-undang - undang-an yang ada. - menyebarluaskan kesadaran kesetaraan manusia. - menghilangkan sikap memperbudak dan diperbudak. - memperjuangkan sistim ke-tata - negaraan yang mengacu kepada kesetaraan kekuasaan antara lembaga negara eksekutif, legislatif, dan judikatif. Perubahan kultur yang sangat mengakar memerlukan suatu 'driving force' yang sangat kuat untuk melakukan dobrakan. Gerakan REFORMASI TOTAL oleh mahasiswa adalah salah satu embrio dari 'driving force' yang bisa diharapkan melakukan perubahan termasuk perubahan kultur, tapi ini tidak cukup apabila tidak mendapat dukungan kalangan masyarakat yang lebih luas karena disamping budaya lama yang kuat mengakar dalam masyarakat juga ada unsur struktur yang menghalangi perubahan. Oleh karena itu apabila mahasiswa tidak didukung oleh kalangan organisasi sosial politik yang ada pasti akan mengalami kegagalan. Seharusnya kalangan oposisi yang sempat terefleksi dengan adanya kelompok empat Ciganjur melakukan dukungan terhadap perjuangan mahasiswa, sayangnya kelompok empat Ciganjur yang seharusnya melakukan oposisi dan bersikap sebagai oposan ternyata sangat kompromistis yang dengan sendirinya mementahkan kembali perubahan yang ingin digulirkan - dan dengan sendirinya kekuatan 'status quo' makin kuat menancapkan pengaruhnya kembali dan perjuangan bagi kalangan yang ingin melakukan perubahan akan makin sulit karena 'driving force' yang diharapkan ter-pecah-pecah hanya karena ulah para pemimpin2-nya yang bertindak sendiri2 ataupun terlalu pasif menunggu yang adalah suatu refleksi budaya paternalistic yang feodal masih kuat mengakar dalam masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu mahasiswa apabila memang tujuannya murni REFORMASI TOTAL yang bisa diperluas jangkauannya kearah gerakan REVOLUSI KULTUR menuju KULTUR KESETARAAN harus mencari partner baru kalangan organisasi politik yang lain yang mampu dan mau berperan sebagai 'driving force' untuk melaksanakan dobrakan kearah perubahan atau 'agent of change'. Adanya secara sporadis eskalasi kerusuhan diberbagai kota di Indonesia adalah juga suatu gejala bahwa organisasi sosial politik yang ada saat ini tidak mampu menampung aspirasi semua lapisan masyarakat. Massa mengambang telah menentukan dirinya sendiri atau mengikuti suatu golongan 'organisasi tanpa bentuk' yang memang tujuannya hanyalah memang sekedar bikin rusuh. Kalau memang organisasi sosial politik yang ada mengakar dalam masyarakat tentu mampu mengendalikan anggotanya untuk ikut mengendalikan kerusuhan, tapi kenyataannya adalah tidak, oleh karena itu mitos kepemimpinan para pemimpin karismatik organisasi sosial politik - termasuk kelompok Ciganjur - patut dipertanyakan apakah mereka masih punya pengikut yang loyal, atau tanpa disadari para pengikutnya sudah meninggalkan para pemimpinnya karena 'tidak sabar' menunggu para pemimpin yang 'berkutek' dengan 'manuver' yang mereka tidak mengerti yang berkisar pada 'elite kekuasaan' tanpa menyentuh rakyat sebagai subjek samasekali - dalam kata lain kredibilitas para pemimipin oposan terutama tokoh empat Ciganjur juga patut dipertanyakan sebagai mana juga kredibilitas para tokoh pemimpin formal penjaga 'status quo' yang masih berada dalam struktur pemerintahan (dan ini juga kenapa issue Satrio Piningit ataupun Ratu Adil bisa mencuat kembali karena kerinduan masyarakat untuk datangnya seorang pemimpin yang mampu menampung kepercayaan rakyat luas). Budaya Jawa dan Kultur Kesetaraan. (Bersambung) January 1999. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 17 Jan 1999 jam 07:55:24 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
