----------------------------------------------------------
FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL:
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang
Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews.
----------------------------------------------------------

From: iwans

PENGANTAR
Netters sekalian, berikut sambungan tulisan serial Pendidikan Politik.
Kali ini kita membahas beberapa soal mengenai Pemilih Tradisional dan
aspek politis geografis : Jawa dan Luar Jawa. Partai mana saja yang
diuntungkan dengan pola pemilih seperti ini
--------------------------------

PARTAI POLITIK DAN PEMILIH TRADISIONAL

    SEKALIPUN berbagai cara telah dilakukan oleh rezim Orde Baru untuk
mengambangkan massa dan kemudian menggiringnya masuk Golkar -- baik
secara halus maupun kasar -- akan tetapi sebetulnya ada lebih dari 30 %
pemilih yang tidak terambangkan. Sejak Pemilu 1971-1997 secara
bervariasi mereka memberikan pilihan pada PPP dan PDI, serta tidak bisa
diabaikan bersikap Golput ! Jumlah yang konsisten ada di PPP sekitar 16
% dan PDI sekitar 8 %. Namun ada dua peristiwa penting yang berhasil
mendorong mereka keluar dari PPP dan PDI.

    Pertama, pengembosan PPP oleh NU pada Pemilu 1987. Setelah konflik
terus-menerus soal kursi dan kepemimpinan antara MI (Muslimin Indonesia)
dan NU, maka sejalan dengan Kembali ke Khittah 1926, NU menarik diri dan
secara sistematis menggembosi PPP pada Pemilu 1987. Sekalipun cukup
banyak Kyai NU yang bertahan, hasil penggembosan cukup mengesankan.
Dalam Pemilu 1987 itu suara PPP merosot 11,8 %, sementara Golkar
meningkat 9 % dan PDI 3 %.
    Kedua, pembajakan PDI Megawati. Pelan tetapi pasti, perolehan PDI
naik dalam Pemilu 1982 (7,9 %), 1987 (10,9 %) dan 1992 (14,9 %).
Berbagai survai menjelang Pemilu 1997 mengungkapkan popularitas PDI
sebagai partai perlawanan rakyat -- terhadap rekayasa politik --
meningkat sangat besar. Bila Pemilu berlangsung jujur dan adil bukan
tidak mungkin suara PDI melewati PPP, bahkan juga Golkar. Temuan yang
sangat merisaukan penguasa itu kemudian ditindaklanjuti dengan manuver
untuk merontokkan PDI Megawati. Dan akhirnya hal itu terbuka dengan
memanfaatkan konflik intern DPP PDI pada 1995. Tidak kurang mantan Ketua
Umum PDI Soerjadi sendiri, yang sebelumnya juga digusur karena tidak
disukai oleh penguasa akhirnya turun tangan untuk merebut kepemimpinan
PDI dari tangan Megawati. Rekayasa yang sangat kasar dan kotor ini
mengakibatkan pemilih PDI lari. PDI Soerjadi dalam Pemilu 1997 hanya
memperoleh tidak lebih dari 3 % suara. Sungguh memalukan !

    Bersamaan dengan peristiwa pembajakan PDI Megawati, kembali NU --
dalam hal ini Ketua Umum PBNU Abdurrachman Wahid alias Gus Dur --
berusaha untuk menekan perolehan suara PPP. Move tokoh PPP Solo Mudrick
Sangidu untuk mencari pengikut Megawati yang telah menyerukan Golput
dengan gerakan Mega-Bintang tampaknya mengkhawatirkan Gus Dur. Entah apa
yang dikhawatirkannya. Yang jelas Gus Dur dendam pada orang-orang PPP
karena calonnya Matori Abdul Djalil kalah telak ketika perebutan jabatan
puncak PPP pada Muktamar PPP 1994. Yang mengherankan, bukannya
menyerukan Golput, Gus Dur justru justru menggandeng Tutut, salah satu
Ketua DPP Golkar dan puteri Presiden Soeharto, berkeliling ke sejumlah
kantong NU untuk mengadakan safari 'money-politics'. Di luar kebingungan
dan hingar bingar yang dibuatnya, Gus Dur ternyata tidak terlalu
berhasil. Ini terlihat pada hasil Pemilu 1997, dari 12 % pemilih PDI
yang eksodus maka 9 % mencoblos PPP dan hanya 3 % ke Golkar.
    Dengan gambaran diatas diperkirakan PPP masih akan bertahan dengan
perolehan suara yang relatif memadai. Banyak pengamat memprediksi bahwa
PPP tetap akan muncul sebagai salah satu partai besar pada Pemilu
mendatang. Tidak sebagus Pemilu 1992 atau 1997, tetapi bisa bertahan
diatas 10 %. Di beberapa daerah PPP terbukti menjadi pengganjal dari
tekad PKB untuk menjadi satu-satunya partai orang NU. Apalagi kini,
selain Ketua Umum PPP Hamzah Haz berasal dari lingkungan NU. Sementara
PDI Perjuangan tidak akan terlalu sulit untuk menarik kembali suara yang
pada Pemilu 1997 yang lalu dititipkan kepada PPP.

ISU JAWA DAN LUAR JAWA

    Isu Jawa dan Luar Jawa merupakan isu yang sangat strategis untuk
dimainkan oleh partai yang ingin memenangkan Pemilu mendatang. Dan dari
pengamatan, hanya ada dua partai yang secara serius menggarap isu ini
yaitu Golkar dan PAN. Pada Pemilu 1999 ini jumlah anggota DPR yang
dipilih sebanyak 462 orang. Dari jumlah tersebut 231 orang dari Jawa dan
231 orang lagi dari luar Jawa sesuai jumlah daerah pemilihannya. Di MPR
Utusan Daerah dari Jawa jumlahnya 25 orang dan dari luar Jawa ada 110
anggota. Bila dijumlahkan anggota MPR yang dipilih dan Utusan Daerah
asal Jawa berjumlah 256 orang, dan dari Luar Jawa ada 341 orang.
    Karena penduduk Pulau Jawa meliputi sekitar 60 % dari penduduk
Indonesia, akibat kebijaksanaan penyeimbangan suara tersebut cukup
besar. Potensi kerugian bagi pemilih di Jawa mencapai 46 kursi atau 10 %
dari kursi DPR yang dipilih. Tidak semua partai dirugikan. Hanya mereka
yang MENGANDALKAN basis pendukung di Jawa, yaitu yang prosentase
perolehan suaranya di Jawa jauh melebihi di luar Jawa saja yang
siap-siap untuk kecewa nantinya.
    Angka dari Pemilu 1955 memperlihatkan bahwa tiga dari empat partai
terbesar yaitu PNI, NU dan PKI ternyata mengumpulkan hampir 80 %
suaranya di Jawa. Merujuk pada data tersebut dan dengan mengandaikan
kesejajaran antara pemilih utama PNI dengan PDI Perjuangan dan NU dengan
PKB, maka jelaslah PDIP dan PKB yang akan dirugikan. Kerugian kursi di
Jawa yang akan dipikul oleh PKB bisa mencapai 11 kursi atau 2,1 % suara
dan PDIP bahkan bisa mencapai 12 kursi atau 2,3 % suara. Artinya, kalau
PKB misalnya secara nasional berhasil meraih 20 % suara, maka karena
sebagian besar suara diperoleh di Jawa, PKB hanya akan memperoleh 82
kursi atau 17,8 % kursi yang diperebutkan.
    Kalau ada partai yang dirugikan maka mana partai yang diuntungkan ?
Partai yang bakal diuntungkan ada lima partai yaitu Golkar, PPP, Partai
Bulan Bintang, PAN dan Partai Keadilan. Tetapi Golkar jelas bakal punya
nilai plus dibandingkan partai lainnya. Sekalipun dihajar badai
reformasi, tetapi Golkar masih cukup kuat di daerah. Semakin jauh dari
Jawa, terpaan badai semakin kurang. Kecuali di Aceh, Timtim dan Irian
Jaya. Dengan mengandaikan Golkar memperoleh 60 % suaranya di luar Jawa,
maka tambahan kursi yang akan diraih Golkar mencapai 15 kursi atau 4 %
suara. Sehingga kalau secara nasional Golkar meraih 20 % suara, kursi
yang akan diperoleh 110 kursi atau 24 %. Sementara dengan memiliki suara
besar di DPRD propinsi-propinsi Luar Jawa, Golkar akan dapat menempatkan
orang-orangnya sebagai Utusan Daerah di MPR.
    PAN juga dapat diuntungkan. Dengan mengandaikan konstituen Masyumi
pada 1955 cenderung untuk memilih PAN -- dan PBB -- maka PAN
diperkirakan akan kuat di Sumatera Bagian Utara (Aceh dan Sumut),
Sumatera Tengah (Sumbar, Riau, Jambi), Kalimantan Selatan, Sulawesi
Selatan/Tenggara. Seandainya PAN di Jawa dan Luar Jawa memperoleh suara
sama besar 20 %, maka PAN akan diuntungkan 9 kursi atau 2 % suara.
Jumlah prosentase kerugian suara tampak kecil. Tetapi karena suara
partai yang terpecah, maka perbedaan 2-4 % akan cukup menentukan.
Kebijaksanaan pembagian Jawa-Luar Jawa ini akan semakin mendekatkan
perbandingan suara Partai Politik besar.

Bagaimana Pendapat anda ?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 31 Mar 1999 jam 08:06:46 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke