---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk PEMERINTAH RI JAMIN KAPAL BAGI EKSODUS WARGA SIPIL DILI (MateBEAN, 2/2/99), Kakanwil Departemen Perhubungan Timtim, Robertus Widagdo menandaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap menjamin kelancaran arus Lalulintas laut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Termasuk kemungkinan evakuasi warga sipil terutama aparat pemerintah jika otonomi ditolak. "Kalau terjadi keadaannya opsi ke dua yang menjadi pilihan rakyat Timtim, maka kami dari perhubungan hanya menyediakan angkutan jasa khusus untuk aparat pemerintah dan keluarganya saja. Angkutan jasa itu bisa melalui laut, darat dan udara," kata Widagdo. Menurutnya, aparat pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarga yang masih tinggal, akan dibiayai Pemerintah Republik Indonesia. "Itu kalau terjadi opsi kedua diterima masyarakat Timtim. Tapi kalau opsi pertama yang diterima masayarakat Timtim, ya syukur," katanya. Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagian keluarga jajaran Kanwil Perhubungan Timtim sudah dipulangkan dengan alasan selalu didatangi anak-anak muda yang melakukan teror dan intimidasi. "Tapi apa pun keputusan Pemerintah Pusat, sampai saat ini semuanya sudah diatur Depertemen Perhubungan," kata Widagdo. Menanggapi pernyataan Gubernur Timtim Abilio Jose Osorio Soares tentang PNS agar tak jadi provokator masalah Timtim, menurut Widagno selama ini aparat pemerintah di Kanwil Perhubungan Timtim tidak ada masalah. "Malah saya nilai khusus jajaran Kanwil Perhubungan dibandingkan aparat pemerintah lain di Timtim, kerja lebih tenang. Karena tidak ada satupun karyawan saya yang terlibat dalam politik praktis," tambahnya. Sesuai dengan PP 5 Junto PP No 12 tahun 1998, Pegawai Negeri Sipil yang bergerak di bidang politik harus seizin departemennya. "Dan selama ini belum ada PNS perhubungan yang ajukan hal itu. Maka itu berarti tidak ada apa-apa," ujarnya. Menurut Robertus, Departemen Perhubungan Pusat telah menginstruksikan agar diberi penjelasan tentang situasi politis masalah Timtim sehingga tidak menurunkan semangat kerja. "Urus diri sendiri saja tidak beres, kok mau urus orang lain? Lebih baik kerja dengan baik dari pada urus politik," papar Widagdo.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 2 Apr 1999 jam 18:43:48 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
