---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Carter Tanyakan 'Pertikaian' KPU-Presiden Reporter: Sigit Widodo detikcom, Jakarta-Dalam pertemuan dengan KPU, mantan Presiden USA, Jimmy Carter, menanyakan 'pertikaian' yang terjadi antara KPU dan Presiden sehubungan dengan kontroversi boleh tidaknya pejabat negara berkampanye. Menurut Carter, di USA sendiri, menteri juga dilarang berkampanye. Bila menteri itu ikut kampanye, maka dia wajib mengundurkan diri. Carter juga menanyakan mengapa perbedaan pendapat antara KPU-Presiden tidak dibahas segera dengan Presiden, mengingat KPU mempunyai akses ke Presiden. Demikian hal-hal yang ditanyakan oleh Jimmy Carter dalam pertemuannya dengan KPU. Bertindak sebagai wakil KPU yang menemui Jimmy adalah Ketua KPU Rudini, Wakil Ketua Prof Dr Harus Alrasyid, Ketua PPI Jacob Tobing, dan Sekum KPU, Amur Muchasyim. Menjawab pertanyaan Carter, Rudini menjelaskan, KPU mempunyai rencana untuk bertemu dengan presiden untuk membahas masalah tersebut. "Hanya saja waktunya belum ditentukan," kata Rudini dalam jumpa pers, sesuai pertemuan dia dengan Carter. Pada kesempatan itu, Carter juga menanyakan kontroversi fatwa MA yang diminta oleh pemerintah. Harus Alrasyid yang bertugas menjawab pertanyaan itu. "Fatwa itu tidak mengikat, itu hanya sebuah saran," jawab Harun yang pakar ilmu hukum tata negara itu. Rudini menambahkan," Jika fatwa MA itu dimaksudkan sebagai penyelesaian peredaan pendapat antara KPU dan Presiden, mengapa dari pihak KPU tidak didengar terlebih dahulu?" Banyak hal lainnya yang ditanyakan oleh Carter. Misalnya, apakah KPU telah menyiapkan peraturan pelaksanaan Pemilu, bagaimana keanggotaan di KPU, bagaimana operasional pemilu, dsb. Pertanyaan teknis pemilu ini dijawab Ketua PPI, Jacob Tobing. Tentang perhitungan suara, Rudini menyatakan pada Carter, KPU akan melihat berita acara dari masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara). Sedang penggunaan komputer, hanya untuk mempercepat proses perhitungan suara. Hasil komputer itu akan dianggap sebagai hasil sementara. Hasil tetapnya menunggu berita acara yang datang. Untuk jaringan pemilu, Carter menyatakan, sangat sulit untuk membuat jaringan yang sedemikian cepat. Rudini menjawab, untuk mengantisipasi hal itu, KPU akan meminjam jaringan komputer BRI (Bank Rakyat Indonesia). "Karena jaringan komputer BRI sudah sampai ke kecamatan se-RI. Tapi hal ini belum dikonfirmasikan pada BRI," kata Rudini mengutip hasil pembicaraannya dengan Carter. Rudini juga mengatakan, KPU dengan bantuan UNDP, akan membentuk media centre. Tujuannya agar hasil pemungutan suara dapat diakses oleh pemantau pemilu dan media pers dalam dan luar negeri. Soal pemantau asing, Carter juga menanyakannya. Rudini menjawab, tidak ada pembatasan mengenai pemantau asing. "Namun pemantau asing harus mendaftar pada KPU. Dan taat pada aturan yang diterapkan," tambah mantan mendagri ini. Sedang pers dalam dan luar negeri, lanjut Rudini, bebas meliput tanpa ada batasan. Rudini juga mengakui ada banyak kesulitan yang dihadapi dalam pemilu ini. Salah satunya adalah sulitnya penyelenggaraan pemilu di tempat terpencil, misalnya pulau-pulau di Riau. "Untuk itu KPU akan mengusahakan menyewa perahu-perahu swasta untuk menjangkau kepulauan tersebut," kata Rudini. Menurut Jacob Tobing pada detikcom, dalam pertemuan itu, Carter menanyakan banyak hal tentang pemilu secara mendetail. "Dia sangat teliti," komentar Jacob. Setelah bertamu ke KPU, Carter segera meluncur di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di hotel itu Carter dijadwalkan akan memberikan keterangan pers. Sebuah sumber menyebutkan, Carter juga akan bertemu dengan Megawati pada kesempatan itu. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Apr 1999 jam 04:28:47 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
