---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- From: Bilman P. Butarbutar Membaca tulisan sdr. Mr. Prihatin sekali di Indonews ini, saya kepingin urun rembuk sehingga dapat saling mengerti tjuan pembicaraan. Saya bukan pendukung Bapak Adisasono karena saya belum pernah ketemu beliau walaupun sudah terkenal dikalangan politikus. Namun saya mendukung ide beliau mengenai ekonomi kerakyatan. Kalau Mr. Prihatin sekali bisa lihat dana rakyat yang dikucurkan kepada para konglomerat yang jelas-jelas membuat rakyat melarat mungkin anda akan meralat tulisan anda. Atau jangan-jangan anda adalah sebagian dari konglomerat tersebut saya tidak tau. Ekonomi kerakyatan tidaklah sesederhana yang diduga, karena disamping pengetahuan bisnis rakyat kecil sangat minim juga viability dari bisnis yang dikelolapun sangat mengenaskan. Namun bukan berarti kita harus melupakan mereka karena mereka adalah bagian dari kita. Sekalipun sebagian dari mereka gagal dan macet namun jumlahnya tidak sehebat para konglomerat tersebut dan lihat mereka tidak akan lari keluar negeri dan membuat rumah kesekian disana. Singapore, Australia, Hongkong, Beijing, Taiwan bahkan Amerika Serikat. Rakyat kecil manakah saudaraku yang melakukan demikian kalau usahanya macet? Tapi konglomerat? Hari pertama kredit ngucur 20% dananya sudah diterbangkan dulu keluar negeri untuk berjaga-jaga katanya. Maka muncullah istilah mark-up. Cari jalan keluarlah mereka agar mark-up tersebut tst. Kemudian muncullah KKN. Jadi jelas kan siapa yang memulai KKN? Bukan KIK/KMKP bukan pula KUT an bukan pula kredit Koperasi. Karena susah me-mark-up kredit untuk warteg, bakso dan lain sebagainya. Oleh karena itu, janganlah kita kutuk ide itu tapi mari kita dukung dengan menyumbang ide-ide yang bersifat membangun. Amerika Serikat sekalipun kalau tidak salah masih menggalakkan bisnis kerakyatan sampai hari ini. Cuma ide seperti ini tidak pernah tumbuh subur di Indonesia baik dari sejak Bapak Moh. Hatta mengusulkan ekonomi Koperasi, maupun Bapak orde baru mengusulkan ekonomi pengusaha lemah selalu saja kurang pendukungnya. Lihat saja Bank-bank pemrintah yang selalu mempunyai banyak alasan untuk tidak memproses kebanyakan permohonan kredit kepada pengusaha lemah ini karena dokunya kecil, bahkan meskipun Pemerintah mendenda Bank-bank yang tidak memenuhi 20% dari portfolio kreditnya tetap saja tidak mengindahkannya. Anda tahu bagaimana caranya bankir-bankir yang mulia tersebut agar tidak kena denda? Mereka bukukanlah kredit kredit konglomerat tersebut diluar negeri di Cayman Islands, Vanuatu, Virgin Island dlsb. Jadi sebetulnya rencana semula mendirikan cabang-cabang offshore tersebut adalah untuk solicit dana-dana murah dari konglomerat-konglomerat asing karena ingin menghindari pajak atas deposito adalah omong kosong. Coba periksa Bank mana yang membukukan dana seperti itu? Jadi sebetulnya cabang offshore tersebut adalah untuk melindungi para bankir dan konglomerat Indonesia yang banyak mendapat kucuran dana. Lihatlah juga tidak ada dukungan dari Pemerintah atas idenya itu. Jadi kayak konsumsi politik saja. Saya setuju dikritik, tapi jangan disembelih karena ide itu sendiri adalah bagus. Tolong berikan sumbangan pemikiran buat beliau jangan mengkritik saja tanpa memberikan saran. Iya kan? Please Billy ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 23 Jan 1999 jam 03:36:54 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
