---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- From: yusuf REFERENDUM AKAN MERUGIKAN ACEH? Pengamatan Prof Dr Dayan Dawood, Rektor Universitas Syiah Kuala, yang dipetik REPUBLIKA dalam edisi 22 Januari 1999, perlu komentar dan kajian lebih lanjut supaya tidak menyesatkan para pembaca Republika. Pertama, Dr Dayan Dawood mengatakan bahwa "tuntutan referendum itu justru merugikan Aceh, karena sulit untuk berdiri sendiri, mengingat kekayaan sumber daya alam masih dikelola secara terpusat." Dari pengamatan Dr Dawood ini saya dapat mengambil kesimpulan, kalau saya tidak salah mengerti, seolah-seolah bangsa Aceh itu tidak sanggup berdiri sendiri dan mengurusi kekayaan alamnya tanpa bantuan dari Jakarta. Ucapan seorang Rektor yang 'inferiority complex' nya terhadap pusat begitu parah, bukan saja telah merendahkan martabat rakyat Aceh dan dirinya sendiri sebagai seorang Rektor, tetapi juga telah melecehkan kesanggupan bangsa Aceh untuk mengatur dirinya sendiri sebagaimana yang telah dibuktikan dalam sejarah ketika Aceh berperan sebagai kuasa besar di Asia Tenggara di abat2 yang silam. Tuntutan diadakan referendum yang diprakarsai oleh kumpulan2 mahasiswa Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang disokong oleh majority rakyat Aceh itu, tidak boleh dilihat dari sudut ekonomi semata-mata, tetapi perlu juga ditelaah dari berbagai faktor seperti sejarah, agama, budaya dls. Memang tidak mengherankan kalau sebagian journalist atau pengamat Barat dan Amerika selalu cenderung menitik-beratkan kepada faktor ekonomi dan perimbangan keuangan pusat-daerah setiap terjadi kerusuhan di Aceh, sebab, manusia2 Barat dan Amerika memang telah dididik untuk menempatkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan2 lainnya. Kalau mulut2 mereka berbicara tentang hak2 asasi manusia, maka hati2 mereka selalu memperhitungkan berapa banyak keuntungan yang mereka peroleh dari multunasionalnya yang beroperasi di Aceh, dan hasil penjualan senjata kepada Indonesia. Sedangkan pemikiran atawa mentality orang Aceh itu sungguh jauh berbeda; mereka lebih suka mati mempertahankan agama, budaya, dan tanah airnya daripada mempertahankan hartanya. Seorang Rektor, seperti Dr Dawood, seharusnya memiliki prinsip dan analisa sendiri dalam mencari penyelesaian terhadap konflik di Aceh, dan tidak perlu ikut-ikutan dengan cara pemikiran barat itu! Kedua, Dr Dawood menjelaskan bahwa ianya takut "kalau mahasiswa masih minta referendum secara paksa", jangan2 pusat tidak mahu melepaskan kontrak jual-beli hasil Aceh dengan kompeni2 asing. Kelihatannya, Dr dawood salah faham dengan esensi referendum yang dituntut mahasiswa2 Aceh itu, dimana rakyat Aceh akan dihadapkan dengan dua pilihan: integrasi atau disintegrasi? Kalau Aceh memang sudah keluar dari republik Indonesia melalui hasil sebuah referendum yang diawasi PBB, maka peralihan kekuasaan tentu saja merupakan satu perkara administrasi saja - bukan lagi perkara legal antara Aceh dan Indonesia. Oleh karena itu, sekarang Dr Dawood tidak perlu pusing2 memikirkan hal2 yang sepele seperti 'kontrak pusat dengan perusahaan asing', 'tranfer uang dari bank2 konsumen dengan Bank Indonesia' dan lain2 sebagainya. Jadi, persoalan pokok yang perlu diperbincangkan sekarang adalah keinginan dan hak legal rakyat Aceh dibawah hukum internasional untuk menentukan nasib diri sendiri - bukan perkara ekonomi. Sedangkan masalah ekonomi yang sering dibesar-besarkan itu merupakan satu faktor pencetus saja (precipitating factor) dalam sebagian drama sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap kekuasan luar - bukan faktor utamanya (predisposing factor). Ketiga, Dr Dawood juga berpendapat supaya pusat dapat kiranya memberikan kepada Aceh 'otonomy dan 'hak istimewa' yang mencakup pendidikan, agama, dan adat istiadat. Terus terang saja, kebanyakan rakyat Aceh, termasuk saya sendiri, sudah bosan untuk mendengar saja slogan2 'otonomi' dan 'hak istimewa'. Sebab, usaha2 ke arah itu tidak akan menyelesaikan perkara Aceh; itu hanya untuk mengalihkan persoalan yang sebenar dan memperpanjang penderitaan rakyat Aceh. Stockholm, 24 Januari 1999 Salam Merdeka Yusda ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 25 Jan 1999 jam 05:18:44 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
