---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- Apakah Pemilu Bisa Mengatasi Krisis? Mustaqim Ali Pemilu 1999 kali ini disambut dengan sikap berbeda-beda. Gerakan mahasiswa yang bersama-sama memaksa Soeharto turun dari jabatannya (dan membiarkan Habibie duduk tenang di kursi kepresidenan) terbelah sikapnya. Ada yang secara tegas mendukung, menganggap pemilihan umum sebagai penyelesaian dari krisis ekonomi dan politik yang melanda negeri ini sejak dua tahun terakhir. Dengan pemilu, demikian argumentasinya, rakyat bisa secara demokratis memilih para pemimpinnya, bisa lebih bebas menentukan masa depannya sendiri. Sebaliknya ada yang beranggapan bahwa pemilu hanya akan memberi legitimasi bagi rezim Habibie. Perdebatan ini bertambah kompleks dengan masuknya kemungkinan adanya pihak yang curang dalam pemilu. Kali ini bukan hanya Golkar dan ABRI seperti biasanya, tapi partai-partai lain yang ingin menang pun punya potensi untuk bermain curang. Diskusi pun bergeser dari soal perlu tidaknya pemilu kepada bagaimana menjamin agar berlangsung pemilu yang sungguh langsung, umum, bebas dan rahasia. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, tidak ada intimidasi, tidak kecurangan dalam menghitung suara. Mahasiswa, kalangan intelektual dan beberapa LSM kerja keras membentuk lembaga pemantau pemilu. Seberapa jauh efektivitasnya masih diperdebatkan apalagi seberapa jauh kekuatannya untuk berbuat sesuatu jika memang ada pemilu. Maka diskusi pun berlanjut lagi pada masalah bagaimana memperkuat lembaga-lembaga tersebut, bukan hanya dengan merekrut anggota dan tenaga sukarela, tapi mencari dukungan ke luar negeri. Ikut dalam pemilu, dan memantau pemilu agar berjalan luber, memang sah-sah saja. Tapi pertanyaan awal kita belum terjawab, apakah pemilu dapat mengatasi krisis ini? Menurut pandanganku, pemilu sama sekali tidak dapat menjawab masalah. Dan benar seperti dikatakan sebagian kawan mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi, pemilu hanya akan menjadi alat untuk memuluskan jalan bagi penguasa baru. Tentu ada pertanyaan dari kalangan pro-pemilu: "kalau Megawati atau Amien Rais yang jadi presiden, kan bagus juga?" Ini adalah argumentasi khas dari orang yang berspekulasi dalam politik. Kita tidak perlu terjebak dalam spekulasi semacam itu, tapi cukup dikatakan bahwa masalahnya bukan siapa yang menjadi presiden, tapi apa artinya menjadi presiden sekarang ini. Menjadi presiden di negeri yang tengah dilanda krisis hebat bukanlah perkara mudah. Tanpa meragukan kualitas individual para pemimpin seperti Megawati, Amien Rais, Abdurrachman Wahid, Edi Sudrajat dan lainnya, kita harus ingat selalu bahwa politik itu terutama masalah sistem dan struktur, bukan individu. Soeharto berkuasa selama 32 tahun bukan karena kepandaian dan kehebatannya, tapi karena dinamika dalam struktur masyarakat tidak mampu menghadirkan alternatif kepemimpinan yang lain. Memang ada beberapa tokoh kritis dan vokal, tapi lagi-lagi: politik bukanlah masalah kualitas individu! Sistem politik yang dibangun dengan ketat menjaga segala kemungkinan perubahan yang mendasar, dan sistem itu dijaga dengan peralatan represif, mulai dari tentara, hukum, pengadilan dan seterusnya. Itulah realitas Orde Baru yang kita 'nikmati' bersama selama 32 tahun. Menjadi presiden di dalam sistem yang represif dan struktur masyarakat yang menindas bukanlah perkara mudah. Pengalaman Filipina adalah contoh yang kongkret dan mungkin cukup dekat dengan kita. Ingat saja, tahun 1986 Cory Aquino naik menjadi presiden mengganti Ferdinand Marcos, seorang diktator karib Soeharto, yang terkenal karena kekejamannya, pelanggaran hak asasi manusia selama ia berkuasa, korupsi yang gila-gilaan (dan dipertontonkan pula di hadapan rakyat), dan segala kejelekan lain yang ada pada seorang diktator. Naiknya Cory Aquino, melalui pemilihan umum yang relatif luber, disambut gembira oleh rakyat. Tapi, apa yang terjadi? Filipina pada saat itu ada dalam situasi krisis ekonomi yang cukup serius. Korupsi Marcos dan strategi pembangunan kapitalis yang berorientasi pada pasar telah membawa rakyat dalam kesengsaraan luar biasa. Perampasan tanah dan pencekikan upah buruh adalah cara para pengusaha di negeri itu memperkaya diri dan melakukan akumulasi modal. Pengiriman buruh ke berbagai negeri -- yang kemudian bernasib antara lain seperti Flor Contemplacion -- adalah cara pemerintah mendapatkan devisa untuk membayar hutang-hutang luar negerinya dan menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Pemaksaan kerja terhadap buruh anak adalah jalan keluar yang dipilih pemilik modal daripada berhadapan dengan buruh-buruh yang tergabung dalam serikat buruh yang militan. Dan masih segudang masalah lainnya. Apakah situasi ini berubah ketika Cory Aquino menjadi presiden? Jawabnya, tidak! Bukti yang paling gamblang terjadi tidak sampai setahun setelah dia disumpah menjadi presiden. Pada tahun 1987 belasan ribu petani yang tergabung dalam berbagai organisasi petani melancarkan aksi menuju Istana Malacanang, Manila. Tuntutannya sederhana, reformasi agraria, artinya pembagian tanah kepada yang tidak bertanah, menghapus praktek lintah darat di pedesaan dan juga melindungi petani dari serbuan produk perusahaan multinasional. Sebagai seorang demokrat yang baru saja menggulingkan seorang diktator, tindakan Cory Aquino benar-benar tidak dapat diterima akal sehat. Ia, seperti yang biasa dilakukan Marcos, Soeharto, Mobutu Sese-Seko, Bokassa, Papa Doc Duvalier, dan sederet diktator keji lainnya, mengirim tentara untuk memaksa petani membubarkan diri. Alhasil puluhan orang tewas, ratusan luka-luka. Tidak ada penyelidikan terhadap kasus tersebut, dan Cory Aquino menganggapnya sebagai sebuah 'tragedi'. Itulah wajah demokrat pujaan rakyat setahun sebelumnya. Masih banyak contoh lain yang dapat diajukan di sini, dari negara-negara Amerika Latin yang akhir tahun 1980-an mengalami re-demokratisasi. Di negara-negara itu pemerintahan otoriter berhasil digusur oleh pemerintahan baru yang demokratis hasil pemilu. Di Brasil, Cardoso, seorang ekonom yang radikal dan dikenal dengan tesis ketergantungannya -- diperkenalkan di Indonesia oleh Adi Sasono -- naik menjadi presiden. Tapi pelanggaran hak asasi manusia, segala jenis kekerasan, penindasan terhadap rakyat miskin, tetap merajalela. Tidak ada perubahan yang berarti, dan dengan ekonomi yang berada di bawah komando IMF dan lembaga-lembaga keuangan imperialis lainnya, situasi makin memburuk. Kelaparan menyulut protes, dan seperti para diktator lainnya Cardoso pun mengirim tentara untuk menindas mereka. Itulah kerja dari rezim hasil pemilu yang naik menggantikan para diktator. Lalu sekarang, bagaimana dengan Indonesia? Seorang pragmatis dalam politik (boleh juga kita sebut oportunis) akan menjawab: "Kalau bukan pemilu, lantas apa lagi? Pemilu adalah satu-satunya pilihan!" Sebuah pernyataan yang tidak menghargai perjalana sejarah negeri ini. Apakah republik ini terbentuk melalui pemilu? Apakah keputusan penting untuk melancarkan proklamasi adalah hasil pemilu? Tentu tidak! Jawaban itu mungkin terkesan kekanak-kanakan, tapi sungguh tepat untuk pertanyaan yang kekanak-kanakan juga. Maksudku lebih jauh ingin mengatakan bahwa pemilu bukanlah satu-satunya cara, tapi hanya salah satu cara. Dan pembacaan terhadap situasi sekarang ini membuatku yakin bahwa pemilu memang tidak akan dapat menjawab krisis ekonomi dan politik di Indonesia sekarang ini. Sedikitpun tidak, malah sebaliknya ada kemungkinan bahwa krisis makin hebat dan segala bentuk perlawanan ditindas, tapi sekali ini atas nama 'pemerintahan demokratik hasil pemilihan umum!' Silakan dipertimbangkan! Surabaya, 22 Januari 1999 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 25 Jan 1999 jam 05:19:13 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
