---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk JAKSA AGUNG GHALIB MANIPULASI PUBLIK Oleh: Sulangkang Suwalu Seperti diberitakan, Kejaksaan Agung mengadakan 7 sedan mewah merek BMW seri 318i, warna hitam, keluaran terakhir sebagai kendaraan dinas Wakil Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda (JAM), sementara sejumlah kendaraan niaga merek Kijang, keluaran tahun terakhir, warna hijau, diperuntukan sebagai kendaraan dinas bagi para JAM dan pejabat eselon II setingkat Direktur/Kepala biro. Padahal Kepres No 5 tahun 1993 tentang penghapusan penyediaan kendaraan perorang dinas belum dicabut dan masih berlaku hingga saat ini. Pengadaan kendaraan dinas yang mewah ini, tentu saja menimbulkan reaksi berupa kecaman dari berbagai pihak. Inilah sementara reaksi atas kebijakan Jaksa Agung (AM Ghalib) tersebut. TAK TEPAT, PEMBERIAN MOBIL MEWAH Pengadaan mobil mewah seperti BMW untuk para pejabat sebagai kendaraan dinas kurang tepat dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang ini. Hal itu dapat menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat, maupun para pegawai di jajaran instansi pemerintah yang bersangkutan. Para pejabat sebaiknya memberi teladan pola hidup sederhana dengan menggunakan fasilitas yang tidak terkesan mewah. Demikian pendapat Wakil Ketua Komisi II DPR RI Abu Hasan Sazali Marjani dan Ketua Komisi I DPR RI Aisyah Aminy. Menurut Abu Hasan para pejabat memang memiliki hak untuk mendapatkan kendaraan dinas untuk kelancaran tugas, sesuai dengan jabatannya. Namun, dalam situasi krisis seperti sekarang ini dan anggaran negara terbatas, pengadaan kendaraan dinas seharusnya disesuaikan dengan situasi tersebut. Mungkin jenisnya tak perlu BMW. Ada pretensi bahwa BMW merupakan kenderaan supermewah. Ada merek lain, yang mungkin lebih sesuai. Hal yang sama juga ditekankan Aisyah Aminy. Menurut dia, jika benar instansi pemerintah mengadakan kenderaan yang terkesan mewah untuk pejabat dalam situasi sekarang ini, hal itu sangat disayangkan dan dirasakan kurang tepat. Aminy menambahkan, jika secara pribadi, pejabat memiliki kendaraan mewah mungkin tidak terlalu dipersoalkan. Namun, kalau yang mengadakan adalah instansi pemerintah yang menjadi sorotan masyarakat, seperti Kejaksaan Agung, orang akan bertanya-tanya. Oleh karena itu instansi pemerintah dan pejabat seharusnya dapat menjadi teladan pola hidup sederhana dalam krisis. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, mantan Presiden Suharto pernah menyarankan bangsa Indonesia mengencangkan ikat pinggang. Namun di sisi lain para pejabat tidak menunjukkan keprihatinan, bahkan terkait dengan korupsi; kolusi dan nepotisme (NKN). Nampaknya dalam masa pemerintahan Habibie ini, hal yang demikian masih berlaku. GHALIB TAK PEKA TERHADAP KONDISI MASYARAKAT Lain pula tanggapan Abdul Hakim Garuda Nusantara atas pengadaan kendaraan dinas mewah Kejaksaan Agung. Ia katakan, "Itu memang cermin pejabat kita, khususnya kejaksaan yang tidak peka terhadap kondisi sosial ekonomi. Negara kita kan sedang menghadapi krisis moneter, 130 juta orang miskin. Angka pengangguran sudah di atas 20 juta. Ini memprihatinkan. Jutaan anak-anak kita kekurangan gizi minimum. Berdasarkan laporan Unicef, akan ada generasi muda yang hilang. Begitu luar biasa kemiskinan ekonomi dan sosial. Seharusnya kenyataan ini mengundang keprihatinan semua pihak, termasuk pejabat. Kenyataan itu seharusnya menimbulkan solidaritas sosial. Pembelian BMW untuk pejabat bukan sikap yang mencerminkan solidaritas sosial. Itu mencerminkan sikap pejabat yang tidak rela berkorban. Padahal kita memerlukan pimpinan yang rela menderita." Abdul Hakim menambahkan alasan memberikan mobil dinas demi untuk mendukung kinerja kejaksaan, tidak masuk akal. Dan sebenarnya Jaksa Agung belum menunjukkan prestasi yang hebat dalam upaya memberantas KKN. Seperti diketahui harga BMW per unit bisa mencapai Rp 500 juta. Menanggapi pendapat dua anggota DPR (Abu Hasan dan Aisyah Aminy) Abdul Hakim mengatakan: sebaiknya DPR menggunakan hak bertanya secara resmi, bukan pernyataan di koran. Pembelian mobil mewah itu harus dipersoalkan di tengah situasi krisis seperti sekarang. DPR harus mentradisikan sikap kritis dan tegas. Menjawab pertanyaan barangkali BMW menawarkan lebih murah dengan diskon sehingga itu yang dipilih, Abdul Hakim mengatakan bahwa justru kalau ada diskon harus ditolak, terutama dalam semangat kejaksaan memerangi KKN. "Jual kembali, belikan yang lebih sederhana," ujar Abdul Hakim Garuda Nusantara. GHALIB ENGGAN BERI KETERANGAN Dana dana pembelian mobil BMW untuk pejabat Kejaksaan Agung, tetap menjadi kontroversi. Setelah Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Darsyah hari Senin (4/1/99) menegaskan, tidak ada anggaran Depkeu untuk pembelian BMW bagi pejabat Kejaksaan Agung. Menteri Keuangan Bambang Subianto, hari Selasa mengatakan pengadaan dana mobil BMW itu berasal dari dana operasional. Bambang tidak menanggapi pertanyaan wartawan: "Dana operasional dari Depkeu atau Kejaksaan Agung". Ia terus saja masuk ke dalam mobil dinasnya dan berlalu dari gedung MPR/DPR. Sedang Jaksa Agung AM Ghalib enggan berkomentar soal pengadaan mobil BMW untuk pejabat Kejaksaan Agung yang mendapat sorotan masyarakat. Kepada wartawan yang mencegatnya di gedung MPR/DPR, Ghalib hanya berkomentar "Silahkan tanya ke humas saja". Sebelumnya, Ghalib mengatakan anggaran pembelian BMW berasal dari Departemen Keuangan. Nampaknya keengganan Ghalib memberikan keterangan, terutama menanggapi keterangan Direktur Jenderal Anggaran Depkeu, Darsyah yang mengatakan Depkeu tidak menganggarkan kendaraan mobil dinas mewah bagi Kejaksaan Agung mudah dimengerti. Karena memberikan keterangan akan mempertinggi tempat dirinya jatuh. Bila ditolaknya pernyataan Darsyah itu, tentu Darsyah akan lebih membelejetinya. Tidak ditolak, sama dengan menunjukkan dirinya bohong atau tidak jujur dalam memberikan keterangan bahwa untuk pembeli mobil mewah itu anggaran dari Depkeu. JAKSA AGUNG MANIPULASI PUBLIK Dalam pada itu Teten Masduki, Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Hendardi, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa dari mana anggaran Kejaksaan Agung untuk pembelian BMW. Selain itu Jaksa Agung perlu memberi penjelasan soal sumber dana yang diperoleh. Hendardi menambahkan pernyataan Jaksa Agung bahwa dana itu berasal dari Depkeu dan kemudian dibantah pihak Depkeu, merupakan tindakan manipulasi publik. Pernyataan itu perlu diklarifikasi. Sementara itu ahli hukum Todung Mulya Lubis mengatakan keputusan untuk membeli BMW itu terasa janggal, karena dua hal. Pertama, negara dan rakyat sedang menderita krisis ekonomi yang parah. Ke dua, sejumlah orang keberatan lantaran kejaksaan sendiri belum menunjukkan kinerja optimal. Dari begitu banyak kasus KKN yang diselidiki dan disidik, belum ada satu pun berkasnya yang konkrit atau dilimpahkan ke pengadilan. KESIMPULAN Cukup jelas kiranya seperti dikatakan Hendardi bahwa Jakga Agung AM Ghalib telah melakukan manipulasi publik dengan mengatakan bahwa anggaran pembelian mobil mewah BMW itu dari Depkeu. Hal itu telah dibantah oleh Depkeu. Ghalib tidak berkomentar, tidak mengiyakan atau membantah keterangan Depkeu. Memang bagi Ghalib bak ibarat memakan buah simalakama. Disangka, maka Darsyah dari Depkeu akan lebih menelanjangi pembelian mobil mewah untuk pejabat Kejaksaan Agung itu. Membenarkan, sama dengan mengakui dirinya telah berbohong, dengan mengatakan dananya dari anggaran Depkeu. Karena itu tepat sekali pernyataan Teten Masduki dan Hendardi bahwa BPK harus memeriksa dari mana anggaran Kejaksaan Agung untuk pembelian BMW itu. Tidak tertutup kemungkinan dananya itu berasal dari "pemberian" orang-orang tertentu yang terlibat KKN, yang seharusnya dihukum dan dengan "pemberian" itu bisa lolos atau diringankan.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 27 Jan 1999 jam 11:06:40 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
