---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk GOLKAR TEGANG, UU POLITIK BOM WAKTU JAKARTA (SiaR, 29/1/1999) Akibat pembahasan kritis soal pegawai negeri sipil (PNS) dalam RUU Politik, Golkar terlibat padana suasana ketegangan dengan Presiden Habibie. Beberapa tokoh Golkar merasa Habibie mengorbankan Golkar agar bisa menampilkan kesan berdiri di atas semua golongan. Sementara Peraturan Pemerintah (PP) No 5/1999 tentang PNS dianggap upaya pengelabuan oleh kalangan FPP (Fraksi Partai Pembangunan ) dan FPDI (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia). Begitupun kompromi 38 kursi untuk ABRI menjadi bom waktu untuk DPR. Ternyata kompromi yang dilakukan (FPP) untuk menerima jumlah keanggotaan ABRI di DPR sebanyak 38 kursi sebagai ganti untuk sistem pemilu proporsional tingkat I yang istilahnya diganti menjadi stelsel daftar. Hal tersebut diterangkan Ketua FPP DPR Zarkasih Nur menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya. Melihat kegigihan FPP tetap menginginkan 15 kursi untuk ABRI di DPR maka Golkar memasang strategi soal varian pemilu dan jumlah kursi ABRI dibahas dalam satu paket. Artinya Golkar tak mau pembahasan kedua masalah itu dilakukan satu persatu. Dengan model pembahasan paket seperti itu, menurut Zarkasih, kalau divoting untuk dua hal itu FPP akan mengalami kekalahan. Makanya para wakil FPP di Pansus RUU Politik memutar otak agar tidak kalah dua kosong. Akhirnya ditempuh kebijaksanaan, FPP setuju 38 kursi ABRI di DPR tetapi sistem pemilunya harus proporsional tingkat I. Sementara itu soal PNS yang netral yang diatur dalam PP tersendiri, ditanggapi dengan kemarahan di beberapa jajaran pengurus DPP Golkar. Menurut sumber SiaR di DPP, ada anggapan yang mengatakan Habibie ingin mengorbankan Golkar agar bisa diterima oleh semua golongan. Saat itu ada friksi yang tidak mengenakkan di tubuh Golkar. Namun Golkar cepat mengantisipasi lewat beberapa butir dalam usulan PP No 5/1999 tentang PNS untuk menutupi kekalahan tersebut. Namun, manuver Golkar ini menimbulkan perang interupsi antara FPP dan FKP sesaat Keua Pansus akan mengetukkan palu usai mendengarkan pandangan akhir fraksi. FPP lewat Djuhad Mahja merasa perlu ada kejelasan pemerintah menyangkut PP No 5/1999, hal tersebut langsung di interupsi oleh Haryadi (F-KP). Ketegangan ini berlangsung saat jam menunujukkan pukul 24.00. Pada Intinya FPP merasa dibohongi oleh pemerintah terutama FKP karena kesepakatan PNS yang dibuat dan diatur dalam PP No 5/1999 ini bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat padq tanggal 26 Januari 1999. Menurut sumber SiaR di DPR banyak perbedaaan dan substansinya jauh menyimpang. Di kalangan aktifis mahasiswa Forkot (Forum Kota) dan Famred (Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi), mereka menanggapi dengan antusiasme. "Jika RUU ini dianggap tidak aspiratif, artinya pemerintah memberi peluang bagi mahasiswa untuk berkoalisi dengan partai-partai yang sakit hati untuk aksi bersama," kata Adian, dari Forum Kota kepada SiaR. Hal senada juga diungkapkan oleh Arry Birong dari Famred. "Oke, mereka make the rule but we will play our game. We will make the score," katanya. Bahkan Pimpinan Pusat Pemuda Muhamadyah langsung menuntut Presiden Habibie menunda penanda tanganan RUU tersebut dan mengembalikannya kepada DPR untuk direvisi.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 30 Jan 1999 jam 03:04:29 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
