---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk KOALISI PPP DAN PARTAI-PARTAI ISLAM DUKUNG STATUS-QUO JAKARTA (SiaR, 14/4/99) -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memelopori suatu koalisi sejumlah partai Islam untuk mendukung status quo, serta menggembosi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jalan ke arah sana telah dimulai, ketika Ketua Umum PPP Hamzah Haz di Pekalongan, Selasa (13/4) kemarin mengungkap telah disepakatinya koalisi PPP dengan Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Nahdlatul Ulama (PNU). Baik PKU dan PNU didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama (NU) --antara lain KH Yusuf Hasyim-- dan sebagian warga Nahdliyin yang merasa tak tertampung aspirasinya di PKB. PKB sendiri secara moral didukung keberadaannya oleh Ketua Umum PB NU, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut Hamzah Haz, setelah koalisi ini terwujud, maka langkah berikutnya adalah mengajak partai-partai berasas Islam lainnya untu berkoalisi dengan ketiga partai tersebut. Partai-partai yang kemungkinan akan diajak berkoalisi, kata Hamzah Haz, antara lain Partai Bulan Bintang (PBB), PUI, dan Partai Keadilan. Terhadap manuver politik PPP itu, seorang pengamat politik UI kepada SiaR, Rabu (14/4) ini menilai, bahwa koalisi antarpartai Islam yang dipelopori PPP tersebut merupakan bagian dari strategi besar (grand-strategy) untuk memenangkan status quo. Pengamat itu menyebutkan, bahwa PPP merupakan salah satu partai produk Orde Baru, selain Partai Golkar dan PDI Budi Hardjono (PDI-BH). PKU dan PNU didirikan sebagai tindakan reaktif terhadap PKB yang dikenal kritis dan tak kompromi terhadap segala "produk" Orde Baru dan kelanjutannya, yakni pemerintahan Habibie, sehingga PKB dikenal masyarakat sebagai berada di posisi partai-partai yang pro-reformasi, sebagai lawan pro status Quo. Sedangkan PBB, meski dibantah Ketua Umumnya Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, dikenal sebagai salah satu partai yang menerima bantuan uang dari keluarga Cendana. Yusril sendiri merupakan konseptor (ghost writer) pidato- pidato dari mantan Presiden Soeharto. Demikian juga PUI ditengarai sebagai salah satu partai dari puluhan partai baru yang menerima bantuan keuangan dari keluarga mantan Presiden Soeharto. Hanya Partai Keadilan yang relatif bersih. "Mereka mengklaim mewakili umat Islam, tapi sesungguhnya tidak sepenuhnya benar, karena massa riil Islam itu banyak juga yang menyalurkan aspirasinya kepada PKB dan PAN, bahkan ke PDI Perjuangan yang sering dihujat sebagai partainya kaum sekuler," ucap pengamat yang kali ini enggan disebut jatidirinya itu. Berdasarkan catatan SiaR, ketika Pemilu tahun 1997 lalu, PPP mengambil keuntungan dari limpahan suara para pengikut Megawati yang kecewa, karena PDI peserta Pemilu adalah PDI Soerjadi yang di-back up pemerintahan diktator Soeharto, melalui jargon Mega-Bintang. PPP kala itu meraih sekitar 20 persen suara pemilih akibat jargon Mega Bintang yang menjadi sangat terkenal saat itu. Disamping itu, para fungsionaris PPP melempar janji-janji ke masyarakat, bahwa partai itu kemungkinan akan mengajukan calon lain di luar Soeharto sebagai Presiden RI. Bahkan, di sejumlah wilayah, banyak pengikut Mega Bintang yang menjadi korban kekerasan aparat keamanan. Termasuk hingga tertembak mati, seperti kasus yang terjadi di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Tapi setelah perolehan suara meningkat dan banyak fungsionarisnya memperoleh kursi di DPR-RI, PPP ternyata kemudian mendukung kembali Soeharto sebagai Presiden RI untuk masa jabatan ketujuh kalinya. Terhadap kecurangan- kecurangan yang dilakukan pemerintah dalam perhitungan suara pun, PPP takut mengambil sikap dan memilih menerima hasil akhir yang nyata-nyata palsu meski didahului oleh protes-protes keras. Seperti mendukung analisis pengamat politik UI tersebut, mantan Ketua Umum PPP HJ Naro beberapa waktu lalu menyebutkan, bahwa, pada Pemilu tahun 1997 lalu, PPP telah melakukan politik dagang sapi dengan menjual isu jargon Mega Bintang, dan kini partai itu kembali ke pola lama, yakni menjual tanda gambar Ka'bah. Tapi, lanjut Naro yang pernah melawan kelaziman dengan mencalonkan diri sebagai wakil presiden di masa kekuasaan diktator Soeharto itu, menegaskan, ujung-ujungnya PPP akan mendukung Habibie, dan kekuatan status quo. Pernyataan Naro tersebut didukung pengamat politik UI tersebut yang percaya, bahwa PPP tak akan mengambil resiko, dengan tetap mendukung kekuatan status quo. "Nah, koalisi itu ujung-ujungnya akan mendukung status quo. Partai Golkar sengaja disimpan dulu, karena mengajak mereka pada saat sekarang adalah keputusan yang tak populer. Nanti setelah hitung-hitungan pasca Pemilu, baru ketahuan belangnya ke mana arah koalisi ini�," ucap pengamat politik UI yang dikenal kritis tersebut.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 14 Apr 1999 jam 09:37:27 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
