---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk SOAL TIMTIM, INDONESIA TERAPKAN POLITIK DUA MUKA JAKARTA (SiaR, 14/4/99), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menilai dalam persoalan Timor Timur, pemerintah Indonesia menerapkan politik dua muka. Di luar negeri pemerintah Habibie berkampanye bahwa sedang berlangsung dialog damai, sementara di wilayah Timtim justru masyarakatnya diadu-domba. Kecenderungan "politik dua muka" tersebut disampaikan Hendardi, Direktur Eksekutif PBHI kepada wartawan di kantornya, Rabu (14/4) menanggapi perkembangan terakhir upaya penyelesaian Timtim dan penjelasan kembali pernyataan perang Xanana Gusmao. Hendardi yang dalam kesempatan tersebut didampingi Johnson Panjaitan dan Rachland Nashidik itu menduga bahwa perkembangan yang terus memburuk di Timtim tersebut merupakan "operasi khusus" ABRI dengan tujuan menggagalkan proses penyelesaian damai yang sedang berlangsung. Dan telah berjatuhan korban baik yang pro maupun yang anti integrasi. "Dipersenjatainya kelompok-kelompok milisi pro integrasi, atau dibiarkannya senjata api beredar dan tindak kekerasan serta intimidasi oleh kelompok-kelompok milisi tersebut, adalah bagian faktual yang membawa kami pada dugaan tersebut," katanya. Sementara itu menyinggung tentang pernyataan Xanana Gusmao 5 April yang lalu tentang perang terhadap ABRI dan RI, Hendardi mengatakan bahwa pernyataan tersebut harus dikontekskan sebagai upaya pertahanan diri atas serangan-serangan yang ditujukan kepada kelompok pro kemerdekaan. "Tidak ada yang salah dan perlu diralat. Semua yang dikatakan dulu itu sudah benar. Tapi memaknainya harus dengan konteks pertahanan diri. Hal tersebut juga termuat dalam pembukaan Deklarasi Semesta hak Asasi Manusia PBB," kata Hendardi. Hendardi menambahkan bahwa penyelesaian damai Timor Timur harus diselamatkan dan mensyaratkan secara mutlak cara-cara yang menjauhi kekerasan. Dalam konteks tersebut, kata Hendardi pemerintah Indonesia harus mengontrol angkatan bersenjatanya dalam petualangan kekerasan lebih jauh di Timtim. "Maka menjadi kewajibannya untuk mengundang pasukan perdamaian PBB ke Timor Timur untuk meredakan ketegangan. Lebih jauh untuk memungkinkan pelaporan yang imparsial dan transparan mengenai keadaan di Timor Timur, pemerintah Indonesia juga perlu membuka diri terhadap kemungkinan ditempatkannya perwakilan komisi hak asasi manusia PBB di Timor Timur," tegasnya.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 14 Apr 1999 jam 12:48:35 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
