> > > > > hi...... mau duit...... klik saja........ > > > > > http://xtracash.webjump.com/000340.html > > > > > > > > > > ada yang baru nih......penghasilan tanpa batas dan dijamin pasti > > > > dapat..... > > > > > end .....syaratnya mudah > > > > > dan mendapatkan bonus terus-terus....dan terus........ > > > > > hanya mengklik...... http://xtracash.webjump.com/000340.html > > > > > > > > > > ayoooooo segera...... > > > > > > > > > > ################## > > > > > ingin bonus abadi silakan klik : > > > > > http://xtracash.webjump.com/000340.html > > > > > http://www.ratesaver.com.au/index.htm?$i5nk > > > > > ================================================= > ---------- > From: Puspa Bangsa <[EMAIL PROTECTED]> > To: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED] > Cc: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED] > Subject: [mimbarbebas] Jabatan Rangkap (2) > Date: 27 Oktober 1998 9:34 > > Jakarta, 27 Oktober 1998 > > Jabatan Rangkap (2) > > Sebenarnya adanya perangkapan jabatan sudah lama ada di bumi Indonesia. > Bahkan di muka bumi ini. Tapi mungkin baru kali ini, kita bisa > membahasnya agak mendalam. > > Di era 80-an, Bapak Soedarmono yang waktu itu menjabat Mensesneg, > merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar. Beliau juga merangkap > jabatan sebagai "ketua yayasan-yayasan" milik Soeharto. > Waktu itu memang pandangan masyarakat mungkin belum luas, pikiran > kita belum terbuka. Masyarakat memandang, bila seseorang menjabat > lebih dari satu jabatan, berarti orang tersebut mempunyai kemampuan > lebih dari yang lain. Apalagi kapasitasnya sebagai pemimpin atau ketua > dalam organisasi yang dipimpinnya. > Masyarakat belum mampu menimbang, di mana dan bagaimana seharusnya > yang benar ditempatkan, dan yang salah disingkirkan bahkan dihindari. > Apalagi dengan propaganda yang didengung-dengungkan Golkar saat itu > semisal adanya asas tunggal - yang mana apabila kita mempunyai > organisasi dan tidak berasas Pancasila kita bisa dikenai tuduhan > "Subversif". Masyarakat dibuat sedemikian sehingga meyakini apabila > suatu organisasi berasas Pancasila, maka dia legal dan tidak subversif. > Beginilah, masyarakat sudah tercuci otaknya dengan propaganda tersebut. > Bahkan sampai hari ini pun masih ada sisa-sisa masyarakat yang sudah > "bersih" otaknya tersebut. Anda bisa buktikan. > > Demikian halnya dengan jabatan. Di mana suatu organisasi didukung > pemerintah, maka tidaklah mungkin ada tuduhan subversif. > Apalagi bila yang menjadi ketuanya adalah seorang pejabat pemerintahan. > Dijamin aman. Maka tersusunlah kepanitiaan tidak resmi yang memilih > dan mengangkat setiap pejabat pemerintahan dalam setiap organisasi > terutama yang besar, semisal Golkar. > > Golkar pada awalnya memang hanya suatu organisasi. Yang kemudian > dari pengurus sampai ketuanya, adalah notabene pejabat pemerintah > atau keluarganya, maka Golkar bisa "mengakar" - ini istilah orang > Golkar sendiri. Bahkan Pembinanya sendiri adalah pejabat pemerintah > tertinggi/ Presiden. Maka tidaklah sulit membuat Golkar menjadi suatu > kekuatan baru, atau semacam partai politik. Atau lebih tepatnya > organisasi kemasyarakatan tapi bergerak dalam bidang politik. > - Sampai sekarang tidak ada pernyataan resmi, bahwa Golkar ini adalah > organisasi kemasyarakatan atau partai politik. Karena sebelum ini, > kontestan pemilu adalah 2 parpol dan Golkar. Ini berarti Golkar > bukan partai politik, bukan? - > Bahkan partai politik yang ada saat itu, bisa dikebiri. Memang hebat > organisasi yang satu ini. > > Setelah dipegang Bapak Soedarmono, Golkar sukses berat dalam Pemilu. > Lalu dilanjutkan oleh Bapak Harmoko. Lagi-lagi beliau adalah pejabat > pemerintahan, yang waktu itu beliau menjabat Menteri Penerangan. > Sampai waktu terakhir sewaktu beliau terpilih menjadi Ketua DPR/ MPR. > Setelah ini, "dipilih" lagi pejabat pemerintahan, Bapak Akbar Tanjung, > sampai sekarang masih menjabat Mensesneg. Lihat reaksinya waktu > beliau "terpilih" menjadi Ketua. Menjijikkan. Padahal setahu saya, > terpilihnya beliau memang sudah direkayasa. > > Mari kita lihat fenomena ini. Sepanjang sejarah Orde Baru, yang namanya > Ketua Umum Golkar adalah pejabat pemerintah dan Golkar selalu "menang" > dalam setiap Pemilu. Mengapa? > > Ada beberapa analisa sebagai berikut. > 1. Golkar memanfaatkan ketaatan rakyat pada penguasa, walaupun dengan > segala cara untuk membuat rakyat taat. Dari rayuan halus sampai > tuduhan subversif. > > 2. Golkar memanfaatkan ketidakberdayaan rakyat untuk mendukungnya > dengan propaganda "Golkar milik wong cilik" -> Golkar milik > orang kecil. Kecil bisa diartikan kerdil, picik (kerdil otaknya). > Jadi orang yang mendukung Golkar itu otaknya kecil. Tidak bisa > membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan lagi selalu > meminta petunjuk dari atasan untuk pelaksanaan setiap kebijakan. > Anda tahu sendiri... > > 3. Golkar memanfaatkan fasilitas pemerintahan untuk menjalankan setiap > kampanye terselubungnya. Dulu Bapak Harmoko, selalu berkeliling ke > seluruh pelosok nusantara. Bukan dalam kapasitas sebagai Menpen. > Tapi sebagai Ketua Umum Golkar. Ini dilakukan berulang-ulang > sehingga tercipta image dalam pikiran masyarakat, bahwa Harmoko > identik dengan Golkar. Dan kekuatan Golkar ada "di mana-mana". > Maka rakyat mau tidak mau memilih kekuatan yang "besar". > > 4. Golkar memanfaatkan kapasitas pengurus sampai ketuanya yang notabene > mereka adalah pejabat pemerintahan dan keluarganya. > Bila anda ingin mengecek, lihat rekaman kampanye pemilu terakhir. > Anda bisa menilainya dengan akal yang jernih dan hati yang bersih > tentunya. > > 5. Golkar memanfaatkan organisasi-organisasi lain yang dipimpin oleh > pengurus Golkar yang sebagian adalah pejabat pemerintah, atau > mantannya. Yayasan Dakab sudah jelas-jelas menyokong Golkar. > Dan jelas-jelas yang mengetuai adalah mantan pejabat. > Ini mungkin yang paling rumit untuk diuraikan. > > Dapat ditarik kesimpulan bahwa jabatan-jabatan yang dirangkapkan pada > satu orang akan membawa orang tersebut pada tindakan kolusi, korupsi, > bahkan nepotisme dan monopoli. > Saya tidak setuju dengan sikap pemerintah yang terus mempertahankan > rangkap-merangkap jabatan ini. Inilah sumber KKN, sumber kemerosotan > moral pejabat kita, sumber kemerosotan tata nilai politik kita. > Apalagi akhir minggu ketiga Oktober, pemerintah menegaskan kembali > tidak akan melepas jabatan rangkap tersebut - Mensesneg dan Ketua > Umum Golkar. > > Apakah pemerintah menganggap itu adalah jabatan strategis untuk > memenangkan Pemilu nanti? > Kalau ini dijawab ya, berarti pemerintah tidak fair. Pemerintah > secara terbuka mendukung salah satu kontestan. Pemerintah tidak > konsekuen dengan pernyataan sendiri yang akan memberantas KKN. > Pemerintah sudah tidak adil, dengan mementingkan salah satu golongan > dan ini bertentangan dengan Pancasila. > Bila diintegralkan berarti pemerintah kita sudah menyalahi Pancasila, > yang menurut pemerintah sendiri dijadikan asas tunggalnya. > > Bapak Habibie, Anda sebagai Presiden, apakah Anda bersedia untuk > bertindak sebagaimana seharusnya? > Tentunya saya tidak meminta Anda untuk merangkap jabatan. > > Terima kasih. > > > > Get your FREE E-mail at http://mailcity.lycos.com > Get your PERSONALIZED START PAGE at http://personal.lycos.com > ------------------------------------------------------------------------ > Subscribe, unsubscribe, opt for a daily digest, or start a new e-group > at http://www.eGroups.com -- Free Web-based e-mail groups. > ------------------------------------------------------------------------ eGroups Spotlight: "Kosovo-Reports" - Direct reports from Kosovo/Serbia/Yugoslavia. http://offers.egroups.com/click/252/0 eGroup home: http://www.eGroups.com/list/mimbarbebas Free Web-based e-mail groups by eGroups.com
