---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- KEMENANGAN GOLKAR SECARA MUTLAK ? Oleh : Ki Ageng Mangir Kata Pengantar. Tulisan dibawah ini adalah komentar penulis atas kemenangan Golkar pada pemilu '97 yang lalu yang telah dipublikasikan di milis 'Apakabar' pada tanggal 3 Juni 1997 - tanpa editing kecuali untuk memperjelas maksud penulis dan pembetulan ejaan yang salah. Barangkali tulisan ini bisa dipakai sebagai kilas balik kira2 apa yang telah terjadi saat itu, agar tidak terulang lagi pada Pemilu '99, mengingat hasil pemilu '97 telah menghasilkan anggota DPR/MPR yang juga telah mengukuhkan Soeharto sebagai Presiden ternyata sama sekali tidak 'kredibel' atau tidak mencerminkan kehendak rakyat. Karena itu Soeharto hanya mampu bertahan beberapa bulan saja dan atas desakan dari rakyat terpaksa 'lengser'. Mudah2-an kesadaran berpolitik bangsa Indonesia sudah makin baik saat ini sehingga tidak akan mengulang kesalahan yang sama yaitu memilih wakil rakyat yang tidak 'kredibel' dan tidak mencerminkan keinginan mayoritas rakyat yang sebenarnya. Mei '99. Sampai dengan penghitungan suara sementara tanggal 2 Juni 1997, PPPmemperoleh 22,62%, Golkar - 74,31% dan PDI - 3,07% (Kompas, Selasa 3 Juni 1997) yang sepertinya tidak akan banyak berubah sampai dengan penghitungan suara berakhir. Hasil ini sangat mengejutkan berbagai pihak mengingat suasana kampanye yang dihiasi banyak kerusuhan dan ketidak puasan terhadap sikap memihak Pemerintah maupun ABRI sebagai penyelenggara Pemilu : - GOLKAR sendiri "surprise" bisa melampaui target 70% oleh karena itu secara spontan kalangan penyelenggara Pemilu termasuk Kepala Negara mengatakan kepuasannya bahwa Pemilu 1997 telah berjalan secara sukses (...untuk kemenangan GOLKAR). - Walaupun PPP mendapat kenaikan yang cukup besar kali ini, dengan dukungan masa selama kampanye (termasuk dukungan dari sebagian PDI - Megawati), ternyata tidak cukup besar untuk bisa mengurangi dukungan pemilih terhadap GOLKAR. Sudah pasti ketidak percayaan ini akan muncul dalam bentuk protes bahwa pelaksanaan Pemilu tidak dilakukan secara asas luber. - Yang paling menelan "pil pahit" adalah PDI - Suryadi yang barangkali baru percaya bahwa pendukungnya merupakan minoritas dari warga PDI dan simpatisannya. Dengan sendirinya tidak terlepas "keberhasilan operasi inteligent" pemerintah untuk mengeluarkan PDI - Megawati dari aktivitas yang berhubungan dengan Pemilu 1997 (... harap diingat bahwa "beaya operasi inteligent" merupakan beaya operasi keamanan pemerintah yang berarti uang rakyat juga dalam kata lain uang rakyat digunakan untuk membungkam suara rakyat yang berbeda dengan suara Pemerintah). Sangat kecil kemungkinannya bahwa PDI - Suryadi akan melakukan protes dalam bentuk apapun (...karena memang tujuan utamanya menggebosi suara PDI secara keseluruhan). - Yang tentunya lebih terkejut adalah GOLPUT yang dipelopori oleh PDI-Megawati, kalangan mahasiwa, LSM, pihak2 yang tidak mempunyai pilihan dan tidak percaya bahwa Pemilu akan bisa menghasilkan perubahan (... kearah lebih demokratis, dan pemerintahan yang lebih bersih dari kolusi dan korupsi). Dari data Kompas tanggal 3 Juni 1997 - dari 124.740.987 pemilih yang telah melaksanakan pilihannya adalah 111.216.306 (89,16%). Kelihatanya GOLPUT bukan media yang 'effective' untuk melaksanakan perubahan kecuali hanya dari "simbol moral" yang dicoba untuk ditonjolkan. Barangkali GOLPUT harus lebih banyak belajar dari "social behaviour" dari masyarakat Indonesia berkenaan dengan pilihan2. Sebagai satu kenyataan adalah GOLKAR menang mutlak seperti juga Pemilu2 yang terdahulu (...juga mungkin pemilu2 yang akan datang). Kita bisa melakukan protes segala macam tentang pelaksanaan Pemilu, seperti dimasa-masa yang lalu, tetap saja tidak akan bisa merubah hasil akhir. Barangkali kita perlu mengkaji "kenapa" GOLKAR bisa menang dan akibat2-nya pada tata masyarakat pada masa pasca Pemilu 1997 sampai dengan pemilihan umum yang akan datang. Kajian subjective (opini) kenapa GOLKAR bisa menang: 1. Memang sebahagian besar masyarakat (rakyat) masih mendukung GOLKAR. 2. GOLKAR mendapat dukungan penuh dari ABRI dan keluarganya. 3. GOLKAR mendapat dukungan penuh dari pegawai negeri, BUMN dan keluarganya. 4. GOLKAR mendapat dukungan penuh dari kalangan pamongpraja (penyelenggara pemerintahan Pusat maupun Daerah) dan keluarganya. 5. GOLKAR mendapat dukungan penuh dari pengusaha besar (baik pri ataupun non-pri). 6. Golongan 2,3,4,5 menggunakan segala daya (fasilitas & dana sebagai penyelenggara pemerintahan, termasuk intimidasi bila diperlukan) untuk mempengaruhi masyarakat memilih GOLKAR demi kelangsungan kedudukannya/posisinya. Kalau memang asumsi diatas adalah betul, kesimpulannya memang sistem yang dibentuk oleh Pemerintah tidak mungkin bisa terpatahkan yaitu "majority network link" (istilah penulis sendiri) dan sangat 'effective' untuk kelangsungan Pemerintah secara tak terputuskan sampai kapanpun (kecuali "majority network link" ini bisa dipatahkan). Yang menjadi pertanyaan kenapa "majority network link" ini bisa menjadi "solid" dan sangat "dedicated" terhadap Pemerintah (secara simbolik kepada Kepala Negara). Tentunya hal ini tidak terlepas kajian strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan lembaga2 strategis yang ada disamping penguasaan Kepala Negara terhadap "social behaviour" masyarakat Jawa - yang punya pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Barangkali sangat menarik kajian dari Proffesor Danys Lombard pada bukunya "Nusa Jawa : Silang Budaya" (yang sangat beruntung penulis bisa membacanya setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesai). Yang barangkali bisa menerangkan sedikit kenapa kondisi masyarakat bisa mendukung terjadinya "majority network link" (.... tentunya sesuai dengan interpretasi dari penulis sendiri). Menurut Proffesor Danys Lombard masyarakat Jawa yang berkembang dari kerajaan agraris telah mengembangkan "konsep lingkaran - lingkaran konsentris" yang pusat kerajaan (istana) sekaligus pusat kosmologis yang berada dalam simbiosis (perpaduan) dengan daerah sekelilingnya, tanpa unsur pemisah, dalam kenyataan topografis maupun dalam pandangan kenseptual. Kerajaan Mataram secara "effective" melaksanakan pengaruhnya dengan raja sebagai pusat kosmos sebagai lapis pertama dan keluarga dekat sebagai Bupati sebagai lapis kedua untuk perpanjangan tangan kekuasaan didaerah dan petani sebagai lapis ketiga sebagai rakyat biasa yang sepenuhnya sebagai pengabdi kepentingan raja. Sedangkan kaum oposan - orang yang tidak tunduk pada pengaruh kerajaan - menjadi "kaum pinggiran" yang desa pingiran maupun hutan sebagai persembunyiannya dan kejauhannya dari pusat kekuasan bisa mengembangkan budaya pinggiran yang lebih "independent". Model Pemerintah order baru seperti yang sering dikemukakan oleh beberapa pihak tidak lebih - sadar atau tidak sadar - adalah kelanjutan "konsep lingkaran konsentris" dari kerajaan Mataram dimasa yang lalu. Dimana ABRI dan Pamongpraja adalah alat kekuasaan yang secara 'effective' menjadi lapis kedua kekuasaan untuk kepentingan pusat kosmologis (yang secara simbolik diwakili oleh Kepala Negara) yang jaringannya sampai ke pelosok desa, tidak memungkinkan adanya "perbedaan persepsi/pendapat". Bagaimana dengan "kelompok pinggiran" ?, secara nature - alami - (hak manusia yang asasi) seseorang bisa berbeda pendapat dalam satu dan hal lainnya dengan manusia yang lain - termasuk dengan raja (kalau raja itu dikatagorikan sebagai golongan manusia juga). Dengan tidak adanya lahan tanpa pengawasan 'effective' dari ABRI dan Pamongpraja dan dengan tidak adanya lagi lahan hutan untuk bersembunyi, kaum pinggiran (... yang saat ini sebagian dari mereka juga sudah "educated") yang berpikiran lebih "independent" dari zaman dulu2-nya ada diantara kita, dikantong2 perkotaan yang menjadi kaum oposan yang tidak diakui keberadaannya, dikejar2, dipenjarakan, kalau mungkin dihapuskan dari muka bumi persada ini (...apakah mereka itu bukan rakyat Indonesia ?). Kalau pada masa yang lalu motivasi utama seseorang untuk menjadi Bupati adalah : - kedekatan dengan pusat kekuasan - kehidupan yang lebih baik/layak dibandingkan dengan golongan rakyat biasa - kekuasaan sebagai wakil raja didaerah (seperti raja kecil untuk didaerah) Dan motivasi ini tidak beranjak dari zaman kerajaan sampai dengan Pemerintah orde baru saat ini, kenapa "majority network link" bisa terjadi : 1. Dengan konsep "Dwifungsi ABRI" dimungkinkan kesejahteraan ABRI dijamin dan ditingkatkan (terutama pimpinan2-nya) dari masih menjabat sampai dengan pensiun (...asal tidak neko-neko). 2. Sebagai alat Pamongpraja (yang sebagian ABRI juga) dengan kedekatannya dengan kekuasaan akan terjamin kesejahteraannya dengan penangangan project2 pembangunan (...barangkali sebagian bisa dialokasikan sebagai "sumbangan sukarela" dari pengusaha yang melaksanakan pembangunan - kadang2 bisa juga berarti sumbangan paksa) 3. Kekuasanpun ada ditangan (apalagi untuk yang ditempatkan sebagai penguasa daerah - seperti raja kecil lah) 4. Pengusaha yang dekat dengan pemerintah mendapat jaminan kelangsungan ekspansi usahanya untuk menangani project pembangunan dan kalau sangat dekat bisa ber-sama2 ikut partisipasi membuat rencana pembangunan(...jadi kalau sudah disetujui tidak ada pengusaha lain yang bisa melaksanakan) Tidak heran bahwa sebagian besar rakjat mendukung GOLKAR dan GOLKAR akan selalu menang (karena sebagian besar rakyat ada dalam katagori diatas). Yang dilaksanakan oleh sang penguasa pusat kosmologis hanyalah menjaga kesimbangan agar golongan pendukung utama sistim tersebut mendapat pembahagian rejeki yang cukup dan dirasakan adil (....bukan adil buat semua rakyat). Dan suatu kenyataan yang pahit "social behaviour" mayoritas masyarakat Indonesia memang baru sampai disitu (...apakah bisa juga berarti mayoritas masyarakat yang korup akan memilih pemerintah yang korup ?). Kajian subjective (opini) masyarakat Indonesia pasca Pemilu 1997 : Dengan kemenangan GOLKAR secara mutlak pasti akan membawa konsekwensi2 logis bagi masyarakat bangsa Indonesia. Dengan asumsi Pemerintah dan ABRI bisa mengatasi segala protes2 penyelenggaraan Pemilu : 1. Rakjat secara sah telah memberi mandat kepada GOLKAR (atau penyelengara Pemerintahan saat ini) untuk melanjutkan Pemeritahan atas Republik Indonesia (berdasarkan aturan yang saat ini berlaku adalah sah secara hukum). Kalau asas demokrasi dilaksanakan golongan yang lain seharusnya menghormati hak tersebut. 2. Rakyat dengan sadar telah memilih kembali Pemerintah yang berkuasa saat ini untuk melanjutkan Pemerintahannya sampai dengan pemilu yang akan datang dengan konsekwensi logis : Secara positif: - pertumbuhan ekonomi kurang lebih 7% per tahun bisa dilanjutkan - dengan sendirinya income percapita rakyat akan meningkat (asal pemerintah bisa mengendalikan inflasi) - tinggal landas untuk menuju masyarakat industri bisa dilaksanakan Secara negatif: - kolusi dan korupsi akan berjalan terus (karena ini adalah kekuatan "majority network link") - tidak ada tempat untuk kaum oposan (yang dahulu kaum pinggiran) - jangan berbeda pendapat dengan pemerintah (....kecuali kalau ingin cari perkara) - jangan mencoba mempertanyakan sistim yang ada apalagi merubahnya - GOLKAR/Pemerintah akan melakukan apa saja untuk memenangkan Pemilu yang akan datang Yang akan terjadi adalah seberapa masyarakat bisa menerima kelemahan2 yang ada - konsekwensi negatif - dan secara luas tidak menimbulkan implikasi yang secara nyata merugikan kepentingan2-nya secara luas : - kesejahteraan umum meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga kesenjangan bisa diperkecil - rakyat mendapatkan pelayanan umum yang lebih baik dan mudah dari aparat pemerintah - pemerintah mengakomodasikan kepentingan kaum oposan / kaum pinggiran sebagai satu bagian masyarakat yang integral dengan tata sistim masyarakat yang ada Kegagalan GOLKAR atau Pemerintah untuk melaksanakan program yang secara luas untuk membela kepentingan rakyat kecil, yang akan terjadi adalah : - suatu pressure secara terus menerus untuk perubahan sistim yang ada, yang untuk mempertahankan "majority network link" Pemerintah akan memerlukan anggaran keamanan yang cukup besar, yang sebetulnya uang rakyat yang dipakai untuk meredam rakyat sendiri yang sebetulnya sedang memperjuangkan haknya. - organisasi oposan akan makin mendapat kepercayaan dari rakyat dan lebih siap sebagai alternatif pengganti (mungkin akan membentuk koalisi yang lebih solid dengan tujuan menyaingi GOLKAR). - kesadaran dari sebagian "majority network link" secara moral dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan pusat kosmologis melebihi kepentingan rakyat secara lebih luas (terutama dari ABRI dengan Sapta Marga - nya) yang mungkin akan menyeberang mendukung kearah perubahan. - timbul kesadaran yang lebih luas bahwa Pemilu semata-mata sebagai alat pelestarian kelanjutan Pemerintahan bukan untuk rakyat menyalurkan aspirasi politik agar terjadi pergantian Pemerintah yang akan melaksanakan perbaikan2. Faktor tersebut tersebut diatas belum termasuk faktor usia dan kesehatan Kepala Negara yang menjadi "master mind" dari konsep sistim order baru yang sedang berlaku. Kegagalan Kepala Negara melaksanakan kewajibannya dengan baik karena faktor usia dan kesehatan akan menimbulkan intrik pengambilan kekuasan pada elite didalam "majority network link" untuk melestarikan kekuasaan yang ada ataupun kesempatan kaum oposan untuk melaksanakan perubahan menuju Pemerintahan yang lebih demokratis. Kajian subjective (opini) kenapa Partai Politik / GOLPUT tidak menjadi pilihan : Dalam suatu masyarakat yang terkondisi (oleh pengaruh yang sangat kuat dari "majority network link" yang terdiri dari ABRI, pegawai negri, pegawai pamong-praja, dan pengusaha besar) seperti saat ini, pilihan bagi partai politik non GOLKAR agak serba salah bahkan boleh dikatakan hampir tidak ada untuk bisa mencapai kemenangan. Tapi bagaimanapun juga harus diakui keseriusan PPP untuk berpartisipasi secara aktif - mungkin hal ini yang menyebabkan peningkatan suara yang mendukung PPP - dalam memperjuangkan suara yang optimal dalam Pemilu 1997. Pemerintah mempunyai kekuasan penuh, bahkan menggunakan kekuatan "inteligent" ABRI, untuk merontokkan PDI-Megawati yang mendjadi ancaman perolehan suara GOLKAR pada Pemilu 1997 dan menggantikan dengan PDI-Suryadi yang ternyata memang hanya mendapat dukungan minoritas dari kalangan PDI and simpatisannya. Sekali lagi untuk melestarikan kekuasannya Pemerintah telah melakukan strategi yang tepat (....lepas bermoral atau tidak). Secara jujur faktor "external" terutama pengaruh sistim Pemerintahan saat ini yang menyebabkan partai politik yang ada tidak berperan secara optimal dan bisa menjadi pilihan dari pemilih yang ada. Mayoritas Pemilih tidak mau ambil risiko untuk tidak memilih GOLKAR mengingat konsekwensi negatif yang mungkin menimpa dirinya ataupun keluarganya. Lepas dari faktor "external" tersebut, ada juga faktor "rational" disini, yaitu suatu pengandaian dari masyarakat pemilih, bagaimana kalau GOLKAR kalah ?: - apakah pertumbuhan ekonomi 7% pertahun bisa dipertahankan ? - apakah income perkapita bisa terus meningkat ? - apakah tinggal landas pembangunan menuju masyarakat industri bisa dilaksanakan ? - apakah pemerintah yang baru nanti juga tidak korupsi dan kolusi ? - apakah pengusaha akan dijamin kelanjutan usahanya ? - apakah pemerintahan yang baru betul akan lebih demokratis ? Kondisi "rasional" dari partai politik maupun kaum oposan barangkali belum begitu kuat kondisinya sehingga kaum pemilih dengan rasa aman bisa menjawab pertanyaan tersebut diatas dengan jawaban "ya" dan oleh karena itu memilih Partai Politik. Memang kondisi "rational" belum terjadi di masyarakat Indonesia, lambat atau cepat kondisi itu akan datang ke Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya kaum alternatif yang menghendaki perubahan seyogyanya melakukan intropreksi "bisakah mereka memberi jaminan bahwa perubahan yang akan dilaksanakan semata-mata untuk kebaikan rakyat dan kondisi akan lebih baik dari saat ini apabila rakyat memberikan kepercayaan kepada mereka ?" Yang menjadi pertanyaan juga dengan kondisi "rational" yang cukup mendukung, kenapa GOLKAR/ Pemerintah tidak yakin kalau secara mayoritas rakyat akan mendukungnya tanpa melaksanakan praktek2 yang kurang terpuji untuk memenangkan Pemilu ? Jawabannya tentu saja karena GOLKAR/Pemerintah merasa khawatir akan kelemahan2 saat ini, yang secara nyata tidak pernah diperbaiki, yaitu tidak menjalankan pemerintahan secra bersih dan berwibawa. Kesimpulan : Kemenangan GOLKAR/Pemerintah pada Pemilu 1997 akan merupakan bomerang yang akan mempercepat arus keinginan kearah perubahan apabila tidak desertai perubahan mendasar dari GOLKAR/Pemerintah bagaimana cara untuk mengakomodasikan kesejahteraan rakyat kecil secara lebih meluas dan merubah sendiri tata pemerintahan dengan sistim pemerintahan modern yang lebih demokratis bukan meniru model konsep lingkaran konsentris - mungkin secara tidak sadar - yang sangat feodalistis. Tulisan ini dibuat dengan maksud agar tercapai suatu Pemerintahan (siapapun yang melaksanakan) yang berorientasi sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara luas. Juni '97 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 16 May 1999 jam 16:05:46 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
