---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ++ Pemilu Online: http://www.indo-news.com/pemilu/ ++ ---------------------------------------------------------- TEKAD, 7-13 Juni 1999 Indonesia sebagai Bangsa Baru Oleh: Nurcholish Madjid Hari ini, 7 Juni, bangsa Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum. Dengan Pemilu ini kita berharap dapat memasuki era yang sebenarnya dalam cita-cita reformasi menuju masyarakat adil, terbuka, dan demokratis. Pemilu yang demokratis memang diharapkan bukan hanya oleh kita, tapi juga oleh dunia internasional. Karena itulah mereka banyak memberikan bantuan, bukan hanya teknis tapi juga finansial, untuk mendukung terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil: Pemilu yang benar- benar berlangsung secara demokratis. Dengan Pemilu ini kita masuk menjadi bangsa baru. Kita adalah bangsa yang amat besar, bahkan terbesar kelima setelah Cina, India, Rusia, dan Amerika. Wilayah tanah air kita pun sangat besar, yang bentangan barat dan timurnya - Sabang- Merauke - sama dengan bentangan London-Teheran. Tetapi harus kita sadari bahwa, sebagai bangsa, Indonesia adalah bangsa baru. Unsur-unsur bangsa Indonesia dengan budaya masing-masing, seperti Melayu, Sunda, dan Jawa, misalnya, adalah "bangsa- bangsa" dan budaya-budaya yang cukup tua dan mapan. Namun tidaklah demikian dengan bangsa Indonesia. Keindonesiaan adalah gejala mutakhir yang memperoleh eksistensinya terutama karena proses-proses di masa kolonial Hindia Belanda dulu hingga berdirinya Republik Indonesia. Karena Indonesia dan keindonesiaan adalah gejala baru, dan masih terus dalam tahap pertumbuhan dan perkembangannya hingga saat ini, perlulah disadari adanya kesinambungan dan kelestarian sebagai sumber rasa keabsahan dan keotentikan sebagai bangsa. Namun, berbeda dari kebanyakan bangsa-bangsa lain, kesinambungan dan kelestarian itu harus dicari tidak hanya dari khazanah yang dengan tegas dan jelas merupakan warisan seluruh bangsa Indonesia saja, melainkan juga dari unsur-unsur yang menjadi titik-temu dari garis kesamaan utama budaya-budaya Nusantara. Dari sinilah apa yang disebut civil society itu dibangun, sehingga kita bisa mempunyai etika bangsa yang mengakar pada dasar keruhanian budaya-budaya Indonesia. Kita akan membuat kekeliruan yang gawat, jika kita hanya memperhatikan segi-segi perbedaan kultural antara (suku) bangsa kita. Kenyataan persatuan dan kesatuan negara kita sekarang ini dapat ditafsirkan sebagai bukti tentang adanya titik-titik kesamaan potensial antara semua unsur budaya Nusantara. Tafsir yang sama dapat diterapkan kepada kenyataan mudahnya Bahasa Melayu diterima sebagai bahasa nasional. Di samping pengalaman penjajahan Belanda, rasanya sulit diingkari bahwa salah satu faktor yang meratakan jalan menuju kesamaan budaya Indonesia ialah agama Islam. Sebagai anutan rakyat yang relatif merata sejak dari Sabang sampai Merauke, khazanah peradaban Islam ini telah menyediakan rumus-rumus dan konsep-konsep budaya nasional yang ternyata berlaku secara efektif, seperti tercermin dalam dunia peristilahan, idiom dan fraselogi sosial-politik nasional kita - seperti istilah- istilah dewan, wakil, rakyat, musyawarah, mufakat, hukum, hakim, mahkamah, aman, tertib, hal-hak asasi, wilayah, daerah, masyarakat, adil, makmur, dan seterusnya yang banyak sekali. Dalam ramuannya dengan unsur-unsur budaya lokal yang otentik dan absah dari sudut pertimbangan nasional, unsur-unsur khazanah peradaban Islam itu tumbuh menjadi bahan yang tidak mungkin diabaikan dalam perkembangan budaya Indonesia. Contoh hal serupa itu banyak sekali, seperti terpantulkan dalam pepatah yang berasal dari budaya suku Minangkabau: "bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat." Kita mengetahui bahwa pandangan sosial-politik di balik pepatah itu sekarang sudah diterima sebagai bahan dari budaya sosial-politik nasional, yaitu ide dan konsep "musyawarah-mufakat" yang dalam pengertiannya yang sebenarnya menurut wawasan modern adalah yang sekarang kita sebut "demokrasi." Memahami visi-visi seperti ini memang membutuhkan sumberdaya manusia yang mapan secara intelektual. Kini sudah menjadi kesadaran yang cukup umum bahwa kemajuan suatu bangsa lebih banyak ditentukan oleh sumber daya manusianya daripada oleh sumber daya alamnya. Jika kita melihat keadaan bangsa kita, Indonesia adalah bangsa ketiga terkaya di dunia - sesudah Amerika Serikat dan Rusia - dalam hal sumber daya alam. Tetapi tidak berarti bangsa kita adalah yang ketiga di dunia dalam urutan kemakmuran. Sampai saat ini, biarpun setelah mengalami kemajuan yang amat pesat dan dapat dikatakan "exponential," tetapi kita masih tergolong bangsa miskin atau terbelakang atau seuntung-untungnya, bangsa kelas menengah bawah - yang masih cukup di bawah - apalagi setelah krisis moneter hampir dua tahun ini. Sebabnya ialah meskipun kaya dalam hal sumber daya alam, namun kita miskin dalam hal sumber daya manusia. Salah satu unsur sumber daya manusia itu, selain unsur keahlian sebagaimana sering dibicarakan, ialah sikap kejiwaan atau mind set yang bersifat mendorong kemajuan dan menopang kreativitas. Nasib suatu bangsa, baik dalam arti kemajuan maupun kemundurannya, sangat ditentukan oleh sikap kejiwaan mereka. Sikap kejiwaan ini berada dalam bingkai budaya, dan tampil secara nyata melalui pribadi-pribadi anggota masyarakat dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan - atau etos-etos - dan cara berpikir mereka. Di sini kelestarian budaya menjadi amat penting karena ketulusan serta kesungguhan berkepercayaan dan berpikir memerlukan rasa keabsahan dan keotentikan. Kita tidak akan memiliki kemantapan dalam kepercayaan, berpandangan hidup atau menganut suatu etos, jika kepercayaan, pandangan hidup, atau etos itu tidak kita rasakan sebagai absah dan otentik. Dan biasanya rasa keabsahan dan keotentikan itu kita peroleh antara lain karena adanya rasa kesinambungan dengan masa lalu dan kelestariannya. Di sinilah kita bicara tema-tema seperti keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Jadi, diperlukan kecakapan mengelola secara kreatif dinamika ketegangan antara keperluan kepada kelestarian, atau kesinambungan, dan kemampuan melakukan inovasi untuk memberi responsi kepada zaman, atau - dalam bahasa kalangan pesantren - diperlukan sikap-sikap "memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik." Tantangan-tantangan ini kiranya perlu menjadi visi dan agenda pemerintahan yang baru setelah Pemilu ini. Kita boleh berharap, kalau kita bisa mewujudkan visi baru "memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik" ini, Indonesia akan menjadi negara demokratis memasuki milenium baru tahun depan. Bahkan the third largest democratic country in the world! Tetapi untuk mencapainya, segi-segi primordial dari bangsa kita harus bisa ditransendensikan sedemikian rupa sehingga mewujud dalam civil society, dimana kita mempunyai nilai-nilai bersama yang tidak lagi melihat hal-hal yang berkait dengan suku, ras, agama, maupun golongan. Yang ada adalah suatu common platform: Keindonesiaan dan kemodernan!* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 10 Jun 1999 jam 11:57:31 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
