---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ++ Pemilu Online: http://www.indo-news.com/pemilu/ ++ ---------------------------------------------------------- Republika, 16 Juni 1999 PEMENANG PEMILU Antara Koalisi dan Oposisi Hari 'H' pemilu telah kita lalui bersama dengan suka-ria. Di beberapa TPS sempat kita saksikan -- baik langsung maupun melalui media massa -- memperlihatkan luapan kegembiraan warga setempat tatkala penghitungan suara hasil pencoblosan dimulai. Saat itu, di samping jumlah warga yang menyaksikan bertambah, juga nampak jelas, ekspresi wajah mereka benar-benar memancarkan sinar demokrasi mulai muncul di negeri ini. Pertanda awal yang baik tentang kualitas pemilu pertama di era reformasi, yang tidak saja luber tapi juga jurdil, di tangan kita sendiri. Bukan di tangan pengamat asing atau IMF segala. Perhitungan suara tengah berjalan, kini bahkan sudah mendekati separuh dari total pemilih (sebanyak 115 juta pemilih). Hasilnya pun semakin jelas. Ada parpol yang masuk sepuluh besar, ada yang lima besar (PDI-P, PKB, Golkar, PPP, dan PAN). Bahkan sudah mulai nampak pula parpol-parpol yang akan lolos atau 'gol' ke Senayan. Jauh sebelum pemilu, para pakar dan pengamat sudah memprediksi bahwa koalisi riel di MPR tidak bisa dihindari. Sebab, realitas menunjukkan bahwa terjadi persaingan ketat yang cukup signifikan di antara parpol lima besar tadi. Ini indikasi kuat kebenaran prediksi tadi. Dan, menunjukkan tidak ada parpol yang menang mutlak, kecuali menang relatif. Di sinilah, persoalan koalisi riel atau koalisi yang beneran di satu pihak; dan membangun oposisi di pihak lain, menjadi wacana politik yang urgen dan determinan. Katakanlah adanya urun rembuk para elite parpol, sehingga tercapai koalisi antara PDI-P, PKB, dan PKP misalnya, mencapai suara mayoritas di MPR. Maka seyogyanya, mereka harus diberi kesempatan yang luas untuk membentuk pemerintahan yang sah untuk lima tahun ke depan. Pemerintahan hasil koalisi itu harus merepresentasikan pemerintahan yang demokratis, yang legitimate sehingga merupakan pemerintahan yang kuat dalam menjalankan roda kehidupan yang stabil, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan parpol yang tidak masuk koalisi hendaknya jangan pasif. Termasuk di antara lima besar, sebaiknya mempunyai komitmen politik yang jelas tentang demokrasi. Artinya menegakkan demokrasi bukan monopoli parpol yang berkuasa. Namun, juga menjadi tanggung jawab moral politik parpol di luar ring kekuasaan untuk menegakkannya, antara lain dengan membangun oposisi yang kuat dan efektif. Perlu disadari, bahwa pemerintahan koalisi dan kelompok oposisi dalam suatu sistem politik dan ketatanegaraan yang kuat adalah ibarat dua muka pada sebuah koin demokrasi. Demokrasi yang sehat dan sejati harus dibangun bersama, di antara semua elemen bangsa. Baik mereka yang berada di level suara struktur kekuasaan, maupun mereka yang berada di dataran infrastruktur politik (termasuk oposisi, pers, mahasiswa, LSM, dan sebagainya). Sehingga tercipta chek and balance dalam politik dan ketatanegaraan yang sehat. Dengan demikian, kita akan menyaksikan demokrasi sejati lahir dari rahim Ibu Pertiwi yang bernama Indonesia Baru, dengan masyarakat madani sebagai landasan sosiologis. Maka persepsi dan harapan saya, bahwa membentuk pemerintahan yang demokratis sama dan sebangun dengan membangun oposisi yang kuat. Profil oposisi yang efektif adalah sesungguhnya membangun demokrasi itu sendiri. Untuk mencapai itu, spirit reformasi harus dipelihara dan konsisten diimplementasikan, termasuk amandemen UUD 45. Hasil amandemen supaya memposisikan oposisi dalam konstitusi, sehingga keberadaannya menjadi lebih berwibawa dan lebih konstitusional. Demi keutuhan bangsa dan integritas nasional, para elite politik yang lolos ke Senayan harus ikhlas dan lapang dada dalam menerima kenyataan hasil pemilu nanti. Penampilan karakter yang demikian mendukung proses pendewasaan jati diri kita sebagai bangsa maupun sebagai nation state dalam berpolitik dan berdemokrasi secara arif. Agar terpeliharanya kepentingan nasional yang utuh dan komprehensif, maka singkirkan egoisme murahan dalam diri elite politik dan parpolnya, sehingga prinsip-prinsip demokrasi dapat ditegakkan secara jujur dan konsisten dalam koridor negara kesatuan RI. Damrah Mamang Fakultas Hukum Universitas As-Syafi'iyah Jakarta ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Jun 1999 jam 11:00:40 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
