---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ++ Pemilu Online: http://www.indo-news.com/pemilu/ ++ ---------------------------------------------------------- SAPU BERSIH STATUS QUO: HABIBIE, GOLKAR dan DWIFUNGSI TNI ======================================================= Browse ANTI KKN ONLINE: http://members.tripod.com/kkn_ghalib Salah satu agenda pembicaraan deklarator PKB Abdurrahman Wahid dan ketum PAN Amien Rais di Jakarta Sabtu (26/6) kemarin rupanya desakan dari mantan ketua Muhammadiyah itu agar Gus Dur --yang kini juga mengepalai organisasi Muslim NU yang terbesar di Asia-- agar maju menjadi calon presiden alternatif. Namun usul itu oleh Gus Dur sementara ini masih ditepiskan. "Sebenarnya Amien minta saya untuk menjadi salah satunya [calon alternatif], tapi sementara ini saya tolak" katanya seperti dikutip Reuters dalam wawancara mereka, Ahad. Gus Dur menyampaikan hal itu ketika menggambarkan kebimbangan yang tengah dirasakannya sebagai seorang teman dekat ketum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri dan sekaligus pemimpin organisasi Muslim yang beranggotakan 40 juta orang. "Secara pribadi saya mendukung Megawati (menjadi presiden), tetapi saya tahu beberapa orang di kalangan Islam tidak suka padanya," katanya. Pada satu sisi MPR harus menghargai pilihan bahagian terbesar rakyat Indonesia yang memilih PDI Perjuangan --yang menyiratkan keinginan mereka menyaksikan Mega menduduki kursi presiden--, namun pada pihak lain tidak ada jaminan bahwa tokoh-tokoh Muslim lainnya akan mendukung hal itu. Partai berlambang banteng kekar itu sejauh ini masih memimpin perolehan suara dengan 36%, meninggalkan Partai Golkar yang baru 19% dan PKB 17%. Boleh perempuan Pertemuan para ulama NU yang berakhir Sabtu malam di Rembang, Jateng, sekalipun menolak dianggap menudukung calon presiden tertentu, namun menyatakan membolehkan adanya presiden perempuan. "Kami tegaskan, keputusan ulama ini tidak untuk konsumsi dukungan atas pencalonan seseorang," kata KH Nadzif Luhri Lc di Ponpes Roudlotut Tholibin. "Keputusan itu murni untuk mendudukkan masalah bahwa perbedaan pandang secara fikih mengenai kepemimpinan perempuan, tiap kelompok memiliki dasar hukumnya." Pertemuan 100 ulama NU dari berbagai kota besar di Jawa itu sendiri kurang memusatkan diri pada isu presiden perempuan, namun lebih menitikberatkan kelompok-kelompok tertentu yang gemar mengutip ayat-ayat Tuhan untuk membenarkan kepentingan politik mereka. Kebiasaan itu dinilai ulama NU akan merugikan masyarakat dan mempertajam jurang pemisah antar berbagai kelompok. Seperti dikatakan KH Nadzif, ulama NU tidak mau terjebak dalam polarisasi keberpihakan antara Megawati Sukarnoputri dan BJ Habibie. "Kami tidak bermaksud menjustifikasi pencalonan Mega. kami berusaha mendudukkan masalah pada porsinya dan menyerukan kepada semua pihak agar jangan mudah memainkan ayat untuk kepentingan politik kelompoknya," kata Nadzif sebagaimana dikutip Antara. "Ulama sebagai kekuatan moral bangsa sangat menjaga jarak dan menjauh dari upaya politis dukung mendukung presiden," katanya lagi. Namun begitu, wartawan Antara melaporkan, sejumlah ulama keceplosan menyebut nama Megawati Sukarnoputri dalam dialog tersebut sebagai calon yang seharusnya mendapat dukungan dengan syarat tertentu. UU tak bedakan Sementara itu Mendagri Syarwan Hamid menyatakan, undang-undang Indonesia dalam soal presiden tidak mengenali jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. "Presiden perempuan tidak ada masalah. Saya bicara undang-undang yang tidak pernah membedakan," katanya seperti dikutip Antara di Denpasar, Ahad, saat menghadiri sebuah lomba kesenian rakyat setempat. Yang dipentingkan dalam UU adalah, apakah calon yang bersangkutan sesuai aspirasi rakyat dan dipilih melalui MPR serta memiliki kemampuan. Butir terakhir itu menjadi penting karena siapa pun yang terpilih, akan menghadapi beban berat membawa Indonesia keluar dari krisis, katanya. "Pemenang pemilu kali ini tidak akan dominan," kata Syarwan. "Siapa pun yang tampil akan sulit menyelesaikan persoalan bangsa ini jika kurang didukung oleh si A atau si B." "Yang paling baik adalah semacam kompromi sehingga beban berat bisa ditanggung bersama," katanya yang lalu merujuk pada istilah 'kepemimpinan kolektif' yang katanya bisa mengakomodasi kemajemukan dan keberagaman kemampuan komponen bangsa. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 30 Jun 1999 jam 04:49:40 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
