---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ++ Pemilu Online: http://www.indo-news.com/pemilu/ ++ ---------------------------------------------------------- MENCERMATI INDONESIA PASCA PEMILU Oleh: Raja Oloan Tumanggor, M�nster-Germany Pertama sekali dalam sejarah Indonesia setelah tahun 1955 digelar pemilu yang lumayan demokratis pada 7 Juni lalu. Secara umum pelaksanaan pemilu ini dapat dikatakan sukses (kecuali di Aceh). Memang beberapa pelanggaran masih juga dilakukan partai tertentu, mis. Golkar, sehingga beberapa anggota Partai Rakyat Demokrat (PRD) berdemonstrasi di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menuntut agar Golkar didiskualifikasi dari pemilu lalu. Kecemasan yang sempat mewarnai hati masyarakat bahwa pemilu kali ini agaknya akan gagal dan diwarnai kericuhan ternyata tidak terjadi. Sebagian besar masyarakat secara sadar menentukan pilihannya. Memang diketahui di beberapa tempat terjadi penjualan suara. Hasil perhitungan suara sementara pun sudah kita ketahui bersama, dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara gemilang menempati urutan teratas menyusul Golkar dan PKB. Kelambanan pengumuman resmi hasil perhitungan suara ini juga memang dipertanyakan. Di tambah lagi oleh rumitnya persoalan dalam tubuh KPU sendiri. Muncul dugaan, jangan-jangan situasi percekcokan di KPU ini sengaja "dikipas-kipas" oleh kelompok tertentu yang hendak mempertahankan status quo. Dampak positif yang secara jelas kelihatan setelah pemilu ialah menguatnya nilai rupiah menjadi Rp. 6725,- per 1 Dollar USA. Pasar modal di Bursa Efek Jakarta juga makin bergairah. Ini menunjukkan betapa erat keterkaitan mekanisme kehidupan ekonomi dengan stabilitas politik. Mencermati situasi politik di tanah air di era pasca pemilu memang cukup menarik. Setelah kita memperoleh gambaran prosentase perolehan suara, para aktor politik mulai sibuk menghembuskan isu siapa yang menjadi presiden Indonesia mendatang. PDIP walaupun menjadi pemenang dalam pemilu kali ini, belum bisa membentuk pemerintahan sendiri karena belum berhasil meraih suara mayoritas mutlak 51 %. Para pemilih PDIP tentu ingin agar Megawati Soekarnoputri menjadi presiden Indonesia. Sementara Golkar juga sudah mengelu-elus jagonya, Habibie, sebagai calon presiden berikut. Pertarungan makin menarik dan sedikit lucu ialah tatkala beberapa pihak - khususnya sekelompok ulama yang mengatasnamakan Islam - menolak perempuan sebagai presiden . Kembali isu gender dengan alasan agama dijadikan sebagai sarana untuk tujuan politik. Tentu saja pendukung Megawati yang dianggap sebagai simbol reformasi dan "perlawanan" pada status quo, ramai-rami menyatakan dukungannya. Beberapa tokoh dan organisasi perempuan membuat surat pernyataan dukungan dan menuduh orang yang menolak kepemimpinan perempuan sebagai inkonstitusional. Malahan pendukung Megawati di Surabaya, Jatim, mengumpulkan tanda tangan darah sebagai tanda dukungan. Topik perdebatan para aktor politik Indonesia tampaknya berfokus pada kedudukan presiden, belum pada isu-isu yang lebih menyangkut kehidupan rakyat banyak, misalnya penanganan masalah Aceh, Timtim dan beberapa daerah lain. Sangat sedikit membicarakan agenda ekonomi Indonesia di masa mendatang, bagaimana mengatasi persoalan pelanggaran HAM. Jarang kedengaran seorang tokoh politik mengajukan rancangan ekonomi dan figur pejabat negara ideal di masa mendatang. Mungkin kami terlalu menyederhanakan persoalan atau melukiskannya terlalu hitam putih. Persoalan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia, bukan siapa dan bagaimana menjadi presiden mendatang; tapi bagaimana dan apa yang harus dibuat agar tatanan hidup bermasyarakat adil dan makmur tercapai, agar hukum semakin ditegakkan, agar KKN sungguh dikikir habis, agar HAM dihargai, agar pembangunan di tanah air merata dan berdaya guna. Berbagai pihak yang sudah bosan dengan slogan-slogan kosong rezim Orde Baru menginginkan perobahan total seluruh tatanan politik tanah air. Dengan kata lain, menggalakkan reformasi total. Namun rupanya masih ada juga pihak-pihak tertentu yang mau mempertahankan status quo. Golkar yang adalah partainya orba rupanya belum ambruk total. Karena itu tarik menarik antara kedua kepentingan ini - kelompok status quo di satu pihak dan kelompok ekstrim yang menghendaki perobahan total di pihak lain - menjadi hangat menjelang sidang umum MPR yang akan digelar Oktober mendatang. Karena itu orang mulai kasak-kusuk menganalisa siapa yang bakal gol menjadi presiden periode berikut. Siapapun menjadi presiden kalau bangsa Indonesia masih tetap pada sistem-sitem orba, maka pembangunan dan perobahan yang diharapkan tidak akan tercapai. Dalam sistem orba, kita semua sudah tahu, hukum berlaku hanya untuk golongan lemah, sistem perundang-undangan hanya memperkuat kedudukan/posisi pejabat, sistem ekonomi hanya membuat orang kaya menjadi lebih kaya, dll. Lemahnya kontrol dan mandulnya aparat penegak hukum menjadikan para pejabat bertindak sekehendak hati. Mungkin tidak semua pejabat sesuram yang digambarkan diatas. Jika presiden mendatang masih menggunakan sistem orba, maka rakyat akan marah lagi. Bahwa pemilu dapat dilaksanakan dengan lumayan demokratis, dengan catatan disana sini masih ada kekurangan, merupakan langkah awal perbaikan sistem politik di Indonesia. Beberapa dampak positif yang mulai kelihatan di era pasca pemilu, seperti menguatnya rupiah, bergairahnya pasar modal, hendaknya jangan diperkeruh oleh para aktor politik yang mulai mengeluarkan peryataan-pernyataan omong kosong dan tidak lucu. Mereka hendaknya berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan yang akan terbentuk. Negarawan sejati harus sadar bahwa tugas memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat hilang sungguh sulit. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan. Memang memperbaiki situasi ekonomi dan politik Indonesia yang sudah sempat terpuruk ini tidak semudah membalik telapak tangan. Lalu siapa yang bisa memulihkan situasi ini, tidak lain ialah bangsa Indonesia sendiri: aktor-aktor politik dan rakyat kebanyakan. Para politikus yang bermain di kancah politik perlu menunjukkan itikad baik bahwa tujuan utama ialah kesejahteraan bersama, bukan kedudukan ataupun jabatan. Para politikus yang hanya berorientasi jabatan, pada akhirnya akan "menghisap darah" rakyat sendiri. Karena itu banyak harapan masyarakat saat ini tertumpu di pundak pemerintahan berikut. Sektor ekonomi Indonesia sejak pemilu lalu menunjukkan perbaikan. Meningkatnya nilai rupiah, laju inflasi yang bisa ditekan hingga 5,37 % pada Mei 1999, membaiknya pasar modal. Hal ini tidak cukup. Yang lebih penting ialah menggairahkan sistem ekonomi yang padat karya sehingga dapat menekan besarnya angka pengangguran. Di sektor hukum perlu memberdayakan hukum dengan mensosialisasikan dari pejabat tinggi hingga rakyat kecil. Kesamaan di hadapan hukum tidak hanya semboyan kosong belaka, tapi sungguh terealisasi. Dari sektor politik perlu ditopang dengan transparansi politik sehingga tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Diberi kebebasan kepada masyarakat untuk berpolitik dan turut mengontrol pejabat pemerintahan. Di sektor sosial juga tidak gampang. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia memang sudah sempat terkoyak dengan peristiwa rasialisme di Sambas, Kalbar, isu agama di Ambon. Isu SARA yang dijadikan sebagai komoditi politik sungguh memprihatinkan. Karena itu pemerintah berikut hendaknya terlebih dahulu menunjukkan tabiat baik dengan menghargai keanekaragaman suku di tanah air, serta perlakuan adil dalam membagi kekayaan alam Indonesia sehingga tidak ada perasaan dianaktirikan dalam negara kesatuan Indonesia. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Jul 1999 jam 06:02:24 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
