---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ++ Pemilu Online: http://www.indo-news.com/pemilu/ ++ ---------------------------------------------------------- Republika, 13 Juli 1999 'Ada yang Sengaja Paksakan Hadirnya Pasukan PBB' JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Feisal Tandjung mensinyalir adanya kelompok tertentu yang sengaja membuat suasana di Timor-Timur (Timtim) tetap mencekam. Dia juga menyatakan misi PBB di Timtim (UNAMET) cenderung memihak kelompok antiintegrasi. ''Dewasa ini patut diduga adanya kesengajaan kelompok tertentu menciptakan suasana mencekam di Timtim. Tujuannya untuk mengesankan Timtim tidak kondusif melaksanakan jajak pendapat yang pada akhirnya akan memaksakan hadirnya pasukan PBB,'' kata Feisal di depan Gubernur dan jajaran Pemerintah Daerah Timtim di Dili, kemarin. Pernyataan Feisal Tandjung tersebut diulanginya saat memberikan pengarahan di depan Satgas P3T, Pangdam IX Udayana, Danrem, dan Kapolda Timtim. Dia kemarin memimpin 12 menteri anggota Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai Tim Pengamanan Masalah Timtim. Menurut Feisal, jajaran Pemda dan aparat keamanan harus waspada terhadap kelompok yang terus menciptakan suasana mencekam tersebut. ''Kita harus mengajak semua pihak untuk dapat lebih mewujudkan komitmennya dalam memelihara perdamaian dan stabilitas,'' kata mantan Panglima ABRI ini. Di sisi lain, Feisal juga menyatakan kecenderungan sikap UNAMET yang berpihak kepada masyarakat antiintegrasi. Dan, dia menyatakan akan segera melakukan pembicaraan dengan tim pimpinan Ian Martin itu guna menghindari kesalahpahaman terus berlanjut. Diuraikannya, UNAMET dengan inti tiga komponennya yaitu Komponen Politik yang bertugas menjamin keadilan politik dan kebebasan berorganisasi, Komponen Elektoral yang bertugas mengurus registrasi dan pemungutan suara, serta Komponen Penerangan yang bertugas menjelaskan kesepakatan tripartit Indonesia-Portugal-PBB. ''Jika tugas UNAMET terkesan diragukan, tidak netral, atau menyimpang, bisa saja terjadi karena tidak sesuai dengan tugas tiga komponen tersebut. Apalagi, jika cenderung memperlihatkan keberpihakan,'' ujar Feisal. Di tempat yang sama, Menhankam/Panglima TNI Jenderal TNI Wiranto menyatakan tidak ada alasan menghadirkan pasukan PBB di Timtim. Menurutnya, dalam perjanjian tripartit telah disepakati bahwa tanggung jawab keamanan tetap dipegang Pemerintah Indonesia sehingga tidak mudah mengubahnya. Selain Feisal dan Wiranto, para menteri yang kemarin datang ke Timtim adalah Menko Kesra dan Taskin Haryono Soeyono, Mendagri Syarwan Hamid, Menlu Ali Alatas, Mensos Justika Baharsyah, Men PU Rahmadi Bambang S, Menag Malik Fadjar, Mentrans dan PPH Hendropriono, Menpera Theo Sambuaga, Menneg PPN/Ketua Bapennas Budiono, Menpangan dan Hortikultura AM Saefuddin, Menpen Yunus Yosfiah, dan Menkeh Muladi, serta Kapolri Jenderal Pol Roesmanhadi. Menurut Feisal, kedatangan para menteri dalam jumlah besar tersebut adalah untuk melihat dan mendengar langsung keadaan di Bumi Lorosae itu. Sementara menurut Alatas, itu menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kesepakatan tripartit dalam hal jajak pendapat Agustus nanti. Tentang penundaan registrasi hingga 16 Juli mendatang, Alatas menyatakan sebagai keputusan Sekjen PBB yang telah dikonsultasikan dengan Pemerintah Indonesia dan Portugal. ''Kami melakukan komunikasi secara kontinu,'' lanjutnya. Menurut Alatas, situasi keamanan akan terus membaik dan kondusif bagi terlaksananya jajak pendapat yang dijadwalkan 21 atau 22 Agustus nanti. Dia menyatakan pemerintah akan mengatasi kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Liquica dan Maliana lalu. Sementara Dirjenpol Deplu, Nugroho Wisnumurti, menilai kabar mengenai turunnya pasukan PBB di Timtim, hanya merupakan spekulasi belaka. ''Spekulasi ini muncul akhir-akhir ini karena ada konsentrasi kekuatan di Darwin-Australia dan beritanya dibesar-besarkan,'' tutur Nugroho seusai membuka seminar Pelaporan Hak Asasi Manusia yang digelar Deplu dan UNHCR kemarin. Konsentrasi kekuatan itu, paparnya, memicu spekulasi seolah-olah Australia sudah siap untuk diterjunkan ke Timtim sebagai pasukan penjaga keamanan PBB. Padahal, tambah Nugroho, untuk menerjunkan pasukan penjaga keamanan tak mudah. Dia mengatakan penerjunan pasukan keamanan harus memenuhi syarat-syarat antara lain; harus ada persetujuan dari negara yang bersangkutan yaitu Indonesia dan ada kesepakatan di Dewan Keamanan. ''Negara-negara besar di PBB akan berpikir dua-tiga kali sebelum mengirimkan pasukannya untuk menjaga ketenteraman di negara lain sebab selalu ada korban. Dan korban ini sekarang dianggap sebagai risiko politik dari pemerintah yang bersangkutan. Bisa jadi mereka akan mendapatkan tekanan dari rakyatnya,'' tegas Nugroho. ''Kita juga harus melihat apakah memang situasi di Timtim begitu buruk, sehingga perlu diturunkan pasukan penjaga keamanan. Memang ada tindak kekerasan tapi di sana 'kan tak ada perang. Hal semacam ini harus mendapat perhatian,'' tambah Nugroho. Mengenai sikap Pemerintah Indonesia atas konsentrasi kekuatan ini, Nugroho mengatakan, ''Karena ini menimbulkan spekulasi, kita harapkan Pemerintah Ausratralia lebih sensitif terhadap aspirasi rakyat Indonesia.'' bsa/roh ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 15 Jul 1999 jam 08:37:00 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
