---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk KELUARGA PJS. PRESIDEN PDRI TOLAK DIPOLITISIR HABIBIE JAKARTA (SiaR, 16/7/99). Keluarga pejabat sementara Presiden RI pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), (Alm) Sjafruddin Prawiranegara menentang rencana peresmian monumen PDRI pada 20 Agustus 1999. Penolakan itu dengan alasan keluarga pahlawan nasional itu tak ingin dieksploitasi Presiden BJ Habibie untuk kepentingan politik presiden tersebut. Menurut salah seorang putra Sjafruddin, Farid Prawiranegara, Kamis (15/7), rencana peresmian proyek tersebut dianggap bermuatan politik, dan memperlihatkan seolah-olah Habibie aspiratif bagi umat Islam. Bagi pihak keluarga, mereka hingga kini menegaskan tidak pernah berharap agar pemerintah memberi gelar penghargaan yang muluk-muluk, atau mendirikan monumen segala, apalagi jika motif dibalik itu untuk mengangkat citra Habibie semata. Farid juga menyatakan keheranannya atas penetapan tanggal peresmian yang pada 20 Agustus 1999 nanti. Sebab menurutnya tanggal yang memiliki ikatan historis dengan kiprah ayahnya dalam penegakan eksistensi republik ini adalah pada tanggal 19 Desember 1948, saat PDRI didirikan. Ia menduga pemilihan tanggal 20 Agustus, dikaitkan dengan upaya menaikkan citra Presiden Habibie menjelang Sidang Umum (SU) MPR mendatang, sebab jika dipilih tanggal 19 Desember, maka hal itu lewat dari SU MPR. Kontroversi soal akan diresmikannya monumen PDRI tersebut berawal dari kedatangan Jenderal Besar AH Nasution pada tanggal 13 Juli 1999, yang meminta Habibie untuk meresmikan monumen itu di Bukittinggi, Sumatera Barat. Berdasarkan catatan sejarah, PDRI didirikan setelah ibukota RI pada masa revolusi kemerdekaan di Yogyakarta diserang dan diduduki pasukan NICA. Sementar itu, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta juga turut ditawan dan diasingkan Belanda ke Jakarta. Agar supaya roda pemerintahan tetap berjalan, maka Sukarno memutuskan, agar didirikan PDRI, dengan pejabat sementara presidennya Sjafruddin Prawiranegara. Dengan adanya protes dari pihak keluarga Sjafruddin Prawiranegara tersebut, maka ini untuk kesekian kalinya suatu keputusan Habibie dinilai sebagai hanya untuk sekadar menaikkan citranya, dan untuk kepentingan politiknya semata. Sebelum ini, perbuatan Habibie yang juga dicap sekadar kosmetik politik adalah seperti dalam hal penyelesaian kasus Aceh, juga pembebasan Tapol/Napol yang tetap dianggap sebagai diskriminatif, karena sekadar untuk kepentingan diplomasi semata, bahwa pemerintahannya telah reformis.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 16 Jul 1999 jam 20:15:46 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
