---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- From: Syahbuddin Abdurrauf Subject: Statement FNPBI untuk Aceh PERNYATAAN SIKAP FRONT NASIONAL PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FNPBI) UNTUK RAKYAT ACEH Penderitaan berkepenjangan yang dialami rakyat Aceh belum juga berhenti sampai sekarang. Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan daerah yang kaya akan sumberdaya alam dan energi yang selalu diaeksploitasi pemerintahan pusat. Arus pengungsi yang semakin meningkat menunjukkan situasi di Aceh semakin parah. Pemerintahan Habibi yang masih memakai cara cara lama dalam menyelesaikan persoalan politik dengan kekuatan TNI - nya jusru semakin meresahkan dan menyengsarakan rakyat. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada keinginan dari pemerintahan sekarang ini untuk menyelesaikan permasalahan di Aceh secara damai. Rezim Habibie masih merupakan kepanjangan dari rezim orde baru yang terbukti selama 32 tahun melakukan penghisapan serta penggunaan cara-cara kekerasan untuk membungkam kehendak rakyat. Ini semua terjadi karena pemerintah indonesia merupakan pemerintahan militeris-kapitalistik, yang menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan kepentingan ekonomi politiknya dengan berkedok stabilitas. Kondisi rakyat Aceh selama ini berada dalam kondisi tertekan baik secara ekonomi maupun politik, akibat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat berupa pemberian status Daerah Operasi Militer (DOM) terhadap propinsi ini. Pendekatan kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru ini menimbulkan perlawanan dari rakyat Aceh. Perlawanan ini merupakan suatu hal yang wajar karena tindakan yang dilakukan oleh pihak militer telah melampaui batas - batas kemanusiaan dengan memakan banyak korban baik pria maupun wanita, dewasa maupun anak - anak.. Setelah mengalami penindasan selama bertahun - tahun, dalam beberapa waktu terakhir ini sejak proses pemilu, perhatian kita kembali diarahkan ke Aceh. Serangkaian bentrokan bersenjata antara Milisi Gerakan Aceh Merdeka dengan militer Indonesia maupun berita tentang pengungsian rakyat Aceh menghiasi lembaran surat kabar nasional, internasional maupun lokal. Dalam keterangan persnya koordinator KONTRAS Munir,SH dan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (Kompas 15/6) melansir bahwa pengungsian yang dilakukan oleh rakyat Aceh merupakan suatu gerakan politik sebagai tanda penolakan rakyat atas kehadiran Pasukan Pengendali Rusuh Massa (PPRM) dan bukan semata - mata karena ketakutan akan terjadinya kontak senjata antara militer Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dengan penolakan terhadap kehadiran militer Indonesia di Aceh oleh rakyat Aceh tersebut, semakin memperjelas tuntutan berbagai kelompok pro demokrasi maupun kelompok hak asasi manusia bahwa langkah awal yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia dalam penyelesaian masalah Aceh adalah Penarikan Pasukan TNI dari wilayah Aceh. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) memandang permasalahan yang dialami oleh rakyat Aceh merupakan permasalahan bersama yang harus diatasi dengan pendekatan hak asasi manusia dan bukan pendekatan kekerasan. Pendekatan Hak Asasi Manusia berarti menghargai hak - hak mendasar rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri tanpa tekanan fisik maupun mental dari pihak manapun. Berbagai aspirasi atau tuntutan dari rakyat Aceh untuk merdeka, otonomi maupun referendum harus menjadi bahan pemikiran kita secara serius karena tuntutan tersebut lahir dari suatu kondisi ketertindasan rakyat atas eksploitasi dan sentralisasi ekonomi maupun politik yang diterapkkan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Terjebaknya kita kedalam rasa nasionalisme yang sempit dimana memberikan legitimasi kepada pihak militer untuk melakukan kekerasan atas nama persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi hanya akan memperburuk citra Indonesia dimata internasional dan merupakan pelanggaran terhadap hak untuk mengeluarkan pendapat oleh kelompok maupun individu. Untuk itu kami dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia menuntut : 1. Tarik seluruh personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari daerah Aceh. 2. Kebebasan menentukan nasib sendiri bagi rakyat Aceh. 3. Usut dan adili pelaku kejahatan kemanusian terhadap rakyat Aceh. 4. Cabut Dwi Fungsi ABRI/TNI. 5. Menghimbau kepada semua pihak untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Aceh. Jakarta, 15 Juli 1999 Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Dita Indah Sari Ilham Syah Ketua Umum Sekretaris Jenderal ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 19 Jul 1999 jam 03:59:07 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
